Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKGerakan reformasi 1998 telah melahirkan tuntutan demokratisasi dalam bentuk pemberdayaan rakyat di berbagai aspek kehidupan kenegaraan. Pembentukan UU sebagai bagian dari mengatur negara, dituntut pula adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Hal ini akan melahirkan produk UU yang demokratis dan berguna bagi penataan negara menuju texwujudnya good governance dengan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Dalam penelitian ini diajukan satu masalah pokok yaitu : bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU di era reformasi ?? Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum khususnya sosiologi perundang-undangan.Kerangka teori yang dibangun untuk pcmecahan masalah pokok tersebut adalah mengacu pada teori demokrasi dan teori pembentukan UU. Perrama, teori demokrasi harus dipahami bahwa lernbaga perwakilan dalam mengambil keputusan yang bertalian dengan state policy berupa pembentukan UU harus membuka bagi adanya akses publik untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembentukannya Kedua. teori pembentukan UU harus diletakkan dalam konteks sosial masyarakat yang menampung konflik nilai dan kepentingan di masyarakat yang akan diputus oleh lembaga legislatif.Dalam penelitian yang dilakukan terhadap tiga UU yaitu UU Sisclilmas, UU Pemilu dan UU Keténagakerjaan ditemukan adanya berbagai hal sbb. : Pertama, proses pembentukan UU di era reformasi memperlihatkan telah terjadi perubahan baik dilihat dari aspck kelembagaan DPR, aspek kepentingan masyarakat, aspek pengaturannya dan aspek pembahasan RUU. Kedua, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU dapat diidentifikasi dalam pelaku partisipasi, bcntuk partisipasi, cara partisipasi, materi partisipasi, penyerapan panisipasi dan tahap-tahap partisipasi dalam pembentukan UU.Keriga, partisipasi masyarakat yang dilakukan terhadap proses pembentukan tiga UU yang diteliti, dapat mewamai dalam berbagai proses pembahasan pembentukan UU, sehingga produk UU yang dihasilkannya mendekati rasa kea/dilan, kepatuhan dan kepastian hukum masyarakat. Keempat, proses pembcntukan UU di era reformasi telah membuka akses publik dan melibatkan berbagai kekuatan politik dalam masyarakat. Hal ini pada dasamya rnempakan langkah ideal dalam proses pembentukan UU di era reformasi, dan dari sudut pandang sosiologi penmdang-undangan, UU merupakan endapan konflik nilai dan kepentingan yang secara politis diformulasikan dalam aturan hukum oleh lembaga legislatifi Akan tetapi, semua kondisi dalam proses pembentukan UU di era reformasi tersebut Blum disertai dengan perangkat peraturan perundang- undangan yang memadai.Atas dasar uraian di atas, maka perlu dilakukan perubahan terhadap UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan pengaturan partisipasi masyarakat, Dengan demikian, akan terdapat dasar pijakan peraturan yang memadai guna memperkuat pemberdayaan rakyat melakukan partisipasi dalam proses pembemukan UU.

---

Abstract

Reformation movement in 1998 has brought demand for democratization in the form of the people empowerment in various aspects of state activities. Law-making is a part of regulating state, is also demanded to transparency, particmation and accountable. This will create legisaltion products that democratic and benefit for arrangement of state to bring into good governance with the 1945 Constitution as basic constitutional. In this rearch , I will examine one main problem : how public participation in legislative process? This rearch employs a sociological perspective, especially socioloy of legislation.

Theoritical framework formulated to solve the main problem is to base on democratic theory and law-making theory. Firstly, the democratic theory must be understood that constitutional bodies involved in the process of law making in taking decision related to state policy in law-making must be open to public access to participate. Secondly, the law-making theory must be put in the social context that accommodates conflicts of value and interest in society that will be decided by legislative institution.

The research focuses on three leislations, t.e. Act on National Education System, Act on General Elections, and Act of Labor and the result shows as follos : First, the law-making process in the reformation era has occurred changes in saveral aspects, such as representative institution, public interest, regulatory and law-making process.

Second public participation in the law-making process can identfed in several matters, such as people who participate, form of participation, method of participation. subject matter of participation, absord of participation. and stages of part icipation. Third public participation conducted in law -making process of the three Acts can affect in various law making process. Therefore, it is expected that legislotions enacted close to justice, compliance and legal certainty for society. For, lar making-process in the reformation era has opened public access and involved various political forces and society. This is basically an ideal step in law-making process in the reformation era and viewed from sociology of legislation. act is accumulation conflicts of value and interests which is politicalbrformulated in regulation by legislative body. However, all circumstances in the law-making process have not been equmped by a set of legislation sufficiently.

Hence, it is necessary to amend Act No. l 0 Year 200-I on Legislation Making Process, especially related to public participation. This amendement is expected to become a srjjicient basic regulatory for strengthening public participation in law-making process."

"Penafsiran konstitusi adalah salah satu cara untuk mengubah UUD yang dimanfaatkan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia. Penafsiran tersebut dilakukan dengan memaknai gagasan demokrasi dalam UUD 1945. Namun demikian, selama berlakunya UUD 1945 ternyata penafsiran konstitusi tidak hanya melahirkan sistem yang demokratis, tetapi juga berimplikasi pada terbentuknya sistem yang otokratis.Dalam penelitian ini, munculnya Sistem ketatanegaraan yang berbeda-beda tersebut disebabkan oleh perbedaan perspektif penafsiran atas UUD 1945, yakni perspektif internal dan eksternal. Perspektif internal adalah 'penafsiran dari sudut pandang yang terkandung dalam teks UUD, sedangkan perspektif eksternal adalah penafsiran dari sudut pandang yang berkembang di luar teks. Semakin kuat perspektif internal bekerja dalam penafsiran atas UUD 1945, maka semakin kuat kecenderungan untuk berimplikasi pada terbentuknya, sistem otokrasi. Sebaliknya, semakin kuat pengaruh perspektif ekstemalterhadap belmrjanya penafairan atas UUD 1945, maka semakin kuat kecenderungan untuk berimplikasi padaterbentuknya sistem demokrasi.Berdasarkan perspektif penafsiran tersebut berkembang pola~poIa penafsiran orisinalisme, kontekstualisasi nilai dasar, dan' proseduralisme yang bekerja berdasarkan perspektif internal dengan pengaruh perspektif ekstemal pada dua pola terakhir. Sementam dari perspektifekternal berkenibang pola dekonstruksi. Dengan ruang lingkup penelitian yang dihatasi pada tiga masalah, yakni dasar negara, struktur ketatanegaraan, dan HAM, penelitian yang bersifat deskriptif-analitis ini menggunakan V pendekatan normatif, hitoris, dan komparatif serta teknik pengumpulan data kualitatif.Dari hasil penelitian diperoleh simpulan, bahwa sejak awal kemerdekaan penafsiran konstitusi telah dilakukan untuk mendorong proses demokrasi dengan menggunakan pola penaffsiran yang bekerja berdasarkan pengaruh perspcktif ckternal, baik pola kontekstualisasi nilai dasar, proseduralisme, maupun dekonstruksi. Pola penafsiran yang sama digunakan pula pada selepas Orde Baru yang di antaranya mendorong terjadinya amandemen UUD 1945. Penggunaan pola orisinalisme berdasarkan perspektif intemal selama masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru terbukti berimplikasi pada terbentuknya sistem otokrasi.

---

Constitutional interpretation is one of ways to change the constitution that used as an effort to promote democracy in Indonesia. The interpretation is implemented by interpreting the meaning of the idea of freedom in the 1945 Constitution. Nevertheless, during the implementation of the 1945 Constitution periods apparently the interpretation of constitution has not only yield the democratic system, but also implicatin g to the establishment ofthe autocratic system.

In this research, the emerging of those different constitutional systems is caused by difference of the interpretation perspective, i.e. internal and external perspective. Internal perspective means interpretation from internal of the text of the constitution (self referential), while external perspective means interpretation from outside of the text of the constitution. The stronger internal perspective used in implementing ofthe 1945 Constitution interpretation, the stronger its tendency to establish the autocracy system will be. On the other hand, the .stronger external perspective used, the stronger its tendency to the democracy system will be.

Based on those interpretation perspectives have been developed originalism, contextualizatlon of fundamental values, and proceduralism as modes of constitutional interpretation that operated based on the internal perspective with external perspective influence in two latest modes. While based on external perspective has been developed deconstruction.

By the scope of research on three problems, that is the State principle, structure on the State, and human rights, this descriptive-analytical research use normative, historicaI,'ancl comparative approach and qualitative data collection procedure. This research get the conclusion, that since the first independence period the constitutional interpretation has been worked to promote democracy by using interpretation modes that operated based on external perspective influence, both contextualization of fundamental values, proceduralism, and deconstruction. The same interpretation modes were used after New Order regime, among others to stimulate the amendment of the 1945 Constitution. The use of originalism based on internal perspective during Guided Democracy and New Order periods proved that the interpretation was implicated on the establishment ofthe autocracy system."

"ABSTRAKGerakan reformasi 1998 telah melahirkan tuntutan demokratisasi dalam bentuk pemberdayaan rakyat di berbagai aspek kehidupan kenegaraan. Pembentukan UU sebagai bagian dari mengatur negara, dituntut pula adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Hal ini akan melahirkan produk UU yang demokratis dan berguna bagi penataan negara menuju texwujudnya good governance dengan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Dalam penelitian ini diajukan satu masalah pokok yaitu : bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU di era reformasi ?? Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum khususnya sosiologi perundang-undangan.Kerangka teori yang dibangun untuk pcmecahan masalah pokok tersebut adalah mengacu pada teori demokrasi dan teori pembentukan UU. Perrama, teori demokrasi harus dipahami bahwa lernbaga perwakilan dalam mengambil keputusan yang bertalian dengan state policy berupa pembentukan UU harus membuka bagi adanya akses publik untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembentukannya Kedua. teori pembentukan UU harus diletakkan dalam konteks sosial masyarakat yang menampung konflik nilai dan kepentingan di masyarakat yang akan diputus oleh lembaga legislatif.Dalam penelitian yang dilakukan terhadap tiga UU yaitu UU Sisclilmas, UU Pemilu dan UU Keténagakerjaan ditemukan adanya berbagai hal sbb. : Pertama, proses pembentukan UU di era reformasi memperlihatkan telah terjadi perubahan baik dilihat dari aspck kelembagaan DPR, aspek kepentingan masyarakat, aspek pengaturannya dan aspek pembahasan RUU. Kedua, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU dapat diidentifikasi dalam pelaku partisipasi, bcntuk partisipasi, cara partisipasi, materi partisipasi, penyerapan panisipasi dan tahap-tahap partisipasi dalam pembentukan UU.Ketiga, partisipasi masyarakat yang dilakukan terhadap proses pembentukan tiga UU yang diteliti, dapat mewamai dalam berbagai proses pembahasan pembentukan UU, sehingga produk UU yang dihasilkannya mendekati rasa kea/dilan, kepatuhan dan kepastian hukum masyarakat. Keempat, proses pembcntukan UU di era reformasi telah membuka akses publik dan melibatkan berbagai kekuatan politik dalam masyarakat. Hal ini pada dasamya rnempakan langkah ideal dalam proses pembentukan UU di era reformasi, dan dari sudut pandang sosiologi penmdang-undangan, UU merupakan endapan konflik nilai dan kepentingan yang secara politis diformulasikan dalam aturan hukum oleh lembaga legislatifi Akan tetapi, semua kondisi dalam proses pembentukan UU di era reformasi tersebut Blum disertai dengan perangkat peraturan perundang- undangan yang memadai.Atas dasar uraian di atas, maka perlu dilakukan perubahan terhadap UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan pengaturan partisipasi masyarakat, Dengan demikian, akan terdapat dasar pijakan peraturan yang memadai guna memperkuat pemberdayaan rakyat melakukan partisipasi dalam proses pembemukan UU.

---

Abstract

Reformation movement in 1998 has brought demand for democratization in the form of the people empowerment in various aspects of state activities. Law-making is a part of regulating state, is also demanded to transparency, particmation and accountable. This will create legisaltion products that democratic and benefit for arrangement of state to bring into good governance with the 1945 Constitution as basic constitutional. In this rearch , I will examine one main problem : how public participation in legislative process? This rearch employs a sociological perspective, especially socioloy of legislation.

Theoritical framework formulated to solve the main problem is to base on democratic theory and law-making theory. Firstly, the democratic theory must be understood that constitutional bodies involved in the process of law making in taking decision related to state policy in law-making must be open to public access to participate. Secondly, the law-making theory must be put in the social context that accommodates conflicts of value and interest in society that will be decided by legislative institution.

The research focuses on three leislations, t.e. Act on National Education System, Act on General Elections, and Act of Labor and the result shows as follos : First, the law-making process in the reformation era has occurred changes in saveral aspects, such as representative institution, public interest, regulatory and law-making process.

Second public participation in the law-making process can identfed in several matters, such as people who participate, form of participation, method of participation. subject matter of participation, absord of participation. and stages of part icipation. Third public participation conducted in law -making process of the three Acts can affect in various law making process. Therefore, it is expected that legislotions enacted close to justice, compliance and legal certainty for society. For, lar making-process in the reformation era has opened public access and involved various political forces and society. This is basically an ideal step in law-making process in the reformation era and viewed from sociology of legislation. act is accumulation conflicts of value and interests which is politicalbrformulated in regulation by legislative body. However, all circumstances in the law-making process have not been equmped by a set of legislation sufficiently.

Hence, it is necessary to amend Act No. l 0 Year 200-I on Legislation Making Process, especially related to public participation. This amendement is expected to become a srjjicient basic regulatory for strengthening public participation in law-making process."