Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Operasi Tangkap Tangan (OTT) merupakan satu kegiatan KPK di bidang penindakan korupsi yang tersohor di kalangan masyarakat Indonesia. Kegiatan tersebut juga ditandai dengan konferensi pers yang secara garis besar menyebutkan profil tersangka dan kronologis penangkapan. Dalam melakukan tugasnya, KPK tidak dapat bekerja sendiri. Partisipasi aktif masyarakat tentu sangat membantu KPK dalam menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien, salah satu bentuknya adalah dengan melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Penelitian dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh kegiatan OTT KPK terhadap partisipasi masyarakat dalam melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Data yang digunakan adalah data kegiatan OTT dan laporan pengaduan masyarakat KPK mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Dengan menggunakan regresi data panel fixed effect model, penelitian ini menemukan: setiap kegiatan OTT yang dilanjutkan dengan penyebaran berita melalui konferensi pers, menjadi signal dalam meningkatkan jumlah pengaduan masyakarat ke KPK; OTT yang dilakukan di pulau Jawa memiliki andil yang cukup besar dalam meningkatkan jumlah pengaduan masyarakat dibandingkan OTT di luar jawa; analisa data tahunan menunjukkan bahwa mulai tahun 2019 hingga 2021, terjadi trend penurunan pengaduan masyarakat terutama pada tahun 2020 dan 2021. Hal ini sejalan dengan penurunan OTT yang sangat tajam dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. OTT yang dilaksanakan di tahun politik tidak berpengaruh terhadap peningkatan pengaduan masyarakat, namun sebaliknya, diluar tahun politik, OTT malah signifikan berpengaruh terhadap peningkatan pengaduan masyarakat; OTT yang dilakukan baik di tahun terjadinya pandemi Covid-19 maupun tahun sebelum pandemi, sama-sama tidak berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pengaduan masyarakat.

---

The Hand Arrest Operation (OTT) is an activity by the KPK in the field of cracking down on corruption that is well-known among the Indonesian people. The activity was also marked by a press conference which outlines the profile of the suspect and the chronology of the arrests. In carrying out its duties, the KPK cannot work alone. The active participation of the community is certainly very helpful for the KPK in carrying out its duties more effectively and efficiently, one form of which is by reporting suspected corruption crimes. The study was conducted to see how the OTT activities of the KPK affect public participation in reporting suspected corruption crimes. The data used are OTT activity data and KPK public complaints reports from 2017 to 2021. By using panel data regression ‘fixed effect model’, this study finds: every OTT activity followed by news dissemination through press conferences, becomes a signal in increasing the number public complaints to the KPK; OTT conducted on the island of Java has a significant contribution in increasing the number of public complaints compared to OTT outside Java; Annual data analysis shows that from 2019 to 2021, there is a downward trend in public complaints, especially in 2020 and 2021. This is in line with the very sharp decline in OTT compared to previous years. OTT that conducted in the political year did not affect the increase in public complaints, but on the contrary, outside the political year, the OTT had a significant effect on the increase in public complaints; The OTT that was carried out both in the year the Covid-19 pandemic occurred and the year before the pandemic, both had no effect on the increase in the number of public complaints."

"Era globalisasi saat ini mendorong negara-negara untuk melakukan integrasi dengan negara lainnya dalam hal pemenuhan kebutuhan dalam negeri dengan harga yang lebih murah dan juga mendorong kegiatan ekspor produk dalam negeri. Dengan terjalinnya integrasi ekonomi, selain terjadi peningkatan pada perdagangan internasional, terdapat juga efek peningkatan arus masuk FDI yang disebut sebagai investment creation yang berasal dari ekstra-regional. Terjalinnya kerjasama perdagangan yang menghapus hambatan perdagangan antara Indonesia dan China pada tahun 2010, menimbulkan pertanyaan mengenai apakah terdapat peningkatan pada arus masuk FDI di Indonesia yang berasal dari ekstra-regional dan juga mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi arus FDI di Indonesia semenjak ACFTA diberlakukan. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan melakukan analisi deskriptif dan juga pendekatan ekonometrika. Pendekatan ekonometrika pada penelitian ini menggunakan metode gravitasi dengan memasukkan data panel 91 negara dengan rentan waktu 13 tahun. Pendekatan ekonometrika memberikan hasil bahwa negara ektra-regional berpengaruh negatif signifikan terhadap arus masuk FDI yang menunjukkan bahwa Indonesia masih memerlukan melakukan kebijakan dalam menarik arus FDI dari ekstra-regional.

---

The era of globalization encourages countries to integrate with other countries to fulfil domestic needs at lower prices and encourages the export of domestic products. When the countries conclude the Economic integration, besides of effect of the increment in international trade, there is also the effect of increasing FDI inflows which are called investment creation, which is the increment of FDI from extra-regional countries. Since Indonesia ratified ACFTA and the tariff between Indonesia and China became 0 tariffs in 2010, it raises questions about whether Indonesia had the investment creation from economic integration with China and what factors have influenced FDI flows in Indonesia since the ACFTA. This study attempts to answer this question using descriptive analysis and an econometric approach. The econometric approach in this study uses the gravity method by including panel data from 91 countries over a period of 13 years. The econometric approach gives the result that extra-regional countries have a significant negative effect on FDI inflows in Indonesia which makes Indonesia still needs to implement policies to attract FDI inflows from extra-regional."

"Industri produk elektronik dan otomotif adalah sektor yang termasuk dalam kategori medium and high technology industry yang juga menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 dengan tujuan agar memiliki daya saing regional yang ditunjukkan dengan peningkatan ekspor. Hal tersebut didukung dengan adanya kerjasama dalam bentuk ASEAN+3 di sisi perdagangan yang diharapkan dapat mendorong harmonisasi regulasi yang kemudian mendorong perdagangan. Seberapa jauh harmonisasi peraturan non-tariff measures (NTMs) antara Indonesia dengan negara ASEAN+3 serta pengaruhnya dapat dianalisis menggunakan metode regulatory distance. Jenis NTMs technical barriers to trade (TBT) memiliki coverage ratio terbesar sehingga menjadi fokus penelitian untuk menganalisis pengaruh regulatory distance terhadap ekspor produk elektronik dan otomotif dari Indonesia ke ASEAN+3. Studi ini menggunakan unit observasi komoditas produk elektronik dan produk otomotif yang diekspor dari Indonesia ke negara ASEAN+3 dalam rentang waktu 2010-2018 menggunakan model gravity yang diestimasi dengan metode poisson pseudo-maximum likelihood (PPML). Selain itu, dengan menggunakan metode multidimensional scaling diperoleh pola regulatory distance antara Indonesia dengan negara ASEAN+3. Hasil studi menunjukkan bahwa nilai regulatory distance NTMs jenis TBT antara Indonesia dengan negara di ASEAN+3 pada produk elektronik tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010, tetapi pada produk otomotif mengalami kenaikan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa regulatory distance NTMs jenis TBT memiliki efek menghambat perdagangan pada ekspor produk elektronik dan otomotif dari Indonesia ke ASEAN+3.

---

The electronics and automotive industry are sectors in the medium and high technology industry category. Both are included as priority in the 2020-2024 Medium Term Development Plan with the aim of having regional competitiveness as indicated by increased exports. This is supported by cooperation in the form of ASEAN+3 on the trade side which is expected to encourage regulatory harmonization which then encourages trade. How far and the effect of the harmonization of non-tariff measures (NTMs) between Indonesia and ASEAN+3 countries can be analyzed using the regulatory distance method. The type of NTMs technical barriers to trade (TBT) has the largest coverage ratio so that it is the focus of research to analyze the effect of regulatory distance on exports of electronic and automotive products from Indonesia to ASEAN+3. This study uses a unit of observation for the commodities of electronic products and automotive products exported from Indonesia to ASEAN+3 countries during 2010 – 2018 using the gravity model which is estimated using the Poisson pseudo-maximum likelihood (PPML) method. In addition, by using the multidimensional scaling method, the regulatory distance pattern is obtained between Indonesia and ASEAN+3 countries. The results of the study show the regulatory distance of TBT-type NTMs between Indonesia and countries in ASEAN+3 for electronic products in 2018 has decreased compared to 2010, but has increased for automotive products. This study also shows that regulatory distance of TBT-type NTMs have a trade-inhibiting effect on exports of electronic and automotive products from Indonesia to ASEAN+3."

"Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak implementasi ACFTA, AKFTA, dan AJFTA terhadap perdagangan internasional di sektor elektronik antara ASEAN dan mitra dagangnya. Pendekatan yang digunakan didasarkan pada konsep trade creation & trade diversion oleh Jacob Viner. Kami menggunakan data ekspor sektor elektronik dalam tingkat HS Level 6 yang mencakup 264 produk. Data ekspor yang kami gunakan berasal dari 28 negara dalam rentang waktu 2003 hingga 2020. Untuk estimasi, kami menggunakan metode PPML yang dilengkapi dengan beberapa effects seperti time-effect, country-effect, dan country-time effect Kami menemukan bahwa AJFTA, AKFTA, dan ACFTA menghasilkan trade creation dalam ekspor ke sesama anggota FTA. Kami juga menemukan bahwa implementasi ketiga FTA juga menurunkan ekspor ke non member meski tidak signifikan. Kami juga mendapati adanya trade deflection dalam aktivitas ekspor dari nonanggota ke anggota FTA. Hasil ini dapat diatribusikan kepada jaringan produksi yang ekstensif antara ASEAN dan ketiga negara tersebut. Selain itu, implementasi FTA juga memperluas akses pasar untuk input di Asia.. Secara agregat, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat fenomena trade creation dalam sektor elektronik di ASEAN dan ketiga negara tersebut (Jepang, Korea, dan China).

---

This study aims to evaluate the impact of the implementation of the ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), and ASEAN-Japan Free Trade Agreement (AJFTA) on international trade in the electronics sector between ASEAN and its trading partners. The approach used is based on the concept of trade creation and trade diversion proposed by Jacob Viner. We utilized export data from the electronics sector at the HS Level 6, covering 264 products. The export data used in this study is sourced from 28 countries over the period from 2003 to 2020. For estimation, we employed the PPML (Poisson Pseudo-Maximum Likelihood) method, considering several effects such as time-effect, country-effect, and country-time effect. The findings reveal that AJFTA, AKFTA, and ACFTA resulted in trade creation in exports among FTA member countries. We also found that the implementation of these three FTAs led to a decrease in exports to non-member countries, although the impact was not significant. Furthermore, we observed trade deflection in export activities from non-member countries to FTA member countries. This outcome can be attributed to the extensive production networks between ASEAN and the three partner countries (Japan, Korea, and China). Additionally, the FTA implementation expanded market access for inputs in Asia. In aggregate, we can conclude that there is a trade creation phenomenon in the electronics sector within ASEAN and these three partner countries (Japan, Korea, and China).""

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak kebijakan pembangunan infrastruktur transportasi terhadap kinerja ekspor Indonesia. Studi kasus pada penelitian ini adalah Program Strategis Nasional (PSN) sektor transportasi, yang mulai beroperasi secara bertahap antar waktu dan antar lokasi berbeda sejak tahun 2017. Penelitian ini juga membandingkan dampak kebijakan antara wilayah di Pulau Jawa dengan wilayah di luar Pulau Jawa. Dengan menggunakan metode Callaway and Sant'Anna Difference-in-differences (CSDID), studi ini menganalisis dampak intervensi kebijakan terhadap Provinsi PSN (provinsi yang terdapat PSN sektor transportasi) dibandingkan dengan Provinsi Non PSN (provinsi yang tidak terdapat PSN sektor transportasi). Hasil penelitian ini menemukan bahwa setelah adanya intervensi kebijakan dan ketersediaan international port, maka Provinsi PSN memiliki kinerja ekspor lebih tinggi 33,9% dibandingkan Provinsi Non PSN. Hasil penelitian juga menemukan bahwa intervensi kebijakan secara parsial hanya berdampak signifikan di wilayah luar Pulau Jawa, di mana setelah adanya intervensi kebijakan dan ketersediaan international port, Provinsi PSN luar Pulau Jawa memiliki kinerja ekspor lebih tinggi 59,5% dibandingkan Provinsi Non PSN.

---

This study aims to identify the impact of transportation infrastructure development policies on Indonesia's export performance. The case study in this research is the National Strategic Program (NSP) on transportation sector, which began in multiple time periods and accross different locations since 2017. This research also compares the impact of policies between regions on the island of Java and regions outside Java island. Using the Callaway and Sant'Anna Difference-in-differences (CSDID) method, this study analyzes the impact of policy interventions on PSN Provinces (provinces that have PSN in the transportation sector) compared to Non-PSN Provinces (provinces that do not have PSN in the transportation sector). The results of this research found that after policy intervention and the availability of international ports, PSN provinces had 33,9% higher export performance than non-PSN provinces. The study results also found that policy intervention partially had a significant impact in areas outside Java island only, where after policy intervention and the availability of international ports, PSN provinces outside Java island had 59,5% higher export performance than non-PSN provinces."

"Sebagai satu wilayah yang berkembang, ASEAN memiliki visi untuk meliberalisasikan perdagangan. Serupa European Union (EU) sebagai acuan integrasi wilayah, ASEAN memiliki persentase perdagangan yang terus meningkat. Namun, perdagangan intra-ASEAN relatif lebih rendah dibandingkan EU. Pengurangan tarif tidak lagi efisien untuk meningkatkan perdagangan. Maka dari itu, penelitian ini menganalisis faktor lain yang dapat meningkatkan perdagangan. Studi ini menemukan hubungan antara performa logistik dan nilai ekspor bilateral dari 10 negara anggota ASEAN pada tahun 2007 hingga 2018 dengan celah waktu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar perbaikan yang dilakukan oleh sektor swasta dan pemerintah perihal performa logistik memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap nilai ekspor. Selain itu, perbedaan tingkat pendapatan negara anggota juga dapat mempengaruhi besaran dampak. Pada akhirnya, studi ini menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah untuk meningkatkan performa logistik guna mencapai nilai ekspor yang lebih tinggi.

---

As a growing region, ASEAN has paved its way towards trade liberalization. Similar to European Union (EU) as their role model, ASEAN has a growing trade percentage. However, ASEAN has a relatively low intra-regional trade than the EU. The reduction of tariffs was no longer efficient to increase trade. Therefore, this study analyzes other factors, other than traditional tariff reduction, that have positive impact on trade. This study found the relationship between logistics performance and bilateral export value using data from 10 ASEAN member states from 2007 to 2018 with gaps. The results showed that majority of improvement in logistics performance, by both private sector and government, have a positive and significant impact on export value. In addition, different income level of state might have different impact magnitude. In summary, this study emphasizes the importance of collaboration between private sector and government to improve logistics performance and have higher export values. "

"Perdagangan internasional adalah salah satu faktor utama yang menentukan daya saing perekonomian suatu negara di tingkat internasional (Routledge et.al., 2012). Salah satu faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional adalah volatilitas nilai tukar (Auboin 2013). Bank Indonesia menerbitkan sebuah instrumen, yaitu Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA), yang ditujukan untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mitra dagang utama Indonesia guna meningkatkan total perdagangan internasional Indonesia. Penelitian ini menganalisis dampak BCSA pada perdagangan internasional Indonesia. Peneliti menggunakan data perdagangan internasional pada level HS-2 terhadap 20 mitra dagang utama Indonesia tahun 2006 – 2020. Dengan menganalisis data menggunakan pendekatan ppml, didapatkan hasil bahwa BCSA secara signifikan berhubungan negatif dengan total ekspor Indonesia dan berhubungan positif dengan total impornya. Akan tetapi, secara keseluruhan, variabel ini berkorelasi positif dengan total perdagangan internasional Indonesia.

---

International trade is one of the main factors that determine a country's economic competitiveness at the international level (Routledge et.al., 2012). One of the factors affecting international trade is exchange rate volatility (Auboin 2013). Bank Indonesia issued an instrument, The Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA), which was aimed at maintaining the stability of the rupiah exchange rate against Indonesia's main trading partners to increase Indonesia's total international trade. This study analyzes the impact of BCSA on Indonesia's international trade. The researcher used international trade data at the HS-2 level for 20 of Indonesia's top trading partners in 2006 – 2020. By analyzing the data using the ppml approach, the result was that BCSA had a significantly negative relationship with Indonesia's total exports and a positive relationship with its total imports. However, overall, this variable is positively correlated with Indonesia's total international trade."

"Penggunaan kebijakan non-tarif atau non-tariff measures (NTMs) sangat beragam, salah satunya adalah technical barriers to trade (TBT) yang penggunaannya semakin intensif di banyak komoditas atau produk yang diperdagangkan. Salah satu penerapan technical barriers to trade ada pada ekspor tekstil dan produk tekstil, yang notabene merupakan salah satu penyumbang ekspor terbesar di Indonesia. Penelitian ini ingin menganalisis pengaruh dari penerapan kebijakan technical barriers to trade secara keseluruhan terhadap kinerja ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia. Penelitian ini menggunakan unit observasi komoditas tekstil dan produk tekstil ke 10 negara tujuan utama ekspor dengan kode Harmonized System (HS) 4 digit pada tahun 2018 dan pengaplikasian metode estimasi menggunakan Poisson-Pseudo Maximum Likelihood (PPML). Penghitungan intensitas penggunaan TBT akan melalui pendekatan inventoris, yaitu dengan pengukuran menggunakan Coverage Ratio dan Frequency Index, sehingga dapat terlihat dampak intensitas penggunaan TBT terhadap ekspor tekstil dan produk tekstil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, penggunaan TBT yang diterapkan negara partner terhadap ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia justru memiliki efek mendorong perdagangan. Sehingga diekspektasikan bahwa penerapan TBT terhadap komoditas tekstil dan produk tekstil memiliki efek peningkatan permintaan.

---

The use of non-tariff measures (NTMs) is very diverse, one of which is technical barriers to trade (TBT) whose use is increasingly intensive in many commodities or products being traded. One of the implementations of technical barriers to trade is in the export of textiles and textile products, which incidentally is one of the biggest contributors to exports in Indonesia. This study wants to analyse the effect of the implementation of the overall technical barriers to trade policy on the export performance of Indonesian textiles and textile products. This study uses the observation unit for textile commodities and textile products to the 10 main export destination countries with the 4-digit Harmonized System (HS) code in 2018 and the application of the estimation method using the PoissonPseudo Maximum Likelihood (PPML). The calculation of the intensity of use of TBT will be through an inventory approach, namely by measuring using the Coverage Ratio and Frequency Index, so that the impact of the intensity of use of TBT on exports of textiles and textile products can be seen. The results of the study show that overall, the use of TBT by partner countries for exports of Indonesian textiles and textile products has the effect of encouraging trade. So, it is expected that the application of TBT to textile commodities and textile products will have a demand-enhancing effect."