Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 60 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Affandy Achmad
"Skripsi ini membahas tentang Dewan Pers pada masa pemerintahan Orde Baru. Dewan Pers adalah sebuah lembaga tertinggi dalam pembinaan pers di Indonesia. Lembaga tersebut dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang Pokok Pers No. 11 tahun 1966. Anggota Dewan Pers terdiri atas wakil-wakil dari kalangan pers, pemerintahan, dan masyarakat. Fungsi pembinaan dan pembuat aturan membuat lembaga tersebut mendapatkan sorotan dari kalangan pers. Hal tersebut lebih disebabkan sebagian aturan-aturan yang dibuat oleh Dewan Pers sering dijadikan alat untuk mengekang kehidupan pers. Dengan mempelajari Dewan Pers, skripsi ini juga menggambarkan pola hubungan antara pemerintah dan pers. Melalui Dewan Pers pulalah dapat terlihat bagaimana pola kebijakan propaganda yang diterapkan oleh Orde Baru. Sepanjang masa kekuasaan Orde Baru, pemerintah selalu menentukan prinsip-prinsip dan ideologi tunggal kepada setiap organisasi kenegaraan maupun organisiasi sosial masyarakat. Akan tetapi bagaimana hal tersebut dapat diterapkan pada kehidupan pers yang pada dasarnya memiliki budaya kebebasan bersuara? Di situlah Dewan Pers mengambil peran yang cukup penting. Untuk dapat mernbahas tentang Dewan Pers, maka diperlukan pembahasan tentang kehidupan pers pada zaman Orde Baru. Oleh karena skripsi ini juga mencantumkan berbagai peristiwa pembredelan yang terjadi pada periode tersebut. Reaksi Dewan Pers terhadap berbagai peristiwa pembredelan tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam skripsi ini, karena berbagai aturan regulasi yang dibuat oleh Dewan Pers juga sangat berhubungan dengan berbagai peristiwa pembredelan tersebut. Situasi zaman pun turut menentukan kinerja Dewan Pers. Seperti yang terjadi pada 1980-an, pers masuk dalam era bisnis. Berbagai keputusan yang dihasilkan pun bersinggungan dengan perkembangan ekonomi pers. Sedangkan pada masa sebelumnya pendekatan keamanan terasa sangat kental sekali. Walaupun memang kedua unsur tersebut, yaitu pembangunan dan stabilitas keamanan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, dan merupakan satu kesatuan yang menjadi dasar kebijakan sepanjang pemerintahan Orde Baru. Dewan Pers sepanjang periode Orde Baru berada dalam dilema dua kepentingan, yaitu kepentingan penguasa dan kepentingan kalangan pers. Pemerintah menginginkan Dewan Pers menjadi lembaga yang bisa digunakan untuk mengekang kehidupan pers, sedangkan kalangan pers mengharapkan lembaga tersebut menjadi jembatan jika terjadi perselisihan di antara keduanya. Dilema tersebutlah yang mewarnai kinerja Dewan Pers sepanjang periode Orde Baru, dan biasanya pemerintahlah yang menempati posisi dominan"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006
S12116
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nunung Husnul Chatimah
"Akademi Teater Nasional Indonesia merupakan lembaga pendidikan kesenian pertama di Jakarta yang berdiri tahun 1955. Terbentuknya ATNI atas prakarsa tokoh kesenian yakni Usmar Ismail dan Asrul Sani. Dengan latar belakang pengalaman Usmar Ismail di bidang teater dan film serta juga Asrul Sani yang mengenyam pendidikan teater di Amerika serikat, sepakat untuk membentuk pendidikan teater di dalam ATNI mengacu pada kesenian teater Barat. Kondisi perkembangan pemikiran berbagai golongan politik, kesenian dan kebudayaan pada saat itu mendukung kehadiran ATNI di tengah masyarakat. Dukungan nyata kepada ATNI terlihat dari partisipasi tokoh `cendikiawan yang seniman' untuk menjadi pengajar di ATNI. Selain itu juga dukungan terlihat dari minat penonton di setiap pertunjukan yang ATNI tampilkan. Tak luput peran media massa yang pada saat itu sedang berkembang dengan pesat. Kebesaran nama ATNI yang nampak dari luar ternyata merupakan hasil dari suatu proses belajar mengajar yang kerap berpindah-pindah tempat belajar. Hal ini disebabkan minimnya dana yang dimiliki ATNI pada masa itu. Bantuan yang diterima ATNI selain dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan juga dari Rockefeller Foundation, sebuah yayasan dari Amerika yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan dan kesenian di Indonesia. ATNI yang pada awal berdirinya telah memiliki serangkaian konsep dan peraturan yang jelas tentang cara menjalankan pendidikan, dalam prakteknya sering kali ATNI harus menyesuaikan diri dengan keadaan dan tidak berhasil menjalankan ketetapan yang telah dibuatnya sendiri. ATNI dengan konsep teater Barat menggunakan metode teater Stanislavsky di dalam pelajaran dan praktek teater. Wujud karya ATNI terlihat dari berbagai pementasan teater yang berhasil ATNI pentaskan selama kurun waktu 1957-1963. Kondisi jaman pada masa itu tidak sedikit memberikan dampak pada ATNI. Sebuah kondisi masyarakat yang sedang meneari dan membutuhkan alternatif lain dalam bentuk apresiasi kesenian menerima kehadiran ATNI dengan baik di tengah-tengah masyarak.at. Model Barat dianggap suatu bentuk modern. Namun juga karena Barat dan bekerjasama dengan sebuah yayasan Barat (Rockefeller Foundation) ATNI menerima kecaman dari tokoh kesenian dan politik yang beraliran Realisme sosialis. Meski kecaman ini hanya berupa perdebatan pemikiran di media massa, namun cukup membuat kondisi ATNI tidak lagi memiliki kegiatan di tahun 1965-1966. Kelumpuhan ATNI selain dikarenakan masalah teknis keuangan juga kondisi politik yang tidak kendusif serta para pengajar ATNI yang terlibat kegiatan lain di luar Akademi. ATNI, meski hanya berusia 13 tahun telah mampu menghasilkan anak didik yang dapat mengembangkan kesenian teater di masa setelahnya dan membawa altematif bentuk teater di dalam sejarah teater modern Indonesia."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2004
S12391
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hotma S. Evlin M.M.
"Perdagangan Candu pada akhir pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia tahun 1904-1942 merupakan masalah yang penulis uraikan dalam skripsi ini. Perdagangan candu pada masa pemerintahan Kolonial Belanda dilaksanakan melalui badan-badan yang ditunjuk resmi oleh pemerintah Kolonial Belanda. Seperti Opium Societeit,, Opium Directie, Opiumpacht, Opium Regie. Penulisan ini sendiri membahas perdagangan candu pada masa Opium Regie, yang berarti penjualan candu pada masa itu dilaksanakan langsung oleh pemerintah Kolonial Belanda dengan sistem pembagian wilayah dimana dalam setiap wilayah telah ditempatkan orang-orang yang ditunjuk resmi oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menjalankan candu tersebut. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran bahwa perdagangan candu merupakan suatu komoditi yang tidak sedikit memberi keuntungan dalam bidang ekonomi bagi pemerintah Hindia Belanda pada masa pemerintahannya di Indonesia, namun juga memiliki dampak yang negatif pada masyarakat saat itu. Dalam penulisan skripsi ini penulis memakai bahan-bahan berupa sumber kepustakaan seperti buku-buku, majalah dan artikel yang sebagian besar masih dalam bahasa Belanda."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 1994
S12285
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Irwan Firdaus
"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan perubahan dinamika politik orang Tionghoa Peranakan di Indonesia ketika terjadi proses pemindahan mereka yang tinggal di kampung_kampung untuk pindah ke kota-kota terdekat akibat kebijakan pemerintah yang terkenal dengan nama PP1011959. Kebijakan ini mengakibatkan sekitar 110.000 orang Tionghoa Indonesia harus pindah dari desa-desa di pedalaman ke perkotaan di seluruh Indonesia. Banyak juga dari mereka yang akhirnya memilih pergi ke negeri Tiongkok (Republik Rakyat Cina). Penelitian dan pengumpulan bahan dilakukan dengan studi kepustakaan di berbagai perpustakaan umum dan pribadi di Jakarta, Solo dan Surabaya dengan mempergunakan surat kabar dan majalah sejaman sebagai sumber primer dan buku-buku sebagai sumber sekunder. Penelitian juga dilakukan dengan wawancara tokoh sejaman."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2004
S12494
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Chesti Ismayanti
"Skripsi ini menjelaskan tentang kasus penyerobotan lahan suku Badui di Banten, Jawa Barat. Masyarakat Badui merupakan salah satu masyarakat lokal atau masyarakat hutan di Indonesia. Wilayah Badui terbadi dalam 4 wilayah yaitu hutan larangan, wilayah Badui DaIam, wilayah Badui Luar dan wilayah pembatas antara wilayah suku Badui dengan wilayah luar Badui yang disebut Tanah Dangka. Masyarakat Badui sangat menggantungkan hidup pada hutan baik sebagai sumber ekonomi maupun sebagai sumber ritual. Kasus penyerobotan lahan Badui dimulai pada tahun 1953. Tahun 1957 penyerobotan lahan dilakukan oleh penduduk desa Sobang, Ialu pada tahun 1958, 1978 dan 1980-an dilakukan oleh penduduk desa Karangcombong. Kasus lain yaitu dengan penduduk desa Karangnunggal pada tahun 1968 dan 1969. Secara geografis, penyerobotan lahan Badui terjadi di bagian Timur dan Barat - Selatan. Reaksi masyarakat Badui terhadap masalah penyerobotan lahan hutan itu sangat cepat yaitu dengan langsung mengadukan kepada pemerintah pusat dan presiden sebagai penguasa tertinggi di Indonesia. Usaha masyarakat Badui kepada pemerintah berhasil, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat pada tahun 1968 yaitu menetapkan wilayah Badui."
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 1999
S12207
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Marlaini
"Kelahiran Badan Pendukung Sukarnoisme (BPS) tidak terlepas dari kondisi politik: Indonesia pada masa Demok_rasi Terpimpin. Setelah tahun 1963, keberadaan PKI berangsur kukuh dan membuatnya menjadi bagian dari segitiga kekuasaan, yaitu : Presiden, Angkatan Darat, dan PKI. Pada awal bulan September 1964, lahirlah gerakan politik yang diprakarsai oleh kalangan pers anti-PKI untuk berusaha menandingi dan melawan dominasi ideologis PKI da lam kerangka Nasakom. Pada alijalnya Sukarnoisme tidak ditentang oleh Sukarno, karena bagaimanapun Sukarnoisme berasal dari gagasan--gagasannya di masa lalu dan juga sebagian pemimpin BPS adalah pendukung pribadinya. Perkembangan berikutnya, berbarengan dengan semakin condongnya politik Indonesia ke kiri, akhirnya BPS dibubarkan Sukarno. Pada bulan Desember, dengan Keppres No. 72IKOTI/1964, gerakan politik yang mendukung Sukarno tetapi anti-PKI ini dibubarkan."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 1994
S12435
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Didik Pradjoko
"Konsep pemasaran sudah banyak diterapkan di bidang jasa informasi. Istilah pemasaran yang dimaksud mengacu pada kegiatan menganalisa, merencana, mengimplementasikan dan mengawasi segala kegiatan guna mencapai tingkat pemasaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Daur hidup produk merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat berdasarkan posisi produk yang dihasilkan oleh suatu unit usaha dalam kurva daur hidup produknya. Gagasan umum dari daur hidup produk adalah bahwa suatu jasa pelayanan mempunyai karakteristik kehidupan normal yang mengikuti tahap-tahap perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, penurunan dan pada akhirnya menyelesaikan daur hidupnya atau keluar dari pasar. Pada penelitian ini, Yang diteliti adalah produk jasa Kesiagaan Informasi di PDII-LIPI. Data yang diambil dibatasi hanya pada Jasa Informasi Kilat, Buletin Informasi Kilat dan Paket Kesiagaan Informasi Teknologi Industri. Data dianalisa berdasarkan prosentasi perubahan penjualan riil dari beberapa tahun periode pengamatan. Prosentasi perubahan penjualan tersebut merupakan variabel kontinyu yang digambarkan sebagai suatu kurva distribusi normal dengan nilai rata-rata sama dengan nol, dengan menggunakan parameter nilai rata-rata dan standar deviasi."
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 1999
S12298
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pujiono
"Skripsi ini membahas mengenai sistem bakul dalam perdagangan batik di Jawa. Diawali dengan menjelaskan kondisi sosial ekonomi masyarakat Jawa pada masa depresi tahun 1930. Salah satu dampak dari depresi tersebut adalah usaha para penduduk untuk mencari alternatif usaha di luar pertanian. Mereka kemudian membuka usaha industri rumah tangga dan kerajinan. Untuk memasarkan hasil industri tersebut dijalankan oleh para bakul. Para bakul tersebut melahirkan suatu jaringan distribusi tradisional yang kemudian dikenal dengan nama sistem bakul. Disamping itu juga bab ini memperlihatkan kegiatan perdagangan di Jawa, yang tidak lagi di monopoli oleh orang Cina tetapi juga mulai dilakukan oleh orang Jawa. Pembahasan mengenai sistem bakul terdapat di bab ketiga dengan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem bakul dan Latar belakang munculnya sistem bakul. Digambarkan pula sistem bakul dalam perekonomian di pedesaan. Banyaknya pedagang yang terlibat dalam perdagangan di pedesaan menimbulkan persaingan yang juga dibahas dalam bab ini. Persaingan tidak hanya datang dari pedagang Indonesia sendiri tetapi juga dari pedagang Cina tetapi juga dari pengusaha Eropa, Kajian khusus mengenai sistem bakul sebagai pemasaran batik di Yogyakarta dibahas dalam skripsi yaitu pada bab keempat. Bab ini diawali dengan memaparkan batik sebagai komoditi barang yang diperjualbelikan oleh bakul. Kemudian menjelaskan sistem bakul dalam jaringan distribusi batik dengan menerangkan kedudukan bakul dan juragan sebagai bagian dari sistem bakul serta hari pemasaran batik. Salah satu hal yang menarik dalam distribusi yang dilakukan oleh para bakul adalah adanya persaingan antara pengusaha Eropa dan Cina bahkan dengan sesama bakul sendiri. Keuntungan sebagai penduduk pribumi membuat posisi bakul berada diatas orang Eropa dan Cina terutama dalam mernasarkan batik di pedesaan."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2004
S12752
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tita Yulia Purwanti
"Sektor usaha minyak kelapa yang berkembang di wilayah Jawa Timur sekitar tahun 1913 - 1921 merupakan usaha yang berkesinambungann dengan produksi pertanian yakni pertanian kelapa. Yang menarik adalah usaha minyak kelapa terkonsentrasi pada beberapa daerah penghasil kelapa dan kopra terbesar di wilayah Jawa Timur. Usaha minyak kelapa rakyat yang Iebih awal berkembang pada wilayah ini serta munculnya campur tangan pemerintah Hindia Belanda dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk menimbulkan alam industri baru di Hindia Belanda. Alam industrialisasi khususnya di sektor usaha minyak kelapa menjadi primadona baru di Jawa Timur. Namun yang terjadi adalah kesempatan dan saran untuk mengembangkan usaha tersebut di respon Iangsung oleh para pemodal swasta yakni pemodal Eropa, sehingga industri yang berkembang adalah usaha minyak kelapa pabrikan. Keberadaan dua jenis usaha minyak kelapa di Jawa Timur yakni usaha industri minyak kelapa pabrikan dan usaha industri minyak kelapa rakyat, masing-masing memiliki karakter berbeda. Karakter tersebut bersumber dari perbedaan dalam sistem dan proses produksi, distribusi serta sasaran pemasaran, yang merupakan faktor yang mempengaruhi pergeseran orientasi pemasaran produk. Usaha minyak kelapa rakyat yang bermodal kecil, karena modal usaha berasal dari mobilisasi tabungan pengusaha, tidak ada upah bagi buruh (no labor cost) serta lebih memfokuskan produknya pada pemenuhan kebutuhan pribadi dan pasaran setempat menyebabkan usaha tersebut dapat dikatakan merupakan ciri khas dari usaha minyak kelapa rakyat. Sedangkan karakter usaha minyak kelapa pabrikan yang padat modal, menggunakan teknologi modern, berdaya jual murah karena merupakan produk yang dihasilkan secara massal serta memiliki standarisasi produk yang kelas dan bersifat mencari keuntungan sebesar-besarnya (profit oriented), menyebabkan adanya pergeseran orientasi pemasaran. Seperti tercermin dalam kasus N. V. Dliefabrieken Insulinde yang lebih melebarkan sayap usahanya dari pasar lokal bergeser ke pasaran manca negara. Seperti usaha industri lainnya, usaha minyak kelapa mengalami ups and down atau dinamika selama perjalanan produksinya. Begitupula dengan yang terjadi pada industri minyak kelapa di wilayah Jawa Timur. Kondisi global pada pasca perang dunia I yakni resesi dunia, cenderung tidak menguntungkan bagi banyak usaha industri, khususnya usaha minyak kelapa pabrikan yang berdiri di Jawa Timur. Seperti yang terjadi dengan beberapa usaha minyak kelapa pabrikan Oliefabrieken van Dongen, Firma de Jurgens, dan kemudian disusul oleh N. V. Oliefabrieken lnsulinde, yang harus menghentikan usaha produksi bahkan melikuidasi usahanya. Bagi usaha usaha minyak kelapa rakyat, kondisi tersebut masih mampu tetap produktif meskipun dengan keprihatinan. Keprihatinan tersebut dipicu oleh kalahnya persaingan dengan produk minyak kelapa pabrikan impor serta daya beli penduduk yang semakin rendah akibat krisis ekonomi_ Krisis ekonomi setempat yang cukup memukul adalah kegagalan panen padi dan palawija akibat musim kering yang berkepanjangan. Masing-masing tipe usaha minyak kelapa mengalami kemerosotan yang dipicu oleh resesi pasca perang dunia I dan kondisi alam yang kurang menguntungkan."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2004
S12567
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rika Rachman
"Wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap, dan di dalam hierarki gramatikal wacana merupakan satuan bahasa yang tertinggi. Wacana merupakan satuan bahasa yang tidak terbatas dalam jumlah kalimat dan kalimat-kalimat tersebut merupakan komponen konstruksi wacana. Kalimat-kalimat dalam wacana itu tidak terlepas-lepas begitu saja, melainkan saling berpautan dengan kalimat-kalimat yang lain secara semantis tekstual, membuat kesatuan yang utuh sebagai suatu wacana. Kohesi adalah istilah yang menunjuk pada perpautan kalimat-kalimat itu, yang membatasi kumpulan kalimat itu sebagai suatu wacana. Dengan menghubungkan kalimat-kalimat itu secara kohesif, maka dapat diketahui tingkat kekohesifan wacana itu. Kohesi ditandai oleh pemarkah-pemarkah yang menghubungkan kalimat-_kalimat yang terdapat di dalam wacana itu. Pemarkah-pemarkah itu berupa alat kohesi yang terdiri dari pengacuan (reference), penggantian (substitution), pelesapan (ellipsis), konjungsi (conjuction), dan leksikon (lexicon). Hasil analisis kekohesifan pada karya tulis mahasiswa BTPA III, ternyata tidak sepenuhnya kohesif, karena ada kalimat-kalimat yang tidak menggandung unsur kohesif. Secara umum penggunaan tipe-tipe ikatan kohesif pada seluruh wacana hampir sama, kecuali pada wacana Korea Selatan. Urutan penggunaan tipe ikatan kohesif pada wacana Korea Selatan adalah kolokasi, pengacuan, konjungsi, penggantian, dan pelesapan, sedangkan ketiga wacana lainnya adalah kolokasi, konjungsi pengacuan, penggantian, dan pelesapan. Alat kohesi yang dominan dipergunakan pada semua wacana adalah lama, yaitu leksikon, sedangkan yang jarang dipergunakan adalah pelesapan."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2004
S12412
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6   >>