Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan diberlakukannya Permenhub Nomor PM 98 Tahun 2017, setiap penyelenggara transportasi publik wajib untuk melaksanakan kebijakan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk MRT Jakarta. Kebijakan tersebut menuntut MRT Jakarta untuk menyediakan layanan yang aksesibel dan ramah terhadap disabilitas. Akan tetapi, masih terdapat sejumlah permasalahan yang ditemukan dalam penyediaan layanan bagi disabilitas di MRT Jakarta. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penyediaan aksesibilitas pada pelayanan transportasi publik MRT Jakarta bagi penyandang disabilitas yang ditinjau berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhinya dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik milik Mazmanian dan Sabatier (1983). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi, serta data sekunder dilakukan melalui studi literatur. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di MRT Jakarta sudah berjalan dengan optimal. Dari 16 indikator yang dibahas, masih terdapat 1 indikator yang tidak terpenuhi dan 2 indikator yang kurang terpenuhi yang dapat menjadi faktor penghambat jalannya implementasi. Adapun faktor penghambat tersebut antara lain kemajemukan masyarakat disabilitas yang bersifat heterogen, tidak adanya aturan keputusan yang secara spesifik mengatur mengenai pelayanan disabilitas di MRT Jakarta, serta masih tertutupnya penyandang disabilitas di DKI Jakarta adanya perubahan terkait manfaat dari implementasi kebijakan aksesibilitas pada transportasi publik disebabkan karena kondisi sosial ekonomi yang kurang mendukung dan kurang optimalnya sosialisasi terkait fasilitas digital yang terdapat di stasiun MRT Jakarta.

---

With the implementation of Ministerial Regulation Number PM 98 of 2017, every public transportation provider is required to implement a policy on accessibility for persons with disabilities, including MRT Jakarta. This policy demands that MRT Jakarta provides accessible and disability-friendly services. However, there are still several issues found in the provision of services for disabilities in MRT Jakarta. Therefore, this research aims to analyze the implementation of the accessibility provision policy in the public transportation service of MRT Jakarta for persons with disabilities, based on influencing factors using the policy implementation theory by Mazmanian and Sabatier (1983). The method used in this research is post-positivist, primary data collection techniques are conducted through in-depth interviews and observations, and secondary data is obtained through literature studies. The analysis results show that the implementation of the accessibility provision policy for persons with disabilities in MRT Jakarta is running optimally. Out of the 16 discussed indicators, there is still 1 indicator that is not fulfilled and 2 indicators that are partially fulfilled, which can act as inhibiting factors for the implementation process. The inhibiting factors include the heterogeneous nature of the disabled community, the absence of specific decision rules governing disability services in MRT Jakarta, and the limited participation of persons with disabilities in DKI Jakarta due to changes related to the benefits of accessibility policy implementation in public transportation, caused by socio-economic conditions that are less supportive and inadequate socialization regarding digital facilities available at MRT Jakarta stations."

"Pengawasan ketenagakerjaan merupakan salah satu fungsi dari pemerintah yang cukup krusial. Selain untuk mendukung proses penegakan hukum, hal ini juga dilakukan untuk menjaga keseimbangan iklim industrial antara tenaga kerja dengan suatu perusahaan. Maka dari itu, pemerintah melalui Kemnaker RI meluncurkan layanan WLKP online guna mendukung efektivitas pengawasan ketenagakerjaan oleh pemerintah. Namun, layanan WLKP dihadapi kendala yang menghambat proses pengawasan ketenagakerjaan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas layanan WLKP melalui konsep perspektif efektivitas melalui pendekatan teori sistem oleh Gibson et al (2011). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist yang didukung dengan data primer melalui wawancara mendalam dan sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan layanan WLKP sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan yang sistematis dan terintegrasi masih belum efektif dikarenakan kendala yang ditemukan. Dari 8 indikator dengan 3 dimensi, terdapat 3 indikator yang belum terpenuhi diantaranya keterbatasan anggaran guna mendukung pengembangan sistem WLKP dan diseminasi informasi terkait layanan WLKP melalui sosialisasi, proses pengawasan yang terhambat akibat kendala integrasi data antar isntansi, sinergi strategi teknis serta krisis kebijakan yang berdampak pada hasil pengawasan yang kurang optimal yang ditunjukan dengan kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan yang masih tinggi. Sehingga dinilai perlu untuk meninjau bagaimana WLKP bekerja dalam mensinergikan strategi dari masing-masing pihak terlibat di dalamnya agar pengawasan ketenagakerjaan yang optimal dapat terwujud.

---

Labor inspection is one of the crucial functions of the government. In addition to supporting the law enforcement process, this is also done to maintain the balance of the industrial relations between labor and a company. Therefore, the government through the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia launched the online WLKP service to support the effectiveness of labor inspection by the government. However, WLKP services face obstacles that hinder the labor inspection process. Therefore, this study aims to analyze the effectiveness of WLKP services through the concept of effectiveness perspective through a systems theory approach by Gibson et al (2011). The method used in this study is post-positivist supported with primary data through in-depth interviews and secondary through literature studies. The results showed WLKP services as an effort to realize the implementation of systematic and integrated labor inspection is still not effective due to the obstacles found. From 8 indicators with 3 dimensions, there are 3 indicators that are unfulfilled including budget constraints to support the development of the WLKP system and dissemination of information related to WLKP services through socialization, the monitoring process is hampered due to data integration constraints between agencies, technical strategy synergies and policy crises that have an impact on the results of supervision that are less than optimal as indicated by cases of violations of labor norms which are still high. So, it is considered necessary to review how WLKP works in synergizing the strategies of each party are involved in it so that optimal labor supervision can be realized."

"Penelitian ini mengkaji tentang tingkat kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dalam menerapkan Identitas Kependudukan Digital. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian univariat dengan menggunakan teori Organizational Readiness for Implementing Change sebagai teori utama. Teori Organizational Readiness for Implementing Change memiliki dua dimensi, yaitu change commitment dan change efficacy. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method melalui survei dan wawancara mendalam. Teknik pengambilan sampel untuk survei adalah quota sampling, sedangkan untuk wawancara mendalam menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 318 orang yang didapatkan dengan menyebarkan kuesioner secara daring dan luring kepada sebagian besar pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta. Data yang diperoleh telah diolah menggunakan software SPSS versi 25 melalui ukuran pemusatan berupa modus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta memiliki tingkat kesiapan yang tinggi dalam menerapkan Identitas Kependudukan Digital dengan persentase sebesar 71,1%. Tingginya tingkat kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dalam menerapkan Identitas Kependudukan Digital tersebut diperoleh dari komputasi dua dimensi dalam penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran terkait bagaimana kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dalam menerapkan Identitas Kependudukan Digital dan juga referensi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lainnya terkait kesiapan untuk menerapkan Identitas Kependudukan Digital.

---

This research examines DKI Jakarta Population and Civil Registration Service readiness level in implementing Identitas Kependudukan Digital. This research included univariate research using Organizational Readiness for Implementing Change theory as the main theory. The theory has two dimensions, change commitment and change efficacy. This study uses a quantitative approach with mixed method data collection techniques through surveys and in-depth interviews. The sampling technique for surveys is quota sampling, while for in-depth interviews using purposive sampling techniques. The number of respondents in this study were 318 employees who were obtained by distributing online and offline questionnaires. The data has been processed using SPSS version 25 software through a measure of concentration in the form of mode. The results of this study indicate that the DKI Jakarta Population and Civil Registration Office has a high level of readiness in implementing Identitas Kependudukan which has 71,1%. This high level of readiness obtained from two-dimensional computing study. We hope this research can provide an illustration regarding the readiness of the Service in implementing Identitas Kependudukan Digital and also a reference for other Population and Civil Registration Services related to readiness to implement Identitas Kependudukan Digital."

"Perusahaan pada masa kini memiliki tantangan menghadapi persaingan yang ketat. Disisi lain,langkah untuk mencapai keunggulan kompetitif semakin berat. Era perekonomian yang semakin terintegrasi secara global membutuhkan sumber daya manusia yang unggul untuk menghadapi kompetisi global. Untuk meningkatkan minat pencari kerja dalam melamar, perusahaan harus memiliki daya tarik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh employer attractiveness terhadap intention to apply for a job Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survei menggunakan kuesioner yang disebarkan secara online melalui google form. Jumlah sampel yang terkumpul pada penelitian ini adalah 138 sampel, yaitu mahasiswa S1 tingkat akhir jenjang sarjana perguruan tinggi di Indonesia yang sedang mencari tempat magang atau tempat pekerjaan. Analisis penelitian menggunakan analisis statistik deskriptif, analisis regresi linear sederhana, analisis regresi linear berganda, dan analisis sobel test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa employer attractiveness berpengaruh secara signifikan terhadap intention to apply for a job.

---

Today's companies have challenges facing intense competition. On the other hand, steps to achieve competitive advantage are getting tougher. The era of an increasingly globally integrated economy requires superior human resources to face global competition. To increase the interest of job seekers in applying, companies must have attractiveness. This study aims to analyze the influence of employer attractiveness on the intention to apply for a job. This research is a quantitative study using a survey method using a questionnaire distributed online via the Google form. The number of samples collected in this study were 138 samples, namely final year of undergraduate students of tertiary institutions in Indonesia who were looking for internships or jobs. The research analysis used descriptive statistical analysis, simple linear regression analysis, multiple linear regression analysis, and sobel test analysis. The results of this study indicate that employer attractiveness has a significant effect on the intention to apply for a job."

"Moratorium penempatan TKI informal diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia ke negara-negara di Kawasan Timur Tengah sejak Tahun 2015 dalam rangka meminimalisir permasalahan yang terjadi kepada TKI di Luar Negeri. Tujuan dari pemberlakuan moratorium tersebut adalah agar tercipta suatu sistem perlindungan baru antara Indonesia dengan Negara-negara yang diberlakukan penghentian sementara penempatan itu. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya kebijakan moratorium TKI membawa dampak yang cukup signifikan yaitu meningkatnya jumlah TKI ilegal. Pada skripsi ini dijelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang memengaruhi implementasi moratorium penempatan TKI informal di Kawasan Timur Tengah untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kebijakan dan apa yang penyebab permasalahan meningkatnya TKI ilegal setelah diberlakukan moratorium. Skripsi ini merupakan penelitian dengan pendekatan positivist menggunakan teori Grindle yaitu dilihat dari segi konten dan konteks dari kebijakan. Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa pada implementasinya, masih ditemui beberapa kendala yang kemudian menyebabkan jumlah TKI ilegal meningkat. Berdasarkan 9 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, hanya 6 yang memenuhi indikator faktor yang menunjang pelaksanaan implementasi. 3 faktor yang mengalami kendala diantaranya dari sisi jangkauan perubahan yang diharapkan, sumber daya yang memadai, dan adanya kepentingan serta tumpang tindih kekuasaan antar pihak. Rekomendasi pada penelitian ini adalah bahwa pemerintah perlu segera melakukan evaluasi dan membuat sistem perlindungan baru bagi TKI, memperbanyak sumber daya yang berkualitas untuk mendukung pelaksanaan moratorium, dan meninjau ulang undang-undang agar tidak terjadi tumpang tindih antar pihak, serta meningkatkan pengawasan pada pelaksanaan kebijakan.

---

The moratorium on placement of informal migrant workers in middle east region has been enforced by the government of Indonesia since 2015 in order to minimalize problems which has happened to Indonesia migrant workers abroad. The purpose of moratorium enforcement is so that it can form a new protection system between Indonesia and the countries that is being given temporary placement dismissal. However, in the implementation, migrant workers moratorium policy brought such adverse impact that it made the number of illegal migrant workers increasing. This thesis explains about the factors which affecting the implementation of moratorium on placement of informal migrant workers in the middle east region to find out how those factors affect the policy and the cause of illegal migrant workers increasement after the moratorium being applied. This thesis is a research with positivist approach with Grindle theory which seen from context and content side of the policy. The conclusion of this thesis is that in the implementation, there are hindrances which cause the increasing of illegal migrant workers. Based on 9 factors that affect policy implementation, only 6 factors that fulfill the indicators which support them. 3 factors that facing problems are from the range of expected changes side, adequate resources, and the existence of interest and also overlapping powers between parties. The recommendation in this research are that the government needs to do an evaluation immediately and formulate a new protection system for migrant workers, incerase qualified resources to support the implementation of moratorium, and review the related policy so that there is no overlapping authority between parties, and also increase supervision on the implementation."

"Skripsi ini membahas tentang pengaruh seleksi terhadap kinerja karyawan pada PT. Schenker Petrolog Utama. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survey. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Schenker Petrolog Utama level non-manajerial yang berjumlah 50 orang. Hasil penelitian ini menunjukan seleksi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. Kedua varaibel tersebut memiliki korelasi yang positif. Penelitian ini menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar meneliti dengan sampel yang lebih besar lagi dan mengambil seleksi secara keseluruhan tidak hanya metode seleksinya saja.

---

In this study we elaborate about the influence of selection process towards non-managerial staff performance at PT. Schenker Petrolog Utama. The approach of this study quantitative which using survey method by collect data. 50 respondent were selected through total sampling method to the non-staff of PT. Schenker Petrolog Utama. The result of this study is selection process significantly influences employee performance and there is positive correlation between selection process and performance."

"Program Kampus Mengajar sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan yang tertinggal. Pada kenyataannya banyak permasalahan yang terjadi dalam implementasinya di provinsi DKI Jakarta. Sehingga, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi program Kampus Mengajar di DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada pengujian teori model matrik ambiguitas dan konflik oleh Matland (1995). Penelitian ini berlandaskan pendekatan post-positivist, verifikasi teori pada penelitian ini dilakukan berdasarkan pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam kepada 21 narasumber dan studi kepustakaan Hasil penelitian menunjukan bahwa proses implementasi program Kampus Mengajar dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu prapenugasan, penugasan, dan pasca penugasan serta menunjukan tercapainya substansi program dengan terpenuhinya 13 indikator yang ada, sehingga proses implementasi program Kampus Mengajar dapat dikatakan berjalan dengan baik.

---

The "Campus Teaching" program, as part of the Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) policy, is anticipated to contribute to the enhancement of education quality in lagging regions. However, the implementation of this program in the DKI Jakarta province has encountered several challenges. Consequently, this research aims to analyze the implementation of the "Campus Teaching" program in DKI Jakarta, employing Matland's (1995) ambiguity and conflict matrix model. Grounded in a post-positivist approach, theory verification is conducted through qualitative data collection, involving in-depth interviews with 21 informants and literature review. The research findings reveal that the implementation process of the "Campus Teaching" program unfolds in three stages: pre-assignment, assignment, and post-assignment. Furthermore, the study indicates the achievement of program substance by fulfilling all 13 existing indicators, suggesting that the implementation process of the "Campus Teaching" program is deemed successful."

"Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang memiliki tujuan untuk memudahkan perguruan tinggi untuk bisa beradaptasi dengan perubahan zaman, kebijakan ini lahir ditandai dengan terbitnya Permendikbud No. 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Universitas Indonesia sebagai perguruan tinggi tertua dan salah satu yang terbaik di Indonesia sudah memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan universitas serta salah satu dari 15 PTN BH yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran bagaimana implementasi kebijakan MBKM di Universitas Indonesia dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik “A model of the Policy Implementation Process” yang dicetuskan oleh Van Meter dan Van Horn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, teknik pengumpulan data melalui data primer dengan wawancara mendalam serta data sekunder dengan studi literatur, serta analisis yang bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan MBKM di Universitas Indonesia sudah sangat baik karena para pelaksana kebijakan sangat aktif dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya, namun ada beberapa hal yang menjadi catatan penting seperti harus segera adanya peraturan mengenai pelaksanaan MBKM di lingkungan Universitas Indonesia supaya program studi yang ada di Universitas Indonesia tidak menginterpretasikan kebijakan MBKM secara sendiri-sendiri.

---

The Independent Learning Campus Independent Policy (MBKM) is a policy issued by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Kemendikbudristek) which has the aim of making it easier for universities to adapt to changing times. The University of Indonesia as the oldest and best university in Indonesia already has a long history in university management and is one of the 15 PTN BH in Indonesia. Therefore, this study aims to provide an overview of how the MBKM policy implementation at the University of Indonesia uses the theory of public policy implementation "A model of the Policy Implementation Process" which was coined by Van Meter and Van Horn. The method used in this research is post-positivist, data collection techniques through primary data with in-depth interviews and secondary data with literature studies, as well as qualitative analysis. The results of this study reveal that the implementation of MBKM at the University of Indonesia has been very good, but there are several things that are important notes such as the urgent need for regulations regarding the implementation of MBKM at the University of Indonesia so that the study program has clear standards."

"Bus Trans Metro Deli merupakan angkutan Bus Rapid Transit (BRT) yang menjadi penunjang mobilisasi warga Kota Medan, dengan cakupan hingga wilayah Distrik Belawan, Terminal Pinang Baris, Lapangan Merdeka, Terminal Amplas dan Tembung. Bus Trans Metro Deli adalah bus angkutan publik pertama yang menerapkan sistem BRT di Medan dan baru diluncurkan sehingga Bus Trans Metro Deli menjadi salah satu penunjang peningkatan layanan khususnya dalam transportasi publik kepada masyarakat Kota Medan. Pertanyaan penelitian yang akan dibahas pada penelitian ini ialah bagaimana tingkat kepuasan pengguna yang ada pada Bus Trans Metro Deli khususnya pada Koridor I Pinang Baris – Lapangan Merdeka. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan secara kuantitatif melalui survey dan secara kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan, observasi, dan dokumentasi yang keseluruhannya dikaitkan dengan konsep Service Quality (SERVQUAL) yang dikemukakan oleh Zeinthaml, Parasuraman, dan Berry yang memiliki lima dimensi yaitu tangibles, reliability, responsiveness, emphaty, dan assurance. Setelah penelitian dilakukan menggunakan 98 sampel, hasil penelitian menunjukkan ada beberapa indikator yang masih memerlukan perbaikan atau pembaharuan lebih lanjut terutama dalam dimensi tangibles. Meskipun begitu, secara keseluruhan para pengguna sudah sangat puas dengan pelayanan yang diterima. Hal ini terlihat dari hasil penelitian dimana tingkat kesesuaian sebesar 83,07% dengan tingkat kesenjangan -0,6. Sehingga dapat dikatakan pelayanan yang ada pada Bus Trans Metro Deli sudah sangat baik.

---

The Trans Metro Deli Bus is a Bus Rapid Transit (BRT) transportation that supports the mobilization of Medan City residents, with coverage to the Belawan District, Pinang Baris Terminal, Merdeka Square, Amplas and Tembung Terminals. The Trans Metro Deli Bus is the first public transportation bus to implement the BRT system in Medan and has just been launched so that the Trans Metro Deli Bus is one of the service improvements, especially in public transportation for the people of Medan City. The research question that will be discussed in this study is how the level of user satisfaction is on the Trans Metro Deli Bus, especially on the Pinang Baris Corridor I - Merdeka Square. The research was conducted using a post-positivist quantitative and qualitative approach. Data was collected quantitatively through surveys and qualitatively by conducting in-depth interviews with informants, observations, and documentation, all of which were based on the concept of Service Quality (SERVQUAL) proposed by Zeinthaml, Parasuraman, and Berry which had five dimensions, namely tangibles, reliability, responsiveness, empathy, and Assurance. After the research was conducted using 98 samples, the results showed several indicators that still needed improvement or further, especially in the tangibles dimension. However, overall the users are very satisfied with the service received. This can be seen from the results of the study where the level of balance is 83.07% with a gap rate of -0.6. So it can be said that the service on the Trans Metro Deli Bus is very good."

"Seiring dengan penambahan kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta, menjadikan pemerintah khususnya pemerintah provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai upaya untuk menekan angka penularan salah satunya dengan melalui pelaksanaan program vaksinasi COVID-19. Pada era digital sekarang ini, penyebaran berita hoaks sangat membahayakan kehidupan manusia dan dapat merugikan berbagai pihak.  Berita hoaks yang akhir-akhir ini bersebaran yaitu berita hoaks terkait vaksinasi COVID-19. Berita hoaks tersebut menyangkut isu, antara lain vaksin yang menyebabkan gelombang elektromagnetik, vaksin dapat berujung pada kematian, dan penyebaran COVID-19 varian Delta disebabkan oleh program vaksinasi yang digencarkan oleh pemerintah. Kemampuan literasi digital seseorang dalam memahami informasi sangat diperlukan untuk menekan penyebaran berita hoaks terkait vaksinasi COVID-19 di kalangan masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat tingkat literasi digital pada program vaksinasi COVID-19 di DKI Jakarta. Teori yang digunakan adalah teori konsep literasi digital yang dielaborasi dari pendapat beberapa ahli. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed methods yaitu metode survei dan wawancara mendalam. Teknik pengambilan sampel untuk survei menggunakan accidental sampling sedangkan wawancara mendalam menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak  296 orang yang didapatkan melalui kuesioner daring. Data yang diperoleh diolah menggunakan IBM SPSS 25 melalui analisis statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat DKI Jakarta memiliki tingkat literasi digital pada kategori sedang. Merujuk pada analisis dimensi technical skill (information and data literacy), dimensi Communication and collaborative skills, dimensi Content evaluation (critical skill), dan dimensi safety, tingkat literasi digital masyarakat DKI Jakarta sebesar 72% berada pada kategori sedang. Namun, kemampuan literasi digital masyarakat harus terus ditingkatkan kembali dan diperlukan kerja sama dari berbagai pihak mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, hingga individu masing-masing.

---

Along with the addition of positive cases of COVID-19 in DKI Jakarta, the government, especially the DKI Jakarta government, has made various efforts to reduce the transmission rate, one of which is through the implementation of the COVID-19 vaccination program. In today's digital era, the spread of hoax news is very dangerous for human life and can harm various parties. The hoax news that has recently spread is related to hoax news related to the COVID-19 vaccination. The hoax news related to issues, including vaccines that cause electromagnetic waves, vaccines that can lead to death, and the spread of the Delta variant of COVID-19 caused by the vaccination program that was intensified by the government. A person's digital literacy ability in understanding information is very necessary to suppress the spread of hoax news related to COVID-19 vaccination among the public. This study was conducted to analyze the level of digital literacy in the COVID-19 vaccination program in DKI Jakarta. The theory used is the theory of the concept of digital literacy which is elaborated from the opinions of several experts. The research approach used is a quantitative approach with mixed methods data collection techniques, namely survey methods and in-depth interviews. The sampling technique for the survey used accidental sampling, while in-depth interviews used purposive sampling. The number of respondents in this study was 296 people who were obtained through online questionnaires. The data obtained were processed using IBM SPSS 25 through descriptive statistical analysis. The results of this study indicate that the people of DKI Jakarta have a digital literacy level in the medium category. Referring to the analysis of the dimensions of technical skills (information and data literacy), dimensions of Communication and collaborative skills, dimensions of Content evaluation (critical skills), and dimensions of safety, the level of digital literacy of the people of DKI Jakarta is 72% in the medium category. However, the community's digital literacy skills must continue to be improved and cooperation from various parties is needed, starting from the government, non-governmental organizations, academics, to each individual."