Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bila seseorang atau beberapa orang akan melakukan kegiatan yang penuh idealisme serta bertujuan sosial dan kemanusiaan, biasanya bentuk organisasi yang dipilih adalah yayasan. Kegiatan sosial yang dipilih terutama menyangkut bidang kesehatan (rumah-sakit), pendidikan (sekolah), dan panti-panti asuhan yang memelihara anak yatim-piatu. Wadah yayasan dipergunakan oleh para pengambil prakarsa/pendiri untuk melakukan berbagai kegiatan sosial untuk kepentingan umum. Para pengurusnya adalah orang-orang yang tidak hidup dari mengurus yayasan itu melainkan dari pekerjaan lain. Para pengurus ini ingin memberikan sumbangsihnya bagi masyarakat luas. Terlihat di sini baik pendiri maupun pengurus membaktikan dirinya bagi kepentingan umum tanpa mengharapkan suatu kontra prestasi. Para pengurus bekerja untuk yayasan tanpa dibayar. Waktu dan tenaga serta pikiran yang disumbangkan pada yayasan diberikan dengan cuma-cuma, tanpa hak atas kenikmatan materiel apapun juga, termasuk hak atas keuntungan yayasan. Seperti diketahui pemerintah memang menyelenggarakan dan menyediakan sarana pendidikan, kesehatan, dan berbagai kegiatan sosial lainnya dengan cuma-cuma ataupun dengan biaya yang sangat rendah sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat luas. Sedangkan permintaan jauh lebih tinggi dari apa yang dapat diberikan oleh pemerintah.Bila semula mereka yang bergerak dalam kegiatan pendidikan dan kesehatan ini semata-mata bertujuan sosial, maka dengan berubahnya jasa pendidikan dan kesehatan menjadi komoditi komersial, mulailah kegiatan ini dijadikan bidang usaha yang bertujuan menghasilkan laba, dan yang terakhir ini juga memilih yayasan sebagai wadahnya. Di sini dipersoalkan apakah yayasan diperkenankan mengejar laba/keuntungan, di samping itu dipermasalahkan pula mengenai penyalahgunaan bentuk yayasan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha. Seringkali yayasan didirikan dengan modal kekayaan yang dipisahkan oleh para pendirinya dalam jumlah yang sangat kecil bila dibandingkan dengan tujuan sosial yang akan dicapai, sehingga kehidupan yayasan itu sangat tergantung dari sumbangan para donatur dan bantuan dana baik dari pemerintah maupun dari lembaga-lembaga internasional. Besarnya dana yang diperoleh membuka peluang bagi penyalahgunaan dana dimaksud."

"Indonesia merupakan suatu negara yang secara alamiah mempunyai berbagai segi yang sangat menguntungkan bagi pertumbuhannya, baik untuk kepentingan nasional maupun internasional. Dalam tata pergaulan internasional, terutama dalam rangka pergaulan ekonomi dan perdagangan internasional peranan Indonesia adalah tidak kecil, baik karena letaknya yang strategis yaitu dalam posisi silang antara dua samudera dan dua benua, maupun karena kekayaan alamiah yang dapat memenuhi kebutuhan dan pasaran internasional. Mengingat peranannya yang sangat penting dalam tata pergaulan ekonomi internasional, Indonesia sangat mcmbutuhkan berbagai perangkat peraturan yang dapat dipergunakan dalam tata pergaulan tersebut di atas. Perangkat peraturan tersebut, harus dapat memenuhi berbagai aspek baik dari kualitas maupun dalam tata kerjanya pada kebiasaan internasional. Salah satu aspek utama dalam tata pergaulan ekonomi internasional termaksud adalah aspek asuransi; karena pada dasarnya asuransi merupakan salah satu mata rantai yang dapat mempengaruhi kelancaran aktivitas dunia usaha pada umumnya baik dalam ruang lingkup nasional maupun internasional. Aspek lain sebagai mata rantai dalam kegiatan termaksud di atas adalah aspek pengangkutan, alat pembayaran, di samping kondisi masing-masing objek perdagangan itu sendiri. Dengan makin maju dan lancarnya dunia usaha dan perdagangan pada umumnya, maka dapat dipastikan bahwa kemajuan dan kelancaran dunia usaha tersebut akan diikuti pula dengan kemajuan kegiatan sektor perasuransian pada umumnya. Dapat dikatakan demikian, karena pada sctiap kegiatan dalam dunia perdagangan dan perekonomian pada umumnya selalu diperlukan jasa asuransi, yang dilayani oleh industri jasa asuransi. Dapat dipastikan bahwa setiap kegiatan dalam bidang perekonomian pada umumnya, termasuk perdagangan dan industri selalu mempergunakan jasa industri asuransi. Jadi jasa industri asuransi pada dasarnya selalu melibatkan diri pada setiap jenis kegiatan yang bergerak dalam bidang perekonomian, baik nasional maupun internasional."

"ABSTRAKPenelitian tentang penerapan sistem penjaminan simpanan di Indonesia adalah untuk memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang dihadapi industri perbankan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, yaitu dengan cara: melihat pentingnya kepercayaan nasabah bagi industri perbankab; menjelaskan peranan skim penjaminan simpanan dalam memelihara bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan; menguraikan mekanisme skim penjaminan simpanan dan prasyarat pendukung bagi pendirianya; menganalisis kemungkinan penerapan skim asuransi simpanan di Indonesia. Metode penelitian disertasi ini, sesuai dengan yang dikenal dalam kepustakaan penelitian hukum (legal research), menggunakan penelitian hukum normatif. Karena itu upaya memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tertier seperti konsep-konsep, doktrin-doktrin dan perundang-undangan atau kaedah hukum yang berkaitan dengan penelitian ini."

"Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang setiap orang ingin dimllikinya. Untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa diperlukan pengaturan kepemilikan hak atas tanah bagi bangsa Indonesia, dengan mempertimbangkan juga peruntukan bagi WNA dan Badan Hukum. Oleh karena itu Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan wajib mengatur kekayaan nasional untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan mendorong investasi. Sejalan dengan program pembangunan nasional dipedukan suatu sistem pertanahan nasional yang dapat memberikan sarana dalam mengatur sumber daya alam tersebut.Metodologi penelitian adalah deskriptif analitis dengan metode yuridis normatif, yang ditengkapi dengan studi historis dan komparatif, meliputi kajian secara akademik peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem hukum yang berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah bagi WNA dan Badan Hukum. Peneiitian ini bertujuan menemukan kepastian terhadap kepemilikan hak atas tanah yang merumuskan konsep kepemilikan hak atas tanah bagi WNA dan Badan Hukum yang sejalan dengan sistem pertanahan Indonesia dalam rangka pembangunan hukum.Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan perlakuan dalam kepemilikan hak atas tanah bagi WNA dan Badan Hukum, sehingga menlmbulkan terjadinya penyelundupan hukum dalam memperoleh kepemilikan hak atas tanah dengan memakali nama WNI ataupun Direksi pada Badan Hukum melalui perjanjian Nominee yang didasari atas perjanjian Trustee untuk memperoleh kepemilikan tanah jenis HM. Agar hal ini tidak terjadl, maka diperlukan pembaharuan hukum mengenai kepemilikan hak atas tanah dalam pembangunan hukum tanah di Indonesia yang dapat menarik investasi oleh WNA dan Badan Hukum yakni memberikan jangka waktu kepemilikan secara Iangsung, tanpa perpanjangan ataupun pembaharuan sebagaimana jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang- undang, sehingga memberikan kepastian hukum dalam kepemilikan haknya. Kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki sistem hukum pertanahan nasional Indonesia dengan demikian menjadi hanya 2 (dua) bentuk hak, yakni HM dan HP. Dalam kepemilikan HM tetap melekat asas Nasionalitas larangan terhadap WNA dan asas Individualitas larangan terhadap Badan Hukum, sedangkan HP mempunyai beberapa kriteria kepemilikan sebagaimana peruntukan yang terjadi untuk HGB, HGU, HP dan HS.

---

Land is desirable human needs to be owned by everyone. Accordingly, for the maximum benefit of nation welfare it would require regulations on ownership of the land right for Indonesia citizen, which also consider the interest of foreign citizen and legal entity for business undertaking. As the authoritys holder; the Government shall control. the national asset for the nation welfare and promoting investment. Given the national development program, it would require national system on land matters which could support the management of natural resources.The methodology of the research is descriptive analysis of normative law, which is complemented by historical and comparative study covering the academic review of laws and regulations concerning the legal system related to the ownership of the land right for the foreign citizen and legal entity. The research has an objective of achieving certainty on the ownership of land right which formulates the concept of land right for foreign citizen and legal entity, consistent with the Indonesia system on land matters in the framework of law reform.The result of the research showed that there is a difference in the treatment of iand right for foreign citizen and legal entity resulted in fraudulent Action when acquiring the land right by means through nominee agreement with Indonesia citizen or companys Director under the trustee agreement of land acquisition. To prevent such a practice, it would require reform of the law concerning the ownership of land right that capable promoting the foreign investment by foreign citizen and legal entity, namely by providing direct ownership of the right without any extension or renewal beyond the time limitation as stipulated in the law, it will thereby provide certainty with respect to its right. Subsequently, the land right under the national law dealing with land matters would only take two forms, namely Free Hold and Lease Hold. The ownership of land with free hold will still be attached to the principle of natlonaiity and the principle of individuality, while the Right to Use may have some criteria as practiced in issuing Right to Build (HGB), Right of Cultivate (HGU), Right to Use/Lease Hold (HP) and Right to Rent (HS)."

"ABSTRAKPrinsip keterbukaan menjadi persoalan inti di pasar modal dan sekaligus merupakan jiwa pasar modal itu sendiri. Keterbukaan tentang fakta materiel sebagai jiwa pasar modal didasarkan pada keberadaan prinsip keterbukaan yang memungkinkan tersedianya bahan pertimbangan bagi investor, sehingga secara rasional dapat mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan saham.Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperluas cakrawala pemikiran mengenai penegakan prinsip keterbukaan dan penindakan perbuatan yang menyesatkan di pasar modal dengan cara melihat kekurangan Undang-undang Pasar Modal Indonesia dalam mengatur kewajiban menegakkan prinsip keterbukaan dan penentuan fakta materiel di pasar modal; mengembangkan doktrin hukum yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan agar dapat menunjang penegakan prinsip tersebut secara penuh dan adil dalam menciptakan pasar modal yang efisien; menemukan pemikiran-pemikiran baru untuk menegakkan prinsip keterbukaan dan penentuan fakta materiel di Indonesia"

"In its development of the last three years, there has been a new phenomenon in Indonesia jurisdiction; i.e. public claims made using a class action procedure. The utilization of such a procedure has been made so frequently and obtained legal forces because it has got us opportunity and justification in a variety of Indonesian legislations; among other things: law no. 23, 1997 concerning environmental management, law no. 8, 1999 regarding consumer protection and law no. 41 governing forestry followed up by a litigation procedure through the supreme court?s regulation no. 1, 2002. such a regulation has bridged the concept and legal theory which is subsequently used to execute .civil dalm procedures since there has been a shift from using an individual model to using a representative one. before the supreme court issued this regulation, courts had always' rejected collective claims on the ground that Indonesias civil law, especially section 123 of hir, a revised indonesia's law, stated that such claims could be brought up their claimants or by hiring Iavvyers. without a special authorization, however, lawyers could not represent class interest to be in session of court now, on the basis of article 4 of supreme court regulation to represent a ciass interest, the representative is not required to have this special authorization from the group he represents. social groups having the some case shoulclnot bring their case individually to prevent a recurrent case from happening. this oollective claim, class action, can be made at a lower cost so that the general public may bring their claims to court. in addition, to void mutually controversial verdicts, when each individual make his own claim, class action constitutes to be a more effident procedure. class action as a litigation procedure has its historical, social and cultural background in the common law system. therefore, class action as an effort of civil law reform in Indonesia has a tendency toward the civil law system; from legal comparison viewpoint, lt requires brillian thoughts on the part of judges in order to implement the existing laws actively; let alone, when we consider that the supreme court regulation no. 1, 2002 is but a way of transferring on America or Australian model. on the other hand, class action as a legal protection over Indonesian communities can be exercised as a social control; i.e. as social norms against deviant behaviours and their effects that include prohibitions, demands, condemnation and compensation. dispude resolution procedures with regard to compensation over unlawful deeds in class action should be prepared in detail, covering mechanism of its distribution for all members of a class including suggestions on court proving or panel to help distribute compensation more smoothly. when a compensation demand is approved, a judge isobliged to decide in detail the class grouping, compensation distribution mechanism`and steps to be taken by class representatives such as the obligation of notification. among the frequent cases are environmental function recovery, waste management improvement, pollution source eradication, compensation for the affected group and attitudinal changes among law breakers.Besides, class action as a tool of social engineering, that is, when a gap between law and social change appears, should find its solution whereas class action as a social emancipation means the equal right among various aspects of social life.based on the fact that court decision in class action is binding to all, any interest group using this procedure should help reduce administrative problems. this new phenomenon in Indonesia jurisdiction, public claims using a class action procedure, ls relevant to Frederick Calvert's theory. the people?s interest represented by a class action is in accordance with the theoiy of utilitarianism proposed by Jeremy Bentham. judges, accordingly, should make their decision on the basis of equilibrium principle between individual and collective interests as put forward by John Rawls In his theory of justice. rules are then needed to avoid a conflict of interests, between individual and collective ones. law as an umpire is indispensable."