Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query
Nita Damayanti
"
Bagi perusahaan yang merencanakan penyelenggaraan proyek berskala besar yang menyangkut aset-aset strategis, seperti proyek tenaga listrik, jalan tol, minyak dan gas bumi ("migas") di negara berkembang, seperti Indonesia, tidak dapat terlepas dari keterlibatan negara. Dalam kegiatan usaha hulu migas, keterlibatan negara dikarenakan penguasaan migas masih berada di tangan negara sampai titik penyerahan yang diperjanjikan. Namun, negara membutuhkan keterlibatan perusahaan yang berpengalaman karena karakter kegiatan usaha hulu migas ialah berisiko tinggi, berbiaya besar, serta membutuhkan teknologi ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S45957
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Siregar, Lita Paromita
2012
LP-pdf
UI - Laporan Penelitian Universitas Indonesia Library
Adelia Hanny Rachman
"
ABSTRAK
Masifnya penggunaan plastik sekali pakai pada tahun 1950-an hingga saat ini dalam segala sektor kehidupan masyarakat semakin memperburuk persoalan sampah yang ada, tidak terkecuali di lingkungan masyarakat hukum adat di Desa Adat Kuta, Legian, dan Seminyak, Bali. Persoalan sampah muncul sebagai suatu problem sosial dan ekonomi. Sampah menjadi perhatian ketika plastik juga menjadi material yang dominan dalam komposisi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Jumlah produksi sampah plastik yang besar dan tidak ...
"
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Steven Kurniadi Idries
"
Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa, dan sensor merupakan filter untuk menentukan apa yang patut diperlihatkan dan apa yang tidak patut diperlihatkan. Dalam hal penyensoran film, wewenang tersebut dimiliki oleh Lembaga Sensor Film sebagai suatu representasi peran negara untuk melindungi Indonesia dari budaya yang bersifat destruktif bagi budaya Indonesia. Namun sebagai pelindung budaya, Lembaga Sensor Film tidak memiliki parameter yang jelas dalam menjalankan kegiatan penyensoran dan penentuan penggolongan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Donny Aribowo
"
Skripsi ini membahas tentang beberapa permasalahan terkait pengenaan pajak terhadap konstruksi EPC dengan tidak adanya peraturan khusus yang mengatur. Penelitian ini berfokus pada tiga pokok permasalahan, yakni: dasar pengenaan pajak, permasalahan pengenaan pajak terhadap konstruksi EPC, dan kredit pajak. Penelitian ini bermetodekan yuridis-normatif yang metode pengambilan data berfokus pada studi literatur dan wawancara narasumber. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa diperlukan peraturan khusus yang mengatur pengenaan pajak konstruksi EPC agar tidak terjadi dualisme di lapangan.
......This thesis ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S44587
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Aswin Rizal Syahputra H.
"
Skripsi ini membahas Bagaimana dampak dari pembangunan SPBU di daerah Pemukiman terhadap nilai jual tanah dan apakah PTUN dapat ikut mengawasi keberadaan SPBU. Penelitiannya bersifat yuridis-normatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian memperlihatkan keberadaan SPBU didaerah pemukiman akan berdampak terhadap nilai jual tanah karena calon pembeli property atau tanah akan mempertimbangkan telah terjadinya pencemaran terhadap air, pencemaran tanah, pencemaran udara, serta kekhawatiran akan terjadinya ledakan atau kebakaran serta kemacetan. Sehingga akan berpengaruh kenyamanan dan keamanan. ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S46318
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Arya Putra Nugraha
"
Skripsi ini meninjau secara Yuridis dan Sosiologis terhadap Mahasiswa peraih beasiswa yang bekerja Paruh Waktu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dengan bekerjanya mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang juga sebagai penerima beasiswa, suatu aturan diperlukan untuk mengakomodasi dan mengatur guna menghindari timbulnya persoalan-persoalan dalam proses kegiatan akademik perkuliahan dan kegiatan pekerjaan paruh waktu. Hasil penelitian yang dilakukan dengan penelitian yuridis sosiologis melalui pendekatan perundang-undangan statutory approach dan perbandingannya comparative approach dengan penerapan di masyarakat ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S67736
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Monica Octavianne Risti
"
ABSTRAK
Hak cuti melahirkan dan hak cuti haid merupakan dua hak terhadap kesehatan reproduksi yang secara adikodrati melekat pada kondisi biologis perempuan. Posisi kedua hak tersebut telah diakomodasi dalam instrumen hukum di tataran internasional maupun nasional. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal menelaah implementasi pemenuhan hak cuti melahirkan dan hak cuti haid bagi profesi perawat yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Bogor. Instrumen hukum hak cuti melahirkan dan cuti haid diklasifikan menurut status kepegawaian ...
"
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Livi Elizabeth
"
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan menjelaskan bagaimana peraturan hukum hak atas pemulihan bagi perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual melalui skema Dana Bantuan Korban. Dana Bantuan
Korban merupakan sebuah bentuk kompensasi dari negara bagi korban tindak pidana kekerasan seksual apabila pelaku tidak dapat memberikan ganti rugi dalam bentuk restitusi. Restitusi atau ganti rugi dalam bentuk uang yang diberikan oleh pelaku kepada
korban merupakan sebuah upaya untuk memulihkan hak korban tetapi tak ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Diah Maharani Kartika
"
Pemenuhan aksesibilitas hak atas pendidikan merupakan kewajiban yang diselenggarakan oleh negara. Dalam praktiknya, peluang aksesibilitas hak atas pendidikan mengharuskan adanya pengakuan negara melalui identitas hukum. Keduanya bersinggungan tatkala identitas hukum menjadi prasyarat untuk mengakses pendidikan. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945, eksistensi anak terlantar disebutkan secara jelas dan tegas. Problematika timbul ketika anak terlantar tidak memiliki identitas hukum, sehingga tidak dapat mengakses pendidikan. Maka, penelitian skripsi ini mengangkat permasalahan utama tentang upaya pemerintah ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
