Ditemukan 245 dokumen yang sesuai dengan query
Indra Sofian
"
Pengambilalihan saham berbeda dengan merger karena pengambilalihan saham tidak menyebabkan pihak lain bubar sebagai entitas hukum. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam akuisisi secara yuridis masih tetap berdiri dan beroperasi secara independen, tetapi telah terjadi pengalihan pengendalian oleh pihak pengakuisisi. Pengambilalihan saham Axis oleh XL dilakukan melalui notifikasi post merger, maka agar proses merger dan akuisisi dapat berjalan efektif disarankan agar dilakukan pre notification dengan melakukan amandemen UU Nomor 5 Tahun 1999. KPPU mewajibkan XL memberikan laporan ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42208
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Adela
"
Jurnal ini membahas mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebelum objek jual beli yang bersangkutan itu belum dibangun atau belum didirikan dan pembeli akan membayar sejumlah uang awal kepada pengembang (developer) diikuti pembayaran angsuran seiring dengan berjalannya pembangunan sebagai tanda jadi untuk membeli sebuah unit property. Apabila pengembang dinyatakan pailit maka segala asetnya dimasukkan dalam boedel pailit. Ketentuan memasukkan dalam boedel pailit harus dilandasi dengan pembuktian yang jelas. Dengan dinyatakan pailitnya pengembang, unit yang digunakan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Mashita Nagieb Kuddah
"
Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan diluar pengadilan, lebih khusus setelah diputusnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 2/PUU-XIX/2021. Sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 60/PDT.G/2019/PN.GTO dan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 25/PDT.G/2020/PN.SBR. dimana Perusahaan Pembiayaan melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia diluar pengadilan melalui titel eksekutorial namun pihak lain tidak menghendaki hal tersebut. Permasalahan pada penelitian ini tentang pelaksanaan eksekusi objek ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Siregar, Nien Rafles
"
ABSTRAK
Tesis ini membahas hak kreditor dalam mengajukan permohonan pailit terhadap Persero. Hukum kepailitan mengatur bahwa Persero dapat dimohonkan pailit oleh kreditor, namun terdapat beberapa putusan pengadilian yang bertolak belakang. Sebagian putusan mengabulkan permohonan pailit dan sebagian putusan menolak dengan menyatakan bahwa Persero hanya dapat dimohonkan pailit oleh Menteri keuangan. Penelitian ini bersifat deskriptif normatif dengan metode penelitian kepustakaan yang bermaksud untuk mencermati bagaimana hak kreditor dalam mengajukan permohonan pailit terhadap Persero dan dualisme putusan pengadilan ...
"
2013
T32167
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ammar
"
ABSTRAK
Anggota direksi dalam melaksanakan tugasnya memiliki resiko bertanggung jawab secara pribadi. Saat ini terdapat kecenderungan anggota direksi melakukan perjanjian pisah harta untuk membatasi tanggung jawab pribadinya. Tesis ini mengkaji tentang keberadaan perjanjian pisah harta untuk membatasi pertanggung jawaban anggota direksi dalam hal perseroan terbatas merugi akibat kelalaian anggota direksi tersebut dan perlindungan hukum terhadap kreditur apabila anggota direksi tersebut memiliki perjanjian pisah harta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pisah harta yang dilakukan ...
"
Universitas Indonesia, 2013
T33138
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Daisy Lolita Setyanti
"
ABSTRAK
Dengan pertumbuhan ekonomi dan ditunjang tercapainya kepastian hukum, dunia dagang dan bisnis yang berkembang pesat. Badan hukum yang dapat mewakili para pedagang dan pelaku bisnis yang paling banyak digunakan adalah Perseroan Terbatas. Dalam penulisan tesis penulis ini membahas tentang kepemimpinan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam suatu Perseroan. Berikut dengan prinsip itikad baik yang dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawab kedua Organ Perseroan. Peraturan perundang undangan ...
"
Universitas Indonesia, 2013
T32120
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hisbullah Ashidiqi, auhtor
"
ABSTRAK
Kewajiban mencatatkan saham dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) dan Daftar Khusus Pemegang Saham (DKPS) merupakan kewajiban Direksi Perseroan, demikian dinyatakan dalam Pasal 50 Jo. Pasal 101 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Satu hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah adanya Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Karena salah satu fungsi dari keberadaan DPS adalah untuk mengetahui jumlah suara yang legal dalam menentukan kuorum rapat ...
"
2013
T38967
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Silvia Fibrianti
"
ABSTAK
Tesis ini membahas tentang perjanjian waralaba pada prakteknya ditinjau dari
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perjanjian waralaba berdasarkan Pasal 50 huruf b
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikecualikan dari penerapan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999, namun pada prakteknya tidak menutup kemungkinan pada
prakteknya klausul yang dimuat dalam perjanjian waralaba mengarah pada praktek
monopoli yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini
adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis yuridis normatif. Hasil penelitian
menyatakan ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42116
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Septiana Winarpritanti
"
ABSTRAK
Doktrin Fasilitas Penting atau Essential Facilities Doctrine merupakan kegiatan
menghalangi pelaku usaha pesaing untuk menggunakan fasilitas penting bagi
produksi dan distribusi pelaku usaha pesaing. Doktrin ini mengungkapkan bahwa
salah satu jenis tindakan monopoli yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku
usaha yang menguasai fasilitas penting dengan cara menutup akses bagi pelaku
usaha pesaing untuk menggunakan fasilitas penting tersebut. Doktrin ini berkaitan
dengan penguasaan pasar dan juga praktek monopoli sesuai dengan yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan
Persaingan ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42199
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Benny Taufan
"
Tesis ini membahas mengenai Kedudukan seorang Personal Guarantor yang bertindak sebagai penjamin terhadap perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi. Hal ini dilatarbelakangi bahwa banyak pihak yang secara sukarela dimintakan sebagai penjamin namun pada saat pihak yang dijaminkan wanprestasi, kewajibannya berpindah kepada Personal Guarantor. Dalam upaya untuk mengetahui kedudukan Personal Guarantor sebagi penjamin pihak ketiga terhadap perjanjian sewa guna usaha, maka metode penelitian ini bersifat preskriptif analitis dan metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif. ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T43040
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library