Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan Cina ke dalam industri dan perdagangan yang begitu cepat mengakibatkan peta perdagangan dunia mengalami perubahan. Keunggulan Cina terletak pada besamya jumlah tenaga kerja, sehingga pemanfaatan sumber daya tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam Industri elektrik dan Blektronika yang mcmbutuhkan kcmampuan tinggi dari teknologi dan tenaga kelja, Cina telah memanfaatkan keunggulannya tersebut yang mengakibatkan penurunan produksi di berbagai dunia. khusus untuk wilayah ASEAN-4, produk elektrik dan elektronika merupakan produk unggulan ekspor.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Iibcralisasi pcrdagangan Cina dapat meningkatkan pangsa pasar ekspor negara-negara ASEAN~4, apakah peningkatan perdagangan ncgara Cina ke dunia dapat mengurangi ekspor negara-ncgara ASEAN (trade diversion) atau peningkatan tersebut dapat mengakibatkan persaingan dengan negara-negara ASEAN (trade competition) untuk industri elektrik dan elektronika.Penelitian ini menggunakan model gravity untuk mengestimasi ekspor industri elektrik dan elcktronika ncgara-ncgara ASEAN tcrhadap mitra dagangnya. Metode ekonometri yang digunakan model analisis panel data dengan metode instrumen variabel (IV). Hasil estimasi yang di dapat menunjukkan bahwa Iiberalisasi perdagangan Cina telah meningkatkan pangsa pasar ekspor negara-negara ASEAN-4 walaupun peningkatannya tidak terlalu bcsar, scdangkan pcningkatan pcrdagangan ncgara Cina mengakibatkan pengaruh negatif terhadap ekspor negara-negara ASEAN-3 dan meningkatkan ekspor negara Indonesia.Kebijakan yang dapat diambil khususnya untuk Indonesia yaitu adanya masler plan investasi, peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan-pendidikan yang berkualitas Serta kebijakan pcrbaikan iklim invcstasi antara lain infrastuktur yang memadai dan kemudahan dalam pengurusan perizinan."

"Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh program redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) terhadap produktivitas padi di Indonesia. Dengan menggunakan data panel mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 di 458 kabupaten/kota, studi ini meneliti hubungan antara luas tanah yang diredistribusikan terhadap produktivitas padi dengan analisis regresi fixed effect. Hasil studi menemukan bahwa program redistribusi TORA berkorelasi positif dengan produktivitas padi dimana setiap kenaikan 1 ha luas tanah yang diredistribusikan berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas padi sebesar 0,021 kg/ha. Dengan menggunakan pendekatan teori hak milik, penelitian ini membahas bahwa peningkatan produktivitas padi terjadi karena adanya jaminan keamanan kepemilikan tanah yang memberikan insentif kepada petani untuk meningkatkan investasinya dan mengadopsi sistem tanam terbaik. Kepemilikan tanah juga memberikan akses kepada petani untuk mendapatkan kredit sebagai tambahan modal dalam mengintensifkan kegiatan pertaniannya. Melalui perluasan area tanam, petani juga memperolah tambahan input untuk meningkatkan hasil produksinya. Meskipun berpengaruh positif, namun hasil estimasi menunjukan bahwa hanya sebagian kecil tanah hasil redistribusi dimanfaatkan untuk kegiatan produksi padi, sehingga pemanfaatan TORA untuk pertanian padi perlu ditingkatkan.

---

The purpose of this study is to analyze the effect of Agrarian Reform Object Land (TORA) redistribution program on paddy productivity in Indonesia. Using panel data from 2015 to 2021 in 458 districts/cities, this study examined the relationship between redistributed land area and paddy productivity with fixed effect regression analysis. The results of the study found that the TORA redistribution program has a positive correlation with paddy productivity where every increase of 1 ha of redistributed land area has effect on increasing paddy productivity by 0.021 kg/ha. Using the property rights theory approach, this study discusses that the increase in paddy productivity occurs due to the guarantee of land ownership security which provides incentives for farmers to increase their investment and adopt the best planting system. Land ownership also gives farmers access to credit as additional capital in intensifying their agricultural activities. Through the expansion of planting areas, farmers also process additional inputs to increase their production. Although it has a positive effect, the estimated results show that only a small portion of redistributed land is used for paddy production activities, so the use of TORA for rice farming needs to be increased."

"Kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan dan sosial selalu menjadi fenomena atau bagian dari suatu pembangunan sebuah negara khususnya negara yang sedang berkembang. Kemiskinan juga telah menjadi perhatian dunia, terutama sejak krisis ekonomi melanda Asia sejak tahun 1997.Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dicanangkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat bahkan jauh sebelum krisis terjadi. Namun sebelum krisis terjadi, evaluasi dampak suatu program penanggulangan kemiskinan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia jarang atau belum dilakukan. Padahal dana yang dipakai untuk pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan biasanya merupakan pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan dunia seperti World Bank, Asian Development Bank, dan lain-lain yang tentu saja menambah beban hutang Negara.Evaluasi pada umumnya hanya sampai pada taraf proses pelaksanaan, bukan hasil akhir yaitu kesejahteraan masyarakat. Baru setelah krisis terjadi, dimana alokasi sumberdaya menjadi begitu krusial, maka evaluasi dampak menjadi amat sangat penting dan diwajibkan oleh pemberi dana pinjaman.Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dampak Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan tahap dua (P2KP ? 2) di Jawa Barat dengan sasaran: (1) mengetahui apakah pelaksanaan P2KP ? 2 di Jawa Barat dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga apabila dihitung berdasarkan konsumsi per kapita riil; dan (2) mengetahui apakah pelaksanaan P2KP ? 2 dapat mengeluarkan rumha tangga miskin dari kemiskinan.

---

Poverty and inequality of income distribution have always been a phenomenon in the process of development of a country especially for developing countries. Poverty has also become a center of attention after the Asia?s economic crisis in 1997.There are several poverty alleviation programs that have been implemented to reduce poverty and improve social welfare, even far before the crisis. However, before the crisis hits, impact evaluation of a poverty alleviation program on the social welfare in Indonesia is rarely or never been done. On the other hand the source of fund of a poverty alleviation program mostly comes from overseas? loan such as World Bank, Asian Development Bank and others, that consequently increase the tax payer?s burden.Most evaluation that have been conducted on poverty alleviation program in previous years focus on the process of the program instead of the expected outcome or impact, i.e. reduced poverty and improved social welfare. Only after the crisis, where resource allocation become more and more crucial that the impact evaluation turn out to be more important and even set as a mandatory by the lender.The objective of this research is to conduct impact evaluation on Urban Poverty Project phase two (UPP-2) in Jawa Barat with two goals i.e.: (1) to know whether the UPP-2 in Jawa Barat could improve social welfare in terms of real consumption per capita, and (2) to know whether the UPP-2 in Jawa Barat could move the poor out of poverty."

"Saat ini rumitnya prosedur kepabeanan menjadi topik pembicaraan pada perundingan-perundingan intenasional. Hal jni dikarenakan prosedur kepabeanan yang rurnit dianggap sebagai salah satu faktor pengharnbat perdagangan intemasional. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pcngaruh dari prosedur kepabeanan dengan pendekatan tiga indikator prosedur kepabeanan yaitu waktu, biaya proses dan jumlah dokumen terhadap penawaran ekspor dan pennintaan impor. Penelitian ini menggunakan model regresi berganda dengan data cross section untuk 103 negara observasi yang dilakukan pada tahun 2006. Metode analisis yang digunakan adalah Ordinary Leas/ Square (OLS). Berdasarkan hasil estimasi diketahui bahwa pada tahun 2006, waktu yang diperlukan baik untuk proses ekspor maupun proses impor masing-masing berpengaruh signifikan negative terhadap penawaran ekspor dan permintaan impor suatu negara. Namun untuk variabel biaya tidak berpengaruh signifikan baik terhadap penawaran ekspor maupun permintaan impor sementara jwnlah dokumen., berpengaruh signifikan negatif hanya terhadap penawaran ekspor sedangkan jumlah dokumen tidak berpengaruh signifikan pada pemintaan impor.

---

Currently, the complexity of the customs procedures become a topic for discussion at the international negotiations. This is because the complexity of the customs procedures are considered as one of the factors barrier in international trade. This study aimed to learn of effoct from the customs procedures with three indicators approach, namely: the time required in process export and import, the cost of the process and the number of documents to export supply and import demand. This study uses regression model with cross section data for 103 countries observations in 2006.

Analysis method used was Ordinary Least Square (OLS). Based on the estimates in mind that in the year 2006, the time needed for both the export and import processes each significant negative effect on the export supply and the import demand of a country. However, the v_ariable cost is not good to have a significant effect on the export supply and the import demand. The number of documents have a significant negative effect only for export, while the number of documents is not a significant effect on import demand."

"Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengevaluasi apakah semua rumah tangga penerima BLT adalah benar-benar rumah tangga miskin?, (2) menghitung persentase salah sasaran dan besar uang BLT yang salah sasaran tersebut, (3) mengembangkan model untuk menentukan RT sangat miskin dalam Program PKH. Ide utama penelitian dalam tesis ini adalah bagaimana menghitung pengeluaran rumah t-rumah tangga miskin dari PSE 2005 (penerima Bantuan Langsung Tunai 2005) untuk memastikan apakah semua rumah tangga penerima BLT adalah benar-benar rumah tangga miskin, kemudian menghitung berapa besar kebocoran (leakage) dan jumlah rumah tangga PSE 2005 yang menurut model PMT sebenarnya bukan rumah tangga miskin, tapi menerima BLT. Penghitungan pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan menggunakan tiga model PMT. Hasil penelitian ini memberi peluang untuk pemerintah merevitalisasi proses verifikasi dan penentuan targeting rumah tangga miskin penerima BLT pada tahun 2008. Sementara terkait dengan program PKH, pemerintah dapat memastikan pemberian bantuan kepada rumah yang benar-benar paling miskin dengan memerhatikan kemampuan ekonomi mereka. Lebih jauh, penelitian ini juga mendukung salah satu Laporan Kajian Bank Dunia (World Bank) tentang Pengeluaran Publik di Indonesia yang menyatakan bahwa efisiensi pengeluaran pemerintah di sektor publik masih rendah serta penggunaan dana pemerintah daerah cenderung kurang tepat."

"Angka kemiskinan dalam kurun lima tahun terakhir semakin menunju ke arah yang positif, di mana tercatat hanya menyisakan 27,77 juta jiwa pada tahun 2017, atau kurang dari 11% dari total penduduk secara keseluruhan. Namun demikian, penurunan terjadi cenderung lambat, yakni kurang dari 1%  rata-rata per tahunnya, dibandingkan dengan periode 2006 hingga 2012 yang hampir mencapai angka 18%. Hal ini tentunya sangat disayangkan mengingat anggaran yang telah terealisasi untuk berbagai program penanggulangan kemiskinan cukup tinggi, yakni mencapai angka 228,2 triliun per tahun 2017. Dari angka tersebut, terdapat 68% dan 21% yang dialokasikan untuk bantuan nontunai dan tunai, sedangkan bantuan lainnya sebesar 11%. Perdebatan seputar proporsi realisasi anggaran pun bukannya tanpa masalah, beberapa studi mengklaim bahwa tidak terpenuhinya target penanggulangan kemiskinan disebabkan oleh kurang baiknya dalam proses mekanisme penyaluran. Hal demikian diperkuat dengan kecenderungan penurunan konsumsi penduduk miskin dalam kurun tahun 2010 hingga 2017, yang menurun dari 18,05% hingga ke angka 17,02% dari total pengeluaran penduduk. Merujuk pada berbagai fakta yang tersaji, tidak mengherankan apabila diskusi seputar efektivitas bantuan sosial terhadap penanggulangan kemiskinan semakin mengemuka di ranah publik. Menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dan Probit, studi ini menemukan adanya hubungan negatif signifikan antara bantuan tunai dengan angka kemiskinan, di mana di saat yang bersamaan bantuan nontunai memiliki hubungan yang positif. Temuan tersebut tentunya bertolak belakangan dengan kebijakan yang diterapkan pemerintah saat ini dengan mengedepankan bantuan nontunai sebagai instrumen utamanya. Oleh karenanya, studi ini memberikan berbagai rekomendasi guna lebih memperkuat mekanisme penyaluran bantuan tunai guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

---

Indonesia has made encouraging poverty rate progress in the past five-year, which was leaving only 27.77 million in 2017, or less than 11% of the total population. However, it runs relatively slow, less than 1% per year on average, compared to the period of 2006 to 2012 that almost reached 18%. In fact, it comes very unfortunate looking into high public spending on various poverty reduction programs, up to 228,2 trillion. In kind and cash transfer were 68% and 21% respectively, while other assistance programs was 11%. Debating about budget spending in poverty programs is not without problems. Some studies reveals the programs did not succeed yet to reach theirs targets due to mechanisms matter. Undoubtedly, it can be proved by poor-household consumption rate within last seven-year, which came down from 18,05% to 17,02% of total consumption. In looking at the facts, it comes as no surprise that effectiveness of social assistance program towards poverty reduction issues upcoming hot topic in such discussions. Using the Ordinary Least Square (OLS) and Probit methods, this study found a significant negative impact between cash transfer program and poverty rates, while in kind transfer had a positive. The finding certainly refuse current policy, which more prioritize in kind transfer as its main instrument. Therefore, this study provides several recommendations strengthen cash transfer in many ways in order to get optimum impact in poverty reduction in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh FDI (Foreign Direct Investment) terhadap peningkatan volume ekspor non migas propinsi di Indonesia dan menganalisa beberapa faktor yang dipertimbangkan mempengaruhi volume ekspor non migas propinsi di Indonesia, antara lain Penanaman Modal Dalam Negeri, produksi (PDRB), kinerja perekonomian (GDPGR)t nilai tukardanshare olllput manufaktur.Model yang digunakan untuk estimasi dalam peneHtian ini adatah adopsi dari peneHtian yang diiakukan oleh Zhang dan Song (2000). Penelitian ini menggunaan data panel dengan deret waktu 6 tahun {2000 2006).Dalam analisis data panel, pemilihan model estimasi yang efisien di1akukan melaluj uji spesifikasi F test yang dipih dalam pene!itian ini tidak diambil secara acak maka model fixed efek digunakan untuk menganalisis pengaruh FDI terhadap volume ekspor non migas propinsi di Indonesia.Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel FDI. investasi domestik (ID), kinerja peerekonomian (GDPGR), produksi (PDRB) dan sha'e output manufaktur (Ms) beiiJeng.arnh positifterhadap peningkatan volume ekspor non migas, sementara variabel nilai tukar rU! (ER) berpengaruh secara negatif terhadap peningkatan volume ekspor non migas. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah memperbaiki iklim investasi di Indonesia dan lebih mendorong iovestasi yang berorientasi ekspor.

---

This research is aimed to analyze the impact of FDI in mitigating the export volume of non oil and gas provinces of Jndonesia and to analyze determinants of export that is considered influence the non oli and gas export volume of provinces in Indonesia such as Domestic Investment (ID}, Domestic Product Regional Bruto (proxy of production) Economic Performance (GDPGR), Exchange Rate(ER) and Share Output Manumcture(Ms).The model used to estimate in this research is adopted from research done by Zhang and Song (2000). This research is using panel data with time series for 6 years and (.fOSS section unit for 30 provinces.In analyzing panel data, the efficient model of estimation is through F test specification to figure out the existance of individual effect. Since the provinces chosen in this research is not random {fix), the fixed effect model is applied to analyzes the impact ofFDl on non oli and gas voiume of provinces in indonesia.The result shows that variables of FDI, ID PDRBD and Ms have positive impact in increasing non oil and gas export volume meanwhile Real Exchange Rate effects negatively to export volume of non oil and gas. Therefore, this research advise that government improve the investment condition in Indonesia and enhance export­ oriented investment."

"Penelitian ini membahas tentang pengaruh penggunaan energi yang efisien pada pertumbuhan ekonomi di 10 negara di Asia. Dengan menggunakan fixed effect data panel pada model pertumbuhan yang digunakan Barro dan model KLEC yang digunakan Kummel, Henn dan Lindenberger, pada penelitian ini menunjukan pengaruh penambahan tenaga keija dan investasi serta penggunaan energi yang efisien memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Dekomposisi 10 negara pada penelitian ini menjelaskan bahwa perubahan intensitas energi pada beberapa negara akibat pengaruh intcnsitas efek pada Indonesia dijelaskan dengan dekomposisi bahwa intensitas energi teljadi akibat pengaruh intensitas efek, pada beberapa sektor di Indonesia yaitu pada scktor transportasi dan industri terlihat tidak efisien penggunaan energinya scdangkan pada sektor jasa-jasa terlihat efisien penggunaan energinya dan juga terlihat bahwa telah terjadi pemanfaatan teknologi yang lebih efisien dalam mengolah energi."

"Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan PPMK merupakan program penanggulangan kemiskinan yang diusung oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan telah berjalan sejak tahun 2002 PPMK membuka ruang bagi keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat serta menciptakan masyarakat yang mandiri dengan cara menggali dan memaksimalkan setiap potensi yang ada dalam masyarakat Dengan memadukan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif penelitian ini mengkaji hasil dari PPMK mengidentifikasi permasalahan yang ada serta menyusun strategi terbaik untuk meningkatkan efektifitas PPMK dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Tanjung Duren Utara Hasil analisa secara makro menunjukkan terdapat pola hubungan yang beragam antara anggaran PPMK tahun 2008 2010 dan jumlah penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2011 Analisis kuadran menunjukkan pelaksanaan PPMK di Tanjung Duren Utara termasuk dalam kategori inefisien Hal ini menunjukkan PPMK dapat lebih efisien bila dilakukan perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang lebih baik Analisa secara mikro mengkaji secara menyeluruh pelaksanaan PPMK dari sudut pandang masyarakat Dari persepsi responden diketahui bahwa PPMK belum dapat melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan kurang dapat untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam masyarakat di Kelurahan Tanjung Duren Utara Dengan menggunakan analisa SWOT peneliti bersama dengan masyarakat mengidentifikasi kekuatan peluang dan permasalahan yang ada dalam masyarakat serta pelaksanaan PPMK Dari analisa SWOT ini dapat disusun strategi pelaksanaan PPMK yang lebih baik dalam kerangka waktu pelaksanaan dan diharapkan dapat meningkatkan efektifitas PPMK dalam menekan jumlah penduduk miskin di Tanjung Duren Utara Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan PPMK is a poverty alleviation program carried by the Provincial Government of DKI Jakarta since 2002 It encourages active participation of the community to take the important role on planning and executing the program This study examines the outcomes of PPMK identifies the problems of PPMK and finds out the best strategy to increase the effectiveness of PPMK on alleviating poverty in Tanjung Duren Utara by utilizing both quantitative and qualitative analysis Macro quantitative analysis shows that there are diverse patterns of correlations between the PPMK budget during 2008 2010 and the poverty reduction in DKI Jakarta Moreover the quadrant analysis shows that the implementation of PPMK in Tanjung Duren Utara can be categorized as inefficient If the community can be more efficient in planning and allocating the PPMK budget there should be less number of poor people in this village Micro qualitative analysis shows comprehensive perspectives of PPMK implementation at community level Respondents rsquo perceptions note that the inefficiency perchance caused by PPMK fails that it can not involve all community members to participate actively and are less able to maximize their strengths in the community The writer and the community identified the strengths opportunities and problems that exist in the society and in the implementation of PPMK by using the SWOT analysis It helps to construct better PPMK action plan strategy which is completed in a timeframe and expected to increase the effectiveness of PPMK on alleviating poverty in Tanjung Duren Utara "