Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Upaya memahami realitas kekuasaan telah melahirkan beragam konsep yangcukup memperkaya khasanah teori poiitik. Teori dan analisis politik pun berkembangbersamaan dengan perubahan pola dan realitas kekuasaan. Sebagian besar analisislebih banyak memahami fenomena kekuasaan pada level permukaan dari strukturkekuasaan. Padahal pemapanan dan perubahan kekuasaan tidak terbatas pada upayakontroi mekanisme teknis-struktural, tetapi tak kalah hebatnya pengendaiian terhadapwacana sosial dan kultural yang mewujud dalam konstruksi bahasa yang ditanamkansecara ideologis.Berangkat dan pemahaman di atas, Studi ini berusaha menjelaskan prosespengokohan hegemoni kekuasaan melalui konstruksi dan pengendalian wacana poiitikpada masa Orde Baru dengan memilih rentang waktu menjelang SU MPR 1998 hinggamunculnya Era Reformasi 1998. Karena itu, Studi ini berupaya menjelaskan 'bagaimanaproses konstruksi bahasa politik dalam memperkokoh hegemoni kekuasaan?Sedangkan manfaat penelilian : secara teoritis, penelitian ini, diharapkan mampumemperkaya keberagaman wawasan tentang kajian poliiik dari perspektif analisiswacana kritis (critical discourse analysis), dan secara praktis dapat memberikankonstribusi terhadap usaha memahami mekanisme penguasa dalam memperkokohhegemoninya.Analisis kajian ini lebih banyak menekankan perspektif interpretatif dalamparadigma kritik. Perspektif yang cukup memberi nuansa kritis adalah analisis wawnakritis yang dikembangkan Nomian Fairclough. Perspektif ini berusaha menemukanmakna dari suatu teks dan berusaha menjelaskan proses produksi wacana dalam konteks sosial. Interpretasi dan makna teks dan, Iebih luas, wacana menghendakikehadiran hermeneutik yang dielaborasi oleh Gadamer dan Heidegger, sebagai sebuahmetode penafsiran. Sinergi dua perspektiftersebut bisa mampu mengungkapkan maknadari permainan wacana yang implisit. Sehingga maksud-maksud terselubung punterdeteksi. Bahasa sebagai unit analisa dilihat dari kaca mata genealogis, Foucault. Darisini, bahasa tidak dilihat sekedar sebagai perkara gramatik, tetapi Iebih merupakanajang perlarungan kekuasaan. Ruang (space) tempat konflik berbagai kepentinganpolilik, kekuasaan, dan hegemoni tergelar.Pada talaran yang Iebih konseptual, studi ini menemukan wujudnya padapemikiran Antonio Gramsci Dalam memandang kekuasaan, Gramsci Iebihmengedepankan penekanan kultural-ideologis yang sekaligus, konsep ini, menandaiperpisahannya dengan konsep Manda yang economic determinant Gramscimengembangkan istilah hegemoni yang berarli konstruksi ideologi oleh pihak yangdominan untuk mencapai konsensus dari pihak yang dikuasai melalui penggunaankepemimpinan moral, intelekual dan politik yang menjelmakan diri dalam bentukmonopoli teks dan tafsirnya. Proses ke arah pencapaian dan restrukturisasi hegemoniditempuh dengan 'teknologisasi wacana'. Proses ini merupakan bagian dari stiategidominasi sosial kelompok yang dominan untuk memantapkan eksistensinya secarahegemonik lewat kontrol praktek wacana (discursive practice).Di masa kekuasaan rezim Orde Baru berlangsung, proses-proses sepertidijelaskan itu telah memgroleh peneguhan selama Iebih kurang 32 tahun. Wacanapolitik berhasil dikontrol dalam koridor negara Pancasila dengan mempropagandakankata ?pembangunan" dan ?stabilitasi". Di atas dan dengan kedua kata inilah berlangsungpengoperasian ideologi yang menyamar dalam kemasan-kemasan wacana polilik.Setiap bahasa politik yang mewujud dalam pemyataan-pernyataan elite di tingkatnegara selalu mencerminkan bias pro hegemoni negara. Argumen ?untuk kepentinganbersama' tidak Iebih dari sebuah kalimat yang sarat muatan ideologi. Tujuannya untukmerangkul keterlibatan banyak orang agar kekuasaan letap legitimate. Cara itumerupakan penggiringan kesadaran sehingga masyarakat, secara perlahan-lahanterhegemoni, dan kekuasaan tetap Iestari dalam genggaman tangan penguasa. Kecualiketika rakyat terbangun dari ketidaksadaran dan mulai menggugat berbagai hal, makabangunan kekuasaan mengalami keruntuhan. Tamatlah Orde Baru."

"Tesis yang berjudul Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan PDI Perjuangan Tahun 1999 dan 2004 merupakan sebuah kajian ilmu politik berperspektif kualitatif yang mencoba mencari jawaban bagaimana perbandingan pola rekrutmen politik calon anggota legislatif perempun PDI Perjuangan pada pemilu 1999 dan pemilu 2004 mengingat pasal 65 ayat 1, UU no. 12, tahun 2003 yang memuat aturan tentang kuota 30 % perempuan dalam pencalonan .anggota legislatif telah diberlakukan pada pemilu legislatif tahun 2004. Penelitian ini sangat menarik untuk dilakukan karena isu perempuan selalu menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, termasuk kuota 30 % ini. Oleh karena itu sangat menarik untuk meneliti dinamika masyarakat Indonesia sehubungan dengan adanya kebijakan kuota 30 % ini. Kedua, penelitian ini menjadi menarik .karena mencoba meneliti fenomena dan keputusan politik pada salati satu partai politik besar yang dipimpin perempuan. Pemahaman terhadap penelitian ini dilakukan dengan melihat bagaimana pola rekrutmen yang digunakan di PDI Perjuangan, apakah mereka menggunakan pola ascriptive ataukah achievement. Pola rekrutmen politik dapat berorientasi ascriptive atau achievement. Masing-masing orientasi ini secara teoritis dapat berdiri sendiri tetapi dalam praktek dapat ditemui interaksi yang rumit diantara keduanya. Orientasi rekrutmen ascriptive terjadi bila individu-individu dipilih untuk peranan-peranan khusus karena status sosial dan keturunan mereka (ascribed status). Sedangkan kriteria dalam menentukan individu untuk memegang jabatan/peranan tertentu yang memiliki keahlian dan kemampuan tertentu, adalah rekrutmen achievement. Selain itu, tesis ini juga akan mencoba memahami kendala dan hambatan perempuan menjadi calon anggota legislatif dengan keberadaan mereka sebagai perempuan. Oleh karena itu, tesis ini menggunakan konsep dan teori tentang partai politik yang dikemukakan oleh Carl J. Friedrich, Roger H. Soltau Roger H. Soltau, Sigmund Neuman, J. A Corry dan Henry J. Abraham untuk pemahaman awal PDI Perjuangan sebagai partai politik; teori rekrutmen politik Gabriel Almond; beberapa konsep tentang keterwakilan perempuan, gender dan politik kewarganegaraan. Namun teori utamanya adalah teori dari Anne Phillips, The Politics of Presence atau politik kehadiran. Melalui wawancara mendalam terhadap anggota legislatif terpilih pada tahun 1999 dan tahun 2004 serta dua orang pengurus PDI Perjuangan di tingkat pusat (DPP), tesis ini menemukan bahwa, pola ascriptive lebih sering digunakan di PDI Perjuangan baik ketika pada pemilu 1999 maupun pemilu 2004 dan dengan menggunakan pola tertutup. Jadi implikasi teori pola rekrutmen ascriptive dapat diterapkan di sini. Pola rekrutmen tersebut berdasarkan hubungan pertemanan, persaudaraan ataupun hubungan-hubungan emosional lain yang mengakibatkan juklak (petunjuk pelaksanaan) atau aturan-aturan tentang rekrutmen dalam partai menjadi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Temuan penting dalam tesis ini adalah kepemimpinan Megawati sebagai pemimpin partai berjenis kelamin perempuan ternyata memang mempengaruhi pola rekrutmen. Pada pemilu 1999, sebelum masalah kuota 30% mencuat, atas gagasan ketua umum Megawati, maka rekrutmen calon legislatif perempuan di PDI Perjuangan diupayakan mencapai 15%. Megawati juga berkomitmen untuk memberikan "jatah" kepengurusan partai PDI Perjuangan kepada perempuan. Dari temuan ini nampak implikasi teori politik kehadiran juga terlihat dari sikap Megawati yang menganggap penting kehadiran kelompok-kelompok yang termarginalisasi untuk dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan, dalam hal ini adalah kelompok perempuan partai PDI Perjuangan. Meski demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik termasuk PDI Perjuangan belum sepenuhnya sensitif gender untuk mengedepankan kesetaraan perempuan dalam politik sehingga pola rekrutmen masih belum dilepaskan dari pola ascriptive. Perempuan yang kurang memiliki kedekatan emosional dengan pengambil kebijakan di dalam partai menjadi kesulitan untuk bersaing secara fair. Budaya patriarkhi yang masih mengakar kuat memang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhinya.

---

This study, entitled "Patterns of Recruitment of Female Legislative Candidates for the Democratic Party of Struggle (PD1 Perjuangan)" is a qualitative study which compares the levels of recruitment of women in 1999 and 2004 general elections, given that in 2004 new legislation had been enacted encouraging party nominations included a 30% quota for the representation of women. This study is of interest as women's issues in Indonesia are always hotly contested within the community, including the introduction of the 30% quota. It is therefore of great interest to study the dynamics within Indonesian society regarding the community reaction to the new Iegislation. ln addition, the study is of value as it attempts to look at the political decisions of one of the largest political parties in Indonesia, which is led by a woman, Megawati Soekarno Putri, This study attempted to shed light on how PDI Perjuangan carried out the recruitment of women, using the dichotomy of ascriptive recruitment or recruitment based on achievement. A pattern of political recruitment can be either of an ascriptive or achievement based orientation. Theoretically, each orientation can stand alone, however in practice, they are entwined in a complex set of inter-relationships. Ascriptive recruitment occurs when individuals are chosen for a particular role, especially in the case of their social status or background (ascribed status). In comparison, when the criteria used to determine an individuals role is based on their abilities and expertise this is achievement orientated recruitment. 1n addition, this thesis will try to explore the obstacles and constraints faced by women who chose to become legislators. Therefore, this thesis uses concepts and theories of political parties put forward by Carl J. Friedrich, Roger H. Soltau Roger H. Soltau, Sigmund Neuman, J. A Corry and Henry J. Abraham in order to gain an understanding of PDI Perjuangan as a political party; the political recrutment theory of Gabriel J. Almond; and some concepts of women' representations, gender and politics of citizenship. The main theory is from Anne Phillips, The Politics of Presence."

"Pengarusutamaan gender adalah sebuah strategi yang telah disahkan secara internasional guna mencapai kesetaraan gender yang bertujuan untuk membawa perubahan yang fundamental pada budaya organisasi dengan cara menanamkan praktek-praktek dan norma-norma kepekaan gender dalam tatanan kebijakan publik. Secara resmi Indonesia telah mengesahkan pendekatan pengarusutamaan gender pada tahun 2000, dengan dikeluarkannya lnstruksi Presiden no 9/2000. Inpres tersebut mengharuskan semua tingkat pemerintahan untuk mengarusutamakan isu gender ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program yang dibuat. Namun demikian, perwujudan suatu kebijakan formal ke dalam tindakan nyata sering kali bukan merupakan proses yang langsung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dampak yang diterima oleh pelaku, baik individual maiwun institusional, dalam pelaksanaan upaya pengarusutamaan gender di Indonesia, dan sampai pada tingkat apa upaya-upaya tersebut di atas telah mendorong terjadinya pergeseran yang berkelanjutan pada budaya dan kapasitas organisasi menuju ke pembentukan kerangka kerja yang lebih responsif terhadap isu gender. Penelitian ini menggunakan dua alur teori politik untuk mendukung analisisnya. Yang pertama adalah teori kebijakan public, khususnya studi mengenai penerapan kebijakan yang dilakukan oleh Wiemar dan Vining, yang digunakan untuk meneliti kontribusi yang diberikan oleh berbagai pihak dalam suatu rangkaian kebijakan. Yang kedua adalah, studi yang menggunakan teori feminis mengenai pengarusutamaan gender, termasuk penelitian Squires, Daly dan Walby, guna memberikan pertimbangan apakah aplikasi praktis dari upaya pengarusutamaan gender di Indonesia dapat mencerminkan tujuan-tujuan teoritisnya. Metodologi penelitian kualitatif digunakan untuk mengunpulkan data, yang kemudian diperiksa dengan menggunakan analisa deskriptif. Data dikumpulkan dari dokumen administratif maupun kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan yang menjadi target dan juga berasal dari serangkaian wawancara mendalam dengan perwakilan dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan lima Departemen lain yang memiliki program-program pengarusutamaan gender. Secara umum, birokrasi di Indonesia masih sangat kuat dipengaruhi oleh budaya partriakal yang memberikan prioritas utama kepada laki-laki daripada perempuan. Hasil penelitan menunjukkan bahwa pelaku individual, terutama mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh, adalah pihak-pihak utama yang memiliki peranan penting dalam mendorong pelaksanaan upaya pengarusutamaan gender dan memerangi budaya patriarkal tersebut di atas. Ketergantungan kepada individu dan bukan kepada mekanisme lembaga ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa lembaga pemerintah yang relevan dalam hal ini tidak memiliki cukup kekuasaan, kepemimpinan dan kapasitas teknis untuk mendorong terjadinya perubahan kebijakan. Dengan demikian lembaga-lembaga pemerintah ini sangat bergantung pada dukungan yang diberikan oleh individu utama dalam menggerakkan program-program pengarusutamaan gender di masing-masing departemen. Namun demikian, jika prakarsa dari individu-individu tersebut tidak diwujudkan dalam pengetahuan dan praktek lembaga, maka program-program yang dibuat tidak akan berkelanjutan karena tidak ada pengembangan kapasitas Iembaga secara substansial. Hasil penelitian juga menegaskan posisi Daly yang menyatakan bahwa ada disparitas pada pelaksanaan praktek pengarusutamaan gender dengan tujuan teoritis dan tujuannya, khususnya dalam hal janji akan adanya perubahan struktural. Hal ini bisa disebabkan oleh tiga alasan utama. Yang pertama adalah tanggungjawab upaya pengarusutamaan gender di Indonesia biasanya 'berada di tangan"divisi perempuan' yang telah ada, yang dengan demikian dapat berarti bahwa mereka masih tetap terpinggirkan posisinya di dalam Departemen itu sendiri. Isu gender belum menjadi isu yang lintas sektoral. Yang kedua, dengan mengadopsi model penerapan birokrasi yang maju, upaya pengarusutamaan gender cenderung untuk dimasukkan ke dalam budaya administratif yang telah ada, yang berarti bahwa isu gender belum terintegrasi ke dalam kebijakan utama. Isu gender hanya ditambahkan sebagai permasalahan tambahan. Dan akahirnya, penelitian ini menemukan bahwa ada kecenderungan untuk memisahkan upaya pengarusutamaan gender dari wacana gender dan kesetaraan, yang dengan demikian hal tersebut akan menjauhkPengarusutamaan gender adalah sebuah strategi yang telah disahkan secara internasional guna mencapai kesetaraan gender yang bertujuan untuk membawa perubahan yang fundamental pada budaya organisasi dengan cara menanamkan praktek-praktek dan norma-norma kepekaan gender dalam tatanan kebijakan publik. Secara resmi Indonesia telah mengesahkan pendekatan pengarusutamaan gender pada tahun 2000, dengan dikeluarkannya lnstruksi Presiden no 9/2000. Inpres tersebut mengharuskan semua tingkat pemerintahan untuk mengarusutamakan isu gender ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program yang dibuat. Namun demikian, perwujudan suatu kebijakan formal ke dalam tindakan nyata sering kali bukan merupakan proses yang langsung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dampak yang diterima oleh pelaku, baik individual maiwun institusional, dalam pelaksanaan upaya pengarusutamaan gender di Indonesia, dan sampai pada tingkat apa upaya-upaya tersebut di atas telah mendorong terjadinya pergeseran yang berkelanjutan pada budaya dan kapasitas organisasi menuju ke pembentukan kerangka kerja yang lebih responsif terhadap isu gender. Penelitian ini menggunakan dua alur teori politik untuk mendukung analisisnya. Yang pertama adalah teori kebijakan public, khususnya studi mengenai penerapan kebijakan yang dilakukan oleh Wiemar dan Vining, yang digunakan untuk meneliti kontribusi yang diberikan oleh berbagai pihak dalam suatu rangkaian kebijakan. Yang kedua adalah, studi yang menggunakan teori feminis mengenai pengarusutamaan gender, termasuk penelitian Squires, Daly dan Walby, guna memberikan pertimbangan apakah aplikasi praktis dari upaya pengarusutamaan gender di Indonesia dapat mencerminkan tujuan-tujuan teoritisnya. Metodologi penelitian kualitatif digunakan untuk mengunpulkan data, yang kemudian diperiksa dengan menggunakan analisa deskriptif. Data dikumpulkan dari dokumen administratif maupun kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan yang menjadi target dan juga berasal dari serangkaian wawancara mendalam dengan perwakilan dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan lima Departemen lain yang memiliki program-program pengarusutamaan gender. Secara umum, birokrasi di Indonesia masih sangat kuat dipengaruhi oleh budaya partriakal yang memberikan prioritas utama kepada laki-laki daripada perempuan. Hasil penelitan menunjukkan bahwa pelaku individual, terutama mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh, adalah pihak-pihak utama yang memiliki peranan penting dalam mendorong pelaksanaan upaya pengarusutamaan gender dan memerangi budaya patriarkal tersebut di atas. Ketergantungan kepada individu dan bukan kepada mekanisme lembaga ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa lembaga pemerintah yang relevan dalam hal ini tidak memiliki cukup kekuasaan, kepemimpinan dan kapasitas teknis untuk mendorong terjadinya perubahan kebijakan. Dengan demikian lembaga-lembaga pemerintah ini sangat bergantung pada dukungan yang diberikan oleh individu utama dalam menggerakkan program-program pengarusutamaan gender di masing-masing departemen. Namun demikian, jika prakarsa dari individu-individu tersebut tidak diwujudkan dalam pengetahuan dan praktek lembaga, maka program-program yang dibuat tidak akan berkelanjutan karena tidak ada pengembangan kapasitas Iembaga secara substansial. Hasil penelitian juga menegaskan posisi Daly yang menyatakan bahwa ada disparitas pada pelaksanaan praktek pengarusutamaan gender dengan tujuan teoritis dan tujuannya, khususnya dalam hal janji akan adanya perubahan struktural. Hal ini bisa disebabkan oleh tiga alasan utama. Yang pertama adalah tanggungjawab upaya pengarusutamaan gender di Indonesia biasanya 'berada di tangan"divisi perempuan' yang telah ada, yang dengan demikian dapat berarti bahwa mereka masih tetap terpinggirkan posisinya di dalam Departemen itu sendiri. Isu gender belum menjadi isu yang lintas sektoral. Yang kedua, dengan mengadopsi model penerapan birokrasi yang maju, upaya pengarusutamaan gender cenderung untuk dimasukkan ke dalam budaya administratif yang telah ada, yang berarti bahwa isu gender belum terintegrasi ke dalam kebijakan utama. Isu gender hanya ditambahkan sebagai permasalahan tambahan. Dan akahirnya, penelitian ini menemukan bahwa ada kecenderungan untuk memisahkan upaya pengarusutamaan gender dari wacana gender dan kesetaraan, yang dengan demikian hal tersebut akan menjauhkan upaya pengarusutamaan gender dari ketidaksetaraan gender yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Di dalam sistem birokrasi lndonesia, ada sistem kontradiksi gender yang terjadi. Biasanya para staff, baik laki-laki maupun perempuan, menyatakan bahwa lembaga cukup terbuka untuk inisiatif-inisiatif kebijakan yang responsif terhadap isu gender, namun pada saat yang sama para staff ini menolak bahwa telah terjadi ketidaksetaraan gender atau bahwa mereka memerlukan tindakan khusus untuk memperbaiki ketidaksetaraan ini. Pernyataan para staff ini mengingkari tujuan utama dari upaya pengarusutamaan gender guna mencapai perubahan kelembagaan yang fundamental.an upaya pengarusutamaan gender dari ketidaksetaraan gender yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Di dalam sistem birokrasi lndonesia, ada sistem kontradiksi gender yang terjadi. Biasanya para staff, baik laki-laki maupun perempuan, menyatakan bahwa lembaga cukup terbuka untuk inisiatif-inisiatif kebijakan yang responsif terhadap isu gender, namun pada saat yang sama para staff ini menolak bahwa telah terjadi ketidaksetaraan gender atau bahwa mereka memerlukan tindakan khusus untuk memperbaiki ketidaksetaraan ini. Pernyataan para staff ini mengingkari tujuan utama dari upaya pengarusutamaan gender guna mencapai perubahan kelembagaan yang fundamental."

"Tesis ini membahas mengenai politik kekuasaan Presiden Vladimir Putin di Rusia dalam mengelola pemerintahannya pada periode tahun 2003-2007. Transisi demokrasi telah membawa perubahan di Rusia semenjak tahun 1991. Transisi ini diharapkan akan membawa negara ini menuju ke sistem demokrasi yang lebih dalam (deepening democracy). Namun, ketika Vladimir Putin menjabat sebagai presiden, terjadi pembalikan ke arah otoritarian. Dengan strategi politik managed democracy, Putin berusaha untuk memenangkan Partai United Russia pada Pemilihan Duma tahun 2003 dan 2007. Strategi pertama Vladimir Putin adalah memanfaatkan aparatur negara dan birokrasi, memanfaatkan media, dan juga mengubah undang-undang sistem pemilihan umum dan partai politik. Pemanfaatan aparatur negara atau birokrasi dimulai ketika dilakukan reformasi institusi daerah melalui perubahan undang-undang pemilihan Gubernur di Rusia. Gubernur atau kepala daerah tidak lagi dipilih oleh masyarakat tetapi ditunjuk oleh presiden.Hasilnya 80% kepala daerah di Rusia menjadi anggota Partai United Russia pada tahun 2007. Selain itu, patrimonial di birokrasi semakin menguat seiring dengan penguatan kembali kekuasaan Presiden. Dengan menggunakan sistem daftar kader cadangan, Putin mengembalikan sistem Soviet Nomenklatura untuk mengontrol birokrasi. Strategi kedua yang dilakukan oleh Vladimir Putin adalah dengan memanfaatkan media-media nasional terutama media elektronik seperti televisi. Diawali dengan pengambilalihan stasiun televisi oleh negara hingga pemanfaatan stasiun televisi untuk kampanye partai United Russia.Hasilnya pemberitaan mengenai Partai United Russia pada kampanye Pemilihan Duma lebih besar dibandingkan partai lain. Strategi ketiga adalah dengan mengubah undang-undang sistem pemilihan umum dan partai politik. Terdapat beberapa syarat minimum yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk bisa bertahan, namun syarat tersebut sulit dipenuhi oleh partai kecil. Selain itu, perubahan sistem pemilihan umum juga berdampak pada sulitnya partai-partai kecil untuk mendudukkan wakilnya di parlemen. Untuk menjelaskan mengenai strategi Putin, digunakan beberapa teori, teori transisi demokrasi oleh Juan J. Linz dan Alfred Stephan, teori klasifikasi pemerintahan oleh Alan Ball dan Guy B. Peter. Selain itu dalam menganalisa strategi Putin digunakan teori Strategi Politik oleh Hanspeter Kriesi, teori managed democracy dari McFaul serta teori partai politik oleh Alan Ware. Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu kajian literatur dengan mengumpulkan informasi dari berbagai buku, jurnal, dan media internet.

---

This thesis discusses the politics of President Vladimir Putin in Russia in managing the government period 2003-2007. Transition to democracy has brought changes in Russia since 1991. This transition is expected to bring the country towards a more democratic system to the deepening of democracy. However, when Vladimir Putin was president, there was a reversion to authoritarian direction. With the political strategy of managed democracy, Putin sought to win the United Russia Party in the Duma election in 2003 and 2007. Vladimir Putin's first strategy is to utilize the state apparatus and bureaucracy, utilizing the media, and also to change the law system of elections and political parties. Utilization of the state apparatus or bureaucracy began through a change in the institutional reform of the electoral law in the Russian governor. Governor or the head of the region are no longer elected by the people but appointed by the president.The result is 80% of the regional head of Russia became a member of United Russia Party in 2007. In addition, the patrimonial bureaucracy is getting stronger as the reinforcement of the power of the President. By using a list of the cadre system, Putin restore Nomenklatura Soviet system to control the bureaucracy. The second strategy is conducted by Vladimir Putin is to utilize the national media, especially electronic media like television. With the beginning of takeover by the state television station, Putin use the television station for United Russia party's campaign.The result is the election campaign of United Russia bigger than the other party. The third strategy is to change the law of election system and political parties. There are some minimum requirements that must be met by political parties in order to survive, but conditions were difficult to be met by a small party. In addition, there are some changes in the electoral system also leads to the difficulties of smaller parties to put their representatives in parliament. To explain the political strategy of Putin, the writer use some theory, they are: the theory of democratic transition by Juan J. Linz and Alfred Stephan, classification of government by Alan Ball and Guy B. Peter. In addition, in analyzing the strategy of Putin, the writer use the theory of political strategy by Hanspeter Kriesi, McFaul?s theory of managed democracy and political party theory by Alan Ware. The research method is using a qualitative method and method of data collection by gathering information from various books, journals, and internet media."

"Negara demokrasi memberikan kesempatan bagi rakyatnya untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Salah satu bentuknya adalah partisipasi warga negara dalam Pemilihan Umum (Pemilu), baik sebagai pemilih maupun sebagai calon yang dipilih. Akan tetapi karena keterbatasan peneliti, fokus penelitian dibatasi pada perilaku dalam menjatuhkan pilihan dalam Pemilu 1992 di Riau. Permasalahan ini menarik bagi peneliti, karena ada variasi keberhasilan OPP dalam menarik dukungan pemilih baik antar waktu pemilu maupun antar daerah di Riau. Realitas tersebut menimbulkan pertanyaan Mengapa pemilih menjatuhkan pilihannya pada OPP tertentu dalam Pemilu 1992". Untuk menjawab pertanyaan-pertaanyaan di atas ada beberapa teori perilaku pemilih yang digunakan dalam penelitian yaitu : (a) Teori Sosio Psikologis yang berkaitan dertgan faktor-faktor kejiwaan dan perasaan pemilih, disebut dengan identifikasi kepartaian, (b) Teori Sosiulogis yang berkaitan dengan faktor rasio (akal sehat) pemilih atas dasar informasi dan pemahaman mereka atas isyu-isyu kampanye dan calon-calon anggota legislatif, disebut sebagai orientasi pemilih terhadap isyu dan calon, (c) Teori negara yang berkaitan dengan faktor peranan birokrasi dalam kehidupan politik suatu negara, khususnya dalam memobilisasi massa agar mendukung OPP tertentu dalam Pemilu. Pengumpulan data primer dilakukan di dua desa sampel, yaitu desa Air Tiris dan Kelurahan Kijang yang ditentukan secara "purposive sampling" atas dasar pertimbangan (a) Kondisi budaya masyarakat, (b) Kondisi ekonomi, (c) Kondisi sosial. Di masing-masing desa sampel dipilih responden secara random 60 orang dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 1992. Berdasarkan temuan-temuan penelitian yang diuraikan di bab empat dan lima membenarkan asumsi-asumsi dan hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini. Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih diketahui bahwa faktor peranan birokrasi dapat dikatakan tinggi, yakni antara 70-90% pemilih menjatuhkan pilihannya karena pertimbangan himbauan aparat birokrasi. "

"ABSTRAKMemasuki masa orde baru yang juga merupakan awal pelaksanaan Pelita I, pemerintah Indonesia berada dalam kendali militer (ABRI) dengan menjalankan peranan dan fungsi sosial politiknya di samping melaksanakan fungsi pertahanan keamanan, dua fungsi yang dimiliki ABRI ini lazim disebut dengan Dwi Fungsi ABRI. Fungsi sosial politik ABRI dilaksanakan dengan cara menempatkan personilnya untuk menduduki jabatan di lembaga - lembaga non pertahanan keamanan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, tugas ini disebut dengan kekaryaan.
Sampai dengan Pelita V ini, ABRI masih tetap dominan dalam jabatan-jabatan strategi di pemerintahan. Demikian juga halnya dengan Pemerintah Daerah Kotamadya Tingkat II Semarang. Keberadaan ABRI sebagai pimpinan di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang pada Pelita V, mampu mewujudkan keberhasilan pembangunan yang cukup memuaskan. Keberhasilan pembangunan tersebut meliputi pembangunan bidang kesehatan, perumahan rakyat, pendidikan dan pembangunan gizi masyarakat.
Keberhasilan yang sudah dicapai ini, merupakan salah satu bukti bahwa kepemimpinan ABRI melalui pelaksanaan kekaryaan mampu memimpin organisasi, mampu memberikan motivasi kepada masyarakat, mampu mewujudkan aparat yang bersih dan bertanggung jawab, serta mampu melaksanakan komunikasi sosial yang pada akhirnya mampu mempengaruhi peningkatan kesejahteraan sosial di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
Dalam penelitian ini masalah kekaryaan ABRI menjadi sorotan umum. Dan yang dimaksud dengan pelaksanaan kekaryaan ABRI dalam penelitian ini dibatasi dengan kepemimpinan Walikotamadya Semarang Soetrisno Soeharto, sedangkan keberhasilan pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan kesejahteraan sosial, meliputi pembangunan bidang kesehatan, pembangunan bidang perumahan rakyat, pembangunan bidang pendidikan dan pembangunan gizi masyarakat.
Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Pertama, dilakukan studi literatur terhadap teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian ini, yang meliputi : teori pembangunan politik, teori pembangunan nasional, teori pembangunan kesejahteraan sosial, dan didukung oleh petunjuk pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI. Kedua : melakukan analisis data dari hasil temuan di lapangan, baik data tertulis maupun data yang berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang telah ditentukan sebelumnya. Langkah ketiga : adalah merumuskan kesimpulan hasil penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kekaryaan ABRI berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
"

"Tesis ini membahas kemenangan partai Congress pada Pemilu Lok Sabha India tahun 2004. Faktor-faktor internal dan eksternal yang menyebabkan partai Congress menang pada Pemilu India 2004 akan dijelaskan dalam penelitian ini. Pemilu India 2004 ini, sebelumnya telah diprediksi akan dimenangkan oleh partai BJP, partai yang sedang memerintah India sejak tahun 1999-2004. Sementara partai Congress, partai yang pernah menguasai India sejak tahun 1950-an hingga 1980-an, diprediksi tidak akan muncul lagi untuk memerintah India. Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori partai politik oleh Alen Ware, teori dinansti politik oleh G. Mosca dan Stephen Hess, serta teori koalisi pra-pemilu oleh Sona Nadenichek. Ketiga teori ini menjadi teori inti penelitian ini. Sementara teori kepemimpinan oleh Weber dan Selligman, teori budaya politik oleh Almond dan Verba, serta teori marketing politik oleh Marshment merupakan teori pendukung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data-data diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, internet serta wawancara dengan Niraja Jaya Gopal dan Sanjay Kumar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemenangan partai Congress pada Pemilu Lok Sabha India Tahun 2004 merupakan perpaduan dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya, pertama krisis kepemimpinan dalam partai Congress dapat diatasi ketika Sonia Gandhi menjadi ketua partai Congress. Kedua, partai Congress menawarkan pemerintahan yang bersifat inklusif dengan slogan kampanye Aam Aadmi atau orang awam menjelang Pemilu 2004. Ketiga, berbeda dengan kebijakan pada Pemilu 1999, partai Congress berhasil membangun koalisi pra-pemilu dengan 18 partai regional lainnya pada Pemilu 2004. Faktor eksternal diantaranya, pertama perubahan perilaku pemilih India dari pemilih yang tradisional menjadi pemilih yang berorientasikan isu atau lebih rasional. Kedua, kebijakan-kebijakan di bawah pemerintahan BJP sebagian besar bersifat eksklusif. Temuan penelitian diantaranya adalah perubahan strategi pemilu partai Congress yang menerapkan pembangunan koalisi pra-pemilu dengan partai-partai regional lainnya. Kebijakan-kebijakan partai BJP yang eksklusif ternyata tidak berhasil. Dinasti politik sangat berpengaruh dalam perpolitikan India. Implikasi teoritis untuk teori partai politik Alen Ware terbukti dalam penelitian ini. Teori dinasti politik G. Mosca dan Stephen Hess juga terbukti dalam penelitian ini. Untuk teori koalisi pra-pemilu Golder, yaitu koalisi prapemilu umumnya terjadi di negara dengan sistem pemiludisproposrionalitas dan multipartai, terbukti. Akan tetapi, pendapat Golder untuk perundingan pembagian jabatan-jabatan dan penetapan kebijakan-kebijakan koalisi sebelum pemilu, tidak ditemukan dalam penelitian ini. Prakteknya, perundingan pembagian jabatanjabatan menteri dan pembentukan kebijakan-kebijakan koalisi dilakukan setelah hasil pemilu diketahui.

---

The purpose of this thesis is to investigate the victory of Congress party in the 2004 Indian Lok Sabha Election. The internal and external factors that led the Congress party in winning the 2004 India's election will be described in this research. The 2004 India's election had previously been predicted to be won by the BJP party, a party which had been ruling India since the year 1999-2004. While the Congress party, the party that once ruled India from the 1950s to the 1980s, was predicted not to rule India anymore.

The theory applied in this research is based on the political party theory by Alen Ware, political dynasty theory by G. Mosca and Stephen Hess, as well as, the pre-election coalition theory by Sona Nadenichek. The third theory becomes the ground theory of this research. This research is also supported by the leadership theory by Weber and Selligman, political culture theory by Almond and Verba, and the theory of political marketing by Marshment. This research is conducted by implementing qualitative methods. The data are obtained from books, journals, articles, internet, as well as, interviews with Niraja Jaya Gopal and Sanjay Kumar.

The results of this research indicate that the victory of Congress Party in the Indian 2004 Lok Sabha Election is a combination of internal and external factors. The internal factors range from; first, a crisis of leadership in the Congress Party was successfully overcome when Sonia Gandhi was the head of the Party. Second, Congress Party offered an inclusive governmental with its campaign slogan 'Aam Aadmi' or common people towards the 2004 election. Third, in contrast to the policy in the 1999 election, Congress Party managed to build a pre-election coalition with 18 other regional parties in the 2004 election. A change of behavior in India's voters from traditional voters to an issue-oriented or more rational voter becomes one of the external factors of the victory of Congress Party in 2004. Second, the policy under the BJP's governmental is mostly exclusive.

The results of this research provide evidence of a change in the election strategy executed by the Congress party. This party applied a pre-election coalition development with other regional parties. The exclusive policies implemented by BJP party did not work accordingly. Political dynasty has a great influence in India's politic. The theoretical implication of Alen Ware's political party theory is proved right in this research, as well as the theory of political dynasties by G. Mosca and Stephen Hess. The theory of pre-election coalition by Golder that generally occurs in countries with multiparty electoral systems is also proved right. However, the opinion of Golder to negotiate the sharing of positions and the stipulation of the coalition policies prior to the election, are not found in this research. In fact, the negotiation for sharing positions of ministers and the establishment of the coalition policies were executed after the result of the election came out."

"ABSTRAKStudi ini dilatarbelakangi oleh masalah ketidakadilan sosial yang masihmenjadi masalah dasar di Indonesia sejak era kolonial. Para pemikir politikIndonesia terdahulu termasuk Sukarno, tertarik pada sosialisme sebagai sumberpemikiran yang dapat menjawab masalah tersebut. Hal ini menjadi dasarpemikiran bagi perjuangan kemerdekaan dan penyelenggaraan negara Indonesiaterkait pengelolaan kekuasaan dan peran negara yang ditujukan untukmewujudkan keadilan sosial tanpa adanya kapitalisme dan imperialisme. Olehkarena itu, tesis ini membahas dua hal penting. Pertama, konsepsi sosialismeIndonesia menurut Sukarno. Kedua, praktik sosialisme Indonesia pada masaDemokrasi Terpimpin. Tesis ini bertujuan untuk merekonstruksi pemikiran politikSukarno tentang sosialisme Indonesia dan praktiknya pada masa DemokrasiTerpimpin.Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sosialismedalam perspektif marxisme. Selain itu, penelitian ini juga diperkuat dengan teoripendukung seperti: teori sosialisasi politik, teori tradisionalisme Jawa, dan teorinegara. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitiandeskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustakaterhadap teks pemikiran Sukarno berupa artikel, buku, dan pidato, serta berbagailiteratur lain yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.Studi ini menyimpulkan bahwa konsep pemikiran politik Sukarno tentangsosialisme Indonesia dirumuskan dengan mengikuti konsep pemikiran marxisme.Praktik sosialisme Indonesia diterapkan dengan cara memperkuat negara melaluikekuasaan Demokrasi Terpimpin dan peran negara dalam ekonomi melaluiEkonomi Terpimpin. Temuan penelitian ini adalah pemikiran marxisme tidakditerapkan secara murni dalam konsepsi sosialisme Indonesia. Meskipunsosialisme Indonesia mendapatkan pengaruh yang dominan dari pemikirankomunisme, tetapi sosialisme Indonesia merupakan bentuk revisionisme terhadapmarxisme. Secara implisit Sukarno juga mendapatkan pengaruh tradisionalismeJawa dalam merumuskan konsepsi sosialisme Indonesia. Praktik sosialismeIndonesia pada masa Demokrasi Terpimpin lebih menampakkan kekuasaannegara yang cenderung bercirikan negara neo-patrimonial dan peran negarabersifat otonomi relatif.Implikasi teoritis menunjukkan bahwa sosialisasi politik dapat diterapkandalam studi ini. Teori sosialisme dalam perspektif marxisme tidak sepenuhnyadapat diterapkan. Teori tradisionalisme Jawa dapat diterapkan untuk menganalisisciri khas sosialisme Indonesia. Dan teori negara dapat diterapkan untukmenganalisis praktik sosialisme Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin.

---

ABSTRACTThe study was motivated by the problem of social inequality that was stillbeing a basic problem in Indonesia since the colonial era. Former Indonesianpolitical thinkers including Sukarno interested in socialism as a sources of ideasthat can address the problem. It is become the rationale for the struggle forindependence and the Indonesian state governance related to use of power androle of the stated aimed at social justice without capitalism and imperialism.Therefore, this thesis discusses two important things, first, the conception ofIndonesia socialism according Sukarno?s thought. Second, the thesis alsodiscusses the practice of Indonesia socialism in the Guided Democracy era. Thisthesis aims to reconstruct the Sukarno?s political thought of Indonesia socialismand its practice in the Guided Democracy era.The main theory that used in this research is the theory of socialism in theMarxism perspective. In addition, this study also reinforced by supporting theoriessuch: the theory of political socialization, the theory of Java traditionalism, andthe theory of state. This study used a qualitative approach to the type ofdescriptive analytical research. Data was collected through a literature review ofthe Sukarno?s thought from articles, books, and speeches and various otherliteratures related to the object of this study.The study concludes that the concept of Sukarno?s political thought ofIndonesia socialism formulated by following the concept of the thought ofMarxism. The practice of Indonesia socialism was implemented by strengtheningthe state through the power of Guided Democracy and the role of state in theeconomy through Guided Economy. The research findings of this study is thethought of Marxism was not implemented purely in the conception of Indonesiasocialism. Although Indonesia socialism was getting predominant influence of theideas of communism, but it is a form of revisionism of Marxism. ImplicitlySukarno also gets the influence of Java traditionalism in formulating theconception of Indonesia socialism. The practice of Indonesia socialism during theGuided Democracy is more revealing power of state tends characterized by neopatrimonialstate and the role of the state is the relative autonomy.The theoretical implication shows that political socialization can beapplied in this study. The theory of socialism in the Marxism perspective is notfully applicable. The theory of Java traditionalism can be applied to analyze thehallmark of Indonesia socialism. And the theory of state can be applied to analyzethe practice of Indonesia socialism during the Guided Democracy."

"ABSTRAKNU merupakan organisasi sosial keagamaan yang memiliki kultur yang berbeda dengan organisasi lainnya, yaitu relasi patron klien antara kiai dan santri. Kiai merupakan tokoh yang dipatuhi dan diikuti oleh santri. Budaya tersebut tidak hanya digunakan dalam interaksi sosial tetapi juga dimanfaatkan untuk mendapatkan tujuan politik, termasuk dalam penentuan mekanisme suksesi di Muktamar ke 33 yang bertujuan untuk mendapatkan jabatan kepemimpinan NU. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada pertanyaan pengaruh relasi patron klien dalam perubahan mekanisme suksesi kepemimpinan NU di Muktamar ke 33.Teori yang dipakai untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah teori patron klien, suksesi kepemimpinan, dan konflik. Teori patron klien yang digunakan berasal dari James C. Scoot yang membagi dua pola relasi patron klien, yaitu relasi patron klien cluster dan piramid. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, kajian literatur, dan wawancara.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat pengaruh relasi patron klien dalam perubahan mekanisme suksesi kepemimpinan NU di Muktamar ke 33. Kelompok yang mendorong perubahan mekanisme suksesi secara tidak langsung terdiri dari KH Musthofa Bisri sebagai patron dengan para Rais Syuriah dan para santri di daerah sebagai klien. Sedangkan, kelompok yang menentang adalah KH Hasyim Muzadi sebagai patron dan juga para Rais Syuriah sebagai klien. Bentuk pengaruh patron klien dalam perubahan mekanisme suksesi terlihat dari proses penentuan mekanisme suksesi, dimulai dari penetapan mekanisme suksesi di luar muktamar hingga penetapan mekanisme suksesi melalui voting Rais Syuriah. Kelompok KH Musthofa Bisri diuntungkan karena memiliki banyak santri yang menjabat Rais Syuriah sehingga berhasil mengubah mekanisme suksesi secara tidak langsung atau menggunakan Ahlul Halli Wal AqdiDalam perspektif teori patron klien, upaya di atas merupakan implementasi dari teori James C Scott tentang pola patron klien berbentuk cluster, yang terdiri dari seorang patron utama dan beberapa klien di bawahnya. Dalam penelitian tersebut, KH Musthofa Bisri dan KH Hasyim Muzadi masing-masing memiliki klien yang menjabat Rais Syuriah. Sumber daya yang dimiliki KH Musthofa Bisri dan KH Hasyim Muzadi adalah nilai agama dalam ketaatan kepada kiai

---

ABSTRACTNU is a socio-religious organization that has a culture that is different from other organizations, namely the patron-client relationship between the kiai and students. Kiai is a figure that is adhered to and followed by the students. Culture is not only used in social interactions but also be used to gain political purposes, including the determination of the mechanism of succession in 33th Congress that aims to gain leadership positions of NU. Therefore, this study focuses on the question of the influence of patron-client relations in a changing mechanism NU leadership succession in 33th NU Congress.leadership succession in 33th NU Congress.The theory used to answer this question is the theory of patron-client, leadership succession, and conflict. The theory of patron-client used came from James C. Scott that divides the two patterns of patron-client relations, namely the patron-client relationships clusters and pyramids. The research method is qualitative data collection techniques through observation, literature review and interviews.The research found that there are significant patron-client relations in a changing mechanism NU leadership succession in 33th congress. Groups that encourage changes in the mechanism of succession is indirectly KH Mustofa Bisri as patron to the Rais Syuriah or the chairman of NU in the area as a client. Meanwhile, groups opposed to is KH Hasyim Muzadi as a patron and also the others Rais Syuriah as a client. The patron clients in succession mechanism changes seen from the process of determining the mechanism of succession, starting from the determination of the mechanism of succession outside the congress until the determination of the mechanism of succession through Rais Syuriah voting. KH Musthofa Bisri group benefits from having many students who served Rais Syuriah so successfully changed the mechanism of succession indirectly.In the perspective of the theory of patron-client, the above efforts is an implementation of the theory of James C. Scott about the pattern of patron-client form a cluster, consisting of a main patron and some clients underneath. Patron?s ruling against the client because it has certain resources and use them to serve political interests. In that study, KH. Musthofa Bisri and KH Hasyim Muzadi each have a client that serves Rais Syuriah. KH. Musthofa Bisri and KH Hasyim Muzadi owned resources is islamic value about devotion to kiai"

"ABSTRAKLembaga perwakilan rakyat pada umumnya memiliki empat fungsi utama: pertama adalah fungsi legislasi atau pembuatan peraturan (legislature of law-making function), kedua adalah fungsi perwakilan (representative function), ketiga adalah fungsi kontrol (control function), dan keempat adalah fungsi rekrutmen (recruitment or electoral college function).
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 1992-1997 juga memiliki keempat fungsi tersebut. Penelitian ini memfokuskan fungsi DPR RI periode 1992-1997 sebagai lembaga perwakilan (representative function).Pokok masalah penelitian ini adalah ke arah mana orientasi politik anggota DPR RI periode 1992-1997 ditujukan. Orientasi politik inilah yang akan menentukan tipe perwakilan politik anggota DPR RI periode 1992-1997.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perwakilan politik, dimana teori perwakilan politik Malcolm E. Jewell yang menjadi dasar penelitian ini.
Tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sampel diambil secara proporsional berdasarkan fraksi. Ada 46 responden yang menjadi sampel penelitian: Fraksi Karya Pembangunan 28 responden, Fraksi Persatuan Pembangunan 28 responden, dan Fraksi Demokrasi Indonesia 9 responden.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara asal organisasi sosial politik (yang tergabung dalam fraksi) dengan orientasi mereka terhadap eksekutif. Anggota DPR RI Fraksi karya Pembangunan lebih berorientasi eksekutif, dibanding anggota DPR RI dari Fraksi Persatuan Pembangunan maupun Fraksi Demokrasi Indonesia. "