Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query
Mokalu, Piter J.
"
Pada awal masa reformasi yaitu tahun 1999 yang merupakan
tonggak awal mengembalikan citra demokrasi di Indonesia, maka
terhadap beberapa bagian dari UUD 1945 telah diubah oleh MPR
sebagai pelaku kedaulatan rakyat. Dengan demikian dapatlah
dikatakan bahwa di dalam negara demokrasi, apa, mengapa, dan
bagaimana konstitusinya sangat ditentukan oleh kehendak dan pikiran
rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam negara. Bagaimanakah
dengan eksistensi konstitusi di Indonesia yang juga adalah suatu
negara demokrasi; tulisan ini akan mencoba membahasnya.
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah ...
"
Universitas Indonesia, 2001
T10969
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ana Suzana
2001
T36156
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Reni Dwi Purnomosari
"
Pembentukan tipe sistem lembaga ketatanegaraan, dipilih oleh suatu negara, tergantung pada keadaan politik, sosial, ekonomi, etnik, serta faktor-faktor lainnya. Biasanya dalam suatu sitem parlemen, kamar kedua/majelistinggi dibentuk untuk menampung perwakilan lainyang berbeda dari kamarpertama/majelis rendah, yaitu untuk kepentinfan kelas sosial, ekonomi atau perbedaan teritorial.. ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
T37698
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muchamad Ali Safa`at
2004
T36649
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Titik Daryani
"
Hak-hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP sejalan dengan pengakuan hak asasi manusia (HAM). Berdasarkan demikian seorang tersangka dan terdakwa tidak dapat dianggap bersalah sebelum dinyatakan oleh keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti. Perlindungan tersangka dan terdakwa dari kesewenangan penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus dapat dilaksanakan dalam peradilan pidana. Namun kesenjangan hak tersangka dan terdakwa dapat terjadi baik secara normative maupun empiris, hal ini dapat disebabkan rumusan undang-undang yang tidak jelas, atau ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
T36940
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yanyan Endian
2005
T36607
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rulita
"
ABSTRAK
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan
amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan khususnya Pasal 18 UUD
1945 dalam penyelenggaraan Negara Republik Indonésie! membagi daerahnya
dengan menganut desentralisasi, kemudian Negara Indonesia mengalami
perubahan undang-undang tentang Pemerintahan Daerahnya beberapa kali
hingga sekarang. Selanjutnya Negara Indonesia sesuai dengan politik hukum
pada masa-masa tersebut merubah peraturan perundang-undangan dengan
menyesuaikan situasi dan kondisi pada perkembangan setiap undang-undang
tentang pemerintahan daerah. Negara Indonesia menganut asas kedaulatan
rakyat, maka dibuatlah lembaga perwakilan di daerah-daerah yang dinamakan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.DPRD ...
"
2005
T37778
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yusna Melianti
"
ABSTRAK
Penetapan UU No. 22 tahun 1999 pada tanggal 4 Mei 1999 dan resminya baru
diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001, yang memberi kewenangan amat besar
kepada daerah. Undang-Undang ini juga memberikan perubahan mendasar mengenai
prinsip-prinsip otonomi daerah, sebab UU No. 22 tahun 1999 adalah merupakan,
otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan menekankan pada prinsip
pnnsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan
potensi dan keanekaragamanan daerah, dengan tujuan untuk pemberdayaan dan
partisipasi rakyat. Pemberian kewenangan otonomi seluas mungkin kepada ...
"
2001
T4380
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sikumbang, Sony Maulana
"
Perubahan ketatanegaraan yang terjadi akibat perubahan-perubahan yang dilakukan oleh MPR atas UUD 1945 antara lain adalah pernbentukan lembaga-lembaga negara baru. Salah satunya adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Keberadaan DPD dilatarbelakangi oleh gagasan demokratisasi dan akomodasi. kepentingan daerah demi terjaganya integrasi nasional. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 pasca perubahan keempat, maka DPD sebagai perwakilan rakyat dalam konteks kedaerahan dengan orientasi kepentingan nasional dapat disebut sebagai kamar kedua dalam sistem parlemen bikameral. Dengan demikian, keberadaan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Handi Nugraha
"
Penelitian tentang perlindungan hak moral dalam UU hak cipta ini pada awalnya timbul karena adanya rasa penasaran penulis atas pernyataan dari International Intellectual Property Allience (IIPA) yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 24 (2) Jo. Pasal 55 (c),(d) UUHC 2002, telah melebihi ketentuan Article 6bis(l) Konvensi Berne yang mengatur tentang hak moral, sehingga perlu direvisi. Selanjutnya, penulis juga melihat terdapat kejanggalan dalam pengaturan hak moral dalam UUHC 2002, di mana dalam penjelasan umum UUHC 2002 ini ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
T36588
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
