Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan penduduk perkotaan, seperti Jakarta dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, merupakan realita yang penting untuk dicermati. Pentingnya permasalahan tersebut, bukan hanya karena berhubungan dengan mekanisme pembagian dan pemanfaatan sumber daya yang ada. Namun, juga menyangkut persoalan penyediaan lapangan pekerjaan yang produktif bagi mereka. Kecenderungan selama ini, menunjukkan bahwa perkembangan lapangan pekerjaan pada sektor formal kurang mampu mengimbangi laju pertumbuhan angkatan kerja. Tanpa disadari kondisi tersebut berdampak terhadap tumbuhnya secara cepat kegiatan/usaha perekonomian sektor informal di perkotaan. Sektor Informal sebagai istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas perekonomian berskala kecil, mempunyai keterkaitan yang erat dengan masalah kemiskinan di perkotaan. lronisnya justru seiring dengan maraknya program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan beberapa tahun terakhir ini, kegiatan/usaha ekonomi sektor informal sebagai sumber penghidupan mayoritas masyarakat miskin di perkotaan tidak terakomodasikan secara memadai. Sehingga hampir keseluruhan program pemberdayaan masyarakat dalam kerangka pengentasan kemiskinan bersifat bias terhadap eksistensi kegiatan/usaha perekonomian dimaksud. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Jadi dalam pelaksanaannya tidak menguji suatu teori atau pun hipotesis tertentu. Melainkan hanya mempelajari hubungan antara kategori yang menjadi fokus kegiatan penelitian ini. Dalam rangka mencapai maksud tersebut, dipergunakan pendekatan fenomenologis. Adapun sasaran penelitian ini yaitu masyarakat miskin di perkotaan yang beraktivitas/usaha ekonomi sektor informal, khususnya para penerima manfaat program pemberdayaan dalam konteks pengentasan kemiskinan, dengan satuan kajian keluarga. Sedangkan proses pengumpulan informasi/ data ditempuh melalui studi dokumentasi, pengamatan, dan wawancara. Hasil penelitian mununjukkan bahwa latar belakang sosial sebagian besar mereka yang terlibat kegiatan/ usaha perekonomian sektor informal di perkotaan merupakan masyarakat urban. Karenanya memiliki tingkat mobilitas sosial yang tinggi, meskipun baru terbatas pada mobilitas sosial secara horizontal. Sebab pada kenyataannya, hanya sebagian kecil diantara mereka yang mengalami peningkatan status sosialnya. Pesatnya perkembangan kegiatan/ usaha perekonomian sektor informal pada masa kini, merupakan manifestasi dari situasi pertumbuhan kesempatan kerja di perkotaan. Terutama bagi tenaga kerja yang berpendidikan rendah serta mempunyai kualifikasi kemampuan dan keterampilan terbatas. Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja pada sektor dimaksud yang cenderung mengarah ke sistem sosial-ekonomi tradisional. Perkembangan sektor informal juga mempunyai dampak sosial yang cukup berarti terhadap sistem kehidupan perkotaan secara menyeluruh. Bukan hanya perubahan yang menyangkut aspek sosial-ekonomi, tetapi termasuk politik dan budaya. Sejauh ini, peran kelembagaan terhadap kegiatan/ usaha perekonomian sektor informal masih sangat bias. Ketidak jelasan itu ada hubungannya dengan persepsi masyarakat terhadap pemahaman dan penggunaan istilah "sektor informa.? Meskipun demikian, apabila dicermati secara teliti, kebijakan yang diterapkan oleh berbagai lembaga, baik pemerintah kota setempat, instansi teknis terkait, swasta maupun NGO, dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Pada satu pihak bersifat promotif, serta di pihak lain sifatnya represif. Dalam banyak kasus, munculnya kebijakan yang kontradiktif itu membingungkan masyarakat. Akibatnya justru memperburuk kondisi kesejahteraan sosial masyarakat secara lebih luas. Kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa pola-pola yang ditempuh oleh lembaga pemberdaya untuk mengembangkan kegiatan/ usaha ekonomi sektor informal belum mampu menembus kebijakan pembangunan perkotaan yang cenderung deskriminatif terhadap aktivitas dimaksud. Bentuk pekerjaan/ usaha sebagai hasil program pemberdayaan yang diupayakan juga masih menampakkan wujud kegiatan ekonomi yang bersifat subsistensi. Demikian pula langkah-langkah yang dijalankan belum sepenuhnya mengarah pada pentingnya kelembagaan sebagai "kendaraan pengangkut" yang akan mewadahi berbagai hal dalam proses transformasi. Disamping pola sikap dan prilaku masyarakat pendukungnya juga belum menampakkan tanda-tanda perubahan yang mengarah pada melemahnya proses sosialisasi budaya kemiskinan (culture of poverty) di kalangan mereka. Dalam keadaan seperti itu, masyarakat akan tetap mengalami keterbatasan untuk dapat mengakses sumber daya, sehingga dapat dibilang bahwa strategi yang ditempuh itu, masih jauh dari harapan untuk dapat mengatasi permasalahan kemiskinan di perkotaan secara tuntas. Berdasarkan hasil penelitian tadi, dipandang penting bagi semua pihak untuk dapat menyamakan persepsi terhadap eksistensi kegiatan/ usaha ekonomi sektor informal. Dengan begitu, bisa diharapkan tercipta komunikasi, kerjasama dan koordinasi yang, produktif dalam rangka ,pembinaannya, dengan tetapi memperhatikan dimensi pemberdayaan, guna menunjang upaya pengentasan kemiskinan di perkotaan secara kontinue dan terintegrasi. "

"Tesis ini meneliti tentang Pemberdayaan masyarakat nelayan melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUB) dalam upaya peningkatan kesejahteraan nelayan di Desa Bantal Kabupaten Bengkulu Utara. Perhatian kepada nelayan di desa ini sangat penting dilakukan karena Bantal adalah sentra produksi laut yang memiliki potensi yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini adalah Pertama, memahami kebijakan tentang nelayan, kebijakan Program Kelompok Usaha Bersama dan kebijakan lainnya yang terkait dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Kedua, mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kelembagaan ekonomi di desa dan Ketiga, mempelajari upaya peningkatan kesejahteraan nelayan di Desa Bantal. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi langsung dimana peneliti langsung berada di lapangan, mengadakan wawancara tidak berstruktur dan studi dokumentasi. Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini bahwa kebijakan Program KUB Perikanan di Kabupaten Bengkulu Utara adalah satu bentuk pemberdayaan terhadap institusi komunitas masyarakat yang ditujukan terhadap pengembangan sumber daya masyarakat di Desa Bantal, dan telah berjalan selama 4 tahun. Sedangkan kebijakan lain yang terkait dengan pengembangan masyarakat adalah Proyek Peningkatan Rakyat Terpadu (P2RT), dalam bentuk pemberian bantuan fisik berupa sarana prasarana terhadap masyarakat nelayan, yang dalam hal ini telah diwujudkan melalui pemberian bantuan 7 unit alat tangkap dan jaring penangkap kepada kelompok nelayan setempat. Berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kelembagaan ekonomi masyarakat nelayan antara lain didorong aleh tumbuhnya kesadaran dari masyarakat nelayan itu sendiri akan pentingnya sebuah bentuk lembaga perekonomian yang berpihak kepada komunitas nelayan dan juga karena adanya harapan untuk meningkatkan kehidupan perekonomian yang lebih baik, mengingat selama ini mereka selalu mengalami kesulitan modal sebagai akibat monopoli yang dilakukan oleh toke. Selanjutnya dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di masa mendatang, lembaga koperasi dipandang dapat membawa peningkatan kemampuan nelayan dalam berusaha. Sejak pembentukan koperasi nelayan 'Tuna Segar? pada Juli 1998, ternyata lembaga tersebut telah mampu menyaingi para pemilik modal (toke), yang memonopoli harga ikan di pasar. Ini berarti, koperasi mampu sebagai salah satu lembaga untuk mengembangkan perekonomian nelayan di Desa Bantal Kabupaten Bengkulu Utara. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat bias berupa terputusnya proses perubahan kelompok-kelompok nelayan dalam KUB menuju tahap kemandirian, sebagai akibat lemahnya fungsi fasilitasi dari petugas pendamping. Dalam perspektif inilah Lewin (1955) menvatakan proses perubahan dalam kelompok melalui tiga fase yaitu unfreezing (tahap kebutuhan akan perubahan), moving (bergerak ke arah perubahan) dan freezing (generalisasi dan stabilisasi perubahan), dan dalam hal ini, tahap bergerak ke arah perubahan tidak dapat dilalui kelompok dengan baik, akibatnya transformasi kearah perubahan yang aktual tidak dapat terwujud. Beberapa hal penyebabnya antara lain, kurangnya fasilitasi dari petugas lapangan terhadap program yang sedang berjalan, dan rendahnya tanggungjawab anggota kelompok dalam bentuk kerjasama terhadap sesama anggota kelompok nelayan lainnnya sehingga tingkat keberhasilan program pun menjadi rendah. Oleh karena itu, di masa mendatang peningkatan fungsi fasilitasi dari petugas pendamping sekaligus dengan tingkat kehadiran yang tinggi dilapangan bersama masyarakat dapat menjadi pendorong (enabler) dan motivator dari kelompok untuk bekerja sama lebih baik lagi. Disamping itu, melalui keterlibatan anggota kelompok dalam setiap program, diharapkan menciptakan rasa memiliki yang besar terhadap program KUB dan program lainnya yang ditujukan untuk masyarakat nelayan."

"Peran ekonomi rakyat (usaha kecil) dalam perkembangan ekonomi nasional semakin penting. Sebagai contoh dari peran usaha kecil dalam hal penciptaan lapangan kerja produktif, ada keyakinan terhadap penguatan Usaha Kecil (UK) didasarkan pada kenyataan bahwa UK merniliki kemampuan menyerap tenaga kerja dan mampu memberikan nilai tambah cukup besar. Selain itu, UK juga terbukti mampu bertahan di saat Indonesia mengalami krisis ekonomi tahun 1997/ 1998.Tesis ini memfokuskan perhatian pada fungsi kapital sosial dalam komunitas pengerajin usaha kecil yang ada di Desa Bojong Indah. Pemilihan komunitas ini untuk dijadikan penelitian didasarkan pada berkembangnya kapital sosial yang ada pada komunitas ini, di mana ada hubungan timbal balik (resiprokal) antara pengusaha dan para pengerajinnya.Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Dalam penelitian peneliti ingin menggambarkan bentuk-bentuk Kapital sosial antara pengusaha kecil dan pengerajin konveksi dan bentuk-bentuk kapital sosial yang terdapat di dalamnya. Selain itu agar mampu mengungkap secara mendetail mengenai peranan kapital sosial pada komunitas usaha kecil konveksi tersebut. Dengan demikian akan memahami pola pikir dan tindakan mereka dalam setiap kegiatan yang dilakukan di komunitasnya. Untuk dapat mengungkap hal tersebut di atas, peneliti mengumpulkan data melalui bebcrapa cara yaitu; Studi dokumentasi, dan wawancara mendalam.Yang menjadi fokus awal dari penelitian ini bagaimana komunitas usaha kecil konveksi tersebut mampu menyiasati kelemahan-kelemahan yang ada pada usaha kecil umumnya dapat berjalan dan bermanfaat baik itu bagi pengusahanya maupun bagi pengerajin yang terlihat di dalamnya, hal ini menandakan adanya hubungan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (mutual benefit).Definisi kapital sosiai yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari dua definisi (Fukuyama 2002, Turner 1999) yaitu, "Kapital sosial adalah sebagai serangkaian norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota kelompok, dan menimbulkan dorongan-dorongan yang meningkatkan potensi bagi pembangunan ekonomi dalam masyarakat dengan menciptakan dan mempertahankan hubungan sosial dan pola-pola dari organisasi sosial". Maka tesis ini berusaha menjawab kebenaran kerangka konsep tersebut melalui penelitian di Desa Bojong lndah, Kecamamn Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.Bentuk-bentuk kapital sosial yang ada pada komunitas usaha kecil konveksi ini sangat membantu memperlancar jalannya usaha. Adanya kepercayaan (trust) yang ada baik itu pada pedagang Pasar Tanah Abang terhadap pengusaha kecil konveksi maupun trust antara pengusaha dengan para pengerajinnya yang ada di Desa Bojong Indah tersebut. Bentuk kapital lainnya yaitu, jaringan kerja ( networking ) yang dijalin antara pengusaha kecil dengan para pedagang Pasar Tanah Abang dan networking yang dijalin antar para pengerajin konveksi. Bentuk kapital sosial yang terakhir adalah norma-norma ( norms ) yaitu peraturan-peraturan (tidak tertulis) yang terdapat dalam komunitas ini yang dapat menjaga antara hak dan kewajiban diantara pihak-pihak yang terlibat dalam usaha ini. Penelitian ini juga membahas tentang manfaat yang timbul dari usaha kecil konveksi ini. Diantaranya adalah manfaat ekonomi yang dirasakan oleh ke dua belah pihak. Manfaat ekonomi yang dirasakan pada komunitas usaha konveksi ini yaitu pemasukan penghasilan bagi semua pihak yang terlibat dalam usaha kecil konveksi ini dan terjalinnya hubungan harmonis antara pengusaha dan para pengerajinnya.Tesis ini daiam kesimpulannya menegaskan kembali apa yang dikemukakan oleh Fukuyama bahwa kapital sosial adalah sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerja sama di antara mereka. Jika para anggota kelompok itu mengharapkan bahwa anggota-anggota yang lain akan berperilaku jujur dan terpercaya, maka mereka akan mempercayai. Fungsi kepercayaan ibarat pelumas yang membuat jalannya kelompok atau organisasi menjadi Iebih lancar dan efisien. Hal ini sekaligus merupakan implikasi teoritis dari temuan Iapangan yang ada pada komunitas usaha kecil konveksi. Di akhir tulisan, ada beberapa rekomendasi yang dimaksudkan agar bentuk-bentuk kapital sosial yang ada pada komunitas ini terus berkembang dan pada akhirnya dapat mensejahterakan semua pihak yang terlibat di dalamnya."

"ABSTRAKFokus tesis ini adalah pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambat dan dampak usaha ekonomi produktif tiga kelompok usaha bersama pada komunitas adat terpencil di desa Hamak Utara. Tesis ini merupakan penelitian kualitatif melalui studi kasus. Landasan utama pelaksanaan ini adalah memberdayakan komunitas adat terpencil untuk memahami program, memutuskan kegiatannya, memprosesnya dari perencanaan sampai evaluasi, membantu kelompok sasaran menjadi mandiri. Pendamping berperan sebagai pemercepat perubahan, tetapi pelaksanaan program penguatan ekonomi komunitas adat terpencil tidak dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya. Faktor pendukung pelaksanaan tersebut adalah: kebijakan anggaran dari pemerintah, kemauan kelompok untuk meningkatkan pendapat. faktor kebiasaan, keterbatasan sumber daya selama proses pendamping pada pelaksanaan program, kekecewaan dan terbatasnya jaringan kerjasama. Dampak sosial: semakin baikm=nya hubungan sosial diantara kelompok, dampak lain: program tidak dapat meningkatkan pendapatan dan terjadinya pengrusakan hutan. Saran: perlunya perbaikan kebijakan pelaksanaan, bimbingan dan pelatihan terus menerus serta menghadiri pertemuan-pertemuan dengan instansi lain terkait, jaringan kerjasama, baik dengan pemerintah maupun non pemerintah."

"ABSTRAKParadigma pembangunan yang selama ini selalu berorientasi padapertumbuhan ekonomi secara nyata kurang memberikan hasil yang maksimal. Salah satu akibat dari pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi adalah tingkat kemiskinan yang tinggi dan angka pengangguran yang setiap tahun bertambah. Peluang kerja sebagai tempt untuk mengembangkan diri sangat susah ditemui sehingga sebagian besar dari masyarakat memilih jalur informal dan salah satunya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Untuk itu Pemerintah Kota Bogor membuat suatu program Penataan Pedagang Kaki Lima yang salah satu tujuannya adalah untuk memberi ketenangan bagi para pedagang melakukan usahanya.Kegiatan Penataan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Pemda KotaBogor adalah salah satu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menempatkan pedagang sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang ada di kota Bogor dengan cara membina keberadaan mereka dan menjadikan mereka sebagai subyek pembangunan.Hal ini penting karena paradikma pembangunan bukan lagi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tetapi berusaha untuk memberdayakan masyarakat sebagai subyek pembangunan.Tesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran pelaksanaan penataanpedagang kaki Lima khususnya kegiatan pengawasan dan pengendalian pasca penataan oleh Pemda Kota Bogor yang menggunakan pendekatan pengawasan yang disampaikan oleh Hellriegel dan Slocum dengan elemen pengawasan human input control, reward and punishment system, formal structures, policy and rules, budgedand Mechanical control or machine controls dan pendekatan pengendalian yang disampaikan oleh Mockles dengan empat langkahnya yaitu menetapkan standar danmetode pengukuran prestasi kerja, pengukuran prestasi kerja, menetapkan prestasi kerja sesuai standar dan mengambil tindakan korektif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan informan menggunakan teknik purpuse sampling dengan lokasi penelitian di Lokasi I yaitu di Jalan M.A Salmun, Jl. Dewi Sartika dan Jl. Nyi Raja Permas Kota Bogor.Kegiatan Penataan Pedagang Kaki Lima di Lokasi I sudah dilaksanakan pada tahun 2005 dan para pedagang sudah menempati lokasi yang disediakan oleh Pemda Kota Bogor. Dalam kurun waktu dua tahun pada lokasi yang sama terjadi penambahan pedagang yang mencapai lebih kurang 1000 pedagang. Dengan penambahan jumlah pedagang ini maka dapat dilihat bahwa salah satu rangkaian kegiatan penataan PKL yaitu Pengawasan dan Pengendalian kurang berjalan .Pentingnya kegiatan pengawasan dan pengendalian ini adalah dalam rangka pencapaian tujuan dari suatu program yang sudah direncanakan karena pengawasan dan pengendalian adalah salah satu rangkaian dari satu proses kegiatan yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan dimaksud. Untuk itu perlu dilakukan beberapa perbaikan dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian khususnya dengan memenuhi elemen dari pengawasan dan pengendalian untuk kegiatan penataan Pedagang Kaki Lima dimasa yang akan datang."

"

Pembangunan desa merupakan proses peningkatan atau perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. Pemerintah Desa Panggungharjo dalam upayanya membangun sistem jaminan sosial bagi masyarakat menggunakan pendekatan tata kelola kolaborasi. Kolaborasi dilakukan dengan  melibatkan masyarakat dan penyedia layanan untuk menjalin suatu hubungan dan bekerja sama dan berkomitmen untuk mencapai tujuan lebih cepat dan lebih besar jika dibandingkan dengan bekerja sendiri. Kebijakan publik berupa sistem jaminan sosial yang dibangun oleh Pemerintah Desa Panggungharjo dengan tata kelola yang kolaboratif diharapkan akan lebih cepat meningkatkan kualitas hidup dasar berupa pendidikan dan kesehatan.

 

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa aspek leadership dari kepala desa sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah program pembangunan di desa. Penelitian ini menganalisis keberhasilan Pemerintah Desa Panggungharjo dalam upayanya mewujudkan sistem jaminan sosial melalui tata kelola yang kolaboratif.  Melalui pendekatan kualitatif, penelitian mempergunakan wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, observasi dan studi literatur untuk mengumpulkan data. Informan dipilih dengan purposive sampling dan snowball. Jumlah seluruh informan sebanyak delapan belas (18) informan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemerintah Desa Panggungharjo membangun sistem jaminan sosial di desa tersebut secara partisipatif dengan menggunakan potensi lokal.

 

Kata Kunci: Pembangunan Desa, Tata Kelola Kolaboratif, Jaminan Sosial, Lembaga Sosial.

 

---

Village development is a process of increasing or improving the quality of life and economic well-being of people living in rural areas. The Village Government in their efforts to build a social security system for the community uses a collaborative governance approach. Collaboration is held by entangling the community and service providers to establish a dealings and team up in committment to achievee the goals faster and greater than working individually. Public policy in the form of a social security system built by the Panggungharjo Village Government with collaborative governance is expected to produce  improvement of education and health as basic quality of life.

 

Previous research showed that the role of heads of village have big influences to the village program’s fruitfulness. This study analyzes the triumph of the Panggungharjo Village Government for their exertion to raise a social security system based on participation of the stakeholders in community. Through a qualitative approach, research used in-depth interviews, focus group discussions, observation and literature studies to collect data. Informants were selected by purposive sampling and snowball. The total number of informants was eighteen (18) informants. The results of the study showed that the Panggungharjo Village government used a collaborative governanance to construt a participative social security system in the village based on local potential

"

"Tesis ini membahas tentang upaya pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan yang dilakukan ADP Wahana Visi Indonesia di Kelurahan Cilincing Jakarta Utara terhadap kelompok dampingan kesehatan dan pengembangan ekonomi serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keterlibatan kelompok dampingan dalam kegiatan pemberdayaan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam seluruh tahapan program telah dilakukan upaya melibatkan warga dampingan dan pemangku kepentingan secara sengaja untuk mengoptimalkan proses pemberdayaan tersebut dan menyarankan agar komite proyek dapat diberikan peran dan tanggungjawab yang lebih besar lagi dalam pengelolaan program memasuki fase transisi program.

---

The focus of this study is about empowerment effort toward urban poor community in the area of health and economic development held by ADP in Cilincing village of North Jakarta City and to identify supporting and obstacle factor of targeted group?s participation in its community development activities. This research is qualitative descriptive interpretive.

The result of the research showed that in every step of the program, ADP has deliberately involved targeted community and stakeholder to take part in its activities and suggested that bigger role and responsibility given to project committee to manage the program as it enters to transisition phase."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Propinsi Sumaera Barat. Latar belakang penulis meneliti masalah ini adalah karena selama ini telah banyak kebijakanlprogram pengentasan kemiskman dan keterbelakangan yang dilaksanakan di Kelurahan Teluk Kabung Selatan seperti IDT, PDMDKE, dan lain-lain, tetapi kenyataannya secara umum program tersebut dinilai gaga!. Dan sekian banyak penyebab terjadinya kegagalan tersebut, penyebab utama yang dijadikan alasan kegagalan oleh pelaksana program adalah karena rendahnya kualitas SDM dan kondisi geografis wilayah Kelurahan Teluk Kabung Selatan yang terisolir. Kalau alasan ini benar, maka apapun namanya program pengentasan kemiskinan yang akan dilaksanakan di Kelurahan Teluk Kabung Selatan, sudah dapat dipredìksi akan gagal. Karena rendahnya kualitas SDM dan kondisi wilayah yang terisolir tersebut, akan selalu dijadikan alasan gagalnya pelaksanaan program. Padahal rendahnya kualitas SDM dan kondisi geografis yang tensolir merupakan tugas dañ penanggung jawab program dan pelaksana program untuk merubahnya. Oleh karena itu, dengan ditetapkannya kembali Kelurahan Teluk Kabung Selatan sebagai lokasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan (Program PEMP), timbul pertanyaan apakah program ini akan berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Teluk Kabung Selatan, khususnya nelayan. Atau apakah akan bemasib sama dengan program sejenis yang sudah dilaksanakan sebelumnya, karena pada saat program ini diiaksanakan, kualitas SDM Kelurahan Teluk Kabung Selatan tetap masih rendah dan kondisi geografis wiíayahnya pun, juga masih terisolir.Atas dasar itulah, penelitian ini ditujukan untuk : pertama, mengetahui proses pelaksanaan Program PEMP di Kelurahan Teluk Kabung Selatan; kedua mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan upaya mengatasinya. Untuk itu, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptit dengan teknik pengumpulan data studi kepusakaan, wawancara mendalam dan pengamatan Iangsung di lapangan.Dan hasil penelitian terlihat bahwa rendahnya kualitas SDM dan kondisi geografis Kelurahan Teluk Kabung Selatan yang terisolir, memang merupakan penyehah kegagalan peiaksanaan program. Tetapi keduanya bukan merupakan penyebab utama. Penyebab utamanya, sebenarnya adalah kurarignya keseriusan pelaksana program dalam melaksanakan tugasnya.Pada tahap awal pelaksanaan program, seperti dalam tahap sosialisasi program, pembentukan kelembagaan, dan penentuan jenis usaha KMP Sungal Pisang lndah, walaupun SDN4nya rendah dan kondjsj kelurahan yang terisolir, kegiatan Program PEMP berhasil dilaksanakan, Penyebabnya adalah karena pelaksana program serius melaksanakan tugasnya. Tetapi setelah itu, mulal terlihat ketidakseriusannya dalam melaksanakan tugas, yaitu menyatahgunakan dana pelatihan yang disediakan program untuk meningkatkan kualitas SDM nelayan KMP Sungai Pisang Endah dalam mengembangkan kegiatan usahanya, terutama pelatihan mengoperasikan kapal tonda multipurpose yang berteknologi tinggi. Padahal melalui survey yang dlakukannya sebelum sosialisasi, pelaksana program sudah mengetahui bahwa semua nelayan KMP Sungai Pisang belum mahir menggunakan kapal tonda multi purpose tersebut. Hal ini teijadi karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh penanggung jawab program terhadap pelaksanaan kegiatan Program PEMP yang dit akukan oleh pelaksana program.Lemahnya pengawasan tersebut juga terlihat dan tidak maksimalnya peran pelaksana program yang bertugas untuk melakukan kegiatan pernbinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap pengembangan kegiatan usaha KMP Sungai Pisan g Indah. Akibatnya, semangat melaut nelayan KMP Sungai Pisang Indah menjadi turun. Mereka menjadi mudah menyerah pada nasib dan tidak kreatif ketika menemui ham batan dalain pelaksanaan program. Disamping itu, lemahnya pengawasan tersebut, menyebabkan pelaksana program menjadikan kondisi geografis Kelurahan Teluk Kabung Selatan yang jauh dan terisolir sebagai alasan untuk jarang datang ke Kelurahan Teluk Kabung Selatan melaksanakan tugasnya.Walaupun pelaksanaan Program PEMP di Kelurahari Teluk Kabung Selatan dapat dikatakan gagal, tetapi aset-asetnya masih ada, yaitu satu unit kapal tonda multi purpose dan satu unit alat tangkap payang. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan sebelumnya, dimana talc satu pun asetnya kelihatan. Oleh karena ith, masih ada harapan program ini akan berhasil dilaksanakan di masa datang. Untuk perbaikannya direkomendasikan agar pelaksana program dan penanggung jawab program dapat berperan lebih serius dalain menjalankan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap kegiatan usaha KMP Sungai Pisang Indah."

"Keluarga adaah unit terkecil dalam masyarakat, dan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya setiap anggota keluarga diharapkan dapat menjalankan fungsinya masing masing terutama fungsi ekonomi. Anggota keluarga sebagai sumber daya manusía (SDM) harus terus di bangun, hal ini seperti dijelaskan dalam GBHN 1998 karena sangat penting bagi proses pembangunan bangsa. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, maka dalam pembangunan diharapkan dapat memobilisasi segenap potensi dan sumber daya yang ada dengan memberdayakan keluarga. Salah satu institusi strategis yang telah ditempuh untuk memantapkan keberhasilan pembangunan, yaitu Badan Koordinasi Ketuarga Berencana Nasional (BKKBN) di Indonesia dengan suatu pendekatan yang diharapkan dapat mendorong keberhasilan sekaligus memantapkan kesertaan adalah perbaikan ekonomi keluarga guna mewujudkan Norma Keluarga Kecil bahagia Dan sejahtera (NKKBS), dengan membentuk UPPKS. Dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, namun kenyataan di lapangan terlihat bahwa dengan masuknya keluarga dalam sebuah UPPKS ada yang meningkat tingkat kesejahteraannya namun masih ada keluarga yang masih dalam keluarga pra sejahtera dan sejahtera I alasan ekonomi yang harus ditingkatkan tingkat kesejahteraannya. Sehingga menimbulkan pertanyaan apa yang menyebabkannya maka dalam penelitian kali ini akan melihat tentang prosesi pemberdayaan keluarga melaluí UPPKS, karena keluarga juga merupakan faktor penentu dalam melakukan usaha-usaha perbaikan tíngkat kesejahteraan keluarga disamping faktor Lainnya seperti modaL sarana dan prasarana melalul kelompok UPPKS. Penelitian ini dilakukan di empat kecamatan yang ada di Kotamadia Pontianak dengan menggunakan pendekataflkUalitatif dengan tipe penehtian deskriftif analisis, jadi peneUti hanya menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi pada dalam pemberdayaan keluarga melalul kelompok UPPKS. Teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu dan Young dan Mack bahwa interaksi sosial adalah kunci dan semua kehidupan sosial, o!eh karena itu tanpa interaksi sosial, tidak mungkin ada kehidupan bersama. Selain itu mengingat manusia mempunyai naluri untuk hidup dengan orang lain yang disebut gregariousness dan karena manusia disebut juga social animal (mahkluk sosial) Dan mengenal motivasi mengambìl teori motivasi Maslow bahwa adanya tingkat-tingkat kebutuhan dan perubahan daya dorong. Perubahan daya dorong atau istilah Masiow "Propotency" berarti bahwa apabila semua tingkat kebutuhan manusia tidak bisa dipenuhi, maka kebutuhan-kebutuhan dasar yang bersifat fisik seperti pangan, papan, sandang, juga kebutuhan biologis akan merupakan kebutuhan yang pa!ing dominan. lstilah lain Maslow tentang keadaan tersebut diatas adalah "propensity of human needs". Sedangkan mengenai pemberdayaan Rappaport mengatakan "pemberdayaan adalah suatu cara dengan rnana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa) atas kehidupannya". Dari hasil penelitian tentang pemberdayaan keluarga melalul UPPKS yang telah dilakukan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa: Masth ada keluarga yang belum dapat memanfaatkafl UPPKS sebagai wadah pemberdayaan keluarga sehingga masih ada anggota keluarga yang belum diberdayakan. dan manfaat yang diperoleh oleh informan utama dalam mengíkuti UPPKS masih sekitar bantuan modal usaha belum sampai ke pengembangan usaha karena hanya terfokus ke usahanya karena jarang rriengikuti kegiatan kelompok . Keluarga yang tingkat kesejahteraaflflYa masih KS 1 dan II pemberdayaan keluarga masih terfokus ke ekonomi saja, lain hainya dengan keluarga yang telah KS Ill, dimana selain faktor ekonomi juga telah dapat mengembangkan diii ke bidang lain yaitu ínteraksi dan memotivasi keluarga lain dalam anggota UPPKS dan masyarakat sekitar tempat tinggal, jadi bukan untuk keluarga sendiri tapi meluas ke keluarga di lingkungannya."

"Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran proses asesmen berbasis kompetensi yang dilakukan di LSP FPM, teknik yang digunakan dalam mengasesmen kompetensi, serta realitas kinerja Community Worker yang dinyatakan kompeten di lapangan. Latar belakang penelitian ini dipilih adalah adanya fenomena yang dihadapi oleh Community Worker yang akhir-akhir ini. Selama kurun waktu sepuluh tahun yang lalu, banyak program-program pemberdayaan masyarakat di Indonesia yang merekrut para Community Worker dan sekarang jumlahnya telah mencapai puluhan ribu orang. Namun masa depan pekerjaan sosial mengalami tantangan karena kebijakan dan UU Ketenagakerjaan menuntut setiap profesi yang bekerja harus mampu menunjukkan kompetensinya sesuai standar kompetensi yang diakui nasional dan dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Kompetensi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Jenis penelitian ini adalah studi kasus proses asesmen kompetensi di LSP FPM. Jenis sampel penelitian ini adalah Non-probability sampling dimana sampel ditentukan tidak secara acak (non-random sampling). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dan dokumentasi, wawancara mendalam dan observasi/pengamatan. Dari hasil analisis data, penelitian ini menunjukkan bahwa teknik proses asesmen kompetensi membutuhkan persiapan dan tahapan yang terstruktur dengan penggunaan teknik asesmen yang tepat serta acuan standar yang sesuai dengan peta fungsi dan peran Community Worker. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa para Community Worker yang dinyatakan kompeten dari proses asesmen terbukti memiliki kinerja yang baik dan kompeten dalam menjalankan tugas-tugas fasilitasi pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan oleh Program.

---

This research aims to illustrate the process of competency-based assessment conducted at the LSP FPM which is also a technique used in both testing competence as well as in testing Community's Workers actual performance. The chosen background of the research was the recent phenomenon faced by the Community Workers. In the last decade, many community empowerment programs in Indonesia have recruited abundance Community Workers and they have reached tens of thousands of people. However, the future of social work is facing some challenges due to some policies and labour law that demand every profession should be able to demonstrate its competence according to the national standard in the form of Certificate of Competence.

This study used a qualitative approach with a descriptive type. The type of research is the case study of competency assessment process at the LSP FPM. The research sample type is Non-probability sampling which the sample is determined not randomly selected (non-random sampling). The data collection techniques used are literature and documentation studies, in-depth interviews and observation/observation.

The result, from the data analysis, shows that competency assessment requires preparation and stages structured with the use of appropriate assessment techniques as well as standard reference in accordance with the function mapping and the role of Community Worker. In addition, the research also shows that Community Workers who are competent according to the assessment process are proven to have good performance and are quilified in carrying out community empowerment facilitation tasks established by Program."