Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"World Trade Organization merupakan organisasi perdagangan internasional yang mengatur perdagangan internasional yang berdasarkan pada sistem liberalisme untuk mewujudkan perdagangan bebas. Organisasi yang terbentuk pada tahun 1994 ini adalah organisasi penerus General Agreement on Tariffs and Trade yang sebelumnya menjadi organisasi interim. Islam sebagai agama yang memiliki ajaran yang sempurna tidak luput dari ketentuan perdagangan.Prinsip-prinsip hukum perdagangan dalam hukum Islam meliputi prinsip Ilahiah, keadilan, kejujuran, kebebasan yang terbatas, antharadin, persamaan, dan halal dan bermanfaat. Prinsip-prinsip hukum perdagangan dalam ketentuan WTO terdiri dari most-favoured nation treatment, national treatment, reciprocity, freer trade, fair competition, special and differential treatment, dan transperancy. Dengan meninjau prinsip-prinsip hukum perdagangan dalam ketentuan WTO dari perspektif hukum Islam, terdapat prinsip-prinsip hukum yang sesuai dan bertentangan, serta terdapat pula prinsip-prinsip hukum yang tidak diatur di dalam ketentuan WTO.Prinsip-prinsip hukum perdagangan dalam ketentuan WTO yang sesuai dengan ketentuan syari'ah adalah national treatment, freer tradef fair competition, special and differential treatment, dan transperancy. Prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan kejujuran dalam ketentuan syari'ah. Prinsip-prinsip hukum perdagangan dalam ketentuan WTO yang bertentangan dengan ketentuan syari'ah adalah most-favoured nation treatment, reciprocity, dan freer trade. Prinsip-prinsip tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, antharadin, dan kebebasan yang terbatas, prinsip-prinsip hukum perdagangan yang tidak diatur dalam ketentuan WTO adalah prinsip ilahiah, halal dan bermanfaat, dan antharadin."

"Keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh para pelaksana birokrasi di Indonesia saat ini masih sering kali terdengar. Keluhan masyarakat tersebut mulai dari persoalan tentang lambannya pelayanan, lambatnya proses perijinan, banyak pemungutan liar dan praktek korupsi lainnya hingga persoalan - persoalan yang menyangkut rendahnya integritas moral mereka. Penyebab dibalik munculnya kondisi pelayanan birokasi yang dianggap oleh masyarakat masih sangat buruk tersebut adalah menyangkut soal sikap disiplin yang rendah yang dimilki oleh sebagian pegawai negeri kita selain masalah lain yaitu rendahnya tingkat kesejahteraan pegawai negeri yang juga turut andil dalam hal ini. Namun tanpa mengabaikan persoalan tentang rendahnya tingkat kesejahteraan pegawai negeri, persoalan tentang rendahnya tingka* disiplin pegawai negeri tetaplah menjadi penyebab utama dari buruknya kualitas pelayanan yang diberikan oleh mereka. Sebab walaupun tingkat kesejahteraan telah ditingkatkan, namun jika tidak diimbangi dengan peningkatan disiplin, maka tetap saja hal itu tidak akan mengubah kinerja mereka. Untuk meningkatkan dan mempertahankan tingkat kedisiplinan para pegawai negeri tersebut diperlukan sebuah sistem pengawasan yang baik. Selain itu, peran atasan baik atasan langsung maupun pimpinan organisasi / satuan kerja memiliki peran mutlak dalam pelaksanaan per&awasan terutama dalam pengawasan terhadap sikap disiplin bawahannya. Merekalah yang menjadi ujung tombak dalam kegiatan pengawasan, sebab mereka yang selalu berhadapan langsung dengan para pelaksana pekerjaan dan menyaksikan secara langsung kegiatan pelaksanaan pekerjaan. Dalam hal ini maka peran pengawasan intern dalam organisasi menjadi hal utama yang perlu dilaksanakan dengan ootimal, selain dari pengawasan yang dilakukan pihak luar seperti pengawasan fungsional, pengawasan yudikatif, pengawasan legislatif maupun pengawasan masyarakat."

"ABSTRAKPengaturan kedudukan keuangan DPRD juga sangatterpengaruh oleh perkembangan politik dan hukum nasional.Latar belakang politik yang mempengaruhi kedudukankeuangan DPRD tidak terlepas dengan adanya gerakanreformasi yang telah mampu menumbangkan kekuasaansentralistis dan otoriterisme Orde Baru. Kemudianmemunculkan semangat untuk memperbaiki hubungan antarapusat dan daerah melalui penguatan sistem desentralisasi.Oleh karenanya ada semacam arus balik kewenangan dariPusat ke Daerah.Ada beberapa catatan kalau menyimak dinamikapengaturan kedudukan keuangan DPRD. Pertama, perubahanpengaturan DPRD selalu berangkat dari kasus yang terjadidan cenderung reaktif dalam pengaturannya. Hal ini dapatdilihat dari dua penjelasan, pertama, pergantian dari PPNomor 110 tahun 2000 menjadi PP Nomor 24 tahun 2004. Dalammaterinya terlihat bahwa pengalokasian dana untuk DPRDternyata malah lebih besar dari pada yang diatur dalam PPNomor 110 tahun 2000. Hal ini tentu kalau dicermatiterkait dengan beberapa kasus korupsi yang dilakukankarena melawan hukum atas PP Nomor 110 tahun 2000.Misalnya kasus korupsi di DPRD Propinsi Surnatera Barat. Kedua, Perubahan atas beberapa ketentuan dalam PP Nomor 24tahun 2004 melalui PP Nomor 37 tahun 2005. Dimana di dalamPP Nomor 37 tahun 2005 lebih jelas mengatur tentangtunjangan perumahan yang sebelumnya tidak diatur secarajelas dalam PP Nomor 24 tahun 2004. Contoh dari kasuskorupsi ini adalah korupsi ai DPRD Banten.Pengaturan kedudukan keuangan DPRD ternyata jugamembawa implikasi dalam prakteknya di berbagai daerah diIndonesia. Dengan adanya otonomi daerah yang diatur dalamUndang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerahmemberikan kewenangan anggaran bagi DPRD, sehingga selainposisinya untuk menerima pertanggungjawaban anggaran darieksekutif juga mendapat posisi untuk menentukan anggaranbagi pembiayaan operasionalnya.Sistem pengaturan, pengawasan dan pertanggungjawabankeuangan DPRD di masa depan mesti dilihat dari dua aspekpenting yaitu dari sisi normatif dan filosofis. Secaranormatif ada beberapa peraturan yang mengatur tentangkedudukan keuangan DPRD. Namun yang menjadi perangkatdasarnya adalah apa yang diatur di dalam UU No.22 Tahun1999 Tentang Pemerintahan Daerah {diganti dengan UU No.32tahun 2004) dan UU No.22 Tahun 2003 Tentang Susunan danKedudukan MPR, DPD, DPR, dan DPRD."

"Disahkannya Perpu No. 1 Tahun 2004 menjadi Undang­ undang No. 19 Tahun 2004 telah memacu reaksi penolakan yang meluas. Hal ini merupakan sikap penolakan dari masyarakat terhadap diperbolehkannya penyimpangan sementara atas pasal 38 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang melarang pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung. Reaksi ini kemudian bermuara pada diajukannya pengujian Undang-undang No. 19 Tahun 2004 ke Mahkamah Konstitusi dengan perkara Nomor: 003/PUU­ III/2005. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini anatara lain adalah mengenai kebijakan perlindungan pelestarian hutan di Indonesia, perlindungan hutan dikaitkan dengan usaha pertambangan dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development), dan analisa yuridis atas pandangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap kebijakan pemerintah dengan menerbitkan Perpu No. 1 Tahun 2004 yang telah disahkan menjadi Undang-undang No. 19 Tahun 2004.Kesimpulan yang diperoleh adalah Pandangan Hukum Mahkamah Konstitusi terhadap kebijakan pemerintah dengan menerbitkan Perpu No. 1 Tahun 2004 yang telah disahkan menjadi Undang-undang No. 19 Tahun 2004 adalah menegaskan bahwa Undang-undang tersebut adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan kepastian hukum bagi ke-13 pemegang ijin usaha pertambangan. Hanya saja Mahkamah Konstitusi kurang memberikan kepastian hukum atas perlindungan atas lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Selain itu Putusan Mahkamah Konstitusi juga kurang memberikan kepastian hukum terhadap para pemegang ijin di luar ke-13 pemegang ijin tersebut."