Ditemukan 19 dokumen yang sesuai dengan query
Vincent Suriadinata
"
ABSTRAK
Indonesia adalah negara dengan potensi ekonomi yang sangat besar namun masih minim investasi. Banyak faktor yang menghambat kemudahan berusaha di Indonesia sehingga mengurangi minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. Indonesia perlu menerapkan omnibus law sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang menghambat investasi di Indonesia. Omnibus Law secara sederhana dapat dimaknai sebagai satu undang-undang yang bisa mengubah beberapa undang-undang sekaligus. Terdapat tiga keadaan untuk mempraktekkan omnibus law, yakni undang-undang yang akan diubah berkaitan secara langsung, undang-undang yang ...
"
2019
T53114
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Kamil Akbar
"
ABSTRAK
Abstrak
Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian konflik norma peraturan perundang-undangan memlalui jalur mediasi yang dilakukan oleh lembaga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi. Berlakunya Permenkumham No. 2 Tahun 2019 ini kemudian memunculkan permasalahan, yang itu berkaitan degan kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menyelesaikan konflik norma peraturan perundang-undangan melalui mediasi dan ...
"
2019
T54377
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Vincentius Dhanang Widhianto
"
Penelitian ini berangkat dari permasalahan luasnya pemaknaan peraturan perundangundangan yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Disisi lain, UU P3 juga mewajibkan semua peraturan perundang-undangan tersebut untuk diundangkan dan ditempatkan pada lembaran resmi negara yang telah ditentukan agar dapat dianggap mulai berlaku. Pada implementasinya masalah ini juga merambat pada proses pengundangan dan mekanisme pemberlakuannya dimana masih banyak ditemukan peraturan perundang-undangan (menurut UU P3) yang berlaku tanpa melalui proses ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sarifudin
"
ABSTRAK
Secara historis, keberadaan Penghubung Komisi Yudisial tidak terlepas dari
keberadaan jejaring. Bahkan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang
Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004
tentang Komisi Yudisial yang dibuat oleh DPR, ketentuan tentang Penghubung ini
tidak ada, yang ada adalah nomenklatur jejaring. Namun, nomenklatur jejaring ini
hilang diganti dengan nomenklatur penghubung setelah keluarnya Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2011. Ketentuan tentang penghubung ini tercantum dalam Pasal 3
ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang menyebutkan: Komisi Yudisial
dapat mengangkat Penghubung ...
"
2019
T54469
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Andi Zulkifli
"
Perubahan teknologi penyiaran televisi terestrial dari analog ke digital adalah sebuah keniscayaan mengharuskan perubahan pengaturan, Pemerintah telah melakukan proses-proses menuju perubahan tersebut sampai pada implementasi komersil namun kemudian dibatalkan oleh Mahkaham Agung karena menurut Mahkaham belum ada dasar hukum penyelenggaraannya. Tesis ini membahas bagimana kewenangan Menteri Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pengaturan dan dampak yang ditimbulkan dari keluarnya keputusan Mahkamah Agung terkait pembatalan tersebut. Metode penelitian yang digunakan ada yuridis normmatik bersifat deskriptip analitis dengan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Lina Widiyastuti
"
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang politik hukum dalam proses pembentukan Qanun dan Peraturan Daerah Berbasis Keagamaan. Tesis ini menggunakan metode penulisan hukum normatif, penulis akan menggunakan dua bentuk metode, yakni penelitian studi pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field research). Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perspektif politik, hukum dan sosio-legal dengan menguji dan menganalisis arah kebijakan pembentukan hukum dalam proses legislasi di daerah. Proses pembentukan in casu Peraturan Daerah ...
"
Universitas Indonesia, 2013
T32957
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tigor Einstein
"
Sejak tahun 2009 hingga tahun 2018, terdapat 21 Permohonan Pengujian Perppu yang pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun, tidak ada satupun yang diuji secara substantif. Dengan kata lain, selama ini tidak pernah ada permohonan yang dikabulkan atau ditolak oleh MK. Hal ini boleh jadi disebabkan oleh adanya kewenangan konstitusional yang dimiliki DPR sebagaimana ketentuan Pasal 22 UUD 1945 untuk menyetujui atau tidaknya suatu Perppu menjadi undang-undang. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif ...
"
2019
T53598
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fajar Kurniawan
"
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai pengharmonisasian rancangan peraturan menteri, analisis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Atau Rancangan Peraturan Dari Lembaga Nonstruktural Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Berlakunya Permenkumham No. 23 Tahun 2018 ini kemudian memunculkan permasalahan terkait dengan kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan pengharmonisasian rancangan peraturan menteri dan akibat hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum ...
"
2019
T54426
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Audhilla Novieta Putri
"
Penelitian ini berangkat dari adanya perbedaan kebijakan yang diterapkan di dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang bersifat Istimewa. Keistimewaan DIY diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 18B. Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 dan dalam bidang pertanahan secara lengkap diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Yogyakarta.
Rumusan permasalahan penelitian ini, Bagaimana kewenangan DIY berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T53935
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rizal
"
Tesis ini membahas mengenai perbedaan karakter hukum antara undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan undang-undang umum, serta perbedaan karakter hukum antara Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dengan Peraturan Daerah umum. Selain itu tesis ini juga membahas mengenai polemik yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara dan Polemik dalam pengujian Peratuuran Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T52986
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
