Hasil Pencarian

Ditemukan 33 dokumen yang sesuai dengan query

Siti Kartini Saudiah

Pembuatan surat keterangan hak mewaris di Indonesia atas pembuatan wasiat di luar negeri yang dilaksanakan di Indonesia (Analisis kasus wasiat Johanis Sutjiawang (Tjia Eng Liong)).

" Surat wasiat adalah surat yang berisi keinginan terakhir dari seseorang atas hartanya setelah ia tiada. Pengaturan mengenai wasiat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pembuatan wasiat di luar wilayah negara Indonesia oleh Warga Negara Indonesia (WNI) harus mengikuti aturan yang tercantum dalam pasal 945 KUHPer. Aturan tersebut menyatakan bahwa surat wasiat yang dibuat oleh WNI di luar negeri wajib mengikuti aturan formil mengenai pembuatan surat wasiat di negara dimana surat wasiat dibuat. Akan tetapi, ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16540

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Septa Dorothe Undap

Pelaksanaan wasiat yang melanggar legitieme portie seorang anak adopsi tionghoa sehubungan dengan adanya pernyataan penolakan warisan: studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2019K/PDT/2002

" ABSTRAK Hukum Waris yang diterapkan untuk masyarakat Golongan Tionghoa adalah Hukum Waris menurut ketentuan Kitab Undang--Undang Hukum Perdata beserta ketentuan-ketentuan terkait lainnya yakni Staatsblaad 1917:129 tentang Hukum Perdata dan Hukum Dagang untuk golongan Tionghoa (Bepalingen voor geheel Indonesie Betreffende het burgerlijk van de Chineezen). Sebagai hukum yang mengatur tentang peralihan harta peninggalan seseorang serta akibat hukumnya bagi para ahli waris yang ditinggalkan, hukum waris otomatis berlaku pada saat seseorang meninggal dunia. Ketidaktahuan masyarakat akan ketentuan dalam ... "

2007

T19314

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Anastasia Anne Augusta

Hak menuntut para ahli waris terhadap harta waris yang bukti kepemilikannya atas nama orang lain: Studi kasus putusan Mahkamah Agung Noor 3812 K/PDT/1998

" Hukum waris mengatur mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Serta akibat-akibat yang timbul dari pemindahan tersebut. Salah satu hak yang dimiliki oleh para ahli waris adalah hak menuntut untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak para ahli waris tersebut, namun lebih khusus dibahas mengenai hak menuntut para ahli waris untuk memperjuangkan obyek warisnya yang berupa hak atas tanah dimana bukti kepemilikannya atas nama orang lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa sertipikat hak atas ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28685

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Purnayenti

Analisis yuridis tentang notaris yang melakukan tindakan pidana dikaitkan dengan pasal 17 huruf I juncto pasal 12 huruf C dan D juncto pasal 13 undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris = Legal analytical concerning notary who was against laws in relation with article 17 point I, article 12 point C and D, article 13 of laws order number 30 year 2004 regarding notary profession

" Profesi Notaris memiliki peraturan dan kode etik yang mengatur. Notaris sebagai pejabat yang tersumpah dan diangkat negara perlu menjunjung tinggi moral, terutama dalam menjalankan jabatan untuk menjaga kehormatan para notaris dan lembaga kenotariatan. Notaris yang terlibat dalam suatu kasus pidana dan telah dijatuhi putusan oleh hakim terkait dengan status dan kedudukan, serta keabsahan dari akta yang di buat oleh notaris yang bersangkutan dalam tenggang waktu proses pengadilan akan dipertanyakan. Penelitian menggunakan metode deskriptif analitis. Notaris yang ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Christina Kosasi

Perlindungan hukum terhadap hak mewaris anak angkat (anak adopsi) dalam pembuatan surat keterangan waris = Legal protection of the rights adopted their child adoption in the preparation of certificate of inheritance

" Pengangkatan anak merupakan suatu kebutuhan yang selalu berkembang dari tahun ke tahun bagi pasangan suami istri yang sulit mempunyai anak. Penyusunan tesis ini disusun dengan metode penelitian normatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan jenis data primer melalui wawancara dengan narasumber dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Ketertarikan saya untuk mengangkat topik ini karena banyaknya pengangkatan anak yang ilegal dan ketidaktahuan orang tua angkat untuk melakukan adopsi secara legal di Pengadilan Negeri ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T38672

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Elsya Meci Asterina

Wasiat ditinjau dari kitab undang undang hukum perdata hukum islam dan hukum adat = Testament reviewed from indonesia civil code islamic law and adat law

" Di Indonesia terdapat pluralisme hukum dalam hal kewarisan. Dengan adanya pluralisme tersebut mengenai kewarisan terdapat tiga sistem hukum yang berlaku yaitu sistem hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam maupun Hukum Adat mengenal adanya kewarisan melalui wasiat. Dengan adanya pluralisme hukum waris di Indonesia, dalam hal pembuatan surat wasiat, sah atau tidaknya suatu wasiat yang dibuat oleh Pewaris tergantung pada sistem hukum yang dipakai oleh ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41843

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Faiza Dianti

Kedudukan Akta Keterangan Hak Waris Yang Tidak Melibatkan Seluruh Ahli Waris (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 521/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.) = POSITION OF INHERRITANCE WHICH DOESN'T INVOLVE HEIR (Case Study of Central Jakarta District Court Decision Number: 521/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.)

" Penerbitan Akta Keterangan Hak Waris harus memenuhi unsur-unsur formil yang melibatkan seluruh ahli waris dalam pembuatannya seperti yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 521/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. Berawal dari TKW dan TGN mengajukan gugatan terhadap Notaris D atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum karena dalam pembuatan Akta Keterangan Waris tidak melibatkan seluruh ahli waris. TKW dan TGN menilai bahwa terbitnya Akta Keterangan Hak Waris merugikan secara materiil maupun immateriil. Gugatan yang diajukan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Khoirurridho Al Qeis

Pembagian Harta Peninggalan Atas Keabsahan Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Istri dan Anak-Anak Dari Perkawinan Kedua Tanpa Melibatkan Ahli Wais Dari Perkawinan Pertama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1996 K/Pdt/2018) = DISTRIBUTION OF HEALTH PROPERTY ON THE legitimacy of the CERTIFICATE OF HEIRTH MADE BY THE WIFE AND CHILDREN FROM THE SECOND MARRIAGE WITHOUT INVOLVING THE HERITIES OF THE FIRST MARRIAGE (STUDY OF THE SUPREME COURT DECISION NUMBER 1996 K/Pdt/2018)

" Penelitian ini membahas mengenai pembagian harta peninggalan pewaris kepada ahli waris yang berhak berdasarkan sistem hukum perdata yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembagian harta peninggalan dari perkawinan pertama dan kedua sebagaimana surat keterangan waris yang dibuat istri dan anak-anak dari perkawinan kedua tanpa melibatkan ahli waris dari perkawinan pertama. Pewarisan hanya berlangsung karena kematian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 830 KUHPerdata. Pembagian harta peninggalan tidak dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Gibson Thomasyadi

Kedudukan anak zinah dalam hukum waris menurut kitab undang-undang hukum perdata : analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 2007 K/Pdt/2009

" Tesis ini membahas tentang Putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak mewaris bagi anak zinah sebagai ahli waris pengganti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa anak zinah tidak mempunyai hak mewaris dari orang tuanya apalagi menjadi ahli waris pengganti terhadap keluarga orang tuanya, karena yang berhak untuk menjadi ahli waris pengganti adalah keturunan yang sah. Hak-hak bagi anak ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T30570

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Violine Agnes

Perlindungan hak mewaris dari ahli waris perempuan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap pembagian waris hanya kepada ahli waris laki-laki menurut Adat Tionghoa (studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 79PK/Pdt/2017) = The protection of inherit rights from female heiress based on Indonesian civil code toward the division of inheritance only to male heir according To Chinese Ethnic Communities (case study Of Decision No.79PK/Pdt/2017)

" Tesis ini membahas mengenai perlindungan yang diberikan oleh KUH Perdata terhadap pengaturan waris yang memenuhi rasa keadilan bagi para ahli waris baik laki-laki maupun perempuan keturunan Tionghoa di Indonesia. Dengan menganalisis Putusan yang berkaitan dengan permasalahan waris yang terjadi dalam keluarga keturunan Tionghoa yang pembagian warisnya hanya kepada ahli waris laki-laki. Dengan tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai asal muasal kepemilikan obyek perkara tersebut dan tidak mempertimbangkan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53433

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian