Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini akan membahas tentang mengapa mahasiswa asing yang belajar di Jepang memutuskan untuk belajar di Universitas Kyushu, Jepang. Dengan melalui internasionalisasi pendidikan tinggi, Universitas Kyushu telah menarik para mahasiswa asing untuk belajar di sana. Adapun para mahasiswa asing memiliki alasan-alasan tertentu tentang mengapa mereka memutuskan untuk belajar di universitas tersebut. Dengan menggunakan penelitian metode kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan kajian literatur untuk menganalisis keputusan para mahasiswa asing untuk belajar di sana dari sudut pandang embeddedness dan pilihan rasional (rational choice). Beberapa faktor seperti ketersediaan beasiswa, relasi dengan guarantor, biaya hidup yang murah, program studi yang berkualitas tinggi, lingkungan alam yang asri, dan kelengkapan fasilitas publik adalah beberapa alasan yang menarik para mahasiswa asing untuk belajar di sana. Mereka juga menerima saran dan bantuan dari hubungan pertemanan mereka yang mempengaruhi keputusan mereka untuk belajar di universitas tersebut.

---

This research will discuss why some foreign students studying in Japan decide to undergo their studies at Kyushu University. Thanks to the university's internationalization of higher education, Kyushu University has successfully attracted thousands of foreign students to study at the university. In this regard, foreign students have personal reasons for why deciding to study at the university. Using qualitative research methods, this research was conducted by way of interviews and a literature review to analyze the decisions of foreign students to study there from the perspective of embeddedness and rational choice. Factors such as the availability of scholarships, low cost of living, high-quality study programs, a well-preserved natural environment, and well-equipped public facilities are some of the reasons that attract foreign students to study there. They also receive recommendations and assistance from their colleagues (friends, academic supervisors, etc.) which influence their decision to study at the university."

"Penelitian ini membahas kondisi kerja yang dialami oleh animator freelance dalam industri anime Jepang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang kondisi kerja animator Jepang freelance serta menguraikan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh animator. Penelitian ini juga menganalisis persepsi animator Jepang freelance terhadap kerja afektif yang membuat mereka bertahan pada kondisi kerja yang rentan tereksploitasi. Teori eksploitasi dan affective labor digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji kondisi kerja animator freelance Jepang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat studi literatur dengan menggunakan data resmi yang diterbitkan oleh pemerintah Jepang, hasil survei lembaga, buku, artikel jurnal, video dan wawancara. Hasil studi menunjukkan bahwa kondisi kerja animator freelance dengan gaji yang rendah dan jam kerja yang panjang menjadi masalah utama bagi animator sejak tahun 1950-an hingga saat ini. Berbagai upaya perbaikan telah dilakukan oleh pemerintah hingga organisasi non-profit untuk membantu animator. Namun, sulit bagi animator freelance untuk mendapatkan gaji yang sesuai dengan standar karena adanya sistem komite produksi. Selain itu, adanya perasaan afektif terhadap pekerjaan, membuat animator tetap bertahan dalam kondisi kerja yang rentan tereksploitasi.

---

This study examines the working conditions experienced by freelance animators in the Japanese anime industry. This study aimed to analyze the working conditions of Japanese freelance animators and describe the efforts made to overcome the problems faced by animators. This study also examines the perceptions of Japanese freelance animators on affective work that makes them survive the working conditions vulnerable to exploitation. The theory of exploitation and affective labor is used in this study to examine the working conditions of Japanese freelance animators. This study uses a qualitative method of literature study using official data published by the Japanese government, results of institutional surveys, books, journal articles, videos, and interviews. The study results show that working conditions for freelance animators with low salaries and long working hours have been a significant problem for animators from the 1950s until today. The government and non-profit organizations have made various improvement efforts to help animators. However, it is difficult for freelance animators to get a standard salary because of the production committee system. The existence of an affective feeling towards work makes animators survive in working conditions that are vulnerable to exploitation."

"ABSTRAKKebakaran lahan gambut 2015 merusak 2,6 juta ha lahan gambut Indonesia, dengan wilayah kerusakan terluas di Provinsi Kalimantan Tengah. Intervensi infrastruktur pembasahan perlu didukung dengan upaya partisipasi masyarakat dalam keberlanjutan restorasi lahan gambut. Penelitian ini bertujuan untuk membuat model kualitatif partisipasi masyarakat dalam restorasi lahan gambut menggunakananalisis jejaring. Pendekatan partisipasi yang diteliti di 7 desa dalam penelitian ini berfokus pada kajian partisipasi pada faktor pemahaman, peran, dan kedudukan masyarakat dalam rewetting. Partisipasi masyarakat mencapai tingkat yang paling tinggi ditemukan pada desa yang memiliki kepercayaan bahwa lahan gambut yang dikelola adalah aset untuk masa depan. Kepercayaan masyarakat terhadap nilai ataslahan gambut adalah komponen utama dalam partisipasi masyarakat danmenjadikan restorasi lahan gambut berpotensi untuk berkelanjutan. Model kualitatif yang dibuat menunjukkan bahwa interaksi langsung antara masyarakat dengan restorasi lahan gambut dimana partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor kunci dalam keberlanjutan restorasi lahan gambut.

---

ABSTRACTPeatland fires in 2015 damaged 2.6 million ha of Indonesia's peatlands, with the largest area of damaged peat in Kalimantan Tengah Province. The hydroulic infrastructure intervention requires support from community participation in order to reach the sustainability of peatland restoration. This study aims to create a qualitative model of community participation in peatland restoration using network analysis method. In this research, community participations are focused on the community understanding, the role and position of the community in rewettingintervention as part of the peat restoration program which is studied in 7 villages in Kabupaten Pulang Pisau. Community participation is achieving the highest level is found in villages that have a local believe of peatland as an asset for the future. Community faith in the value of land is the most important component in community participation and acquires land restoration is potentially sustainable. A qualitative model in this research depicts the direct interaction between communities and peat restoration where community participation is one of the key factors in the sustainability of peatland restoration."

"Pakar ekonomi mengungkapkan bahwa perubahan iklim merupakan kegagalan pasar terbesar yang terjadi di Dunia, pelaku bisnis bermula dari tahun 1800an tidak mengikutsertakan dampak dari kegiatan business-as-usual pada lingkungan. Salah satu faktor yang mendorong terjadinya perubahan iklim adalah deforestasi hutan didorong oleh faktor ekonomi masyarakat yang masih melihat hutan sebagai sumber daya yang diambil secara langsung. Saat ini, banyak pihak yang sudah berusaha memberikan insentif kepada upaya pelestarian hutan yang disebut market-based initiatives (MBI), akan tetapi masih minimnya preferensi pelaku usaha pada MBI dikarenakan minimnya informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan paradigma pelaku bisnis konservasi baik itu pemerintah maupun swasta terhadap konsep konservasi berbasis pasar melalui perdagangan karbon. Peneliti menggunakan AHP dalam mengembangkan model preferensi untuk konservasi berbasis pasar karbon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga kriteria preferensi utama yang menjadi fokus dalam pengembangan model preferensi yaitu potensi pasar, tujuan bisnis, dan juga pengalaman bisnis sehingga pengembangan model preferensi harus menitikberatkan kepada ketiga kriteria tersebut

---

Economic experts reveal that climate change is the biggest market failure that has occurred in the world, businesses dating back to the 1800s did not take into account the impact of business-as-usual activities on the environment. One of the factors driving climate change is deforestation driven by economic factors, people who still see forests as a resource that can be taken directly. Currently, many parties have tried to provide incentives for forest conservation efforts called market-based initiatives (MBI), but there is still a lack of preference for business actors in MBI due to a lack of information. This study aims to develop the paradigm of conservation business actors, both government and private, towards market-based conservation concepts through carbon trading. Researchers used AHP in developing a preference model for carbon market-based conservation. The results of the study show that there are three main preference criteria that are the focus of the development model preference, namely market potential, business objectives, and business experience so that the development model preference must focus on these three criteria."

"Indonesia masih menjadi importir energi terutama dalam bentuk minyak mentah dan produk BBM. Berkurangnya produksi energi fosil dan komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca, mendorong pemerintah Indonesia untuk mendukung peran energi baru dan terbarukan. Produksi biodiesel berbasis minyak sawit dihadapkan pada sejumlah masalah lingkungan dari pelepasan emisi. Tujuan penelitian ini adalah menyusun LCI produksi biodiesel, menganalisis dampak lingkungan yang meliputi emisi CO2(eq), acidification dan eutrophication dan menyusun konsep daur hidup produksi biodiesel dari minyak sawit. Metode penelitian ini yaitu kuantitatif (LCA-AHP) dan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah LCI dalam 1 ton biodiesel terdiri dari tandan buah segar 5,67 ton, CPO 1,17 ton dan POME 3,47 m3. Total emisi CO2(eq) sebesar 1489 Kg CO2(eq), eutrophication 1,115 Kg PO43(eq) dan acidification 3,058 Kg SO2(eq). Konsep daur hidup produksi biodiesel dapat diterapkan dengan pemanfaatan limbah POME.

---

Indonesia is still an energy importer, especially in the form of crude oil and fuel products. Reducing fossil energy production and commitments to reduce greenhouse gas emissions encourage the Indonesian government to support the role of new and renewable energy. The production of palm oil-based biodiesel is faced with several environmental problems from releasing emissions. The purpose of this study was to develop LCI for biodiesel production, analyze environmental impacts including CO2(eq), acidification and eutrophication emissions and develop a life cycle concept for biodiesel production from palm oil. This research method is quantitative (LCA-AHP) and qualitative. The results of this study are LCI in 1 ton of biodiesel consisting of 5.67 tons of fresh fruit bunches, 1.17 tons of CPO; and POME 3.47 m3. The total emission of CO2(eq) is 1489 Kg CO2(eq), eutrophication 1.115 Kg PO43-(eq) and acidification 3.058 Kg SO2(eq). The concept of a biodiesel production life cycle can be applied by utilizing POME waste."

"Pandemi Covid-19 sebagai suatu bencana telah mengakibatkan dampak yang besar bagi seluruh dunia, dampak yang diakibatkan meliputi dampak negatif dan dampak positif. Pemulihan pasca pandemi Covid-19 khususnya terhadap aspek ekonomi harus dilakukan untuk mengembalikan kesejahteraan masyarakat, permasalahan selanjutnya terlihat ketika pemulihan pasca pandemi tidak menerapkan konsep keberlanjutan, sehingga tujuan utama nya hanya mengembalikan dampak negatif tetapi tidak mempertahankan dapak positif yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data menggunakan analisis SWOT. Diketahui berdasarkan hasil yang telah diperoleh bahwa strategi pemulihan ekonomi berbasis green recovery pasca pandemi Covid-19 perlu berfokus pada aspek kelemahan dan peluang dimana aspek kelemahan banyak kaitannya dengan faktor pendapatan dan kemampuan daya beli serta keadaan finansial masyarakat ketika pandemi berlangsung, sedangkan untuk aspek peluang banyak berkaitan dengan pengurangan sampah dan peningkatan kualitas lingkungan, sehingga hasil penelitian ini sesuai dengan tujuan dari penelitian ini untuk menerapkan pemulihan ekonomi dengan tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan melalui lingkungan.

---

The COVID-19 pandemic as a disaster has significantly impacted the world; the resulting impacts include negative and positive impacts. Recovery after the COVID-19 pandemic, especially regarding economic aspects, must be carried out to restore people's welfare. The next problem is seen when post-pandemic recovery does not apply the concept of sustainability, so the main goal is only to restore negative impacts but not maintain the existing positive impacts. This research uses a quantitative approach with data analysis using SWOT analysis. Based on the results obtained, it is known that a green recovery-based economic recovery strategy after the COVID-19 pandemic needs to focus on aspects of weakness and opportunity where the weak aspects has a lot to do with income factors, purchasing power as well as the financial condition of the community during the pandemic, while the opportunity aspect has a lot to do with reducing waste and improving environmental quality. This research aims to implement economic recovery while still considering aspects of sustainability through the environment. So, based on these results, the concept of sustainability can be applied to economic recovery strategies, with the main focus being weaknesses and opportunities."

"Bisnis platform diakui berkontribusi besar dalam memberikan akses pekerjaan yang mudah kepada jutaan pekerja, tetapi akibat keunikan proses bisnisnya, regulasi ketenagakerjaan yang tersedia tidak bisa digunakan untuk melindungi hak dasar pekerja. Kebijakan pemerintah membuat sistem kemitraan menjembatani relasi antara platform dan mitra kerjanya, ternyata memperburuk perlindungan kerja platform, karena menyebabkan pekerja tidak mendapat perlindungan upah minimum, tidak ada batasan jam kerja, jaminan sosial memburuk dan fungsi serikat pekerja untuk mengadvokasi dan merundingkan hak pekerja tidak bisa dijalankan. Pekerja mengalami diskriminasi perlindungan kerja dibanding lainnya. Disertasi ini akan memberikan analisis kritis terhadap ketimpangan perlindungan kerja yang dialami pekerja transportasi platform. Untuk menganalisis fenomena baru ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan bentuk studi kasus, terhadap dua pemain utama platform transportasi di Jakarta, yaitu; perusahan Gojek dan Grab. Pengumpulan data dilakukan melalui; observasi, diskusi kelompok terfokus (FGD), wawancara mendalam (terstruktur dan semi-terstruktur), kepada 21 orang informan kunci, mewakili; pengemudi platform, perusahaan platform, pemerintah, wadah atau serikat pekerja. Peneliti menemukan sistem perlindungan kerja di perusahaan konvensional jauh lebih baik dari sistem platform dan regulasi sistem kemitraan menciptakan ketidakadilan kepada pekerja. Peneliti menawarkan lima opsi kebijakan perlidungan kerja untuk Indonesia, yang didasarkan pada pengalaman internasional untuk mengganti sistem kemitraan saat ini, melalui kebijakan berikut: Memperluas definisi undang-undang tentang “pekerja” dan “pemberi kerja”; mengkategorikan pekerja platform sebagai “pekerja bebas”; menambah kategori baru untuk pekerja platform dengan hak kerja khusus; menjadikan pekerja platform sebagai pekerja kontrak alih daya (out sourching); dan melindungi pekerja platform melalui serikat pekerja untuk bernegosiasi dengan pemilik platform (hubungan bipartit). Kelima pilihan ini diharapkan bisa menutup ketimpangan perlindungan kerja kepada pekerja platform sebagai perwujudan keadilan sosial bagi seluruh pekerja.

---

Platform businesses are recognised as contributing greatly to providing easy access to work for millions of workers, but due to the uniqueness of their business processes, existing labour regulations cannot be used to protect workers' basic rights. The government's policy to create a partnership system to bridge the relationship between platforms and their partners has actually worsened the protection of platform work, because it causes workers to not receive minimum wage protection, there are no restrictions on working hours, social security has deteriorated and the function of trade unions to advocate and negotiate for workers' rights cannot be carried out. Workers experience employment protection discrimination compared to others. This dissertation will provide a critical analysis of the inequality of employment protection experienced by platform transport workers. To analyse this new phenomenon, the researcher uses a qualitative method in the form of a case study, on the two main players of the transportation platform in Jakarta, namely; Gojek and Grab companies. Data was collected through observation, focus group discussions (FGDs), in-depth interviews (structured and semi-structured) with 21 key informants, representing platform drivers, platform companies, government, labour unions. Researchers found that the employment protection system in conventional companies is much better than the platform system and the regulation of the partnership system creates injustice to the workers. Researchers found that the employment protection system in conventional companies is much better than the platform system and the regulation of the partnership system creates injustice to workers. Researchers offer five labour protection policy options for Indonesia, based on international experience to replace the current partnership system, through the following policies: Expanding the legal definition of "worker" and "employer"; categorising platform workers as "free workers"; adding a new category for platform workers with special employment rights; making platform workers out sourced; and protecting platform workers through trade unions to negotiate with platform owners (bipartite relations). These five options are expected to close the gap in employment protection for platform workers as a manifestation of social justice for all workers."

"Aktivitas praktik pertambangan emas tanpa izin (PETI) masih terus terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Aktivitas praktik PETI tersebut telah menyebabkan kerusakan/pencemaran lingkungan, menurunkan pendapatan/ ekonomi masyarakat sekitar, dan perubahan sosial kemasyarakatan. Aktivitas praktik PETI tersebut juga terjadi di wilayah Gunung Botak dan sekitarnya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Langkah konkrit negara sebagai pemegang kuasa pengelolaan sumber daya alam sangat dibutuhkan. Polri sebagai representasi negara yang memiliki kewenangan utama/pokok penertiban aktivitas praktik tersebut, perlu memastikan perannya baik secara formal maupun nonformal untuk mencapai situasi absennya inklusivitas aktivitas PETI guna mendorong terwujudnya pertambangan rakyat berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk tercapainya agenda pembangunan berkelanjutan dalam praktik pertambangan rakyat berkelanjutan. Metode yang digunakan melalui pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif melalui uji SEM dan kualitatif berdasarkan hasil uji SEM, obeservasi lapangan, wawancara mendalam, FGD, dan hasil review studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan peran pokok Polri, yakni Harkamtibmas, Gakkum, dan Linyomyan dalam penertiban PETI di Gunung Botak berpengaruh terhadap pencapaian absennya aktivitas PETI. Pencapaian aspek-aspek tersebut semakin besar dengan kehadiran peran non-formal Polri, yakni peran pengaruh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Polri (formal) dan peran pengaruh (non-formal) berpotensi terciptanya inklusivitas absennya praktik PETI untuk mewujudkan pertambangan rakyat berkelanjutan di Gunung Botak dan sekitarnya.

---

Illegal artisanal and small-scale gold minings (ASGM) have continued to spread in Indonesia, as if they are out of control. On the other hand, people's minings should be able to improve the welfare of the community. In fact, ASGM have caused environmental damages and pollution, reduced the economy of the surrounding community, as well as created social changes. Such conditions have occurred in the area of the Mount Botak, Buru Regency, Maluku Province. Indeed, concrete steps from the state as the holder of the power of natural resource management are needed. Indonesian National Police (Polri) as one of the representatives of the state needs to ensure its role in creating and maintaining the situation of the absence of illegal ASGM activities in order to encourage the realization of sustainable community minings. The research aims to achieve a sustainable development agenda in sustainable community mining practices. The author employs the qualitative approach using quantitative and qualitative data collections. Quantitative analysis is carried out through SEM test and qualitative analysis is done descriptive exposure through SEM test, observations, deep interviews, FGDs, and documentations studies. The results of the study reveal that the main roles of Polri, namely harkamtibmas (maintaining security and public order), gakkum (law enforcement), and linyomyan (protecting, sheltering and servicing) in controlling illegal ASGM on the Mount Botak affect the achievement of the absence of illegal ASGM activities. The achievement of these aspects is even greater with the presence of the non-formal role of Polri, namely the role of pressure. The study concludes that the role of Polri (formal) and the role of pressure (non-formal) has the potential to create inclusiveness in the absence of illegal ASGM practices and to realize a sustainable gold mining governance in the Mount Botak and its surrounding areas."

"Kabupaten Karawang yang dikenal sebagai daerah penghasil padi, kini mengalami perkembangan industri yang pesat. Masalah dalam penelitian ini adalah perubahan penggunaan lahan akibat pembangunan kawasan industri dapat meningkatkan risiko banjir. Namun demikian, instrumen perencanaan kawasan belum mementingkan risiko banjir secara komprehensif. Tujuan penelitian ini adalah memberikan konsep perencanaan kawasan industri di daerah rawan banjir untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah metode campuran (mixed method). Hasil penelitian menunjukkan: (1) perubahan rona lingkungan akibat perubahan fungsi lahan persawahan dan hutan sekunder menjadi kawasan industri dan permukiman. Luasan lahan terbangun meningkat 126% selama periode 30 tahun; (2) perubahan penggunaan lahan meningkatkan risiko bencana, terindikasi dengan proyeksi fraksi run-off permukaan tanah meningkat sebesar 0,30% pada tahun 2030; (3) Korelasi kuat sebesar 0,731 antara faktor lingkungan dengan dampak banjir. Perencanaan berbasis model risiko bencana dengan mitigasi struktural dan non struktural menjadi pilihan pembangunan berkelanjutan di kawasan industri.

---

Karawang Regency is known as rice-producing region, now it’s experiencing tremendous industrial growth. The problem in this research is the landuse changes due to the development of industrial areas could increase the flood risk. Nevertheless, the regional planning instrument has not yet comprehensively prioritized the flood risk. This research aims to provide a planning concept for industrial region in flood-prone areas to achieve sustainable development. The method used is mixed method. The study showed: (1) changes in environmental setting were due to landuse changes from rice fields and secondary forest into settlements and industrial areas. coverage of built-up areas is increasing by 126% within 30 years period; (2) landuse changes increase the disaster risk, indicated by the projection of run-off that has 0.30% incline in the Year 2030; (3) The strong correlation of 0.731between environmental factor and flood impact.  Disaster-risk model planning with structural and non-structural mitigation is an option for sustainable development in industrial areas."

"Limbah pelumas yang mengandung bahan beracun dan berbahaya mengganggu kesehatan ekosistem sehingga menjadi ancaman terhadap berlanjutnya lingkungan hidup. Kinerja lingkungan produsen pelumas mampu mengendalikan limbah produksi di sekitar lokasi pabrik, namun tidak menjangkau pengendalian limbah konsumen di luar lokasi pabrik. Literatur dan publikasi ilmiah belum mendalami pengaruh kinerja lingkungan produsen terhadap sikap lingkungan konsumen untuk mendorong upaya pengendalian limbah pelumas di luar lokasi pabrik, khususnya pada wilayah saluran distribusi pelumas. Riset ini bertujuan untuk membangun model kinerja lingkungan pada saluran distribusi pelumas untuk menganalisis pengaruh kinerja lingkungan produsen terhadap sikap lingkungan konsumen baik secara langsung maupun melalui peran mediasi dari kualitas hubungan konsumen dan pengecer dan peran mediasi dari perilaku pembelian konsumen. Hasil riset dengan menggunakan metode analisis Partial Least Square menunjukkan bahwa kinerja lingkungan produsen berpengaruh positif secara langsung terhadap sikap lingkungan konsumen. Namun, kualitas hubungan konsumen dan pengecer berperan negatif dalam mendorong pengaruh kinerja lingkungan produsen terhadap sikap lingkungan konsumen, sebaliknya, perilaku pembelian konsumen berperan positif. Model kinerja lingkungan pada saluran distribusi pelumas berbasis kinerja lingkungan produsen, sikap lingkungan, kualitas hubungan dan perilaku pembelian dapat digunakan sebagai referensi oleh pemangku kepentingan untuk menyusun strategi dan kebijakan pengendalian limbah pelumas di wilayah saluran distribusi pelumas. 

---

Lubricant waste containing toxic and hazardous materials disturbs the health of the ecosystem so that it becomes a threat to the sustainability of the environment. The environmental performance of lubricant producers is able to control production waste around the factory location but does not reach consumer waste control outside the factory location. Literature and scientific publications have not explored the influence of producer environmental performance on consumer environmental attitudes to encourage efforts to control lubricant waste outside the factory location. This research aims to build a model of environmental performance in the distribution channel of lubricants to analyze the effect of the environmental performance of producers on consumers' environmental attitudes either directly or through the mediating role of the quality of consumer-retailer relationships and the mediating role of consumer buying behavior. Using Partial Least Square analysis method, results show that the environmental performance of producers has a direct positive effect on consumers' environmental attitudes. However, the quality of the relationship between consumers and retailers has a negative role in encouraging the influence of producer environmental performance on consumer environmental attitudes, on the other hand, consumer buying behavior plays a positive role. The environmental performance model in the lubricant distribution channel can be used as a reference by stakeholders to formulate strategies and policies for controlling lubricant waste in the lubricant distribution channel area."