Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penanganan terorisme selama ini hanya dilakukan oleh pemerintah melalui pendekatan hukum semata. Belum ada kebijakan yang jelas untuk melakukan langkah preventif dan rehabilitasi terhadap tahanan terorisme. Pemerintah sampai saat ini belum memiliki kebijakan deradikalisasi terorisme yang jelas untuk melakukan pembinaan kepada para tahanan terorisme selama berada di penjara maupun selepas mereka keluar dari penjara. Pengertian deradikalisasi disini adalah proses meyakinkan para ekstremis untuk meninggalkan penggunaan kekerasan (radikal).Berdasarkan permasalahan diatas, maka pertanyaan penelitian dalam tesis yang digunakan untuk menjawab masalah tersebut yaitu program deradikalisasi terorisme seperti apakah yang dapat diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan kerangka teori terorisme, latar belakang dan sebab dari tindakan terorisme, kontra terorisme, Pendekatan hard power, soft power dan teori-teori berkenaan dengan deradikalisasi terorisme. Thesis ini juga melakukan perbandingan program deradikalisasi di sembilan negara untuk mengetahui perbedaan dan kesamaan program deradikalisasi di sembilan negara tersebut. Wawancara dan observasi langsung ke lapangan dilakukan untuk mengetahui program deradikalisasi yang telah dilakukan di institusi-institusi pemerintah.Hasil analisa penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini tidak ada program deradikalisasi yang komprehensif untuk mencegah terulang kembali tindakan kekerasan terorisme. Tidak ada program lintas departemen yang bersinergi untuk melakukan tindakan deradikalisasi ini. Desk Khusus Pemberantasan Terorisme tidak mampu melakukan langkah-langkah deradikalisasi yang efektif dikarenakan keterbatasan wewenang dan dana.Penelitian ini menyarankan pembentukan Badan Khusus Deradikalisasi Terorisme yang bertugas untuk melakukan deradikalisasi dalam spektrum luas (deideologisasi pada masyarakat) dan deradikalisasi pada para tersangka pelaku terorisme. Badan Khusus Deradikalisasi Terorisme ini merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Strategi yang digunakan oleh Badan ini untuk melakukan pencegahan tindakan kekerasan terorisme dibagi dalam tiga tahapan. Yang pertama yaitu tindakan pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat luas dengan tujuan agar tidak ada lagi yang terkena paham radikal. Kemudian yang kedua adalah penanganan terhadap tersangka teroris yg sudah tertangkap dan dipenjarakan agar dapat mau menghentikan tindakan terorisnya. Dan yang ketiga adalah membahas upaya yang akan dilakukan kepada tersangka teroris yang sudah bebas dari masa tahanan.

---

The present study set out from the condition that Indonesia does not have the deradicalisation of terrorism program in order to prevent terrorism. Terrorism until now is only carried out through the legal approach only. The govemment does not have the policy that is clear to carry out the preventive step and rehabilitation against terrorism resistance. The definition of deradicalisation here is the convincing process of the extremists to leave the use of the violence (the radicai). Based on the problem above, then the research question in this thesis is what is the best deradicalitation of terrorism program that can be applied in Indonesia.

This research uses the framework of the theory of terrorism, the background and the cause of terrorism action, contra terrorism, the hard power approach, soft power approach and theories in connection with deradicalisation of terrorism. This thesis also carry out the comparison program of deradicalisation in nine countries to know the differences and the similarities of the deradicalisation program in that countries. The interview and direct observation are also carried out to know the deradicalisation program that was carried out in government institutions.

Results of the analysis of this research show that at this time the governement still does not have the deradicalisation program that is comprehensive to prevent the terrorism action. There is no cross-department program that carry out the action of deradicalisation of terrorism. Counter-Terrorism Coordinating Desk cannot carry out steps of deradicalisation that is effective because the limitations of the authoritation and the funding. This research suggests the formation the Organization of Deradicalisation of Terrorism that is assigned to do deradicalisation in wide spectrum (deideologisation to the radical community) and deradicalisation to the suspects in the perpetrators of terrorism. The strategy that is used by this organization are divided into three stages. There are prevention, rehabilitation and reintegration."

"Paradigma pengelolaan sumber daya manusia dewasa ini telah ada pada era Human Capital Management atau Manajemen Modal Manusia yang melahirkan praktek pengelolaan sumber daya manusia mutakhir yang dikenal dengan istilah Talent Management atau Manajemen Talenta dimana eksistensi dan kontribusinya telah terbukti mampu memberikan keberhasilan dan keunggulan pada perusahaan atau organisasi yang menerapkannya. Sehubungan dengan hal tersebut, Polri memiliki kepentingan untuk membangun sebuah sistem pengelolaan sumber daya manusia yang dapat menghasilkan orang-orang pilihan bertalenta dalam rangka mempersiapkan kader pimpinan Polri masa depan dengan mulai menerapkan strategi Manajemen Talenta, yang diawali dengan penyelenggaraan kegiatan Talent Pool Polri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme Talent Pool Polri T.A 2017/18 dalam rangka mencapai kinerja unggul, dan dampaknya terhadap para peserta program Talent Pool itu sendiri. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Hasil temuan penelitian menyimpulkan bahwa dengan ketiadaan regulasi yang mengatur, mekanisme Talent Pool Polri belum terlaksana secara optimal dalam hal menentukan kriteria talenta dan pelaksanaan Assessment terhadap peserta program. Kegiatan Talent Pool Polri T.A 2017/18 juga belum memberikan dampak bagi para peserta program mengenai penempatan tugas dan program pengembangan yang seharusnya didapatkan. Mekanisme Talent Pool Polri seharusnya meliputi aktifitas-aktifitas mulai dari: a) merumuskan dan menentukan kriteria talenta; b) melaksanakan Asessment talenta dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu metodologi seleksi talenta, melaksanakan Asessment dan pengumpulan data, dan membuat peta talenta. Mekanisme talent pool Polri itu sendiri dapat dilakukan dengan lebih mudah prosesnya dengan adanya dukungan teknologi informasi, yang memungkinkan untuk dilakukannya otomatisasi pada penerapaan manajemen talenta melalui penggunaan software aplikasi.

---

The Paradigm of human resource management today exists in the era of Human Capital Management which gave birth to the latest human resource management practices known as Talent Management where its existence and contribution has been proven able to provide success and excellence to companies or organizations that implement it. In this regard, Indonesian National Police (INP) as a large and complex organization has an interest in building a human resource management system that can produce talented choice people in order to preparing future INP leadership cadres by starting to implementing Talent Management strategies which began with the holding of INP talent pool activity. This study aims to analyze the mechanism of the INP talent pool in order to support superior performance, and its impact on the talent pool program participants themselves. The researcher used a qualitative approach with data collection techniques such as observation, interviews, and document review. The researcher findings concluded that the absence of regulating regulations, the INP talent pool mechanism had not been implemented optimally in terms of determining talent criteria and implementing assessment of program participants. INP’s 2017/18 fiscal year talent pool activities also have not affected program participants regarding post assignments and development programs that should be obtained. The INP talent pool mechanism shoulde include activities ranging from: a) formulating talent criteria; b carry out talent assessments using 3 (three) approaches, namely the talent selection methodology, carry out assessment and data collection, and create talent maps. The INP talent pool mechanism itself can be done more easily with the support of information technology, which allows automation to apply talent management through the use of application software."

"Kompetensi sumber daya manusia Polri dipercaya sebagai faktor kunci dalam menentukan keberhasilan organisasi Polri. Saat ini, Polri khususnya Polda Kalimantan Timur (Kaltim) telah melaksanakan program promosi jabatan terbuka yang salah satu tahapannya menggunakan Assessment Center untuk menguji kompetensi manajerial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan dampak implementasi Assessment Center dalam mendukung promosi jabatan terbuka terkait pemberdayaan assessor di lingkungan Polda Kaltim. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan telaah dokumen. Hasil temuan penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan implementasi Assessment Center dalam mendukung promosi jabatan terbuka dalam arti sempit sudah dilaksanakan walaupun belum sepenuhnya. Dalam arti luas, implementasi kebijakan Assessment Center dalam mendukung promosi jabatan terbuka masih belum berhasil dan belum memiliki dampak yang positif. Hal ini dikarenakan Polda Kaltim sebagai organisasi birokrasi, belum sepenuhnya memiliki kapasitas organisasi yang merupakan tulang punggung birokrasi, yang didalamnya melibatkan : struktur organisasi; mekanisme kerja; sumber daya manusia; dukungan finansial dan sumber daya yang dibutuhkan untuk bekerja. Adapun ke-empat unsurnya tersebut belum mampu mewujudkan kondisi yang optimal dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Begitupun kaitannya dengan assessor yang mempunyai peran penting dalam menentukan baik atau tidaknya pelaksanaan Assessment Center, dimana assessor harus mampu menjalankan fungsi – fungsi assessment yang kompleks dan memiliki kompetensi assessor. Pemberdayaan assessor di lingkungan Polda Kaltim belum seutuhnya dan sepenuhnya diterapkan sebagaimana 6 (enam) tahapan model pemberdayaan sumber daya manusia yang meliputi : Desire (Keinginan); Trust (Kepercayaan); Confident (Kepercayaan Diri); Credibility (Kredibilitas); Accountability (Akuntabilitas); dan Communication (Komunikasi).

---

The competency of Indonesian National Police human resource is believed as the main factor in determining the successful of Indonesian National Police organization. Now, Indonesian National Police especially the East Kalimantan Regional Police has been conducting an opening of career promotion program which one of the stages is use Assessment Center to examine managerial competencies. This research aims to analyze the policy and the impact of Assessment Center implementation in encouraging the opening of career promotion related to assessor empowerment in environmental of East Kalimantan Regional Police. The researcher used qualitative approach by applying observation as the data collecting technique, interview, and documents study. The result of this research is the policy of implementing the Assessment Center in encouraging the opening of career promotion, in the sense of narrow, has been done well although it hasn't been done entirely. In the sense more extensive, the implementation of the Assessment Center in encouraging the opening of career promotion has not been succeed and does not have positive impact. This could happen for the East Kalimantan Regional Police as a bureaucracy organization, does not have the capacity of organization as the bureaucracy's breadwinner, in which involves: the structure of organization; the working mechanism; the human resources; the financial supporting and the resources required for working. Those four elements are still not able to optimize the condition and encourage each other. As it is related to the assessors who have the important role in determining the good and the bad of the implementation of the Assessment Center, in which the assessors have to be able in running the complex assessment's functions and hold the assessor's competencies. The empowerment of assessor in East Kalimantan Regional Police has not been implied entirely as it mentioned in the six models of the human resources empowerment, include: Desire, Trust, Confident, Credibility, Accountability, and Communication."

"Penelitian ini berusaha melihat implementasi operasi intelijen secara kolaborasi dalam rangka pemberantasan terorisme di Poso. Adapun dalam operasi intelijen terdapat dua bentuk operasi yaitu operasi intelijen secara fusi dan operasi intelijen secara kompartemen. Kedua operasi ini secara normatifnya diharapkan dapat terciptanya sebuah kolaborasi yang baik, dari mulai aktivitas hingga pada produk intelijen. Adapaun lokasi penelitian adalah wilayah Poso Provinsi Sulawesi Tengah, karena mengingat banyaknya satuan penanganan yang terlibat dalam permasalahan keamanan di Poso. Pertanyaan penelitian berfokus kepada benarkah imlementasi operasi intelijen secra kolaborasi dalam pemberantasan terorisme di Poso efektif?. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini akan menggunakan teori kolaborasi untuk mengetahui sejauh mana kolaborasi berjalan serta hambatannya. Peneliti akan membandaingkan kenyataan implementasi di lapangan dan mencoba melihat apakah kolaborasi berjalan secara efektif atau tidak ?. Karena banyaknya satuan penanganan yang terlibat, seolah terjadinya rivalitas dalam pelaksanaan tugas operasi. Untuk memperdalam analisa, akan digunakan analisa SWOT dan Wild Card Analysis untuk melihat efektifitas kolaborasi operasi intelijen antara Kompartemen dan Fusi.

---

This study tried to look at the implementation of collaborative intelligence

operations in order to eradicate terrorism in Poso. As for the intelligence operation, there are two forms of surgery which is a fusion of intelligence operations and intelligence operations in the compartment. The second operation is expected to create a normative good collaboration, from the star activity to the intelligence product. As for the location of the research is the area of Poso in Central Sulawesi Province. Because given the many units involved in handling security issues in Poso.

Research questions focus on true implementation of collaborative intelligence operations in the Poso effective counter-terrorism?. This research is qualitative research. This study will use the theory of collaboration to determine the extend of collaboration and resistance running. This study will compare the reality of implementation on the ground and tried it see if the collaboration works effectively or not?, because of the handling unit as the rivalry involved in the implementation of the operation tasks. Analysis will be used to deepen the analysis SWOT and Wild Card to see the effectiveness of collaborative intelligence operations between compartments and fusion."

"Tesis ini tentang kajian pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan pengamanan Obyek Vital Nasional di PT. PJB. UP. Cirata di Jawa Barat. Fokus penelitian adalah mengkaji metode pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh PT. PJB. UP. Cirata terhadap komunitas sosial yang berada di sekitar area perusahaan , kondisi saat ini area operasional perusahaan sangat berdekatan dengan pemukiman masyarakat yang masih memiliki pendidikan rendah dan kehidupan perekonomian menengah kebawah serta mudahnya masyarakat melintasi daerah-daerah atau zona pengamanan terlarang sebagai faktor eksternal, akan menimbulkan potensi ancaman dan gangguan operasionalisasi perusahaan selain juga dimungkinkan potensi ancaman dan gangguan dari faktor internal perusahaan.Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis dan manajerial untuk mengkaji sejauhmana program pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Penelitian dilaksanakan untuk mengetahui dan menganalisa kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar saat ini, indikator ? indikator ancaman terhadap pengamanan aset perusahaan serta metode pemberdayaan masyarakat sekitar PT. PJB. UP. Cirata yang ideal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengamanan operasionalisasi perusahaan. Dalam rangka pengamanan terdapat permasalahan berupa timbulnya ancaman dan gangguan dari faktor internal perusahaan maupun faktor eksternal dari masyarakat melihat kondisi sosiologis, ekonomi dan budaya komunitas sosial kemasyarakatan di sekitar perusahaan terhadap pengamanan aset dan operasionalisasi perusahaan. Sehingga PT. PJB. UP. Cirata melakukan upaya-upaya ideal melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengamanan perusahaan dalam rangka penyediaan kebutuhan tenaga kelistrikan serta sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di sekitarnya.Dengan melihat potensi yang dimiliki oleh perusahaan dan masyarakat di sekitar area perusahaan disarankan dilakukan upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat oleh pihak pengelola PT. PJB. UP. Cirata melalui peningkatan pengamanan internal dari pihak karyawan dan menunjuk petugas khusus Konsultan Sekuriti disertai pemenuhan peralatan pendukung pengamanan, sehingga pengamanan dan operasionalisasi PT. PJB Unit Pembangkitan Cirata dalam penyediaan sumber tenaga listrik khususnya di Pulau Jawa, Madura dan Bali dapat dilaksanakan secara maksimal.

---

This thesis about the study of Community Development in order to increase security in the National Vital Objects PT. PJB. Cirata Generation Units in West Java. The focus of the study is to assess Community Development method implemented by PT. PJB Cirata Generation Units to the social community located around the area of the company.The current state of the company's operational area is very close to human settlements that still have low education and economic life of the people of middle and easily across in the restricted security zone, directly that can be resulting a threats and disturbances operationalization company.

Research using qualitative methods through juridical and managerial approach, how about the company conducted Community Development programs to improved the community welfare. The research was to analyzing the community from social, economic and culture conditions in this time, indicates have a threat to security of the company's assets and ideal methods of Community Development in all aroud the PT. PJB Cirata Generation Units operational areas to improving community welfare. There is the problem of threats and disruption internal and external factors with social, economic, and cultural communities condition around to safeguard the assets and operations of the company. PT. PJB. Cirata Generation Units to make efforts through ideal community empowerment to improve security companies in order to supply electrical power needs as well as a means to improve the community welfare.

By looking at the potential of the company and the communities around, our recommended companies be efforts to increase community empowerment by the Manager of PT. PJB. UP. Cirata through increasing the internal security of the employees and appoint a Special Officer of Security Consultants compliance with security support equipment, and than PT. PJB Cirata Generation Units in the supply of electric power sources in Java, Madura and Bali Regions can be implemented optimally."

"Adanya fenomena ujaran kebencian saat ini diperkuat dengan munculnya paradigma Post-truth yang sengaja dikembangkan dan menjadi alat propaganda dengan tujuan mengolah sentimen masyarakat, sehingga bagi masyarakat yang kurang kritis akan dengan mudah terpengaruh yang diwujudkan dalam bentuk empati dan simpati terhadap agenda politik tertentu yang sedang diskenariokan. Dalam penelitian ini teori pencegahan kejahatan ujaran kebencian yang digunakan adalah konsep G. Peter Hoefnagels, yang disebut sebagai politik kriminal (criminal policy), disamping dapat dilakukan secara represif melalui upaya nonpenal/criminal law application, dapat pula melalui sarana non penal/prevention without punishment. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pemilihan narasumber dengan teknik purposive sampling. Lokasi penelitian di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Implementasi strategi Dittipidsiber Bareskrim Polri dalam melakukan pencegahan kejahatan ujaran kebencian antara lain; Pertama, Penerapan Hukum Pidana (criminal law application) dengan melakukan penegakkan hukum berbasis Integrative approach. Kedua, Melakukan Pencegahan Tanpa Pidana (prevention without punishment) dengan membentuk satuan tugas media sosial dan melakukan optimalisasi pemanfaatan media sosial. Ketiga, Mempengaruhi Pandangan Masyarakat terkait Pemidanaan Ujaran Kebencian (influencing views of society on punishment) dengan melakukan diseminasi konten-konten yang bersifat edukatif dan hombauan melalui media sosial, media massa maupun media yang lainnya.

---

The existence of the phenomenon of hate speech is currently reinforced by the emergence of the Post-truth paradigm which is deliberately developed and becomes a propaganda tool with the aim of cultivating public sentiment, so that people who are less critical will be easily influenced which is manifested in the form of empathy and sympathy for certain political agendas that are being screened. . In this research, the theory of preventing hate speech used is the G. Peter Hoefnagels concept, which is referred to as criminal policy, besides being repressive through criminal law application efforts, it can also be through prevention without punishment. This study uses a qualitative approach, selecting sources with purposive sampling technique. The research location is at the Directorate of Cyber Crime, Bareskrim Polri. The results of this study explain that the implementation of the strategy of the National Police Criminal Investigation Directorate in preventing hate speech crimes includes; First, the application of criminal law (criminal law application) by carrying out law enforcement based on an integrative approach. Second, do prevention without

punishment by forming a social media task force and optimizing the use of social media. Third, Influencing Public Views regarding the Criminalization of Hate Speech (influencing views of society on punishment) by disseminating educational and competitive content through social media, mass media and other media."

"Peneliti melaksanakan penelitian yang di latar belakangi oleh rendahnya kepercayaan terhadap Polri. Hal tersebut merupakan masalah yang harus di benahi oleh institusi penyelenggara pelayanan publik tersebut. Kepercayaan dapat di lihat dari opini publik yang beredar di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis besarnya pengaruh faktor-faktor yang membentuk opini publik pada Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Faktor yang akan di uji dan hitung dalam penelitian ini yaitu tingkat pendidikan, idelogi dan media massa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis faktor sebagai penentu besar pengaruh faktor yang membentuk opini publik. Peneliti menyebarkan kuesioner kepada 76 masyarakat yang melaporkan kasusnya pada Satreskrim Polres Tangerang Selatan untuk mendapatkan data awal terkait opini terhadap Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Hasil yang ditemukan adalah tingkat pendidikan menunjukkan pengaruh sebesar 0,812 atau 81,2% terhadap opini publik. Ideologi berpengaruh terhadap opini publik sebesar 0,788 atau 78,8%. Faktor media massa memiliki pengaruh terhadap opini publik sebesar 0,824 atau 82,4%. Ketiga faktor yaitu tingkat pendidikan, ideologi dan media massa mempengaruhi opini publik sebesar 62,19%. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pendidikan, ideologi dan media massa berpengaruh secara signifikan terhadap pembentukan opini publik pada satreskrim polres tangerang selatan. Dalam hal ini kepolisian harus meningkatkan mutu pelayanan publik, memperbaiki perilaku anggota dan menyampaikan keberhasilan polri melalui media massa yang ada.

---

The low level of trust in the Indonesian National Police is a problem that must be addressed by the public service provider institutions. Trust can be seen from public opinion circulating in the community. The purpose of this study was to analyze the magnitude of the influence of the factors that shape public opinion in Criminal Detective Unit, South Tangerang Police Department. The factors that will be tested and calculated in this study are the level of education, ideology and mass media. The research method used is a quantitative research method by using factor analysis as a major determinant of the influence of factors that shape public opinion. The researcher distributed questionnaires to 76 people who reported their cases to Criminal Detective Unit, South Tangerang Police Department to obtain preliminary data related to the opinion of Criminal Detective Unit, South Tangerang Police Department. The results found were the level of education showed an influence of 0.812 or 81.2% of public opinion. Ideology influences public opinion by 0.788 or 78.8%. The mass media factor has an influence on public opinion by 0.824 or 82.4%. The three factors, namely the level of education, ideology and mass media influence public opinion by 62.19%. From these results it can be concluded that the level of education, ideology and mass media has a significant effect on the formation of public opinion of Criminal Detective Unit, South Tangerang Police Department. In this case the police must improve the quality of public services, improve the behavior of members and convey the success of the national police through the existing mass media."

"Saat ini, kinerja yang dihasilkan Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat masih belum sesuai dengan target yang diharapkan. Diduga rendahnya kinerja Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat disebabkan karena pengelolaan SDM yang belum dilaksanakan sesuai standar, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan, sehingga kompetensi personil belum dapat dipenuhi secara maksimal. Rumusan masalah dalampenelitian ini adalah (1) Bagaimana gambaran kinerja Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat? (2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tinggi atau rendahnya kinerjaSatnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat? (3) Bagaimana model pengelolaan kinerja Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat?Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari hasil wawancara mendalam terhadap para pihak MSDM dan para personil Satuan Narkoba Polres Metro JakartaPusat. Sedangkan, data sekunder berasal dari sumber non-insani berupa profil organisasi, struktur organisasi, laporan MSDM, program kegiatan pengelolaan SDM,peraturan-peraturan tentang pengelolaan SDM, dan dokumen lainnya. Penulis menggunakan dua teori untuk menganalisis pengelolaan SDM di Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, yaitu teori kompetensi dari Sedarmayanti (2017) dan teori kinerja dari Priansa (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satnarkoba Polres Metro JakartaPusat saat ini belum menggambarkan hasil yang maksimal. Faktor penyebab tinggi atau rendahnya kinerja Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat adalah pelatihan, kesehatanpersonil, sarana dan prasarana, serta mekanisme kerja. Model pengelolaan kinerja Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang dilakukan melalui kegiatan pengelolaanSDM sudah berjalan cukup baik. Pengelolaan tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja atau pensiun.

---

At present, the performance produced by the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba is still not in line with the expected target. It is suspected that the low

performance of the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba is due to HR management that has not been carried out in accordance with the standards, both in planning and

implementation, so that the competence of personnel has not been fully fulfilled. The formulation of the problem in this study is (1) What is the description of the performance of the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba? (2) What factors cause the high or low performance of the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba? (3) What is the

performance management model of the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba? In this study, the data collected is divided into two types, namely primary data

and secondary data. Primary data comes from the results of in-depth interviews with the HRM and the personnel of the Central Jakarta Metro Police Narcotics Unit. Meanwhile,

secondary data comes from non-human sources in the form of organizational profiles, organizational structures, HRM reports, HR management activities programs, HR

management regulations, and other documents. The author uses two theories to analyze HR management in the Central Jakarta Metro Police Narcotics Unit, namely the competency theory from Sedarmayanti (2017) and performance theory from Priansa (2014). The results of the study indicate that the performance of the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba currently does not describe maximum results. The causes of the high or low performance of the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba are training, health personnel, facilities and infrastructure, and work mechanisms. The performance model of the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba performance carried out through

HR management activities has gone quite well. Management includes activities in planning, organizing, directing, controlling, procuring, developing, compensating, integrating, maintaining, and terminating employment or retirement."

"Tesis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sumber-sumber stres yang dirasakan dan dialami oleh anggota Reskrim, mengidentifikasi dan menganalisis agresivitas yang dilakukan oleh anggota Reskrim, menjelaskan kaitan antara stres dan agresivitas, serta membuat rumusan mengenai strategi penanganan stres oleh organisasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode campuran, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dilakukan dengan cara menyebar kuesioner kepada 30 anggota Reskrim. Metode Kualitatif dilakukan dengan mewawancarai narasumber sebanyak 7 orang yang kesemuanya adalah anggota reskrim. Teori yang digunakan dalam tesis ini yaitu teori coping stres dan teori agresivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber stres yang dirasakan oleh anggota ada 3 yaitu stres pribadi, stres kerja, serta stres organisasi. Dari ketiga sumber stres tersebut, ditemukan bahwa sumber stres kerja dan stres organisasi adalah yang paling dominan dirasakan oleh anggota. Apabila stres tidak segera ditangani, anggota reskrim memiliki kerawanan untuk melakukan agresivitas. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa ada 4 bentuk agresivitas yang dilakukan anggota Reskrim yaitu agresi fisik, agresi verbal, kemarahan (anger), serta kebencian (hostility). Untuk mencegah terjadinya Agresivitas tersebut perlu dilakukan upaya Coping Stress oleh anggota, hal ini dapat dilakukan dengan problem-focused coping secara individu, emotion-focused coping secara individu, problem-focused coping organisasi, dan emotion-focused coping organisasi. Hasil penelitian menemukan bahwa upaya coping stres dari organisasi sangat jarang didapat oleh anggota. Diperlukan adanya mekanisme yang jelas yang dibuat oleh organisasi untuk mengatasi stres anggota agar terhindar dari perilaku Agresivitas.

---

This thesis aims to identify and analyze the sources of stress felt and experienced by members of the Criminal Investigation Police, identify and analyze the aggressiveness carried out by members of Criminal Investigation Police, explain the relationship between stress and aggressiveness, and formulate a strategy for handling stress by the organization. In this study, researchers used mixed methods, namely quantitative and qualitative. The quantitative method is carried out by distributing questionnaires to 30 members of the Criminal Investigation Unit. Qualitative methods are carried out by interviewing as many as 7 people who are all members of the Criminal Police Reskrim. The theory used in this thesis is stress coping theory and the theory of aggressiveness.

The results showed that there were 3 sources of stress felt by members, namely personal stress, work stress, and organizational stress. Of the three sources of stress, it was found that the sources of work stress and organizational stress were the most dominant felt by members. If stress is not immediately addressed, reskrim members have the vulnerability to aggressiveness. From the results of the study it was found that there were 4 forms of aggressiveness carried out by members of the Criminal Investigation Unit, namely physical aggression, verbal aggression, anger (hostility), and hostility. To prevent the occurrence of aggressiveness, Coping Stress is needed by members, this can be done by problem-focused coping individually, emotion-focused coping individually, problem-focused coping organizations, and emotion-focused coping organizations. The results of the study found that stress coping efforts from organizations were very rarely obtained by members. There is a need for a clear mechanism made by the organization to deal with members' stress to avoid aggressiveness."