Ditemukan 19 dokumen yang sesuai dengan query
Azizah Amatullah Fitri
"
Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab dan sanksi hukum terhadap notaris dengan studi pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 963/Pdt.G/2016/PN.Sby. Dalam putusan tersebut, notaris dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, karena akta yang dibuat di hadapan notaris memuat keterangan palsu. Dalam hal ini, notaris telah melanggar kewajiban hukumnya sebagai seorang pejabat umum. Untuk itu, permasalahan yang diangkat adalah mengenai tanggung jawab keperdataaan notaris, yang telah membuat dan menerbitkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Vinadita Utari
"
Tesis ini membahas mengenai Pembatalan Pendirian Perseroan Terbatas Yang Didasarkan Pemalsuan Subjek Hukum Pemegang Saham. Dalam hal pembuatan dan penandatanganan akta autentik, Notaris seharusnya selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dan profesional terhadap klien yang membuat akta pendirian perseroan. Hal ini dimungkinkan apabila terdapat itikad tidak baik dari klien yang datang menghadap dan memperlihatkan identitas palsu kepada Notaris. Identitas tersebut adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah tidak berlaku. KTP tersebut tidak berlaku karena klien yang bersangkutan telah menjadi Warga Negara Asing (WNA) dengan memiliki paspor Warga ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Andri
"
ABSTRAK
Penelitian ini membahas tanggung jawab penjual yang menunjuk pihak ketiga sebagai makelar atau perantara penjual sebagai pihak yang menerima pembayaran dari pembeli dalam transaksi jual beli tanah terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 180 PK/Pdt/2018 Tahun 2018. Pada saat ini, terdapat transaksi jual beli tanah yang mellibatkan perantara atau pihak ketiga atau makelar sebagai salah satu phak yang menjembatani penjual dan pembeli dalam jual beli tanah. Namun, dalam praktiknya terdapat masalah-masalah, salah satunya adalah perantara ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dimas Almansyah
"
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait perubahan susunan pemegang saham seharusnya dilaksanakan sesuai prosedur serta persyaratan pelaksanaan RUPS dan syarat pemindahan hak atas saham sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun pada kenyataanya RUPS PT AN tidak memenuhi syarat pemindahan hak atas saham yang mengakibatkan pembatalan akta pernyataan keputusan RUPS seperti yang ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 223 PK/PDT/2022. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan tentang keabsahan pemindahan hak ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Rafi
"
Untuk mendirikan suatu Perserotan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) telah menentukan jumlah minimal modal dasar dan modal awal yang harus disetorkan guna menjalankan perusahaan. Namun dalam kenyataannya, teradapat dugaan terjadinya manipulasi modal disetor dalam pendirian PT sebagaimana dalam kasus PT. FTL dalam penelitian ini, karena modal awal yang dimiliki untuk disetorkan tidak mencukupi. Praktik semacam ini tentu saja dapat memunculkan resiko kerugian bagi pihak-pihak yang nantinya melakukan hubungan hukum dengan ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ritonga, Nabila Syafitri
"
Penambahan modal dasar perseroan terbatas (perseroan) seharusnya diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) oleh notaris untuk mendapatkan persetujuan, tetapi tidak demikian halnya dalam praktik dialami oleh PT X yang bergerak di bidang pembangunan, di mana Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat oleh notaris tidak dicatatkan sehingga belum ada persetujuan dari Menkumham. Sebagai akibatnya profil perusahaan tidak mengalami perubahan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT X yang terakhir. Oleh karena itu, penelitian ini ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Syarifah Desi Putriani Ramadhanty
"
Notaris semestinya membuat akta autentik untuk semua perbuatan dan perjanjian yang diminta oleh pihak yang berkepentingan sepanjang syarat subjektif dan objektif dari perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dipenuhi. Namun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2853K/Pdt/2019 ditemukan bahwa notaris menunda bahkan menolak pembuatan akta dengan mengembalikan uang muka pembayaran pembuatan akta. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan terkait tanggung jawab notaris terhadap penundaan pembuatan akta yang dilakukan dan ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Zerlina Jihan Deavinsa
"
Akta autentik sebagai produk hukum Notaris merupakan bagian dari protokol Notaris yang harus dijaga dan disimpan oleh setiap Notaris. Protokol Notaris akan beralih kepada Notaris lain apabila Notaris pembuat protokol sudah tidak menjabat. Atas dasar tersebut, maka diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya apabila terjadi sengketa atas protokol yang diterimanya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai (1) Perlindungan hukum terhadap Notaris penerima protokol sebagai tergugat dalam penyelesaian sengketa atas ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fara Deinara Dewantoro
"
Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Pengadilan dikarenakan akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu yang dimasukkan oleh penghadap dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di bawah tangan yang dilakukan tanpa sepengetahuan Notaris, yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri No 208/Pdt.G/2019/PN TJK. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai analisis keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan berita acara di bawah tangan dan tanggung jawab Notaris terhadap Akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nurul Aulia
"
Sebagai Pejabat Umum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik yang berhubungan dengan tanah. Pada praktiknya masih terdapat PPAT yang melakukan kelalaian dan ketidaktelitian baik secara administratif maupun hukum, sehingga tidak jarang mengakibatkan kerugian. Seperti pelanggaran dalam proses pembuatan akta yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, tidak membacakan dan menjelaskan isi akta kepada para pihak. Salah satunya adalah dalam pembuatan akta hibah oleh PPAT yang mana pihak ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
