Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"One of the environmental changes which caused by the environmental activities is contaminated river and sea by mercury. In the water mercury is changed into methylmercury and through a food chain accumulated in the fish body. Therefore, there will be a methylmercury exposure to human being through the consumption of the fish.This research aims to obtain information on the amount of methyl mercury which go into the human's body through the consumption of the contaminated fresh sea fish. On the other hand, it is important to know the type of fresh sea fish, the consumption of the fish in average, individual characteristic which influences the consumption and the clinical symptoms that cause the symptoms of the mercury chronicle poisoning.The design of the research is cross sectional with the population of adult men of Muara Angke, Jakarta, age between 17 to 60 years. The involving samples in the research are 160 respondents, taken with multi stage random sampling. The data is drawn by interview and neurological test. The collected data are run by computer, followed by data analyst of univariat, bivariat and multivariat with SPSS for Windows.It is found that the concumption of all types of fresh sea fish in average is 211,77 gram/person/day. The types that mostly consumed are Kembung, Tongkol, and Bandeng Fish. The amount of the exposure of methlmercury from the consumption of 13 types of fresh sea fish which checked by Rachmadhi et all (1997) is 12,12 ug/person/day. Some respondent positively certain about the clinical sign and symptoms of cronicle mercury poisoning which are: 56 clinical symptoms (35%) respondents, 49 ataxia (30,6%) respondents and 66 tremor (41,3%) respondents.In the bivariat analysis it is found that there is a meaningful correlation between the fresh sea fish which has mercury concentration and the intake total amount of methylmercury. The individual characteristic in general does not associate meaningfully with the consumption of the fresh sea fish, or with the methylmercury intake. In the t-test, it is found that there is a meaningful association between clinical symptoms with age and consumption of all types of fress sea fish, and tremor with the length of stay and consumption all types of fresh sea fish. In the multivariat analysis, it is found that the length of stay associates meaningful with clinical symptoms; the length of stay and age associates meaningful with ataxia; and the length of stay and age associates meaningful with tremor.Although, means the methylmercury exposure on adult men of Muara Angke population is based on few assumptions which used under the secured limit regulated by WHO (1979). Nevertheless, it is found that some respondents which mercury intake over limit, the secured limit and some respondents whose clinical symptoms would cause the clinical symptoms of mercury cronicle poisoning. It is advisable to follow those respondents up to able to have a necessary action. Furthermore, in order to detect that there may be an effect of the mercury cronicle poisoning, it is important to have the similar research with analytical design.

---

Salah satu perubahan lingkungan yang diakibatkan pembangunan adalah pencemaran sungai dan laut oleh merkuri. Merkuri di air sebagian besar diubah menjadi metil merkuri dan melalui rantai makanan dapat terakumulasi di dalam tubuh ikan. Selanjutnya akan terjadi pemajanan metil merkuri terhadap manusia melalui konsumsi ikan tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang jumlah metil merkuri yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui konsumsi ikan laut segar tercemar metil merkuri. Disamping itu ingin pula diketahui jenis ikan laut segar yang dikonsumsi, rata-rata konsumsi ikan tersebut, karakteristik individu yang mempengaruhi konsumsi ikan but segar serta ada tidaknya gejala/tanda klinis yang dapat merupakan gejala/tanda klinis keracunan kronis merkuri.Rancangan penelitian ini adalah cross sectional dengan populasi penelitiannya laki-laki dewasa penduduk Muara Angke Jakarta, yang berusia 17-60 tahun. Sampel yang terlibat dalam penelitian ini 160 responden, yang diambil dengan metoda multi stage random sampling. Data diambil dengan wawancara dan uji neurologis. Data-data yang terkumpul diolah dengan bantuan komputer, selanjutnya dilakukan analisis univariat, bivariat dan multivariat, menggunakan SPSS for Windows.Ditemukan rata-rata konsumsi semua jenis ikan laut segar adalah 211,77 gram/orang.hari. Jenis ikan yang paling sering dikonsumsi adalah Kembung, Tongkol dan Bandeng. Besar pajanan metil merkuri dari konsumsi 13 jenis ikan laut segar yang diperiksa kadar merkurinya oleh Rachmadhi dkk (1997) adalah 12,12 ug/orang/hari. Sejumlah responden positip mengalami gejala/tanda klinis keracunan kromis merkuri, yaitu: gejala klinis 56 (35%) responden, ataxia 49 (30,6%) responden dan tremor 66 (41,3%) responden.Pada analisis bivariat diketemukan adanya korelasi yang bermakna antara ikan laut segar yang diperiksa kadar merkurinya dengan total asupan metil merkusi. Karakteristik individual pada umumnya tidak berasosiasi secara bermakna dengan konsumsi ikan laut segar, maupun dengan asupan metil merkuri. Pada uji-t ditemukan asosiasi yang bermakna antara gejala klinis dengan umur dan konsumsi semua jenis ikan laut segar, serta tremor dengan lama menetap dan konsumsi semua jenis ikan laut segar. Pada analisis multivariat ditemukan lama menetap berasosiasi secara bermakna dengan gejala klinis, lama menetap dan umur berasosiasi secara bermakna dengan ataxia, serta lama menetap dan umur berasosiasi secara bermakna dengan tremor.Walaupun rata-rata pajanan metil merkuri pada laki-laki dewasa penduduk Muara Angke berdasarkan beberapa asumsi yang dipergunakan masih di bawah batas aman yang ditetapkan oleh WHO (1979). Namun ditemukan sejumlah responden yang asupan merkurinya melebihi batas aman tersebut dan sejumlah responden memiliki gejala/tanda klinis yang dapat merupakan gejala/tanda klinis keracunan kronis merkuri. Disarankan untuk menindak lanjuti responden-responden tersbeut agar dapat diambil tindakan yang memadai. Selanjutnya untuk memastikan adanya efek keracunan kronis merkuri perlu dilakukan peneltian sejenis dengan desain analitik."

"Berdasarkan dokumentasi yang ada, Kota Jakarta dilanda banjir pada tahun 1621, 1654 dan 1918, kemudian pada tahun 1976,1996, 2002 dan terakhir di tahun 2007 ini. Banjir di DKI Jakarta yang terjadi pada tahun 1996, 2002 dan 2007 selain menggenangi hampir seluruh penjuru kota juga menjadi tragedi nasional dan perhatian dunia. Banjir besar ini dipercaya sebagai banjir lima tahunan yang akan berulang setiap lima tahun.Mencermati persoalan banjir di DKI Jakarta, paling tidak harus meliputi aspek teknis dan non teknis seperti, aspek kelembagaan, pendanaan penegakan hukum dan sosial (kesadaran masyarakat) yang harus dirumuskan bersama-sama stakeholders. Terjadinya banjir yang disertai dengan peningkatan dampak secara berulang kali mengisyaratkan pengelolaan lingkungan hidup di DKi Jakarta belum berjaian secara baik. Salah satu indikasinya ditunjukkan dengan kelembagaan yang terkait dengan pengendalian banjir belum mampu menyelesaikan permasalahan banjir yang sudah menjadi rutinitas di DKI Jakarta. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah menyusun konsep koordinasi antara institusi/lembaga yang terkait dengan pengendalian banjir melalui pemahaman tentang: (1) Peran lembaga yang terkait dengan pengendalian banjir di DKI Jakarta; (2) Pelaksanaan koordinasi antar lembaga yang terkait dengan pengendalian banjir di DKi Jakarta; (3) Unsur-unsur yang berpengaruh terhadap pelaksanaan koordinasi antar lembaga yang terkait dengan pengendalian banjir di DKl Jakarta.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Ada tiga instrumen yang digunakan dalam penelltian ini, yaitu: (1) pengamatan melalui visualisasi; (2) pencocokan data dan wawancara; dan (3) telaah pustaka. Data yang diperoleh lalu dianalisis dengan menggunakan pendekatan arialisis interaktif dan strength, weaknesses, opportunities, dan threats (SWOT).Dari hasil penelitian ini ditarik suatu kesimpulan:1. Peran lembaga yang terkait dengan pengendalian banjir di DKI Jakarta dapat dibedakan menjadi 2 (duo), yaitu: pertama, peran yang bersifat struktural (teknis), dengan menekankan pada pendekatan pembangunan secara fisik dan berkenaan langsung dengan sistem tata air seperti: mencegah meluapnya banjir sampai ketinggian tertentu dengan tanggul; merendahkan elevasi muka air banjir dengan normalisasi, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi; memperkecil debit banjir dengan waduk, waduk retensi banjir, banjir kanal dan interkoneksi; mengurangi genangan dengan polder, pampa dan sistem drainase. Kedua, pengendalian banjir yang bersifat non struktural (non teknis), seperti peringatan banjir lebih dini; resettlement penduduk di dataran banjir dan sempadan sungai; restorasi (penataan ruang), reboisasi dan penghijauan kawasan penyangga; penyuluhan anti pentingnya potensi sumberdaya air (situ, sungai, dan mata air); pengentasan kemiskinan; manajemen pengendalian limbah (domestiklindustri); dan penegakkan hukum. Kedua bentuk peran tersebut saling terkait dan mendukung, namun kenyataanya peran yang bersifat struktural lebih dominan. Berbagai upaya pemerintah DKI Jakarta yang masih bersifat struktural (structural approach) ternyata belum sepenuhnya mampu menanggulangi masalah banjir yang terjadi. Dengan demikian, maka penanggulangan banjir yang biasa dilakukan dengan pembangunan fisik semata (structural approach) harus disinergikan dengan pembangunan non fisik (non-structural approach) yang menyediakan ruang lebih luas bagi munculnya partisipasi masyarakat sehingga tercapai hasil yang lebih optimal.2. Pelaksanaan koordinasi antar lembaga yang terkait dengan pengendalian banjir di DKI Jakarta belum efektif, karena berangkat dari tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda, selain itu juga disebabkan karena sifat koordinasinya interrelated, artinya koordinasi antar lembaga yang tingkatannya sama, tetapi secara fungsional berbeda namun satu dengan yang lain bergantungan atau mempunyai kaitan baik ekstem maupun ekstem.3. Unsur-unsur yang berpengaruh secara internal, adalah (a) eksistensi organisasi perangkat daerah DKI Jakarta; (b) adanya kegiatan pengendalian banjir; (c) tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas; (d) dukungan sarana dan prasarana pengendalian banjir; (e) anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta; (f) tidak adanya forum yang menjembatani koordinasi antar lembaga yang terkait; (g) koordinasi antar lembaga belum berjaian efektif; (h) peran kepemimpinan tidak berjalan dengan baik; (i) lemahnya penegakan hukum; (j) budaya kerja aparatur. Secara eksternal, yaitu (a) berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah; (b) keterlibatan sektor publiklswasta; (c) adanya program tahunan kali bersih (Prokasih); (d) terjadinya siklus tahunan banjir; (e) perubahan tata guna lahan dan tata ruang; (f) meningkatnya populasi penduduk DKI Jakarta; (g) minimnya kesadaran masyarakat; (i) permasalah banjir di DKI Jakarta bersifat lintas wilayah.Saran-saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah: (1) perlunya kesamaan persepsi antar stakeholder, terutama mengenai defenisi banjir; periode ulang banjir; dataran banjir; babas banjir; bantaran sungai; dan sempadan sungai; (2) lmplementasi kebijakan tata ruang secara konsisten dan pemberlakuan peraturan secara ketat; (3) perlunya pengendalian banjir secara terpadu dalam satu kesatuan daerah aliran sungai (restorasi ekologi); (4) pengendalian banjir yang meliputi aspek teknis, kelembagaan, pendanaan, penegakan hukum, dan aspek sosial perlu dirumuskan secara bersama-sama; (5) mengefektifkan situ-situ, sumur resapan dan drainase kota; (6) mengefektifkan program kali bersih (Prokasih); (7) resetllernent penduduk pengokupasi bantaran sungai; (8) koordinasi antar lembaga perlu diwadahi dalam suatu forum; dan (9) hasil penelitian ini perlu ditindak-lanjuti melalui penelitian secara komprehensif.

---

Based on the existing documents, Jakarta have had several floods in 1621, 1654 and 1918, and then in 1976, 1996, 2002 and the last of 2007. Floods in Jakarta occurred in 1996, 2002 and 2007 were not only stroke the city entirely; they were also national tragedy catching the eyes of the world. The big flood is believed to be relapsed once every five years.Studying the problems of flood in Jakarta, shall also includes technical and non-technical aspects, as well as institutional aspect, law enforcement funding, and social aspect (the community awareness) which shall collectively formulate by stakeholders. The flood occurrence which concurrent with the increase of impact indicates so many times that life environmental management in DKi Jakarta has not performed well yet. One of the indications is shown by flood management-related institutions that have not been able yet to settle the flood problem which has already been routine occurrence in Jakarta. Therefore, the aim of this research is to arrange the concept of coordination between flood management-related institutions by comprehending on: (1) The role of institutions associated with flood control in Jakarta; (2) The implementation of institutions coordination associated with flood control in Jakarta (3) The elements which is effecting the implementation of institutions coordination associated with flood control in JakartaThis research is using analytical descriptive method. There are three instruments used in this research; i.e.: (1) Observation through visualization; (2) The matching of data and interview; and (3) Library Research. The data obtained then was analyzed using interactive and strength, weaknesses, opportunities, and threats analysis.There is conclusion withdrawn from the research.first, the role of institutions associated with flood control in Jakarta can be differentiated into 2 (two), i.e.: first, structural (technical) role, by emphasizing on physical development approach and is directly concerned to water management system as well as: avoiding flood up to certain .height to the embankment, lowering the elevation of flood water surface by normalization, waterway diversions, flood channeling and interconnection; decreasing water dimension with dam, flood retention dam, channel flood and interconnection; decreasing inundation with polder, pump, and drainage system. Second, non-structural (non-technical) flood management, as well as flood early warning system; resettlement of the inhabitant dwelling on flood area and riverbank, restoration (spatial arrangement); reforestation of sustaining area; counseling on the importance of water resources (lake, river, and water spring); poverty annihilation; domestic/industrial waste management; and law enforcement. The both roles are inter-connected and inter-sustained, however the fact is that the structural role is dominating. various structural approaches of KI Jakarta Government are still not entirely able to overcome re-occurring flood problem. Therefore, the flood management which usually conducted solely by physical development (structural approach) shall be synergized by non-physical development (non-structural approach) which is providing wider space for community participation to reach more optimum results.Second, the implementation of coordination among institutions associated with flood control in Jakarta has not been effective yet, since it come from the main duty and different function, in addition, it is also caused by interrelated coordination, which means that coordination of inter-institutions in the same level, but functionally different with interdependent nature or having both intern and extern relation.Third, the elements which internally affected, i.e. (a) the existence of DKI Jakarta regional apparatus organization; (b) the presence of-flood-management activities; (c) availability of quality human resources; (d) support of flood management facilities and infrastructure; (e) DKI Jakarta regional budget and expense; (f) the absence of forum relating inter-related institution coordination; (g) ineffectiveness of inter-institutional coordination; (h) leadership role which is not funning well; (i) the weakness of law enforcement; (j) apparatus work behavior. Externally, i.e. (a) the effective of Act Number 32 of 2004 regarding Regional Government and Act Number 33 of 2004 regarding Financial Balance between Central and Regional Government; (b) involvement of private/public sector, (c) existence of annual clean river program (Prokasih); (d) occurrence of annual flood cycle; (e) alteration of land use and spatial arrangement; (f) increase of DKI Jakarta inhabitant; (g) low level of community awareness; (i) the flood problems in DKI Jakarta which still have cross-area in nature.The suggestions proposed in this research are: (1) the needs of similar perception between stakeholders, especially on flood definition, flood periodic occurrence, flood area; flood free area, riverbanks, and riverside; (2) implementation of spatial arrangement policy consistently and effecting tight regulation; (3) the needs of integrated flood management in a unity of river stream area (ecologic restoration); (4) flood management covering technical, institutional, funding, law enforcement aspects, and social aspect shall be collectively formulated; (5) make effective of lakes, absorbent wells and urban drainage; (6) make effective of clean river program (Prokasih); (7) resettlement of inhabitant occupying riverbanks; (8) inter-institutional coordination shall be accommodated in a forum; and (9) the result of this research shall be followed up through comprehensive research."