Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai aspek hukum, politik dan sosial yang mempengaruhi belum terimplementasinya kebijakan asuransi pendidikan bagi putra-putri PNS. Kebijakan asuransi pendidikan bagi putra-putri PNS merupakan bagian dari usaha kesejahteraan PNS yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian menemukan bahwa adanya kebijakan lain yang telah mengcover kebijakan asuransi pendidikan bagi putraputri PNS, kurangnya komitmen pemerintah serta adanya kekhawatiran kebijakan ini dapat memicu munculnya kecemburuan sosial merupakan beberapa faktor dalam aspek hukum, politik dan sosial yang mempengaruhi belum terimplementasinya kebijakan.

---

The focus of this studies is to identify law, politic and social aspect that affect education insurance policy for civil servants children that hasn't been implemented yet. Education insurance policy for civil servants children is part of the welfare for civil servants policies which is contained in Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. This research is qualitative descriptive interpretive.

Research found that the presence of other policies that covered education insurance policies for civil servants children, lack of governments commitment and concern of this policy may lead to the emergence of social jealousy are some factors in the legal, political and social aspects that affect the implementation of this policy."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan kepuasan kerja dengan komitmen pegawai tidak tetap pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Pegawai yang terpuaskan akan cenderung memenuhi komitmennya terhadap organisasi dan akan memunculkan loyalitas pada organisasi. Kepuasan kerja dalam penelitian ini diukur melalui beberapa aspek berdasarkan teori Spector, antara lain: supervisi, rekan kerja, pay, operating condition, contingent rewards, nature of work, fringe benefits, dan komunikasi. Komitmen pegawai tidak tetap diukur melalui tiga komponen komitmen berdasarkan teori Allen dan Meyer, antara lain: affective commitment, continuance commitment dan normative commitment. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif dengan metode penelitian kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah pegawai tidak tetap di Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebanyak 55 orang dengan teknik penarikan sampel probabilita cluster random sampling. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis korelasi dengan uji statistik somersd. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara kepuasan kerja dengan komitmen pegawai tidak tetap pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to understand the correlation between job satisfaction and commitment of non-permanent civil servants of Transportation Division of DKI Jakarta. Satisfied employees tend to be committed and show their loyalty to the organization. Job satisfaction is measured in this research through several aspects based on Spector theory, among others: supervision, coworkers, pay, operating condition, contingent rewards, nature of work, fringe benefits, and communication. The commitment of non-permanent civil servants is measured through three components of commitment based on Allen and Meyer theory, among others: affective commitment, continuance commitment, and normative commitment. This research is an explanative research with quantitative method. Research sample is 55 non-permanent civil servants at Transportation Division of DKI Jakarta with probability cluster random sampling technique. Analysis used in

this research is the analysis of correlation with somersd statistic test. The result of this research shows the correlation between job satisfaction and commitment of non-permanent civil servants of Transportation Division of DKI Jakarta."

"Dalam rangka mendapatkan pegawai yang berkualitas dibutuhkan berbagai tahap kegiatan manajemen sumber daya manusia. Pada tahap awal manajemen sumber daya manusia dimulai pada tahap rekrutmen yang dapat menghasilkan calon-calon pegawai yang berkualitas. Saat ini proses pengangkatan jabatan pada instansi pemerintah seperti kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi telah menerapkan suatu sistem pengangkatan jabatan terbuka yang disebut dengan istilah open bidding. Open bidding merupakan suatu proses pengangkatan jabatan yang membuka kesempatan bagi pegawai yang berada di luar instansi agar dapat menjabat di instansi tersebut. tujuannya adalah agar memperluas cakupan sumber pegawainya. Oleh karena itu proses rekrutmen dalam open bidding ini yang menentukan banyak tidaknya kandidat yang dapat masuk dalam tahap seleksi. Karena apabila rekrutmen dapat berjalan dengan baik maka hasilnya akan mendapatkan banyak pelamar yang sudah memiliki kualitas yang baik pula.

---

In acquiring qualified personnel needed various stages of human resource management activities. In the early stages of human resource management begins at the stage of recruitment that can generate candidates qualified personnel. Currently the process of filling positions in government agencies have implemented a system of filling the position openly termed open bidding.

Open bidding is an appointments process that provides an opportunity for employees outside the agency to be able to hold office in the organization. The goal of this system is to expand the scope of employee resources. Therefore the recruitment process in open bidding that determines the success of candidates that can be included in the selection phase. Because if it can run properly then the result will get a lot of applicants who already have good quality as well."

"Skripsi ini bertujuan menjelaskan pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai di Bagian Pengembangan SDM Kementerian Keuangan. Penelitian kuantitatif ini bersifat eksplanatif yang menjelaskan pengaruh kompensasi terhadap kinerja di Bagian Pengembangan SDM Kementrian Keuangan. Dalam menganalisis data primer diperoleh dari penyebaran survey dan wawancara mendalam. Hasil pada penelitian ini membuktikan bahwa kompensasi mempunyai korelasi cukup kuat terhadap kinerja pegawai di Bagian Pengembangan SDM Kementerian Keuangan.

---

The purpose of this thesis is to explain the effect of compensation towards employee's perfomance at HRD Division of Ministry of Finance. This quantitative research is a explanative research that mainly discuss about the effect of compensation towards employee's perfomance at HRD Division of Ministry of Finance. During the primary sample research, the author acquired the data with survey and depth interviews. The result of this research proved that compensation has a strong correlation to the performance of employees in the Human Resources Development Section in the Ministry of Finance."

"Penelitian ini bertujuan menggambarkan perencanaan kepegawaian bagi pegawai honorer kategori dua yang tidak lolos Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Bogor. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor adalah mempekerjakan kembali pegawai honorer kategori dua yang tidak lolos Calon Pegawai Negeri Sipil dengan pertimbangan lingkungan; peramalan; tujuan; rencana; dan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Perencanaan ini perlu memperhatikan Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara; Upah Minimum Regional dan jaminan; pengembangan dan pelatihan; serta pembatasan usia kerja.

---

The purpose of this research is to describe the staff planning for second category of honorary employees who are not qualified to be civil servants in Bogor Regency. This research is a qualitative approach. The result shows that staff planning of Bogor Regency government is to reinstate category two of honorary employees who aren't qualified to be public servants. This staff planning is based on environmental, forecasting, purposes, plans, and supported by Bogor Regency government, but needs to consider the existence of „Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara‟; Regional Minimum Payment and insurance; training and developing; and limitation of employees‟ age."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan inovasi Pemerintah Kota Denpasar dan faktor yang mendukung serta menghambatnya dalam mendukung sumber daya industri kreatif kain tenun ikat endek. Teori yang digunakan adalah inovasi di sektor publik, faktor pendukung dan penghambatnya, dukungan sumber daya dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah, serta industri kreatif. Pendekatan penelitian ini adalah positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, existing statictic, dan studi literatur. Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Kota Denpasar melakukan tujuh kegiatan/kebijakan inovatif antara lain himbauan menggunakan produk kain endek, pelaksanaan Denpasar Festival, Pemilihan Duta Endek, Denpasar Design Center, pelaksanaan Misi Dagang, pembangunan Imperium Kumbasari, dan pendirian Asosiasi Endek, Bordir, dan Songket Kota Denpasar. Faktor-faktor pendukung inovasi Pemerintah Kota Denpasar antara lain faktor internal, eksternal, dan politik, sedangkan faktor penghambatnya adalah internal dan eksternal.

---

This research aims to desrcibe the Denpasar Goverment innovation in enhancing the resources of endek woven cloth creative industry. Besides, It will describe the driver and barrier of it. This research use innovation in the public sector, the driver and barrier of it, enhancing the resources in regional economic development, and creative industry concept. The appoach is positivist that utilize in-depth interview, existing statictic, and literature study.

The result are Denpasar Government has done suggestion for using endek products, holding Denpasar Festival and trade mission, promoting Endek Ambassador, building Imperium Kumbasari and Denpasar Design Center, and establishing Denpasar’s Endek, Bordir, and Songket Association; The driver of Government Innovation are internal, external, and political factors; The barrier of Government Innovation are internal and external factors."