Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya pengalihan penguasaan pengelolaan komoditas tepung terigu dari negara kepada swasta pascaliberalisasi pangan, yaitu dari Bulog kepada Bogasari Flour Mills. Saat ini, komoditas tepung terigu di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai komoditas pangan, tetapi juga berfungsi sebagai komoditas politik (political goods), dimana harga dan ketersediaannya dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori Negara Birokratik Otoriter dari Guillermo O?Donnel, teori Persekutuan Segitiga (Triple Alliance Theory) antara Negara, Burjuasi Nasional dan Modal Asing dari Peter Evans. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analitis data menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, penelusuran terhadap dokumen resmi negara seperti Undang-Undang No. 5 tentang 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Keppres No. 19 Tahun 1998 tentang Liberalisasi Pangan, Peraturan Menteri Perindustrian, Peraturan Menteri Perdagangan, Peraturan Menteri Keuangan dan wawancara mendalam dengan anggota KPPU.Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pascaliberalisasi pangan, terjadi konflik dan tarik-menarik kepentingan antarlembaga negara, yaitu antara Bappenas dengan Depperindag menyangkut penetapan BMAD (Bea Masuk Anti Dumping) bagi tepung terigu impor. Bappenas berargumen bahwa penetapan BMAD hanya akan menguntungkan produsen dominan yaitu Bogasari Flour Mills. Sedangkan menurut pihak Depperindag, penetapan BMAD dilakukan untuk melindungi produsen beskala kecil. Selanjutnya terjadi konflik kepentingan terjadi antara KPPU dengan Depperindag menyangkut penerapan SNI Secara Wajib Tepung Terigu. KPPU berpendapat penetapan SNI secara wajib merupakan bentuk hambatan masuk (barrier to entry) bagi tepung terigu impor. Sedangkan menurut Depperindag, kebijakan SNI wajib pada tepung terigu ditujukan untuk menjaga kualitas tepung terigu sebagai bahan pangan.Implikasi teoritis menujukkan bahwa teori persekutuan segitiga antara negara dan burjuasi nasional dari Peter Evans masih berlaku dan relevan dalam pengelolaan industri tepung terigu pada era reformasi di Indonesia. Persekutuan antara Departemen Perindustrian dengan APTINDO, atau Persekutuan antara Departemen Perdagangan dengan Bogasari Flour Mills, terjadi dalam pengelolaan industri tepung terigu di Indonesia, meskipun melalui negosiasi politik dan konflik kepentingan. Intervensi negara melalui kebijakan penerapan SNI dan BMAD, maupun penanggungan PPN impor gandum oleh Departemen Keuangan, ditujukan untuk melindungi industri tepung terigu nasional dan memperkuat program ketahanan pangan nasional. Intervensi negara dalam stabilisasi harga empat bahan pangan pokok termasuk tepung terigu, dapat dijadikan sebagai alat politik APTINDO dan Bogasari Flour Mills dalam menekan pemerintah.

---

This research of background by transfer of power of managing wheat flour commodities from state to corporate, from Bulog to Bogasari Flour Mills after food liberalitation. Now, wheat flour commodities just not food commodities, but as a political goods, where rate of its prices and supplies can pressure the government. As theoretical stepping, this research use Authoritarian Bureaucratic State from Guillermo O?Donnel and Triple Alliance Theory between State, Local Capitalist and International Capitalist from Peter Evans. Research use the qualitative methode, is while technique analysis the data use analytical descriptive. Technique data collecting by library studies, searching document of states like Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 about Antimonopoly or Competition Policy, Keppres No. 19 Tahun 1998 about Food Liberalitation, Regulation from Ministry of Industry, Ministry of Trade, Ministry of Finance and interdepth interview with members of KPPU. Research result indicate that after food liberalitation, there were conflicts of interest on state institution, the conflict between Bappenas with Depperindag about BMAD for wheat flour imported. Bappenas argue that BMAD just give a privilege for dominant firm like Bogasari Flour Mills. But Depperindag claimed that BMAD would protect the fringe firms. The next conflict between KPPU with Depperindag about SNI policy for wheat flour mills industries. KPPU argued SNI as a barrier to entry for wheat flour imported. But Depperindag claimed that SNI policy to wheat flour mills industries made to protect quality of wheat flour as food commodities.Theory implication show that Triple Alliance Theory especially between State and Local Capitalist is relevan in managing wheat flour mills industry in Indonesia. Cooporation between Departement of Industry with APTINDO, or cooporation between Departement of Trade with Bogasari Flour Mills is a real fenomena in wheat flour industry in Indonesia, although with political negotiation dan conflict of interests. State intervention with SNI and BMAD policies, or handle of Value Added Tax policies for wheat imported by Departemen of Finance indicated to protect national wheat flour industries and support food security programe. State intervention on price stabilitation of four food commodities include wheat flour, can used as political tools by APTINDO and Bogasari Flour Mills to pressure the government."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menernukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap integrasi politik di Kabupaten Ketapang, sebagai satu-satunya kabupaten yang belum pernah mengalami konflik etnis di tengah stigma buruk yang disandang oleh Provinsi Kalimantan Barat sbagai daerah yang rawan konflik etnis. Oleh karena itu masalah penelitian difokuskan pada: Bagaimana faktor-faktor kondisi sosial dan karakter budaya masyarakat, peran aktif para pemimpin informal, dan pembinaan integrasi politik oleh pemerintah berpengaruh terhadap integrasi politik di kabupaten tersebut.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sentimen primordial dari Clifford Geerthz yang menyatakan bahwa perbedaan suku, budaya, bahasa, dan agama merupakan sumber konflik. Kemudian teori kesetiaan fanatik ikatan primordial dari Maswacli Rauf, peran negara dari Arif Budirnan, intervensi birokrasi dari Burhan Magenda dan Howard Wriggin, serta peran informal leader dari Wriggin.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sedang tipe penelitiannya adalah studi kasus yang bersifat deskriptif eksplanatif. Unit analisisnya adalah masyarakat, elit informal, dan pemerintah dengan nara sumber para pejabat pemerintah, ketua partai politik, ketua organisasi adat dan budaya, pemimpin agama, dan tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda yang ditetapkan secara purposif.Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, wawancara mendalam dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah causal comparative atau ex post facto dengan multi levels analisys. Penelitian ini menemukan bahwa kondisi sosial dan karakter budaya masyarakat sangat berpengaruh terhadap hubungan sosial antar etnis yang terjadi di Kabupaten Ketapang. Hal itu tergambar di dalam suasana kehidupan sosial mereka yang aloab, sebab tidak adajarak sosial yang menghambat. Suasan kehidupan sosial seperti itu, kemudian melahirkan suatu ikatan kesetiaan barn yang dalam istilah Clifford Geerthz disebut cross cutting loyalties, yakni ?Ketapangisasi?.Beradasarkan temuan tersebut, maka teori Geerthz tentang sentimen primordial tidak terbukti keberlakuan pada masyarakat Ketapang, begitu pula teori Arif Budiman tentang peran negara yang memiliki kewenangan sah untuk memaksa, juga tidak terbukti, sebab pembinaan integrasi politik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupten Ketapang lebih menggunakan cara-cara persuasif dengan memanfaatkan momentum Hari Besar Nasional sebagai media.

---

ABSTRACTThis research aims at discovering the influential factors of political integration in Ketapang Regency that the only Regency has no ethnic conflicts among the bad ? stigma ? of West Kalimantan as the potential etlmic conflict regions. Therefore, the research problem is focused on : How the factor of social condition and the cultural characteristic of community, the active participation of informal leaders, the political integration building by govemment influences the political integration in the Regency.The used theory in this research is the primordial sentiment from Clifford Geerthz stated that the differences of races, cultures, languages and religions as the potential conilics. Besides, the loyal fanaticism of primordial bindings from Maswardi Rauf; the role of nation 'fiom Arif Budiman, the bureaucratic intervention from Burhan Magenda and Howard Wriggin, and the role of informal leader from Wriggin.The research method is qualitative analysis. The research type is a descriptive explanation case study. The unit analysis is community, the informal elite and government. The source information is the government elite, the political party elite, the cultural organization leaders, the religion leaders, the community leaders, and the young people leaders detemiined by purposive sampling. Data collection was done by the library research, depth interview and observation.The data analysis used is the causal comparative or ex post facto with the multi level analysis. The research results indicate that the social atmosphere and the cultural characteristic of the community are the most influential factors of the social relationship among tl1e ethnic happening in Ketapang Regency. It is described in the social life atmosphere, it then bears a new loyalty binding called by Clifford Geerth as cross cutting loyalties, that is ? Ketapanisasi?.Based on the research results, the Geerthz theory on the primordial sentiment is not proved in Ketapang Community so is Arif Budiman theory on the role of govemment that has a legal power to press. The building of political integration done by Ketapang Regency Govemment uses more persuasive ways by advantaging the National?s day as a media."

"Konliik antar elit politik lokal pasca runtuhnya rezim Orde Baru merupakan suatu fenomena politik baru dalam lanscap perpolitikan di Indonesia yang jarang ditemukan pada masa sebelumnya. Pada masa sebelumnya, konflik yang sering terjadi adalah konflik antara elit politik di pusat dengan masyarakat di tingkat lokal atau konliik anlar elit politik pusat dalam memperebutkan pengaruh di tingkat lokal.Dalam konteks Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Provinsi Sulawesi Selatan periode 2003-2008, studi ini menemukan berbagai pola konflik, baik yang bersifat kontinuitas maupun pergeseran pola konflik. Pertama, pola konflik yang bersifat kontinuitas adalah pola konflik yang bersifat ulangan dari pola konflik sebelumnya, yakni konflik antar elit politik lokal yang didasarkan pada kepenlingan aliran politik dan kesukuan/wilayah. Konflik kepentingan antar aliran politik dan kesukuan wilayah adalah konflik yang kerapkali terjadi pada mesa sebelumnya. Bahkan konfiik yang didasarkan atas kepentingan suku sudah terjadi sejak zaman penjajahan.Kedua, ditemukan pergeseran pola konflik, dari konflik yang bersifat vertikal (antara kelompok bangsawan dangan bukan bangsawan) berubah menjadi konflik horizontal (konflik antar kelompok kepentingan). Konfiik kepentingan antara kelompok bangsawan dengan masyarakat biasa yang selama ini dominan dalam setiap pemilihan dan pengangkatan seorang pemimpin di Sulawesi Selatan, secara perlahan tidak muncul Iagi. Temuan teresbut menunjukkan bahwa seiring dengan perkembangan dan tuntutan perubahan zaman, pemilihan pemimpir: di Sulawesi Selatan seyogianya disesuaikan dengan nilai-nilai lokal dan nilai-nilai global. Konsep ini didasarkan atas pemikiran bahwa masyarakat Sulawesi Selatan dikenal teguh dalam menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Namun demikian tuntutan perubahan dan perkembangan zaman juga tidak dapat dinafikan.Ketiga, studi ini juga menemukan bahwa konflik antar elit politik yang terjadi di tingkat lokal tidak sepenuhnya disebabkan oleh perbedaan, persaingan, dan pertentangan antar elit di tingkat lokal, tetapi juga dipengaruhi oleh sikap elit politik di tingkat pusat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa konflik antar elit politik di tingkat lokal maupun pusat merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Meskipun elit politik di pusat memberikan kekuasaan kepada elit lokal maupun masyarakat unluk mengambil keputusan politik, tetapi elit politik di pusat masih tetap ingin berkuasa. Namun demikian, dalam kondisi tertentu elit poiitik lokal juga kerapkali mengambil keputusan sendiri dengan mengabaikan kebijakan elit politik pusat.Berdasarkan temuan tersebut dirumuskan suatu konsep teori bahwa desentralisasi politik tidak serta merta dapat mendorong kebebasan dan kemandirian elit politik lokal dan masyarakat secara substansial dalam mengambil keputusan politik. Elit politik di pusat masih berpengaruh, bahkan dalam kondisi tertenlu dapat memaksakan keinginan politiknya. Namun demikian, adanya kekuasaan politik yang diberikan secara perlahan memungkinkan elit politik lokal dan masyarakal dapat mengambil keputusan secara otonom tanpa bergantung pada elit politik pusat.

---

Local elite conflict after New Order regime is a new political phenomenon in the Indonesian political landscape which uneasy to find previously. In previous period, the existing conflicts usually took place between central political elite with local community or among central political elite themselves.

In the context of local election in South Sulawesi to select new Govemor and Vice Governor for the period or 2003-2008, this study tries to identify several patterns of conflict which are continuously or altering pattern of political conflict. First, continuous conflict replicates from previous conflict, based on political tradition and ethnic. These conflicts existed even before the independence of the state.

Second, there is a political alteration from vertical conflict (among royal families with ordinary people) to horizontal conflict (among interest groups). Conflict between royal families and ordinary people which is common in the elite selection process, slowly decrease and fade away. This finding shows that parallel with the change of an era, the election of local elite in the province should consider both local and global culture. This concept is based on the fact that the community in the province is lcnown as a faithful society in holding their cultural value. However, the global changing cannot be denied by the people.

Third, this study also found that local political elite is not caused by differentiation, competition and contradiction in the local context, but it is also influenced by political opinion of elite in Jakarta. This finding shows that political conflict in local or central context is inter-connected and influential one to another. Even the political elites in Jakarta give power to the local elite to rule the province, but they still want to involve. However, in certain condition, local political elites sometimes make their own decision and disobey central elite?s policy.

Based on those findings, it can be formulated a theoretical concept that political decentralization is not automatically endorse local political elite and society freedom and autonomy to decide substantive political decision. Political elites in Jakarta are still influential, even in certain condition can endorse their interest. However, the transfer of political power slowly gives a chance to local political elite and society to make their own decision autonomously independent fiom political elite in Jakarta."

"Disertasi ini membahas tentang pembubaran partai politik di Indonesia pada kurun waktu 1959 sampai 2004, baik dari sisi pengaturan hukum maupun praktik pelaksanaannya serta prospek pengaturan di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan sejarah dan perbandingan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 1959 hingga 2004 pada masing-masing periode, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, terdapat ketentuan yang berbeda-beda tentang pembubaran partai politik. Pada kurun waktu tersebut juga terjadi beberapa praktik pembubaran partai politik dalam berbagai bentuk baik berdasarkan hukum yang berlaku maupun tidak. Di masa yang akan datang perlu dilakukan pengaturan yang lebih mendetail terkait dengan alasan pembubaran, pemohon, proses peradilan, serta akibat hukum pembubaran partai politik.

---

The focus study of this disertation is the law and practices of the dissolution of political parties in Indonesia since 1959 until 2004, and how it should be ruled in the future. This research is a normative research that use historical dan comparative approach. The result is tha there were laws concerning the dissolution of political parties between 1959 until 2004 for each period, Orde Lama, Orde Baru, and Reformasi. Some political parties had dissolved at that time with various ways, whether based on positive law or not. The reseacher sugest that The law concerning the dissolution of political party in the future should be more detail especially about the ground or reason of dissolution, applicant, court process, and the consequences."

"Perubahan politik nasional di Indonesia pada tahun 1998 adalah runtuhnya rejim Orde Baru. Perubahan tersebut membawa implikasi kepada Golkar. Implikasi positif adalah terjadinya perubahan dalam pengambilan keputusan partai. Pengambilan keputusan dalam penentuan calon presiden dan ketua umum partai tidak lagi didasarkan kepada kekuasaan seseorang sebagaimana terjadi selama Orde Baru tetapi menggunakan mekanisme bottom up, melalui pemilihan dan kewenangan suara untuk menentukan pilihan melibatkan unit-unit organisasi di Partai Golkar. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan caIon presiden dan ketua umum partai, khususnya di Munaslub 1993, Munas VII 2004 dan di Konvensi Partai Golkar. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Paradigma yang digunakan adalah paradigma kontruktivisme, dengan pengumpulan data digunakan melalui wawancara dan didasarkan kepada sumber-sumber lain. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualititatif. Dalam menjelaskan proses demokratisasi yang berlangsung digunakan beberapa teori antara lain teori Demokrasi dan Demokratisasi, teori Partai Politik, dan Teori Elit. Temuan - temuan dalam studi ini dikemukakan sebagai berikut : Pertama, penentuan ketua umum dalam masa transisi di Munaslub 1998, Munas VII 2004 dan penentuan calon presiden melalui model konvensi menggambarkan adanya proses demokratisasi internal di Pattai Golkar. Kedua, kasus pemilihan tersebut memberikan gambaran yang cukup kompleks tentang power strugle antar faksi di tingkat elit partai golkar. Peta faksi-faksi tersebut di setiap kasus berubah-ubah. Dalam studi ini, di kasus pemilihan ketua umum terlihat kelompok kepentingan pragmatis kekuasaan yang memenangkan power strugle tersebut. Ketiga, Dalam kasus Konvensi Partai Golkar, implementasi demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan dengan cara pemilihan, dipercepat adanya kasus hukum Akbar Tanjung. Untuk menghindari perpecahan internal maka konvensi disepakati sebagai model untuk menentukan calon presiden dari Partai Golkar. Keempat, studi ini juga menemukan bahwa proses pelaksanaan konvensi partai meningkatkan citra (image building) Partai Golkar. Pada pemilihan umum legislatif 2004 di tengah kemorosotan perolehan suara partai-panai lain dilihat dari hasil pemilihan umum 1999, Partai Golkar berhasil mempertahankan perolehan suara. Secara teoritis, studi ini menunjukan relevansi terhadap beberapa teori yang digunakan yaitu teori Larry Diamond, Juan Linz, Seymour M Lipset dan Jose Abueva tentang nilai-nilai demokrasi prosedural, teori Maswadi Rauf dan Anders Uhlin tentang adopsi nilai-nilai demokrasi sebagai proses dernokratisasi. Alan Ware tentang model keputusan organisasl, dan Gaetano Mosca tentang sirkulasi clit. Tetapi tcori Robert Michel tentang Oligarki dalam tingkat organisasi seeara luas bersifat terbatas dan perlu direvisi. Dalam sistem pengambilan keputusan yang semakin otonom di unit-unit organisasi, DPD I, DPD II dan Ormas-Ormas semakin berdaya menentukan pilihan sesuai dengan kepentingannya. Dengan demikian mekanisme demokrasi dalam proses pengambilan kepurusan dapat membatasi pengaruh dan intervensi pimpinan pusat partai."

"Disertasi ini membahas dan menganalisis problematik format baru relasi Presiden-DPR pasoa-amandemen konstitusi (2004-2008) yang terperangkap situasi konflik. Konflik seperti apa yang terjadi, dan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakanginya? Untuk menjawabnya, studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui kajian literatur, penelusuran dokumen, dan wawancara mendalam terutama dengan narasumber yang terlibat. Perspektif teori yang melatarinya adalah asumsi Juan J. Linz (1994) bahwa demokrasi presidensial adalah pilihan berisiko karena cenderung menghasilkan instabilitas dibandingkan sistem parlementer, serta asumsi Scott Mainwaling (1993) bahwa kombinasi presidensial dan sistem multipartai cenderung menghasilkan deadlock dan immobilism dalam relasi eksekutif-legislatif.Studi ini menemukan: (1) format baru relasi Presiden-DPR hasil amandemen konstitusi cenderung ?sarat-DPR? (DPR heavy) sehingga memicu munculnya situasi konflik dan ketegangan politik; (2) personality dan kepemimpinan Presiden yang kompromistis dan tidak efektif, Serta sikap ?parlementarian? dan disorientasi partai-partai di DPR, adalah faktor signifikan lain yang turut mempengaruhi terbentulmya situasi konflik; (3) meskipun ada upaya penyelesaian konflik melalui mekanisme Rapat Konsultasi Presiden-Pimpinan DPR, faktor-faktor institusional yang melekat pada kombinasi sistem prosidensial-multipartai turut mempertajam situasi konilik; (4) namun situasi konflik tersebut tidak mengarah pada kebuntuan politik eksekutif-1egislatif seperti dikhawatirkan Mainwaring, ataupun risiko instabilitas demokrasi yang dikemukakan Linz.Disertasi ini mengajukan perspektif teoritis baru: (1) meskipun perpaduan presidensial-multipartai merupakan kombinasi yang sulit, potensi jalan buntu politik dan instabilitas demokrasi terhindarkan apahila tersedia mekanisme konsultasi dan persetujuan bersama eksekutif-legislatif (2) walaupun menjanjikan stabilitas, mekanisme demikian cenderung menghasilkan relasi eksekutif-legislatif yang bersifat politik-transaksional ketimbang institusional, serta pemerintahan yang tidak efektif; (3) variabel personality dan kepemimpinan Presiden serta kualitas partai-partai berpengaruh signifikan bagi stabilitas dan efektititas demokrasi presidensial.Namun perspektif teoritis baru di atas melahirkan implikasi teoritis lain bagi Indonesia ke depan: (1) konflik Presiden-DPR yang mengarah pada kebuntuan politik berpotensi muncul jika relasi keduanya lebih bersifat institusional ketimbang politik-transaksional seperti periode studi ini; (2) potensi kebuntuan politik tersebut cenderung membesar apabila kepemimpinan Presiden tidak melayani kompromi politik dengan DPR dan partai-partai di Dewan Semakin melembaga dan lebih ideologis."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh keunikan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Tingginya posisi perempuan Minang darin aspek sosial dan budaya tidak berbanding lurus dengan kedudukan dalam politik, yang terlihat dari masih sedikitnya perempuan yang memiliki powsisi menentukan dalam politik dan pemerintahan. Juga tercermin dari jumlah keterwakilan di DPRD yang masih jauh dari kuota 30 yang dinyatakan dalam undang-undang.Fokus penelitian ini adalah pada bagaimana perempuan caleg yang ada di Sumatera Barat menggunakan modal sosial yang sudah ada, untuk mendapatkan posisi politik di DPRD. Penelitian ini dilakukan terhadap tiga orang perempuan caleg yang berhasil mendapatkan kursi di DPRD Sumatera Barat dalam Pemilu 2014. Teori utama yang digunakan adalah teori modal sosial Putnam, didukung oleh teori dari ahli lain seperti Uphoff, Grootaert, Coleman dan Lawang.Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus, dimana data-data didapatkan dari wawancara terhadap tiga perempuan caleg yang menang, kepada anggota jaringan yang dimiliki oleh perempuan caleg yang berasal dari organisai sosial dan tokoh adat dan kepada pengurus partai Golkar dan Nasdem yang merupakan partai yang mencalonkan perempuan caleg.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perempuan caleg yang menang dalam Pemilu 2014 untuk DPRD SUmatera Barat, memiliki modal sosial yang terdiri dari jaringan, norma dan kepercayaan. Pola jaringan merupakan personal berbentuk duaan ganda berlapis. Norma sebagai modal sosial dikaitkan dengan peran Ninik Mamak dan bundokanduang dalam mendukung keterpilihan perempuan caleg. Kepercayaan dari anggota jaringan dan norma yang berlaku di masyarakat terhadap posisi perempuan di Minangkabau adalah modal sosial kognitif.Temuan penelitian adalah bahwa dengan cara-cara yang tepat, seperti pendekatan silaturahim dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat, kampanye door to door maka modal sosial dapat memengaruhi kemenangan caleg perempuan di Sumatera Barat. Filosofi penggunaan modal sosial oleh perempuan caleg di Minangkabau adalah cancang aia ndak kaputuih, yang artinya bahwa hubungan yang terbangun dari kedekatan karena satu kaum, satu alumni organisasi dan satu kampung 3H: sadarah, sabagarah, sadaerah diibaratkan seperti mencincang air, yang tak akan pernah putus.

---

ABSTRACTThe background behind this dissertation is the unique culture of the Minangkabau people in West Sumatera. Viewed from a social and cultural aspect, women 39;s high social standing in the Minangkabau Society is incongruent to their position in politics, as women only hold a smal number of seats in the government. The number of female representatives in the Regional People 39;s Representatives Council DPRD is also far from the thirty percent quota that is written in the law.The main focus of this study is how women, as representatives in council, are able to gain gain their seats using pre-existing social capital. This study is centered around three female candidates that has managed to secure the seats in council.The main theory used in this study is Putnam 39;s social capital theory, and it is supported by theories from experts such Uphoff, Grootaert, Coleman and Lawang. This research uses qualitative method and executes it through interviews with three femal candidates who come from social organization, traditional leaders, and party officials from Golkar and Nasdem the parties which nominated these women .The principal findings of this study reveal that femal candidates who secured their seats in the 2014 regional election have one common similarity-all of these women have social capital consisting of network, norms, and trust. The network a person has is personal in nature and considered double-layared. a person 39;s belief and the norms a person upholds, if consistent with those of society 39;s, is considered as cognitive social capital.the theoretical implication of this study shows that, using the correct methods, such as personally approaching traditional leaders adn doing door to door campaign, could increase a person 39;s social capital. social capital can influence the victory of women candidates in West Sumatera. The philosophy behind the use of social capital is cancang aia dak kaputuih, which means mincing water that will never break "

"ABSTRAKDisertasi ini dimaksudkan untuk memperlihatkan bagaimana pola rekrutmen politik, yang dilakukan oleh partai politik pada pemilihan umum tahun 1999. Pada dasarnya rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik mencakup beberapa bentuk, seperti pengisian struktur partai, baik di tingkat nasional maupun lokal, pengisian lembaga eksekutif, dan legislatif. Studi ini hanya memfokuskan kajian pada rekrutmen yang dilakukan oleh tiga partai politik (Golkar, PDIP, dan PPP) untuk mengisi jabatan legislatif di DPRD Riau.Studi ini dilakukan atas kenyataan, dimana meskipun pergantian rezim politik telah terjadi di Indonesia pada tahun 1998, tetapi secara prosedural dan substantif relatif tidak membawa perubahan yang mendasar terhadap sistem kepartaian di Indonesia. terutama berkaitan dengan cara-cara partai melakukan rekrutmen terhadap kandidat untuk menduduki kursi legislatif sebagaimana ditemukan dalam kasus Golkar, PDIP dan PPP di Riau pada pemilihan umum tahun 1999. Keputusan untuk merekrut atau tidak merekrut seorang kader merupakan suatu pilihan strategis yang berhubungan dengan berbagai faktor seperti kemampuan finansial (uang), faktor politik berupa kedekatan dengan elit tertentu di partai, serta ikatan-ikatan primordial berupa pertalian suku, agama, dan daerah asal.Analisis terhadap rekrutmen dilakukan dengan menggunakan teori rekrutmen yang berisi kajian terhadap sistem perundang-undangan, sistem kepartaian dan sistem pemilihan umum, Studi ini juga memakai analisis kekuasaan yang berlangsung dalam lingkungan para penjaga pintu (gate keepers), serta sistern dan struktur kepartaian. Proses penelitian dilakukan melalui berbagai tahapan. Penulis memulainya dengan deskripsi konsep partai politik dan pola-pola rekrutmen yang dilakukan oleh partai. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, seperti wawancara mendalam 'dengan para informan kunci dan melakukan review terhadap dokumen baik yang bersumber dari buku, jurnal, dokumen partai (AD/ART). Strategi penelitian bersifat studi kasus. Analisis dilakukan dengan multi level analisis, yakni: Panama dengan menganalisa aktor-aktor baik yang terpilih menjadi anggota legislatif (DPRD Riau) maupun yang tidak terpilih. Kemudian terhadap lembaga yang terlibat dalam proses rekrutmen baik pada tingkat lokal maupun di pusat.Berdasarkan studi yang dilakukan, ditemukan bahwa rekrutmen untuk menduduki jabatan legislatif di tingkat provinsi secara formal memang dimulai dari struktur bawah partai (DPC), tetapi dalam kenyataannya, pemegang otoritas tertinggi berada di dalam struktur atas partai terutama para pengurus DPDIW (Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah) di provinsi, serta panitia seleksi yang dibentuk menjelang dilangsungkannya pemilihan umum. Panitia seleksi berwewenang dalam menentukan jumlah dan nomor unit kandidat. Sementara DPP (Dewan Pimpinan Pusat Partai) memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan dan/atau campur tangan terhadap kebijakan yang diambil oleh partai di tingkat bawah (lokal).Secara teoritis, studi ini dapat memperlihatkan bahwa teori-teori rekrutmen yang dikembangkan dalam tradisi masyarakat demokratis yang melibatkan aspek-aspek legal formal, sistern kepartaian, sistem pemilihan umum, dukungan kandidat dan tuntutan penjaga pintu (gate keepers) relevan dalam memahami pola rekrutmen yang dilakukan di negara-negara yang berada dalam transisi demokrasi seperti Indonesia. Akan tetapi, selain dari itu studi ini juga menunjukkan bahwa analisis pola rekrutmen oleh partai politik menghendaki pemahaman budaya kepartaian secara lebih mendalain. Di samping itu, pada tataran kebijakan, rekrutmen kandidat legislatif yang berlangsung dengan pola ascritive style telah melahirkan implikasi berupa rendahnya perhatian partai terhadap persoalan masyarakat di tingkat lokal, kesetiaan seorang kandidat yang direkrut lebih condong kepada elit partai, PERDA yang lebih menguntungkan pihak legislatif, kemiskinan, dan munculnya radikalisme yang bersifat vertikal dan horizontal.Sehubungan dengan hal tersebut, studi ini merekomendasikan pentingnya untuk menelaah lebih jauh tentang bagaimana pola-pola yang dilakukan oleh partai politik untuk melakukan rekrutmen guna menduduki struktur partai yang dibentuk, baik pada tingkat nasional maupun lokal, kemudian jabatan di pemerintahan seperti gubernur, bupati/wali kota, serta implikasi rekrutmen terhadap karier seseorang dalam jabatan politik. Selain itu, adalah juga penting untuk mengetahui dampak rekrutmen terhadap perluasan partisipasi politik masyarakat sebagai bagian yang penting dalam membangun pemerintah dan masyarakat yang demokratis."

"Dwifungsi ABRI yang ditenggarai sebagai faktor penyebab intervensi militer kedalam urusan non-militer, dirasakan telah menjurus pada keadaan yang mengkhawatirkan perkembangan demokrasi di era Orde Baru (1966-1998). Sikap sinis masyarakat dan kritik-kritik terhadap peran militer yang melampaui porsi fungsinya, seakan tidak membuat militer bergeming hingga penghujung era kekuasaan Presiden Soeharto. Turunnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, mendorong keberanian masyarakat untuk mendesakan keinginan mengembalikan militer sebagai kekuatan pertahanan belaka. Masyarakat menuntut militer untuk menghentikan seluruh kegiatan diluar tugas-tugas kemiliteran. Urusan sosial politik diharuskan tidak lagi menjadi wewenang militer. Militer diminta tidak mengambil porsi jabatan birokrasi sipil. Militer juga dituntut membenahi diri lebih professional. Berbagai tuntutan ditujukan kepada militer untuk segera menghapuskan doktrin Dwifungsinya. Menjawab desakan kuat masyarakat yang tidak menghendaki militer berperan dalam urusan sosial-politik, militer mencanangkan apa yang disebutnya Reformasi Internal ABRI. Militer juga berargumentasi bahwa ide reformasi internalnya, sudah dipersiapkan dan selaras dengan harapan masyarakat. Militer mengaku tidak merasa bahwa desakan masyarakat sebagai penyebab langkah-langkah reformasi internal ABRI. Namun, kenyataannya konsep reformasi internal ABRI pada tahap awal, tidak seperti apa yang dituntut oleh masyarakat. ABRI lebih mengedepankan pendekatan implementasi bertahap sementara masyarakat menginginkan berlangsung sesegera mungkin. Bahkan ABRI masih memandang perlu konsep Dwifungsi yang di luruskan pelaksanaannya, sementara masyarakat menghendaki dihapuskannya. Pergulatan dinamika wacana panjang tentang reformasi internal ABRI, pada akhirnya tunduk pada kehendak masyarakat. Namun, militer masih juga mengatakan bahwa reformasi internal ABRI sudah direncanakan sejak awal dan berangkat dari kesadaran internal militer untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Reformasi internal ABRI, tampaknya secara nyata tidak akan terwujud bila tidak pernah terjadi peristiwa reformasi nasional. Peristiwa-peristiwa politik menjelang reformasi, desakan masyarakat, dan peran militer menyikapi dinamika politik yang berlangsung saat itu, turut menentukan perkembangan politik selanjutnya yang menyentuh militer dengan reformasi intemalnya. Implementasi reformasi internal militer berdampak luas terhadap reposisi peran militer dalam kehidupan nasional. Dikembalikannya fungsi militer sebagai alat pertahanan negara belaka, menandai berakhirnya era Dwifungsi ABRI. Reformasi internal ABRI telah membawa militer mereposisi diri dalam berhubungan dengan lingkungan eksternalnya. Hubungan sipil-militer yang berlangsung di era kekekuasaan Orde Lama (1952-1966) dan Orde Baru (1966-1998), jauh berbeda dengan di era reformasi. Begitupun hubungan sipil-militer di era reformasi pimpinan Presiden Habibie (1998-1999) berbeda dengan era kepemimpinan Presiden Abdurahman Wahid (1999-2001) maupun Presiden Megawati Soekarno Putri (2001-2004). Memperhatikan hubungan sipil-militer yang berlangsung di era reformasi, tampak jelas belum ada pola hubungan yang stabil. Karenanya, prospek hubungan sipil-militer kedepan menjadi kajian yang sangat menarik untuk mencermati peran militer dalam perkembangan demokrasi. Hasil penelitian yang didasarkan atas pengamatan dan wawancara mendalam dengan duapuluh enam perwira tinggi militer diantaranya Jenderal Purn. Wiranto dan Jenderal Purn. Susilo Bambang Yudhoyono, serta mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid, mencoba memaparkan masalah-masalah yang terkait dengan reformasi internal ABRI, pandangan mereka, serta berbagai hal yang melatarbelakanginya. Hasil penelitian ini memberikan jawaban atas permasalahan penelitian yang bertujuan mengetahui penyebab utama yang mendorong militer melakukan reformasi internalnya. Begitupun dengan hubungan sipil-militer yang berlangsung sesudahnya, adalah bagian yang dikemukakan disini. Disertasi yang menyajikan hasil penelitian ini disusun dalam 6 bab. Selain mengetengahkan berbagai pendekatan teori tentang keterlibatan militer dalam politik dan hubungan sipil-militer, sejarah politik militer Indonesia yang melatarbelakangi keterlibatannya dalam urusan sosial politik turut diulas. Begitupun para teoritikus militer seperti Samuel P. Huntington, Amos Perlmutter, Erick Nordlinger Carl Von Clausewitz, Morris Janowitz, Gavin Kennedy, Claude E Welch, Harry Holbert Turney, Guilermo 0'Donnel, Larry Diamond, Elliot A. Cohen, karya pemikirannya dijadikan landasan teori untuk memahami fenomena penelitian yang dilakukan. Beberapa contoh keterlibatan militer dalam politik di berbagai kawasan, disajikan untuk melengkapi pemahaman disertasi ini. Kendatipun, era reformasi telah menempatkan militer pada posisinya yang dijauhkan dari politik, tidak menjamin kalangan militer benar-benar lepas dari ketertarikannya pada masalah politik. Fenomena proses pemilihan Presiden langsung yang pertama di Indonesia (Mei-Oktober 2004), membenarkan kekhawatiran masyarakat akan kembalinya militer berpolitik cukup beralasan. Akhirnya penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi internal ABRI tidak berdiri sendiri. Hubungan sipil-militer di era reformasi belum mencerminkan hubungan sipil-militer yang menunjukan bahwa militer berada dibawah kendali otoritas sipil sepenuhnya. Istilah hubungan-hubungan yang seimbang (Equal Relations), hubungan yang setara dan terkendali (Equal & Controllable) dalam konteks hubungan sipil-militer, adalah hal baru yang ditemukan pada hasil penelitian ini. Hubungan sipil-militer seperti itu, tampaknya cocok diterapkan pada masa transisi yang sedang berlangsung di Indonesia."

"ABSTRAKDisertasi ini membahas tentang Gerakan Sosial Baru di Porsea, Toba Samosir, dengan studi kasus Gerakan Perlawanan Rakyat terhadap Indorayon (1983-2000). Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) menjelaskan faktor-faktor penyebab munculnya gerakan-gerakan perlawanan rakyat Porsea, Toba Samosir, dan sekitarnya, terhadap Indorayon; 2) mengkaji dimensi politik di balik proses terbentuk dan berkembangnya gerakan sosial baru tersebut, serta kaitannya dengan isu-isu tentang keadilan, kesetaraan, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan demokratisasi; 3) mengidentifikasi corak perlawanan dan pola hubungan yang terjalin di antara gerakan-gerakan perlawanan tersebut. Adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 1) faktor-faktor yang menyebabkan munculnya gerakan-gerakan penolakan rakyat di Porsea, Toba Samosir, terhadap Indorayon dan pola hubungan di antara gerakan-gerakan itu; 2) faktor-faktor yang menyebabkan gigihnya perlawanan mereka terhadap Indorayon; 3) kekuatan yang mereka andalkan dalam rangka perjuangan melawan Indorayon dan corak perlawanan yang mereka lakukan.Penelitian ini dilandasi dengan konsep ethnic politics dan teori gerakan sosial baru. Metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber yang terkait dengan gerakan perlawanan rakyat terhadap Indorayon. Hasil penelitian cenderung menunjukkan bahwa gerakan perlawanan rakyat terhadap Indorayon ini bisa digolongkan sebagai gerakan sosial baru, karena beberapa alasan: 1) gerakan ini tidak dilandasi dengan isu tunggal dan tidak semata bertujuan pencapaian keadilan ekonomi; 2) gerakan ini tidak mengandalkan jumlah massa sebagai kekuatannya, melainkan pada kelompok-kelompok warga maupun organisasi nonpemerintah yang berjejaring kian lama kian meluas; 3) gerakan ini bersifat terorganisir dan berorientasi perubahan tatanan sosial yang menyeluruh demi terwujudnya pola baru; 4) gerakan ini berdimensi politik, yang merupakan ekspresi atlas protes terhadap keadaan-keadaan sosial yang tidak adil dan bertujuan meniadakan dominasi; 5) gerakan ini juga dapat dilihat sebagai unsur utama dalam proses memperkuat civil society di masa mendatang, khususnya di Toba Samosir. Namun, kesimpulan studi ini ternyata memodifikasi teori-teori gerakan sosial baru sebagaimana yang diajukan para ahli. Sebab, jika para ahli mengatakan bahwa keanggotaan gerakan sosial baru bersifat terbuka tanpa hiraukan latar belakang kelas sosial, etnisitas, politik, maupun agama, temuan-temuan studi ini justru menunjukkan bahwa ikatan kekerabatan dan ikatan kampung halaman di antara mayoritas anggota gerakan ini (yakni Orang Batak) telah berfungsi sebagai "energi" untuk menghimpun dan mempersatukan mereka. Jadi, dalam konteks ini, gerakan sosial baru justru "memanfaatkan" etnisitas Orang Batak demi menumbuhkan spirit perjuangan mereka.

---

ABSTRACT

This study is an attempt to analyze the New Social Movement in Porsea, Toba Samosir, with People Resistance Movement to Indorayon (period 1983-2000) as a case study. The goals of this study are: 1) to explain the factors caused the emerging of people resistance movement in Porsea, Toba Samosir, to Indorayon; 2) to analyze the political dimension behind the process of building and developing of the new social movement, and its relation with the issues about fairness, equality, human rights, ecosystem, and democratization; 3) to identify the shape of resistance and the model of relationship connected between those resistance movement. The problems of this study are: 1) factors caused the emerging of the people resistance movement in Porsea, Toba Samosir, to Indorayon and the model of relationship between the people movement; 2) factors caused the militancy of their resistance to Indorayon; 3) the power used by people in context of their struggle against Indorayon and the shape of their resistance.

This study based on the concept of ethnic politics and theory of new social movement. This study uses qualitative approach and case study as a research method. Various resources collected data for this study. First, relied on some literatures or documentary information, which are relevant to this study. Second, the field research relied on in-depth interviews with people who involved in people resistance movement to Indorayon. The result of this study tends to show that people resistance movement to Indorayon could be classified as new social movement, because of these reasons: 1) the movement not based on single issue and not only to gain economically fairness; 2) the movement not based on mass power, but they based on people groups and non-government organizations who connected to the others (either people groups and non governments organizations) timely wider; 3) the movement was organized and oriented to the changing of social order as a whole; 4) the movement has a political dimension, as the expression of their protest to the unfair social situations and has a goal to against domination; 5) the movement also could be seen as a main element in the process of strengthening civil society in the future, specially in Toba Samosir. But, the conclusion of this study modified the theories of new social movement accorded by scholars. If the scholars said that the members of new social movement are inclusive (they didn't account on the background of social classes, ethnics, politics, and religions), but in the context of this study, such of background is just accounted, specially the solidarity of extended families and genealogy between the majority of the movement (Orang Batak), who functioned as "energy" to unite them. So, in this study, new social movement "used" the ethnicity of Orang Batak to grow the spirit of their struggle."