Hasil Pencarian

Ditemukan 93 dokumen yang sesuai dengan query

Siregar, Natasha

Keunikan dan kesenjangan antara kebijakan pertanahan dengan sifat komunal masyarakat adat Tengger = Uniqueness and discrepancy between land policies and communal nature of indigeneous people in Tengger

" ABSTRAK
Tesis ini mengkaji perihal tanah masyarakat adat Tengger dalam perspektif komunalitas masyarakat adatnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau kepustakaan dengan pendekatan perundang-undnagan dan pendekatan analisis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Penelitian ini membahas sifat komunal masyarakat adat Tengger melalui sudut pandang ekonomi, sosial, dan budaya yang dihubungkan dengan kebijakan pertanahan. Sifat komunal masyarakat adat Tengger meyakini tanahnya ... "

2017

T48844

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Shinta Permata Sari

Implikasi perjanjian jual beli tanah hak milik yang menimbulkan sengketa studi terhadap putusan mahkamah agung nomor 66k/pdt/2015 = implication of purchase and sale land ownership agreement that induce controversy study of supreme court ruling of number 66k pdt 2015

" Latar belakang timbulnya permasalahan dalam tesis ini, berupa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Heri Suyanto kepada Ismono Jossianto dalam transaksi jual beli tanah, dimana Heri menyerahkan tanah kepada Ismono tidak sesuai dengan jumlah tanah yang telah dibelinya, sehingga terjadi kekurangan luas dan dokumen tanah. Diketahui ternyata Heri telah menjual tanah tersebut kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan izin dari Ismono selaku pemilik tanah yang baru. Metode penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian hukum normatif ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48834

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Siti Hardiyanti Akbar

Kepastian dan perlindungan hukum pemegang hak dalam pendaftaran tanah pada kasus tumpang tindih hak atas tanah analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 412 K/TUN/2015 = Certainty and legal protection holder of right in land registry on land right overlapping case analysis on supreme court decision number 412 K/TUN/2015

" ABSTRAK
Pendaftaran tanah menghasilkan sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanah untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak. Namun, penerbitan sertipikat seringkali menimbulkan masalah, misalnya terjadi sertipikat tumpang tindih, dimana satu bidang tanah yang sama, diuraikan dalam dua atau lebih sertipikat yang berlainan datanya. Salah satu contoh kasusnya terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 412 K/TUN/2015, yang terjadi di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Pada kasus, penulis menganalisis mengenai bagaimana kepastian dan perlindungan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T47626

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

St. Mahmud Syaukat

Hak guna usaha yang diberikan di atas tanah ulayat dalam konsep keadilan dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat : studi kasus pada PT. AMP di Kabupaten Agam, Sumatera Barat = Leasehold given on communal lands in the concept of justice and the greatest prosperity for the people

" Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menemukan jawaban apakah Hak Guna Usaha yang diberikan di atas tanah ulayat memenuhi konsep keadilan dan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah “normative-empiris” yaitu dengan menganalisa aturan perundang-undangan yang ada, kemudian mengujinya dengan praktek empiris yang peneliti temukan di lapangan. Tekhnik pendekatan yang peneliti lakukanya itu kualitatif dengan melakukan wawancara yang mendalam dengan responden yang ada di lapangan. Dari hasil penelitian baik penelitian kepustakaan maupun ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39031

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Romadonita

Pembatalan akta jual beli tanah oleh putusan pengadilan (analisa kasus putusan pengadilan negeri Jakarta Barat nomor 621 PDT.G/2011/PN.JKT BARAT) = Cancellation deed sale by land court decision analysis case west jakarta district court no 621 PDT. G/ 2011/PN JKT BARAT)

" Menurut hukum positif kita jual beli harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan hanya jual beli dengan akta yang dibuat oleh PPAT saja yang dapat dipakai untuk pendaftaran di Kantor Pertanahan Seksi Pendaftaran Tanah (pasal 19 PP Nomor 10/1961 jo PP No 24/1997). Dalam praktek sebelum dilakukan jual beli tanah penjual dan pembeli membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dihadapan Notaris. PPJB adalah perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan yang bentuknya ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42373

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Puti Shelia

Pemanfaatan tanah wakaf untuk pembangunan rumah susun umum ditinjau dari hukum tanah nasional dan hukum Islam = Utilization of waqf land for public condominium development in term of agrarian law and Islamic law

" Tesis ini membahas upaya Pemerintah dalam menyediakan perumahan dan pemukiman pada warganya adalah dengan memaksimalkan lahan terbatas dengan mengembangkan konsep pembangunan perumahan dalam suatu gedung bertingkat baik horizontal maupun vertikal atau kita kenal dengan sebutan rumah susun. Dalam mewujudkan penyediaan perumahan tersebut Pemerintah memanfaatkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf dengan membuat suatu ketentuan rumah susun selain dapat dibangun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai tertentu, rumah susun juga ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41605

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Farah Devi

Konsep bank tanah sebagai solusi mengatasi masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditinjau dari konsep hukum pertanahan di Indonesia = Land banks concept as solution in order to overcome land acquisition issues for public purposes judging from land law concept in Indonesia

" Munculnya pelbagai problematika pertanahan terkait persediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mendorong pemerintah untuk mencari alternatif solusi kebijakan pertanahan yang terpadu yaitu Bank Tanah. Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah konsep Bank Tanah dan bagaimanakah penerapan konsep Bank Tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditinjau dari konsep hukum pertanahan di Indonesia. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder yang dilengkapi wawancara dengan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41752

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fitri Ambarwati

Perubahan peruntukkan tanah hak pengelolaan menjadi kawasan hutan lindung ditinjau dari perspektif hukum penataan ruang di Batam studi kasus SK MenHut Nomor 463 KPTS II 2013 = Designation changes of land management rights being protected forest areas judging from the perspective of spatial planning law in Batam case study of ministry of forestry decree no 463 KPTS II 2013

" Terbitnya SK Menhut Nomor 463/KPTS-II/2013, khususnya pada kawasan seluas 1.834 hektar yang mengubah peruntukkan tanah hak pengelolaan menjadi kawasan hutan lindung menimbulkan polemik di Batam. Kawasan yang dimaksud pada faktanya telah berdiri kawasan industri, kawasan perumahan, dan kawasan kantor Pemerintahan, namun dengan terbitnya SK Menhut tersebut maka akan ada pemanfaatan ruang di Batam yang berubah. Permasalahan yang dapat dicermati adalah mengenai bagaimana perubahan peruntukkan tanah hak pengelolaan `menjadi kawasan hutan lindung ditinjau dari perspektif hukum penataan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41391

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yuke Ikaria Moureen

Permasalahan penghunian dan pengelolaan rumah susun di mall Depok Town Square sebagai rumah susun non hunian = The issues occupancy and management of condominium in Depok Town square mall as a non residential condominium

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42082

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nicolas Anggono

Kedudukan pemegang hak atas tanah dalam kaitannya dengan pengaturan atas tanah terlantar = The holder of land entitlement position in relation to the arrangement for abandoned land

" [ABSTRAK
Negara memberikan hak atas tanah kepada orang atau badan hukum selalu diiringi dengan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam UUPA dan surat keputusan pemberi haknya. Karena itu, pemegang hak dilarang menelantarkan tanahnya dan jika pemegang menelantarkan tanahnya, maka UUPA telah mengatur akibat hukumnya yaitu hapusnya hak atas tanah yang bersangkutan dan pemutusan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Kriteria untuk mententukan tanah terlantar, baik berdasarkan Hukum Adat, UUPA, PP Nomor 36 Tahun ... "

2015

T43032

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian