Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PT Asuransi X merupakan satu dari 52 perusahaan asuransi komersial yang menandatangani PKS CoB dalam program JKN dengan BPJS Kesehatan. Pada tahun 2015, peserta produk managed care dari perusahaan ini mengalami penurunan hingga mencapai 41,27%. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang membahas tentang praktik dan kendala pelaksanaan skema CoB antara BPJS Kesehatan dan PT Asuransi X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan skema CoB di Indonesia secara umum belum berjalan baik akibat adanya kendala mayoritas perusahaan asuransi komersial menerapkan sistem indemnity. Sementara itu, pelaksanaan skema CoB khusus antara BPJS Kesehatan dengan PT Asuransi X telah berjalan cukup lancar yaitu mencakup kegiatan koordinasi kepesertaan, koordinasi manfaat pelayanan kesehatan, dan koordinasi penagihan klaim. Adapun kendala khususnya meliputi skema CoB hanya berlaku untuk pelayanan rawat inap tingkat lanjut, beberapa peraturan BPJS Kesehatan tidak berlaku nasional, flagging peserta CoB terbatas untuk dua penjamin, dan masalah terkait aplikasi penagihan klaim. BPJS Kesehatan diharapkan segera mengevaluasi implementasi yang telah berjalan dan menetapkan peraturan final tentang skema CoB dalam program JKN. Sementara PT Asuransi X sebaiknya melakukan evaluasi internal terkait capaian koordinasi kepesertaan, kepuasan peserta CoB, daya saing produk CoB di pasar, capaian koordinasi klaim, dan cara untuk mengatasi kendala pelaksanaan skema CoB.

---

PT Asuransi X is one of 52 commercial insurance company which has signed a CoB Scheme Cooperation Agreement in the National Health Insurance program. In 2015, the participants of the company's managed care product has decreased up to 41.27%. This research is a qualitative descriptive study discusses about the practices and obstacles of the CoB scheme implementation between BPJS Kesehatan and PT Asuransi X. The results showed that the implementation of CoB scheme in Indonesia generally has not gone well due to majority of commercial insurance companies implementing indemnity system. Meanwhile, implementation of the CoB scheme between BPJS Kesehatan and PT Asuransi X has been running quite good that include activities of coordination of participation, coordination of health care benefits, and coordination of billing claims. Then the specific obstacles include CoB scheme only applicable for inpatient care at advanced health facilities, some BPJS Kesehatan regulations are not nationwide, flagging for CoB participants limited to two insurers, and problems related to claim billing application. BPJS Kesehatan is expected to evaluate the implementation of which has been run immediately and set a final regulation of CoB scheme in the JKN program. While PT Asuransi X should conduct an internal evaluation related to coordination of participation achievement, CoB participants satisfaction, CoB product competitiveness in the market, claim coordination achievements, and how to solve the obstacles of CoB scheme implementation."

"Berdasarkan catatan WHO per Mei 2021, setidaknya ada 115.000 tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat infeksi virus corona. Tenaga Kesehatan sebagai garda terdepan, merupakan faktor terpenting dalam upaya penanganan COVID-19. Berbagai penelitian menunjukan, diperlukannya sistem reward khusus untuk tenaga kesehatan sebagai bentuk apresiasi atas etos kerja yang diberikan. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang peran organisasi dan kepimpinan dalam memberikan bentuk reward kepada tenaga kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan basis data Google Scholar, Remote Lib UI dan PubMed. Hasil pencarian didapat 10 literatur berasal dari China, AS, Eropa, Afrika, England, Italy, Indonesia yang telah melakukan penelitian terkait reward yang dapat diberikan untuk tenaga kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Hasil telaah literatur menunjukan peran organisasi dan pemimpin dalam menganalisis bentuk reward yang diberikan yaitu mengenai kesehatan mental, finansial dan reward lainnya yang mendukung kebutuhan tenaga kesehatan. Penulis melakukan analisis kebijakan reward ini agar dapat digunakan oleh organisasi atau fasilitas kesehatan di Indonesia dalam memberikan gambaran reward yang tepat untuk diberikan sesuai dengan kebutuhan tenaga kesehatan selama masa pandemi COVID-19, namun perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui tingkat efektivitas reward, agar lebih representatif.

---

Based on WHO records as of May 2021, at least 115,000 health workers have died due to corona virus infection. Health workers, as the frontline, are the most important factor in efforts to deal with COVID-19. Various studies show the need for a special reward system for health workers as a form of appreciation for the work ethic given. This paper aims to provide knowledge about the role of organizations and leadership in providing a form of reward to health workers. This study uses a literature review method with Google Scholar, Remote Lib UI and PubMed databases. The search results obtained 10 literatures from China, the US, Europe, Africa, England, Italy, Indonesia which have conducted research related to rewards that can be given to health workers during the COVID-19 pandemic. The results of the literature review show the role of organizations and leaders in analyzing the form of rewards given, namely mental health, financial and other rewards that support the needs of health workers. The author analyzes this reward policy so that it can be used by organizations or health facilities in Indonesia in providing the right description of rewards to be given according to the needs of health workers during the COVID-19 pandemic, but further research needs to be done to determine the effectiveness of rewards, to make them more representative."

"Kepesertaan JPKM masih rendah atau hanya 0,3% dari jumlah penduduk Indonesia (SUSENAS 2004 dalam Depkes RI 2006). Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor dari dalam dan faktor-faktor dari luar keluarga terhadap kepesertaan masyarakat dalam JPKM sukarela di Kota Metro Tahun 2008. Populasi penelitian ini adalah seluruh Kepala KeIuarga (KK) di Kota Metro Lampung. Penelitian ini merupakan survei (non experiment) dirnana data ini dikumpuIkan seeara cross sectional. Jumlah sampel 131 IC.K yang diambil secara klaster yaitu di tiap kecamatan diambil satu kelurahan tiap kelurahan secara random ditentukan sampel menurut jumlah proporsi KK yang ada (sconpel random sampling).Penelitian ini kemudian menemukan bahwa ada hubungan antara faktor-faktor dari dalam keluarga (Umur KK, Jenis kelamin KK, Pendidikan KK, Pengetahuan KK, Pekerjaan KK, Penghasilan KK, Juralah anggota keluarga dan Arti sakit bagi keluarga) dan faktor-faktor dari luar keluarga (Promosi JPKM, Dukungan Pernerintah, Keberadaan asuransi lain/Askin, Pola Perilaku Masyarakat dalarn Menghadapi Sakit, Lokasi pelayanan Kesehatan dengan JPKM) terhadap kepesertaan dalam JPKM. Dan i penelitian ini ditemukan hanya 14,5% yang menjadi peserta JPKM. Ini diperkuat dengan fakta pertanyaan terbuka yang menyatakan rnasyarakat mempersepsikan bahwa JPKM adalah jaminan pemeliharan kesehatan untuk orang miskin.Analisis variabel dalam penelitian ini menernukan adanya hubungan yang signifikan antara variabel pengetahuan KK (faktor dari dalam keluarga) serta variabel dukungan pemerintah dan pola perilaku masyarakat dalam menghadapi sakit (faktor dari luar keluarga) dengan kepesertaan JPKM. Dan Analisis selanjutnya (multivariat) ditemukan bahwa faktor pengetahuan KK berpengaruh terhadap kepesertaan .TPKM sukarela (p-,043) Odd Ratio (OR) 3,42 yang berarti mereka (KK) yang rnengetahui JPKM sukareta mempunyai pe1uang 3-4 kali menjadi peserta.Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan sangat mempengamhi kepesertaan JPKM sukarela melalui pembentukan persepsi yang benar tentang .JPKM Sebagai saran maka JPKM sukarela ini yang sebenamya merupakan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan sebagai mana yang dicita-citakan dalam pembangunan kesehatan perlu didorong melalui extensifikasi sosialisasi JPKM sukarela yaitu melalui berbagai peluang, jalur dan cam yang memungkinkan. Ini sesuai dengan amanat UU no 23 Th 1992 tentang kesehatan pasal 66 ayat 1: Pemerintah mengembangkan, membina dart mendorong jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (.111134) sebagai cam yang dijadikan landasan setiap penyelenggaraan perneliharaan kesehatan, yang pembiayaannya dilaksanakan secara pra-upaya , berazaskan usaha bersama dan kekeluargaan

---

The study has a purpose on explore the internal and external factors on the family for the voluntarily membership of the RICA at Kota Metro, Lampung at the year of 2008. The study is a survey (non-experiment) and data is gathered by a cross sectional design. The population of the study is the Head of the Household (NH) of Kota Metro, Lampung. The sample size is 131 of HH that withdrawn by a cluster sampling method, i.e. in every sub-district there will be one neighborhood is chosen, and from every neighborhood, a random sampling method is used to get the sample proportionately with the number oh the HH in the neighborhood.

The study found that there is a relationship between the family internal and the external factors with the membership for JPKM. The internal factors are consists of the age, sex, education, knowledge, occupation, and the income of the HA member of the family, and the mean of the illness for the family. While the external factors are the .113KIvl campaign, government support, availability of Poor Family Insurance or other insurance, community behavior pattern to deal with the illness, the location of health services with WKM. The study reveal that there is only 14.5% is a member of JPKM, because mostly perception on the community say that JPKM is a health security for the poor.

Analysis found that there is a significant relationship between variables of HH's knowledge (family's internal factor), government support variable and community behavior pattern in dealing with the illness (family's external factor), and the membership of JPKM Further analysis (multivariate) found that the factor of HI-I's knowledge have the influence to the involuntary membership on JPICIVI (p value: 0.043) has the OR on 3.42, and it means that I-11-1 with a good knowledge have opportunity to become a JPKM membership 34 times in compare with HH with low knowledge.

To conclude, knowledge has a great extent in influencing the voluntary membership for JPIKM through a proper understanding of perception on JPKM It is suggested, as it hopes in the health development goals, that voluntary JPKM membership, as a form of community participation on health area, should be supported by a broadening socialization of the JPKM voluntary membership through any opportunity, channel and possibilities way. This also consistent with the statement of the U1.1 NO. 23, 1992 in relation to health, at the Chapter 66 verse 1 "The government should support and encourage the JPKM as a foundation of any application for health care that financed by a pre-finance scheme, base on a kinship mutually affair"."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN badan usaha di BPJS Kesehatan KCU Jakarta Pusat Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional melalui pendekatan kuantitatif serta didukung informasi kualitatif dari narasumber pada pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa badan usaha yang tidak patuh membayar iuran ada sebesar 44,9%. Sementara itu, didapatkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara riwayat kesehatan dalam jaminan kesehatan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN badan usaha.

---

ABSTRACTThis study aims to discover the factors associated with firm compliance of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Contribution Payment in Central Jakarta Main Branch Office of BPJS Kesehatan in 2014. This study uses cross-sectional study design with quantitative study and supported by qualitative information from informants. Based on the result of the study, it is known that there are 44,9% firms that do not comply contribution payment. Beside that, there is significant difference between membership history in health insurance with the firm compliance of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) contribution payment."

"Sejak diimplementasikannya program Jaminan Kesehatan Nasional tanggal 1 Januari 2014, telah ditemukan banyaknya indikasi fraud yang dilakukan oleh berbagai pihak, terutama pihak fasilitas kesehatan. Sebagai respon atas hal tersebut pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, menerbitkan Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 yang mengatur tentang pencegahan fraud. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan melibatkan pakar dalam bidang fraud sebagai narasumber. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meramalkan efektivitas dari Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 dalam memberantas fraud yang dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 dinilai belum akan efektif dalam memberantas fraud di fasilitas kesehatan. Hal ini disebabkan karena komitmen Dinas Kesehatan dan pemberi pelayanan kesehatan yang masih meragukan, dasar hukum pembentukan Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 yang masih belum kuat, dan terakhir Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 dinilai belum komprehensif bila dijadikan sebagai strategi anti fraud.

---

Indonesia National Health Insurance (JKN) program has officially started on January 1, 2014. Right after that the indication of fraud arise which done by various party, especially by the healthcare providers. As the response, Ministry of Health Indonesia has issued Minister of Health Decree Number 36/2015 that rules about fraud prevention. This type of research is a descriptive-qualitative which ask the fraud experts to forecast the effectiveness of that fraud prevention policy. The aim of this research is to review the prospect of the implementation of fraud prevention policy in order to combat fraudulent act in healthcare providers in Indonesia. The result of this study shows that fraud prevention policy tend to less effective in combating fraudulent act. This could happen, according to fraud experts, because of the decree design is not enough comprehensive as a counter fraud strategy, also there is no clear cause of action, and the last to concern is the lack of commitment of District Health Offices and healthcare providers to cooperate."

"ABSTRAKAnalisis Kesiapan Sistem Remunerasi Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 222 Tahun 2016 di RSUD Pesanggrahan Tahun 2017 RSUD Pesanggrahan adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis UPT Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah menerapkan pola keuangan BadanLayanan Umum Daerah BLUD. Tesis ini membahas Analisis Kesiapan Sistem Remunerasi di RSUD Pesanggrahan berdasarkan Peraturan Gubernur No 222 Tahun2016. Saat ini RSUD Pesanggrahan menggunakan pola pemberian penghasilan berdasarkan Peraturan Gubernur No 221 Tahun 2016. Kedua peraturan tersebut menerapkan pola pemberian gaji dan tunjangan kinerja dengan komponen perhitunganyang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesiapan diberlakukannya sistem Remunerasiberdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 222 Tahun 2016 di RSUDPesanggrahan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatifdengan simulasi penghitungan sistem yang akan diterapkan dan penggalian persepsikesiapan stakeholder melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian diketahui bahwa secara umum informan sudah puas denganpenghasilan yang diterima sekarang, namun hasil simulasi penerapan sistem remunerasidan berbagai skenario pada periode transisi memperlihatkan bahwa rumah sakit belummampu memberlakukan sistem remunerasi. Dinas Kesehatan diharapkan dapatmenurunkan berbagai kebijakan memberi kesempatan bagi RS BLUD untukmenerapkan sistem remunerasi. Dinas Kesehatan sebagai regulator dapat memberikanregulasi memberikan kesempatan bagi RS dengan pola keuangan BLUD yangdipandang mampu untuk memerapkan sistem remunerasi , melakukan evaluasi terhadappendapatan BLUD, membuat standar kinerja adalah beberapa rekomendasi yangdiajukan kepada Dinas Kesehatan sebagai hasil dari penelitian ini.

---

ABSTRACTRemuneration System Readiness Analysis at RSUD Pesanggrahan in2017 based on Governor DKI Jakarta Regulation No. 222 Year 2016RSUD Pesanggrahan as a Health Service Unit of Special Capital Region of Jakarta which has applied financial pattern of Regional Public Service Board BLUD. This thesis examines Remuneration System Readiness Analysis at RSUD Pesanggrahan based on Governor Regulation No 222 2016. Currently RSUD Pesanggrahan uses income generating pattern based on Governor Regulation No 221 2016. Both regulations apply salary and performance allowances with different component of calculation. The purpose of this research is to analysis readiness on the implementation of remuneration system at RSUD Pesanggrahan based on Governor Regulation No 222year 2016. This research uses quantitative and qualitative methods. Quantitative with simulation of system calculation to be applied and qualitative with explore stakeholder perception readiness with indepth interview. From the result of research it is known that in general the informant is satisfied with the income received now. And from the simulate conducted, RSUD Pesanggrahan has not been able to apply the system basedon Governor Regulation No 222 2016 yet. Suggestion to the Health Department as a regulator is to give the opportunity to the hosital that its BLUD income is capable to apply Remuneration system is supported by regulation, to evaluate the potential income of RSUD to make standard of employee performance target as indicator of hospital as some recommendation as a result from this research."

"Skripsi ini membahas tentang Gambaran Respon Asuransi Kesehatan Komersial terhadap Kebijakan Coordination of Benefit CoB dalam Jaminan Kesehatan Nasional JKN . Penelitian ini didasarkan pada beberapa aspek dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Koordinasi Manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah agar diketahuinya gambaran respon asuransi kesehatan komersial terhadap pembaruan kebijakan CoB sehingga dapat memperbaiki pelaksanaan kerjasama CoB untuk kedepannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan terdapat beberapa aspek dari dalam kebijakan seperti mekanisme CoB, kompetensi pihak terkait dalam pelaksanaan CoB, pemahaman materi sosialisasi, perjanjian dengan pihak fasilitas kesehatan dalam menjalankan mekanisme CoB yang masih perlu diperhatikan terkait dengan adanya kebijakan baru CoB yang menjadi alasan asuransi kesehatan komersial menjalin kerjasama CoB dengan BPJS Kesehatan.

---

Focus of this study is Description of Commercial Health Insurance Response to Coordination of Benefit CoB Policy in Jaminan Kesehatan Nasional JKN . This study is based on several aspects in Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Koordinasi Manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.

The purpose of this study is to know description of commercial health insurance response to Coordination of Benefit CoB policy in Jaminan Kesehatan Nasional JKN . This research used qualitative research method.

The results of this study explain that there are several aspects of the policy such as mechanism of CoB, the competence of related parties for the implementation of CoB, the understanding of socialization materials, the agreement with the health facility in carrying out the mechanism of CoB which still needs to be considered related to the new policy of CoB that become the reason of the commercial health insurance in cooperating CoB with BPJS Kesehatan."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Skripsi ini membahas tentang gambaran proses identifikasi kasus fraud pada klaim reimbursement PT Asuransi ABC. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, data sekunder terkait dengan kasus fraud yang terjadi pada klaim reimbursement. Dari penelitian didapatkan bahwa proses identifikasi kasus fraud sudah cukup baik namun harus lebih ditingkatkan lagi pola anti-fraud dengan membangun kesadaran para pihak yang terkait dalam proses identifikasi agar kejadian fraud pada klaim reimbursement dapat dicegah sebelum terjadi peningkatan yang terus menerus.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the description of fraud case identification process on reimbursement claim of PT Asuransi ABC. This research uses qualitative method. Data collection was conducted through in depth interviews, secondary data related to fraud cases that occurred on reimbursement claims. From the research it was found that the process of fraud case identification is good enough but it should be further enhanced anti fraud pattern by building awareness of related parties in the identification process so that fraud incident on reimbursement claim can be prevented before continuous improvement."

"ABSTRAKKasus rujukan non spesialistik di PKM Kramat Jati Tahun 2016Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor kesesuaian diagnosis nonspesialis di Puskesmas Kramat Jati tahun 2016 berdasarkan jenis kelamin, diagnosis non-spesialis, kategori peserta dan kesesuaian alasan rujukan pada TACC (Time, Age, Complication, dan Comorbidity). Hasil dari penelitian ini adalah angka rujukan di Puskesmas Kramat Jati adalah sebesar 21,4% dengan didominasi oleh peserta perempuan, bukan peserta pekerja, dan Biomechanical lesion unspectified sebagai diagnosis rujukan paling tinggi dari diagnosis non-spesialistik. Kesesuaian alasan rujukan berdasarkan TACC di Puskesmas Kramat Jati adalah 46,3% dengan didominasi oleh Umur. Selain itu, ketidaksesuaian diagnosis non-spesialis diPuskesmas Kramat Jati adalah 53,7%. BPJS Kesehatan Jakarta Timur harus meningkatkan pendekatan dan berkordinasi dengan Puskesmas Kramat Jati untuk mengendalikan tingkat rujukan diagnosis non-spesialis.

---

ABSTRACTThe research aims to determine the factors of suitability on non specialistic diagnosis at Kramat Jati Community Health Center in 2016 based on sex, non specialistic diagnosis, categories of participant and suitability of referal reasons on TACC (Time, Age, Complication, and Comorbidity). The result are referal rate at Kramat Jati Community Health Center is 21.4% with dominated by femaleparticipant, not worker participant, and Biomechanical lesion unspectified as the higest referal diagnosis of non specialistic diagnosis. The suitability of referal reason based on TACC at Kramat Jati Community Health Center is 46.3% with dominated by Age. In addition, The unsuitability of non specialistic diagnosis at Kramat Jati Community Health Center is 53,7%. BPJS Kesehatan Jakarta Timurshould improve the approachment and cordination with Kramat Jati Community Health Center to control the referal rate of non specialistic diagnosis."

"Rumah Sakit Fikri Medika Dan Rumah Sakit Proklamasi Program Pelayanan Karawang Sehat Tahun 2016 Skripsi ini membahas utilisasi rawat inap kasus typhoid fever pada RS. Fikri Medika dan RS. Proklamasi Program Pelayanan Karawang Sehat tahun 2016 berdasarkan variabel demografi (jenis kelamin, umur, status perkawinan), PPK I (asal rujukan), spesialisasi pelayanan, diagnosis, lama hari rawat dan biaya perawatan berdasarkan komponennya. Desain penelitian ini adalah kuantitaif bersifat deskriptif dengan rancangan penelitian cross sectional. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan rata-rata biaya perawatan yang signifikan antara RS. Fikri Medika dan RS. Proklamasi dan komponen yang berkontribusi adalah pemeriksaan dokter dan obat. Pola utilisasi di kedua rumah sakit sama pada variabel jenis kelamin, status perkawinan, spesialisasi pelayanan dan lama hari rawat. Berdasarkan umur, diagnosis dan PPK I (asal rujukan) terdapat perbedaan. Terdapat perbedaan yang signifikan pada pola utilisasi, sehingga disarankan kepada program perlunya audit medis dan biaya untuk mencagah fraud dan abuse, meningkatkan kualitas dan kualifikasi sumber daya manusia untuk meningkatkan review utilisasi serta bagi rumah sakit agar mengklaimkan biaya sesuai dengan cinical pathway tarif yang disepakati.

---

This study discusses the utilization of inpatient case of typhoid fever in hospital Fikri Medika and hospital Proklamasi, Karawang Sehat Service Program 2016 based on demographic variables (gender, age, marital status), basic health services (origin of referral), service specialization, diagnosis, length of stay and maintenance cost by component. The design of this research is quantitative descriptive with cross sectional study design. The results of this study indicate a significant difference in mean maintenance costs between hospitals Fikri Medika and Proklamasi and components that contribute are physician examinations and drug. The utilization patterns in both hospitals are the same in the gender variables, marital status, service specialization and length of stay. Based on age, diagnosis and basic health services (referral origin) there are differences. There are significant differences in utilization patterns, so it is advisable to the program for medical audits and fees for fraud and abuse prevention, improving the quality and qualifications of human resources to improve the utilization review and for hospitals to claim costs in accordance with agreed cinical pathway rates."