Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Abstract. This purpose of this research paper is to describe the role of the Denpasar City Government in supporting the resources of endek fabric creative industry. The Denpasar Government has done a number of policies/activities in supporting the resources of endek fabric creative industry. As a result, the Denpasar Government earned with Upakarti and Innovative Government Award nomination in 2012. Furthermore, one of their attempts was submitted in UNPSA Competition. Nevertheless, endek fabric industry still face several problems, namely the lack of weavers and the crisis of competitiveness of the endek fabric. This research utilizes several concepts, such as the role of the government in the Triple Helix Model, the resource endowment in regional development, and creative industry. The approach is of the study is the qualitative approach that utilize in-depth interviews and literature study. The result is that the Denpasar City Government plays the role as the regulator by formulating the Denpasar Local Regulation No. 6/2012 as a cornerstone of the endek industry development. Furthermore, the Denpasar City Government provided weaving tools and conducted eight activities/policies, such as training and exhibitions; suggestion for using endek products; holding Denpasar Festival and trade mission; promoting Endek Ambassador pageant; building Imperium Kumbasari and Denpasar Design Center; establishing Denpasar's Endek, Bordir, and Songket Association. The Denpasar City Government has provided the interaction space between university and business interaction spaces. On the other hand, the Denpasar City Government still cannot overcome the crisis faced by the weavers.Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar di dalam mendukung sumber daya industri kreatif kain tenun ikat endek (kain endek). Pemkot Denpasar telah melakukan kebijakan/kegiatan untuk mengembangkan industri kain endek yang mana hal ini membuat Pemkot Denpasar diganjar penghargaan Upakarti dan juga memperoleh nominasi Innovative Government Award 2012 berikut diajukan dalam pemilihan United Nations Public Service Awards (UNPSA). Kendati demikian, industri kain endek masih mengalami krisis penenun dan daya saing industri ini juga rendah. Teori yang digunakan adalah peran pemerintah dalam model Triple Helix, dukungan sumber daya dalam pembangunan ekonomi regional, dan industri kreatif. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini adalah Pemkot Denpasar berperan di dalam membuat kebijakan Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 6 Tahun 2012 sebagai landasan pengembangan industri endek. Selain itu, Pemkot Denpasar membantu permodalan UKM/IKM endek dalam bentuk peralatan serta melakukan delapan kegiatan yakni pelatihan dan pameran, himbauan untuk menggunakan produk kain endek, pelaksanaan Denpasar Festival dan Misi Dagang, Pemilihan Duta Endek, pendirian Denpasar Design Center, Imperium Kumbasari, dan Asosiasi Endek, Bordir, dan Songket Kota Denpasar sehingga memberikan ruang kepada universitas dan dunia usaha untuk berinteraksi. Kegiatan/kebijakan tersebut telah dapat mendukung sumber daya industri kain endek, tetapi belum dapat menanggulangi krisis penenun."

"Abstract. The purpose of this journal is to describe the staff planning for a second category of honorary employees who are not qualified to be civil servants in the Bogor Regency. The issue of staff planning in the public sector is important because the employees need to achieve the mission of public sector to response the demands of society and to meet the public's needs. The result of this research can be used as the recommendations to the central government, Bogor Regency Administration, and other local governments in efforts to face the second category of honorary employees who are not qualified to be civil servants. The method of this research is a qualitative approach. This research uses in-depth interviews with purposive technique and study document. The result shows that staff planning of Bogor Regency Administration is to re-employ the second category of honorary employees who are not qualified to be public servants. This staff planning is based on environment, forecasting, purposes, plans, and support from Bogor Regency Administration, but needs to consider the existence of Draft of Regulation about Civil State Apparatus (RUU ASN); regional minimum wages and insurance; training and development; and limitation of working age.Abstrak. Jurnal ini bertujuan untuk menggambarkan Perencanaan Kepegawaian bagi Pegawai Honorer Kategori Dua yang Tidak Lolos Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Bogor. Tema mengenai perencanaan kepegawaian di sektor publik merupakan hal penting karena pegawai sebagai sumber daya manusia yang diperlukan dalam pencapaian misi sektor publik untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan publik. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah Kabupaten Bogor, dan pemerintah daerah lain dalam upaya menghadapi pegawai honorer kategori dua yang tidak lolos CPNS hingga munculnya aturan resmi dari Pemerintah Pusat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam secara purposif dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor memiliki perencanaan untuk mempekerjakan kembali pegawai honorer kategori dua yang tidak lolos CPNS. Adapun perencanaan mempekerjakan kembali pegawai honorer kategori dua ini didasari pada pertimbangan lingkungan; peramalan; tujuan; rencana; dan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Akan tetapi perencanaan ini juga perlu Perencanaan ini perlu memperhatikan Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara; Upah Minimum Regional dan jaminan; pengembangan dan pelatihan; serta pembatasan usia kerja."

"Abstract. This article analyses the observation of science & technology (Iptek) and innovation policies in activities of science and technological research, development, and implementation. Science & technology and innovation policies become an important study subject since in some countries this field gives positive effect to competitiveness of a nation. Qualitative approach was selected in studying science & technology and innovation policy in Indonesia since its appropriation with the objective of portraying national policy in science & technology and innovation. Method employed was content analysis qualitative with framing analysis, which in this study refers to concept of science & technological research, development, and implementation. The results of this study shows that national policy of Indonesia during 2000-2011 period were less supportive to development, research, diffusion, and implementation of technology in regions, proven by evidence that there was only few policies supporting the system implementation of science & technological research, development, and implementation in Indonesia.Abstrak. Artikel ini menguraikan tinjauan kebijakan ilmu pengetahuan & teknologi (iptek) dan inovasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek. Kebijakan iptek dan inovasi menjadi penting untuk dikaji karena dibeberapa negara bidang ini memberikan pengaruh terhadap daya saing suatu negara. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mengkaji kebijakan iptek dan inovasi di Indonesia karena sesuai dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai potret kebijakan nasional bidang iptek dan inovasi. Metode yang dipergunakan adalah analisis isi “content analysis” yang bersifat kualitatif dengan pembingkaian “framing analysis” yang dalam studi ini kerangkanya merujuk pada konsep penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek. Berdasarkan hasil studi ini terungkap bahwa kebijakan nasional Indonesia selama periode 2000–2011 kurang berpihak pada pengembangan, riset, difusi, dan penerapan teknologi di daerah, terbukti dengan keberadaan kebijakan terkait pelaksanaan sistem penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek di Indonesia yang masih sangat minim."

"ABSTRACTOld-Age Insurance (JHT), which is intended for workers entering the old age, is now widely claimed when workers are still in their early age discussing the implementation of the policy on benefits of Old Age Insurance (JHT) in Indonesia. This study discusses the implementation of policies on benefits of Old Age Insurance (JHT) in Indonesia. JHT is a program in the form of giving cash when participants enter retirement age. In its implementation, there are several obstacles, namely many participants who took the benefits of JHT at a young age. This has led to a shift in the philosophy of JHT as well as the existence of companies that register good programs, wages and labor. The purpose of this study is to analyze the implementation of the JHT benefit policy in Indonesia and what determines the success of implementing the JHT benefit policy. This study used a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. In-depth interviews were conducted with several informants including the government, BPJS Employment, participants and employers as well as NGOs. The results of this study, namely the implementation of the JHT benefit policy in Indonesia goes well despite disharmony of regulations and the successful implementation of the JHT benefit policy in Indonesia is strongly influenced by various things including the content and context of the policy itself and compliance with implementers and factual sociological conditions of the community. The conclusion is that implementation is going well even though it still faces both regulatory and compliance constraints, so it needs to be revised PP 60 in 2015, the existence of unemployment benefits so that it does not interfere with JHT and innovative performance is needed from BPJS Ketenagakerjaan."

"ABSTRACTDecentralization that has granted regulating and controlling authorities to the regional government basically provides a chance for innovation in improving the quality of services, prosperity and welfare, as well as social participation. In procedural missteps in the issuance of Mining Authorization Permit (KP) by the regional government which eventually cause environmental damage.practice, not all regional governments are able to exercise these authorities for the intended purposes. Yet, researches at two regions show that decentralization has caused improper authoritative use and unruly natural resources usage in the mining sector. The regional governments power to issue Mining Authorization Permit (KP) is not balanced with the monitoring by the central government and local population. As_a consequence, t􀀡ere are some abuses of power and "