Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
Inggrid Priscillia
"
[ABSTRAK
PT. Mitra Safir Sejahtera dalam memasarkan rumah susun kemanggisan residence
menggunakan pre project selling system. Pemasaran rumah susun dilakukan saat
lokasi pembangunan masih berupa tanah kosong dengan menandatangani perjanjian
pengikatan jual beli. Dalam penelitian ini, permasalahan muncul akibat dari
pelaksanaan sistem tersebut dimana pengembang tidak menyelesaikan pembangunan
rumah susun sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian pengikatan jual beli.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen yang
membeli rumah susun dari pengembang yang menggunakan sistem ini. Oleh karena
itu, bentuk penelitian yang digunakan adalah ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42855
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Kumalasari Witjaksana
"
Tesis ini membahas mengenai kepastian hukum bagi Bank selaku pemberi fasilitas kredit pembiayaan pemilikan unit perkantoran yang unitnya telah dialuhkan dua kali oleh developer. Penelitian merupakan penelitian hukum normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka. Tipe penelitian bersifat preskriptif yaitu penelitian yang bersifat memberikan saran untuk menyelesaikan permasalahan. Dengan terdapatnya dua perjanjian pengikatan jual beli atas unit yang sama maka perjanjian pengikatan jual beli kedua yang dibuat oleh developer tidak memenuhi syarat ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45888
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Azwar Apriyadi
"
Sejak April tahun 2007, pemerintah telah mencanangkan Program 1.000 (Seribu) Menara Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami), dalam rangka kebijakan untuk mengatasi permasalahan kebutuhan perumahan bagi Rakyat Indonesia.. Sebelum berlakunya UU Rusun No. 20 Tahun 2011, PPJB Sarusun banyak dilakukan secara dibawah tangan, tetapi sejak berlakunya UU Rusun, pembuatan dan penandatanganan PPJB Sarusun dapat dilakukan dihadapan Notaris sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 1 Tahun 2011 pasal 42 ayat (1) dan UU ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45851
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Wita Jesiska
"
ABSTRAK
Semakin maraknya pemasaran rumah susun yang masih belum dibangun atau masih dalam tahap pembangunan terutama yang belum mencapai keterbangunan minimal 20 menjadikan terhambatnya proses pemasaran jual beli satuan rumah susun antara pelaku pembangunan dengan konsumen melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJB . Pemasaran satuan rumah susun tersebut dapat dilakukan berdasarkan pemesanan terlebih dahulu yaitu melalui Surat Pesanan Satuan Rumah Susun yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJB . Skripsi ini ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S65765
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Fachrysa Ditia Zulfira
"
Penelitian ini membahas mengenai penerapan peraturan perundang-undangan tentang administrasi pertanahan pada kegiatan pendaftaran tanah di lingkup pemerintah desa. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa penerapan peraturan perundang-undangan terkait dengan administrasi pertanahan di Desa Kelubir dan Desa Pimping, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini adalah penelitian dengan metode yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi ataupun masukan bagi pengembangan ilmu di bidang hukum pada umumnya, khususnya di bidang pertanahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Sutan Pasha Umbara
"
Pelaksanaan program sertifikat tanah berbasis elektronik merupakan salah satu upaya dalam mengikuti perkembangan digitalisasi yang masif pada masa sekarang demi tercapainya pelayanan pertanahan yang efektif dan efisien. Pelaksanaan program sertifikat tanah berbasis elektronik telah dilakukan oleh beberapa negara, salah satunya adalah Malaysia. Penelitian akan meneliti lebih lanjut mengenai perbandingan mengenai pendaftaran tanah secara elektronik di Indonesia dan Malaysia serta pelaksanaan program sertifikat tanah berbasis elektronik yang berjalan berdasarkan sistem pendaftaran tanah di Indonesia dan Malaysia. ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Yosia David Christanto
"
Pasal 42 Undang-Undang Rumah Susun memungkinkan pelaku pembangunan rumah susun untuk dapat memasarkan rumah susun sebelum pembangunan dilaksanakan. Namun, beberapa rumah susun yang sudah dipasarkan kepada masyarakat sebelum pembangunan dilaksanakan ternyata tidak dapat menyelesaikan pembangunannya sehingga menimbulkan kerugian kepada para pembeli. Tidak selesainya pembangunan tersebut seringkali diakibatkan dari tidak dimilikinya salah satu dari persyaratan pemasaran sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 42 Undang-Undang Rumah Susun. Dengan melakukan penelitian yuridis-normatif dan menggunakan data sekunder barupa buku ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library