Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam era otonomi daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah dapat membiayai tugas pemerintahan dan pembangunannya melalui sumber daya yang dimiliki sendiri, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus pandai mengelola sumber yang telah ada dan menggali sumber-sumber yang baru.Mencari sumber-sumber dana yang baru atau jenis pajak baru dalam masa reformasi ini sangat sulit dilaksanakan, karena pungutan baru harus sejalan dengan peningkatan pelayanan serta tidak membebani masyarakat dan dunia usaha. Cara yang paling aman adalah dengan mengoptimalkan pemungutan pajak yang telah ada, yaitu dengan cara pemungutan pajak meliputi semua objek pajak, berdasarkan objek pajak yang sebenarnya dan pelunasan pajak tepat pada waktunya. Salah satu pajak yang telah ada dan cukup potensil adalah Pajak Reklame.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak pihak terkait. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif. Serta menggunakan analisis rasio, yaitu Tax Performance Index yang merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak atau dapat pula dikatakan perbandingan antara apa yang telah dicapai dengan apa yang telah direncanakan.Dari pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan administrasi pemungutan Pajak Reklame yang meliputi pendaftaran, pendataan dan penetapan, penagihan pajak serta penyelesaian sengketa pajak mempunyai angka TPI yang tinggi yaitu rata-rata diatas 90% hal ini menunjukkan bahwa administrasi pemungutan pajak reklame di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan telah dilaksanakan dengan baik dan efektif.Sejalan dengan, hal tersebut diatas penulis merekomendasikan Kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Prov. DKI Jakarta sebagai induk dari Suku Dinas Pendapatan Daerah di lima Wilayah Kotamadya agar menjaga dan meningkatkan apa yang telah dicapai oleh Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan dalam melaksanakan pemungutan pajak reklame.Peningkatan efektifitas pemungutan pajak daerah dapat dicapai dengan jalan antara lain :1. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah kepada seluruh Wajib Pajak yang pada gilirannya akan menumbuhkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya.2. Peningkatan kemampuan, ketangguhan dan disiplin Suymber Daya Manusia (SDM) dilapangan, hal ini sehubungan dengan :a. Usaha Instensifikasi pemungutan Pajak Daerah.b. Usaha Extensifikasi pemungutan Pajak Daerah."

"Permasalahan pokok pada tesis ini dijabarkan ke dalam dua butir permasalahan, yaitu : Bagaimana peranan Pajak Bumi dan Bangunan di Propinsi DKI Jakarta, bagaimana peranan Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan pemungutan /Pajak Bumi dan Bangunan.Tujuan penulisan ini adalah untuk menelaah peranan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap APBD Propinsi DKI Jakarta, dan menganalisis peranan Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan khusus sektor perkotaan.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak pihak terkait.Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor perkotaan hanya mencapai rata-rata 12,45% per tahun selama periode Tahun 1995/1997 sampai dengan 2001, dan peranan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemungutan baru pada tingkat penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), monitoring pembayaran yang belum maksimal, dan Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak yang belum melunasi pembayaran yang telah jatuh tempo masih bersifat himbauan.Penulis menyarankan dalam hal peningkatan peranan penerimaan agar Pemerintah Daerah memfokuskan pembangunan jalan dan fasilitas lainnya yang dapat meningkatkan nilai ekonomis tanah dan dalam hal untuk meningkatkan peranan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemungutan disarankan kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan pengkajian kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan agar dapat dijadikan sebagai Pajak Daerah."

"Sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak mengandung pajak berganda yang dikenakan berkali-kali dalam setiap kali dilakukan penyerahan terlihat dengan adanya mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada masa pajak yang bersangkutan.Demikian pula sebaliknya apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya atau dapat dimintakan kembali oleh Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.Dalam upaya mengamankan dan meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai perlu peningkatan pengawasan dan pembenahan administrasi Faktur Pajak, peningkatan mutu aparat pajak, pemeriksaan pajak dan pemberiar sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Hal ini dilakukan agar dapat memperkecil kemungkinan pelanggaran oleh perusahaan atau pengusaha kena pajak melakukan kecurangan-kecurangan untuk menghindari pembayaran pajak.Permasalahan pokok pada penulisan tesis ini adalah bagaimanakah penggunaan Faktur Pajak sebagai intrumen mekanisme pengkreditan pajak pertambahan nilai dan apakah penggunaan Faktur Pajak itu dapat mengamankan dan meningkatkan penerimaan pajak khususnya pajak pertambahan nilai.Tujuan penulisan tesis ini Untuk mendiskripsikan pelaksanaan penggunaan Faktur Pajak dalam intrumen mekanisme pengkreditan pajak pertambahan nilai serta menggambarkan dan menganalisis apakah penggunaan Faktur Pajak tersebut dapat mengamankan dan meningkatkan penerimaan pajak.Metode penelitian dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif.Dari pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan penggunaan Faktur Pajak sebagai intrumen dari mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran harus sesuai dengan ketentuan - perundangan yang berlaku. Sebagai salah satu dari faktor yang dapat meningkatkan penerimaan pajak, para faktur pajak sebagai intrumen pengkreditan pajak pertambahan nilai telah mampu mengamankan dan meningkatkan penerimaan PPN dimana pada tahun '1998/1999 realisasi penerimaan PPN sebesar Rp. 28.940,0 milyar dan pada tahun 1999/2000 mengalami kenaikan menjadi Rp. 34.697,4 milyar."

"Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang utama di samping penerimaan dari pungutan (charges) atau juga pinjaman. dimana pajak dapat berupa dana yang ditarik dari sektor swasta lanpa mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi pemerintah terhadap pihak pembayar. Untuk itu setiap penerimaan negara khususnya pajak perlu diatur pemungutannya sesuai perkembangan dan kondisi.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya merupakan rencana kerja tahunan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang dinyatakan secara kuantilatif dalam jumlah nilai mata uang. APBD merupakan taksiran tentang pendapatan dan belanja daerah dalam kurun waktu satu tahun mendatang.Dengan pemberian kewenangan otonomi yang luas kepada daerah dan dana perimbangan yang akan meningkat dalam jumlah yang signifikan, akan membawa konsekuensi yang tidak mudah. Hal ini berkaitan erat dengan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang semakin berat, bukan saja dalam mengelola dana yang jumlahriya besar, namun di masa yang akan datang juga harus bertanggung jawab dalam penggalian sumber dana yang akan dijadikan sumber pendapatan daerah masing-masing.Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok-pokok permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimana pelaksanaan administrasi pemungutan Pajak Penghasilan Perseorangan di Propinsi DKI Jakarta dan bagaimana kontribusinya terhadap Bagi Hasil Pajak serta upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta.Tujuan Penulisan tesis ini adalah Menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan pemungutan, kontribusi penerimaan dan upaya-upaya dalam Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh 21).Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan serta wawancara mendalam dengan pihak pihak terkait. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif.Berdasarkan analsisis maka diketahui tingkat efektivitas pemungutan Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh 21) reiatif stabil. Angka TPI tertinggi dicapai pada tahun anggaran 2001 dengan 108%. Angka rasio yang besarnya lebih dari 100% memperlihatkan bahwa administrasi pemungutan Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh 21) Propinsi DKI Jakarta telah berjalan secara efektif yang berarti realisasi penerimaan PPh 21 lebih besar dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa Kontribusi Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh 21) terhadap Penerimaan Bagi Hasil Pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berfluktuasi. Hal ini dibuktikan berdasarkan basil perhitungan angka rasio kontribusi Pajak Penghasilan, Perseorangan (PPh 21) selama dua tahun dapat dikatakan bahwa kontribusi Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh 21) terhadap Bagi Hasil Pajak mengalanni peningkatan dari tahun ketahun.Adapun saran yang dianjurkan besarnya kontribusi penerimaan Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh 21) terhadap penerimaan Bagi Hasil Pajak dalam APBD seharusnya dapat dipertahankan dan apabila mungkin harus lebih ditingkatkan. Peningkatan ini dapat dilaksanakan dengan ektensifikasi Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh 21) baik dengan cara menegakkan peraturan dan penerapan sanksi."

"Pelayanan perpajakan merupakan jasa pelayanan public (public services) yang sepenuhnya menjadi tugas pernerintah yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (rule) yang merupakan public goods. Undang-undang perpajakan sebagai public goods memiliki sifat khusus sebagaimana public goods yang lain, yaitu indivisibility, non excludability dan non rivalness.Dalam organisasi, sistem informasi sangat berperan dalam kinerja yang ditunjukkan oleh organisasi yang bersangkutan. Salah satu paradigma dasar dari model pengukuran efektivitas suatu sistem organisasi dapat dikaji dari masukkan (input), proses (trhoughput) dan keluaran (output). Input adalah semua faktor yang diperlukan dari lingkungannya, yang dirubah menjadi output melalui suatu proses.Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimana pelaksanaan administrasi pemungutan Pajak Reklame di Pendapatan Daerah Kewenangan Kecamatan Propinsi DKI Jakarta dan bagaimana peran sistem informasi terhadap pemungutan pajak reklame serta permasalahan apa yang timbul dan upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Pendapatan Daerah Kewenangan Kecamatan Propinsi DKI Jakarta.Tujuan Penulisan tesis ini adalah Menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan pemungutan, sistem informasi dan permasalahan serta upaya-upaya dalam Pajak Reklame Kewenangan Pendapatan Daerah Kecamatan Propinsi DKI Jakarta. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif.Berdasarkan analsisis maka diketahui Pada tahun 1999/2000 rasio perbandingan antara titik reklame yang mendaftar dan yang memperoleh SKUM adalah 99%,. Namun pada tahun berikutnya (periode tahun 2000) terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu 98% yang berarti bahwa hanya 98% potensi penerimaan Pajak Reklame yang dapat memperoleh SKUM. Terjadi peningkatan sekitar 64% terhadap reklame yang memperoleh SKUM dalam kurun waktu tahun 1999/2000 ke tahun 2000.Pada periode tahun 2001 angka rasio perbandingan reklame yang memperoleh SKUM dengan yang mendaftar, mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni mencapai 99.47% yang berarti potensi penerimaan Pajak Reklame semakin baik. Penurunan angka rasio perbandingan terjadi pada periode selanjutnya, yakni sebesar 99.39%. Reklame yang sudah dibayar pada tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun anggaran 2000, penerimaan pajak reklame Wilayah Kewenagan Kecamatan DKI Jakarta setiap tahun mengalami peningkatan.Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi pemungutan Pajak Reklame telah menghasilkan data administrasi yang cukup baik mulai dari titik reklame, penerbitan SKUM sampai pembayaran. Angka pertumbuhan TPI memperlihatkan bahwa efektivitas pemungutan Pajak Reklame berjalan secara efektif. Adapun saran yang dianjurkan adalah 'Upaya-upaya dalam meningkatkan potensi Pajak Reklame harus ditingkatkan melalui usaha-usaha yang dapat meningkatkan potensi pajak. Membaiknya iklim dunia usaha dan politik sangat perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Aparat perpajakan (fiskus) harus selalu aktif dalam usaha mengatasi masalah-masalah yang mempengaruhi pemungutan Pajak Reklame."

"Kewenangan untuk memungut Pajak Daerah di Propinsi DKI Jakarta adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta. Pajak Hotel Dan Restoran merupakan Pajak yang cukup potensial dalam meningkatkan Penerimaan Asli Daerah, namun penerimaannya Pajak Hotel dan Restoran masih banyak tunggakan yang harus ditagih untuk mengisi Kas Negara perlu diadakan analisis terhadap upaya dalam pelaksanaan Penagihan Pajak Hotel dan Restoran.Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas maka masalah yang akan diteliti dalam pelaksanaan penagihan Pajak Hotel dan Restoran di Propinsi DKI Jakarta dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tertundanya penerimaan Pajak Hotel dan Restoran.Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dimana dalam data primer diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti yaitu pejabat dari Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta melalui wawancara secara langsung pada petugas yang melaksanakan penagihan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah, Biro Pusat Statistik dan dari hasil mempelajari buku-buku literatur, journal, paper, undang-undang perpajakan bertujuan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini.Dari hasil penelitian, didapat suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa kepada wajib pajak yang tergolong penunggak terbesar tidak dapat dilaksanakan karena datanya kurang lengkap.Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta untuk dapat mencairkan tunggakan dan memperbaiki pengadministrasian pajak."

"Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak terhadap konsumsi BBM bagi kendaraan bermotor yang pertama kali diberlakukan sejalan dengan implementasi UU 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Latar belakang pemberlakukan pajak ini adalah dalam rangka mengantisipasi hilangnya penerimaan daerah sebagai akibat dari penghapusan beberapa jenis pajak daerah. Dengan demikian meskipun Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor termasuk jenis pajak Pigouvian, namun yang lebih menonjol adalah perannya sebagal fungsi budgetair.Dalam pembahasan penulis menggunakan pendekatan deskriptip analitis yang atas dasar analisis APBD Propinsi DKI Jakarta terutama yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah dan mencoba mencari jawaban atas dasar pertanyaan pokok : bagaimana dampak implementasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Propinsi DKI Jakarta ?Teknik pengumpulan data primer adalah melalui wawancara mendalam terhadap beberapa key informan pejabat dan staf di lingkungan Sub Dinas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder melalui studi kepustakaan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan pendekatan single program before-after (single interrupted time series) dimana analisis implementasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor dilakukan terhadap dampak kebijakan dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan sesudah kebijakan diberlakukan. Mengacu pada permasalahan, maka penulis akan menganalisis kemampuan keuangan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebelum dan sesudah UU 18/1997 dan UU 34/2000 diimplementasikan. Analisis data selanjutnya dilakukan secara kualitatif, baik berdasarkan data primer basil wawancara (in depth interview) yang berupa temuan-temuan di lapangan sebagai hasil wawancara maupun data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, dan laporan.Dari hasil analisis, meskipun deregulasi perpajakan daerah melalui implementasi UU 18/1997 dan UU 34/2000 tidak mampu meningkatkan kemampuan keuangan Propinsi DKI Jakarta dan malahan memperbesar ketergantungan Propinsi DKI Jakarta terhadap Pusat, namun implementasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Propinsi DKI Jakarta sangat efektif berperan sebagai substitusi terhadap hilangnya beberapa jenis pajak daerah. Hanya saja dalam proses administrasi pemungutan dan pembagian pajak bahan bakar kendaraan bermotor masih menghadapi kendala yaitu terlambatnya proses pencairan."

"Propinsi DK1 Jakarta sebagai lbukota Negara merupakan kota tempat berkembangnya berbagai jenis usaha perdagangan, jasa dan juga merupakan kota wisata. Hal ini menjadikan kota Jakarta memiliki keuntungan dibanding dengan kota lain di Indonesia. Pajak Hotel dan Restoran merupakan Pajak Daerah yang cukup diandalkan penerimaannya, jenis pajak ini merupakan pajak tidak langsung yang pemungutannya adalah berdasarkan "self assesment" Optimalisasi pemungutan Pajak Hotel dan Restoran sangat tergantung dari kesadaran masyarakat Wajib Pajak dan adanya koordinasi antara instansi terkait, disamping adanya pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak, memberikan pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan, namun dilihat dari perkembangan penerimaannya realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran belum dicapai secara maksimal.Sehubungan dengan latar belakang tersebut di atas maka masalah yang akan diteliti berkaitan dengan pengukuran efektivitas pemeriksaan Pajak Hotel dan Restoran dan apakah pelaksanaan administrasi perpajakan sudah mendukung pelaksanaan pemungutan dan pemeriksaan yang efektif dengan studi kasus pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan II.Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Adapun data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti yaitu pejabat dari Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan II melalui wawancara secara Iangsung. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah dan Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan II dengan menggunakan analisis data statistik diperoleh efektivitas pemeriksaan dan pengaruh pemeriksaan terhadap realisasi penerimaan.Dari hasil penelitian, didapat suatu kesimpulan bahwa tingkat efektivitas pemeriksaan menunjukan angka yang kurang stabil namun hubungan antara pemeriksaan dengan realisasi penerimaan cukup kuat. Pelaksanaan administrasi perpajakan menunjukan bahwa pelaksanaan pemungutan dan pemeriksaan cukup didukung oleh kewenangan dan mekanisme pemungutan yang cukup baik, namun dari sisi sumber daya manusia menunjukan kenyataan yang masih kuramg efektif dari sisi kualitas maupun kuantitas.Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan II untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak yang optimal."

"Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Propinsi DKI Jakarta memberikan peluang yang besarbagi peningkatan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemanfaatan peluang peningkatan penerimaan PKB tersebut memerlukan sistem adminitrasi pemungutan yang baik sehingga seluruh kendaraan bermotor dapat terjaring.Sistem administrasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang saat ini dilakukan dalam Kantor Bersama SAMSAT, yang secara terus menerus disesuaikan dengan perkembangan keadaan yang dapat menjaring seluruh objek pajak. Hal ini tentunya didasarkan pertimbangan bahwa pemungutan PKB dikaitkan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan pemungutan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (S WDKLLJ).Guna memperoleh informasi berkaitan dengan pelaksanaan dan efektivitas sistem adminitrasi tersebut telah dilakukan penelitian lapangan di 5 Kantor Bersama SAMSAT di Propinsi DKI Jakarta. Informasi-informasi yang diperoleh dari lapangan dianalisis sesuai dengan teori-teori perpajakan dengan metode analisa rasio dan deskriptif.Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum pemungutan PKB di Propinsi DKI Jakarta cukup efektif, walaupun beberapa peraturan pelaksanaan pemungutan PKB saling bertentangan dan juga belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam SAMSAT dan bahkan ketentuan yang diatur dalam SAMSAT belum sepenuhnya dilaksanakan.Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan administrasi pemungutan, ketentuan-ketentuan yang mengatur PKB dalam Perda maupun peraturan pelaksanaanya perlu diselaraskan dan disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam SAMSAT.Fungsi pendataan dan pendaftaran perlu lebih diefektifkan tidak hanya bersifat menunggu kesediaan masyarakat untuk mendaftarkan kendaraannya, tetapi juga harus dilakukan upaya-upaya yang lebih aktif guna memaksa setiap pemilik/pengguna kendaraan mendaftarkan kendaraannya.Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dapat diterbitkan secara otomatis terhadap kendaraan-kendaraan yang telah berakhir pajaknya sehingga fungsi penagihan dapat dilaksanakan dan mempunyai dasar penagihan yang kuat."

"Bagi daerah yang mengalami perkembangan pesat, seperti halnya Pemerintah DKI Jakarta, masalah PBB menjadi salah satu aspek penting yang perlu diantisipasi secara serius dan menyeluruh. Hal ini perlu dilakukan karena karakteristik DKI Jakarta sebagai ibukota negara yang kompleks dan dinamis serta menuntut pengelolaan pemungutan PBB yang handal. Atas dasar pemikiran inilah, maka permasalahan pokok penelitian adalah :1. Bagaimana kondisi lingkungan pengelolaan Pemungutan PBB di Iingkungan pemerintah DKI Jakarta?2. Variabel-variabel lingkungan apa saja yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pemungutan PBB?Berdasarkan permasalahan ini, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Mendeskripsikan kondisi lingkungan pengelolaan Pemungutan PBB di DKI Jakarta.2. Mengidentifikasikan berbagai variabel lingkungan yang pengaruh terhadap kinerja Pemungutan PBB.Untuk mewujudkan tujuan penelitian tersebut, penelitian ini melibatkan sebanyak 45 orang pegawai Pemungut PBB dan 45 orang masyarakat wajib pajak PBB. Dari data yang diberikan responden tersebut setelah dianalisis dengan menggunakan Teknik Analisis Binomial dan Teknik Analisis Korelasi Rank's Spearman diperoleh hasil penelitian seperti yang disajikan pada bagian berikut, yaitu kondisi lingkungan Pemungutan PBB di wilayah DKI Jakarta menunjukkan kondisi yang relatif baik. Hal ini didasarkan analisis yang mengindikasikan terdapat kecenderungan yang positif pada beberapa variabel lingkungan Pemungutan PBB seperti, aspek legal, manajerial, aparatur, masyarakat, dan sistem prosedur operasinya. Namun demikian, dari hasil analisis juga terindikasi adanya perbedaan persepsi antara pegawai dengan wajib pajak dalam melihat kecenderungan yang positif pada kondisi Iingkungan pemungutan PBB tersebut.Kinerja PBB di wilayah DKI Jakarta menurut Pemungut maupun wajib pajak PBB menunjukkan kondisi yang positif. Positifnya kinerja PBB ini, pegawai pemungut PBB berpendapat bahwa seluruh variabel lingkungan cenderung berpengaruh signifikan terhadap kinerja PBB, sedangkan masyarakat selaku wajib pajak PBB menganggap bahwa hanya variabel manajerial, aparatur, masyarakat dan aspek legal berpengaruh cukup nyata.Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut, maka disarankan bagi penyelenggara Pemungutan PBB senantiasa mengkaji aspek kelembagaan pengelolaan PBB dan kemungkinan diterapkannya Desentralisasi Fiskal di DKI Jakarta sehingga memudahkan untuk mengorganisasi pengelolaan PBB-nya.Selanjutnya untuk mendukung sistem prosedur operasi yang eksis saat ini disarankan untuk diperkaya dengan teknologi informasi yang didukung Teknologi Internet dan Banking System yang disertai piranti hukum, manajerial dan aparatur yang juga handal. Selain itu, terkait dengan hasil penelitian, dapat disarankan juga sebagai berikut, yaitu 1) Peningkatan Kualitas Manajemen Pemungutan PBB sehingga diharapkan adalah terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemungutan PBB, 2) Pofesionalisme Aparatur Pemungut PBB untuk mewujudkan Layanan prima bagi Masyarakat di Bidang PBB, dan 3) Pemberdayaan Masyarakat Bidang PBB untuk mewujudkan Tingginya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di DKI Jakarta. Secara jangka panjang, strategi yang perlu diterapkan adalah Law Enforcement bidang Perpajakan untuk mewujudkan Kepastian Hukum bagi Masyarakat dan Pegawai Pemungut dalam menjalankan peran dan kewajibannya di bidang Perpajakan (PBB) di Wilayah DKI Jakarta."