Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query
Rahma Madania
"
Skripsi ini membahas mengenai perbandingan penentuan besaran nafkah anak pasca perceraian berdasarkan berbagai peraturan di Indonesia dan Singapura, serta praktiknya di Indonesia dengan menggunakan Putusan No. 359/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pembahasan akan menganalisa perbedaan dan persamaan mengenai pengaturan penentuan besaran nafkah anak pasca cerai di Indonesia dan Singapura, serta menganalisa ketepatan putusan Majelis Hakim dalam menentukan besaran nafkah anak pada Putusan No. 359/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami bahwa ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Afifah Afiyani Y
"
Skripsi ini membahas tentang peranan collateral manager dalam pembiayaan resi gudang dan analisis putusan hakim yang menyatakan Collateral manager dalam suatu pembiayaan resi gudang dalam skema Collateral management agreement
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan perlawanan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah
bahwa collateral manager dalam suatu pembiayaan resi gudang memiliki peranan yang krusial. Baik dalam skema collateral management agreement (CMA) maupun berdasarkan UU Sistem Resi Gudang, Collateral manager memiliki peranan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Fidhela Rizka Mayovie
"
Pengaturan ketidakhadiran berdasarkan Pasal 467 KUHPerdata ditujukan kepada setiap subjek hukum yang meninggalkan tempat kediamannya. Kecelakaan pesawat udara dan kapal laut banyak menimbulkan permasalahan mengenai korban hilang atau tidak ditemukan. Dalam hal ini, keadaan tersebut tidak memengaruhi status korban sebagai subjek hukum, yang sehingganya dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Manusia sebagai subjek hukum hanya akan melepaskan status sebagai subjek hukum apabila meninggal dunia. Maka, keberadaan seseorang dalam keadaan tidak hadir tidak melepaskan statusnya sebagai subjek hukum. ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Farisi
"
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian non-pertukaran objek bergerak dalam bentuk tanah berdasarkan Perjanjian Hukum, ketentuan Undang-Undang Pertanahan Hukum dan peraturan nasional dan terkait lainnya. Utama Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah tentang keabsahan perjanjian Pertukaran benda tidak bergerak berupa tanah dalam Surat Keputusan No. 200/Pdt.G/2019/ PN.Sb. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian Jenis penelitian yuridis normatif adalah deskriptif analitik. Dari hasil Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa pertukaran lahan dinyatakan legal secara hukum hukum jika ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Illona Christine
"
Suatu perkawinan biasanya diadakan dengan tujuan membangun keluarga. Namun, tidak jarang terjadi permasalahan dalam Rumah Tangga yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan melalui perceraian. Dari perceraian yang dilakukan, dimungkinkan munculnya kewajiban hukum yang dapat mengikat para pihak dalam perkawinan. Salah satu kewajiban yang mungkin muncul dalam hal ini adalah pemberian alimentasi atau biaya penafkahan yang diberikan setelah terjadinya perceraian. Kewajiban alimentasi akibat perceraian perkawinan menjadi penting untuk dibahas mengingat bahwa adanya ketidakpastian yang mungkin dihadapi dalam ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Zico
"
Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan di tahun 2016, lembaga keuangan konvensional, seperti bank telah melakukan pengaliran dana melalui kredit kepada masyarakat sebesar Rp.660 triliun sedangkan kebutuhan masyarakakat sebesar Rp.1.649 triliun. Kemudian, berdasarkan hasil studi Polling Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 171,17 juta orang atau 64,8% masyarakat Indonesia sudah menjadi pengguna internet. Sehingga dengan perkembangan teknologi dan
kebutuhan masyarakat tersebut, ada alternatif pembiayaan baru, yaitu Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi oleh Financial Technology Peer to ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Siti Nafisah
"
Waralaba adalah suatu metode pendistribusian barang dan jasa yang pelaksanaannya diatur dalam perjanjian waralaba antara pemberi waralaba dan penerima waralaba. Di Indonesia, waralaba diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor PM 53 / M-DAG / PER / 8/2012 Tahun 2012 tentang Waralaba. Sedangkan di Korea Selatan, waralaba telah diatur dalam undang-undang, yaitu Fair Transaction in Franchise Business Act No.15610 dan juga keputusan penegakan hukum atas Enforcement Decree ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Asyura Triana Arimurti
"
Skripsi ini membahas mengenai pemutusan perjanjian pemborongan pekerjaan, yakni karena wanprestasi atau dengan digunakannya hak untuk memutus perjanjian pemborongan pekerjaan secara sepihak oleh pihak yang memborongkan berdasarkan Pasal 1611 KUHPerdata. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana wanprestasi dapat terjadi beserta akibat hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pengaturan pemutusan perjanjian pada perjanjian pemborongan pekerjaan, serta pertimbangan hakim
terkait pemutusan perjanjian secara sepihak pada perjanjian pemborongan pekerjaan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1157 ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rifqi Mufid Riansyah
"
Perkembangan anak angkat dan pengangkatan anak di Indonesia sudah lama dikenal dengan perbedaan-perbedaan yang ada dengan pluralisme hukum yang terbagi dalam Hukum Perdata Barat, Hukum Adat, Hukum Islam, maupun Hukum Indonesia. Pengangkatan anak tersebut dapat terjadi karena alasan tersendiri dan dapat dijadikan untuk mengatasi permasalahan keluarga yang tidak memiliki atau belum dikaruniai anak. Setelah pengangkatan anak dilakukan oleh orang tua angkat, adakalanya anak angkat hak dan kewajibannya. orang tua angkat juga dapat melakukan hal yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Furqoniah Hayati
"
Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan. Akibat hukum atas akta yang tidak dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan menyebabkan tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, baik perusahaan pembiayaan selaku kreditur dan konsumen selaku debitur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan, bagaimana suatu jaminan fidusia dengan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library