Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
Kania Falahiatika Hidayat
"
Kemacetan yang masih menjadi masalah selama puluhan tahun di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kurang optimalnya kinerja Dishub Pemprov DKI Jakarta sebagai perangkat daerah yang mengurusi urusan perhubungan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja Dishub Pemprov DKI Jakarta dalam kerangka pengembangan organisasi guna meningkatkan efektivitas dan kemampuan organisasi dalam menyelesaikan masalah. Penilaian organisasi dilakukan terhadap enam dimensi, yakni kepemimpinan, konstituen, kepegawaian, perencanaan stratejik, pengukuran dan analisis, serta program dan proses yang merupakan dimensi dari ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Erna Windarti
"
Ketidakpastian pandemi COVID-19 akan berakhir, mengakibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan berbagai upaya perlindungan sosial, salah satunya yaitu melalui kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di masa pandemi tahun 2021. Kebijakan BST yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan terdampak COVID-19 dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari agar dapat bertahan hidup pada masa pandemi, akan tetapi dalam implementasinya sejak Bantuan Sosial beralih dari bentuk sembako hingga menjadi uang tunai, data penerima manfaat ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Febi Priska Litami
"
Skripsi ini membahas mengenai keterlambatan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Bogor pada tahun anggaran 2017, yang kemudian menyebabkan Kota Bogor tidak berhasil memenuhi kriteria utama untuk mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis penyebab keterlambatan penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perda APBD) Tahun Anggaran 2017. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Fadhil
"
Deviasi anggaran atau perbedaan dokumen pada perencanaan dengan dokumen penganggaran merupakan sebuah masalah dalam proses perencanaan dan penganggaran di Indonesia. Untuk mencegah terjadinya deviasi anggaran pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang mengakibatkan munculnya sebuah sistem informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA). Kemunculan sebuah sistem baru tentu saja menimbulkan adanya suatu proses perubahan. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Zahra Karyna Putri
"
Implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi kerangka pengembangan e-government nasional sejak tahun 2018. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, turut mengimplementasikan kebijakan SPBE di tubuh organisasinya dengan mengacu pada Rencana Induk Teknologi Informasi yang turut mengatur pengelolaan dan pengembangan TI internal, serta Tim Koordinasi SPBE Instansi yang mengatur aktor pelaksana kebijakan melalui koordinator anggota yaitu Biro HUKIP khususnya Data dan Informasi. Oleh karena itu, ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Filza Riany Ananda
"
Kesehatan merupakan salah satu sektor prioritas karena berhubungan erat dengan kualitas SDM khususnya dokter spesialis. Untuk meningkatkan kinerja serta memberikan penghargaan kepada dokter spesialis, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan memberikan imbalan kinerja dokter spesialis menggunakan sistem remunerasi. Remunerasi di RSUD Pemprov DKI Jakarta dijalankan dengan menggunakan anggaran yang berasal dari pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dasar hukum remunerasi yang digunakan adalah Pergub DKI Jakarta Nomor 222 Tahun 2016 tentang pedoman pemberian ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nila Ratna Sari
"
Pemerintah Indonesia melalui kebijakan wajib bersertifikat halal pada produk pangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) berupaya memberikan perlindungan kepada masyarakat agar dapat mengonsumsi makanan yang baik dan tidak mengandung sesuatu yang haram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan wajib bersertifikat halal pada produk pangan di Kota Serang Provinsi Banten dengan merujuk pada teori model implementasi kebijakan Van Horn dan Van Meter. Penelitian ini menggunakan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
