Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gagasan dernokrasi merupakan hal yang senantiasa aktual unmk diperbincangkan. Penghargaannya atas prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan, dianggap memiliki nilai universal dan relevan dengan hakikat kehidupan umat manusia. Di Indonesia, tumbangnya rezim Orde Baru menghidupkan kembali ide-ide demokrasi. Sistem politik pun berangsur-angsur berubah. Demokrasi menjadi slogan utama dan tema di setiap pembicaraan sosial dan politik, bahkan demokrasi pun dikaitkan dengan realitas dan tradisi keagamaan.Para pemikir, cendikiawan dan pengamat demokrasi tak henti-hentinya mengusung gagasan demokrasi yang relevan dengan konteks kehidupan bangsa Indonesia. Tentu saja, nilai-nilai tradisi sosial dan keagamaan tidak lepas dari pertimbangan. Dalam konteks inilah, pemikiran Gus Dur memiliki kontribusi yang sangat panting. Tesis ini hendak menjelaskan pemikirannya tentang demokrasi, sejauh mana pemikiran keagamaan membentuk pemikiran Gus Dur dan menyesuaikannya dengan gagasan demokrasi dan implikasi pemikirannya bagi pcrkembangan demokrasi di Indonesia.Pemikiran Gus Dur ditelaah berdasarkan teori dan konsep tentang demokrasi, demokratisasi, civil society dan sosialisasi politik. Dari uraian gagasan dan pemikirannya, tampak bahwa Gus Dur menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Proses menuju terciptanya suasana demokratis diperjuangkan olehnya lewat berbagai peran sosial dan politik yang ia jalani. Latar belakang kultur agama yang kuat turut memperkuat dukungannya terhadap konsep demokrasinya. Bahkan ia berani, tegas dan teguh menyatakan bahwa Islam tidak bertentangan dengan demokrasi. Islam memiliki kontribusi yang besar bagi perkembangan demokrasi.Sikap kritis terhadap pemerintah menunjukkan penghargaan atas kedaulatan rakyat. Konsep masyarakat sipil terwujud jika kedaulatan berada di Iangan rakyat. Sentuhan pemikiran Islam dan Barat dalam karir intelektualnya turut mempengaruhi sikap toleransi yang ia miliki. Karena itu pula, pemikirannya seringkali dianggap sebagai representasi dari kehendak rakyat pada level bawah. Meski demikian, ia juga sosok yang unik dan kontroversial. Dalam keteguhan pendirian, terkadang ia harus berbenturan dengan berbagai pihak. Baginya, hal ini merupakan bagian dari dinamika demokrasi.Implikasi teori dari penelitian ini menunjuldcan bahwa pada umumnya pemikiran Gus Dur tentang demokrasi relevan dengan demolcrasi itu sendiri khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai pluralisme. Hal ini sekaligus mendukung teori demokrasi sebagai salah satu sistem politik yang paling relevan bagi kehidupan sosial-politik yang sangat majemuk di Indonesia.

---

Democracy is always actual idea to be discussed. Its appreciation of freedom and equal principles is assumed to have a universal value. They are also relevant with the substance of human life. In Indonesia, the fall of New Order has generated the idea of democracy. Democracy becomes main topic and slogan in every social and political discussion, and it is also tried to be linked with religious tradition and reality.

Thinkers, scholars, and academicians always support the idea of democracy which is said as relevant with the life of Indonesia. Of course, socio-religious traditional values are still considered. In that context, the idea of Gus Dur has an important contribution. This thesis tries to explain the idea on democracy; the role of religious values which is shaped GuDur ideas on democracy and adjust it with democracy; and its implication on democracy in Indonesia.

The idea of Gus Dur is examined with theory and concept of democracy, democratization, civil society, and political socialization. From the description of his ideas and thoughts, it seems that Gus Dur supports the values of democracy. Process in realizing democratic situation in fought by him through his social and political role. His strong background on religious culture strengthens his support on his concept of democracy. Even he is brave, assertive, and tough to state that Islam is compatible with democracy. Islam has significant contribution for the advancement of democracy.

His critical perception toward the government shows his appreciation on peop|e's sovereignty. The concept of civil society will be realized if the people have the sovereignty. His experience with Islamic and Westem ideas contributes to his tolerance attitude. Because of that , his ideas represent people's aspiration. Even tough, sometimes he is also unique and controversial because he must oppose other's opinion.

Theoretical implication of the research is that generally the ideas of Gus Dur on democracy relevant with democracy it sel£ especially pluralism. It is relevant with theory of democracy as a political system with plural social and political life of Indonesia."

"Hubungan Patron-Klien yang sangat kental dalam tradisi NU, sudah terbentuk sejak adanya Pesantren. Seorang kiai sebagai patron mempunyai kekuasaan dalam arti sebagai panutan, ucapan dan perintah kiai harus diikuti oleh para santri yang disebut klien. Masuknya kiai dalam wilayah politik praktis menyebabkan pola patronklien ini juga terlibat didalamnya.Keterlibatan pola Patron-klien dalam pemberian dukungan warga NU terhadap pemerintahan Abdurrahman Wahid ini yang menjadikan penulis tertarik untuk mengadakan penelitian, dengan pokok permasalahan mengapa warga NU memberikan dukungan terhadap Abdurrahman Wahid dan bagaimanakah pola hubungan pemberian dukungan tersebut.Penelitian ini menggunakan landasan teori patron-klien yang terdiri dari patranase yang dikemukakan oleh Scott dan Maswadi Rauf, teori kewibawaan tradisional yang dikemukakan oleh Jakcson, dan kepemimpinan kharismatik oleh Weber, serta teori konflik oleh David Schwartz dan teori alit yang dikemukakan oleh Duverger. Teori ini digunakan untuk menganalisa konflik yang terjadi antara Abdurrahman Wahid dengan DPR, dan latar belakang mengapa warga NU sangat mendukung pemerintahan Abdurrahman Wahid serta bentuk dukungan yang diberikan oleh warga NU.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskritifanalitis dengan data yang dipakai data primer yang diperoleh dari penelusuran pustaka dan data sekunder yang dilakukan melalui wawancara dengan nara sumber yaitu :3 orang kiai dan 10 santri guna mendapatkan informasi yang lebih lengkap.Dalam penelitian dan analisis tesis ini, penulis menemukan bahwa pemberian dukungan warga NU terhadap Abdurrahman Wahid sangat terkait dengan sistem patron-klien yang melibatkan emosional warga NU. Warga NU mengganggap bahwa Abdurrahman Wahid yang dipilih secara demokratis ingin dilengserkan dengan Cara tidak hormat oleh DPR tahun 2001, sehingga perlu untuk dibelaDalam penelitian ini ditemukan bahwa ternyata dukungan yang diberikan oleh warga NU terhadap Abdurrahman Wahid digolongkan dalam New Patrimonialisme yang dikemukakan oleh Maswadi Rauf, klien membela patron dalam mempertahankan kedudukannya dalam pemerintahan sekuat tenaga, bahkan rela mengorbankan dirinya. Faktor utama yang menyebabkan Abdurrahman Wahid sebagai patron Iebih dikarenakan faktor kewibawaan tradisional dan kharisma dari pada faktor finansial.Implikasi teoritis dalam penelitian ini, bahwa teori yang dikemukakan oleh Scott dimana faktor utama yang menjadikan seorang sebagai patron karena adanya dukungan finansial ternyatakan tidak terbukti dalam kasus pemberian dukungan terhadap Abdurrahman Wahid. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk kasus di Indonesia, faktor kewibawaan tradisional dan kharisma cenderung Iebih dominan sebagai faktor utama dari pada faktor finansial.

---

Patron-client relation is very strong in the tradition of NU and has been shaped from the existence of pesantren. A kiai as a patron has an authority in term of admiration that his word and order must be followed by santri as client. The involvement of kiai in political activities has endorsed the relation of patron and client to be pulled in.

The involvement of patron-client relation in the context of support of people affiliated with NU on the government of Abdurahman Wahid has attracted writer to do a research. The questions are why people affiliated with NU give their support to the government and what the pattern of the support is.

This research uses theories of patron-client which are patronage initiated by Scott and Maswadi Rauf: traditional charisma from Jackson; charismatic leadership from Weber; theory of conflict from Dacid Schwartz; and theory of elite from Duverger. Those theories are applied to analyse conflict between Abdurahman Wahid and DPR and the background of support of people affiliated with NU on Abdurahman Wahid.

In this research, qualitative method is used and the research itself is categorized as descriptive analytic. Primary data is taken literature study and secondary data is taken from interview with three Ida.' and 10 santri to get more complete information.

In the research and analyses of the thesis, writer finds that the support from people affiliated to NU relates to patron-client relation and involves their emotional feeling. They said that Abdurahman Wahid who is selected in democratic election will be felt down without honour by DPR in 2001, so that must be defended.

In the research, it is found that the support is categorized as new patrimonial argued by Maswadi Rauf that they defend the government in order to defend their patron in the government. In the meantime, the main factor to support Abdirahman Wahid is his traditional charisma rather that financial factor.

Theoretical implication of the research is that theory initiated by Scott that the main factor to make someone as a patron because of financial support is not verified in this case To conclude, in the case of Indonesia, traditional charisma tends to be the main factor rather that financial."

"Khittah 1926 dan Orientasi civil society merupakan pengambilan jalan tengah bagi proses politik dalam tubuh NU. Ada tiga pemahaman Khittah: Pertama, khittah merupakan reposisi NU dalam mengembangkan organisasi kemasyarakatan dan pesantren. Kedua, khittah sebagai strategi politik Ketiga, khittah masuk dalam tataran praktik keagamaan dan menolak NU keluar dalam jalur politik.Metodologi yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskripsi analisis. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen, wawancara, koran-koran, majalah yang membahas tentang NU dan civil society tepatnya paradigma khittah 1926.Teori yang digunakan dalam hai ini adalah teori J.W.F Hegel tentang cavil society yang menegaskan bahwa elemen gerakan civil society tetap tidak bisa lepas dari kontrol negara, dan masyarakat dapat terlibat dalam negara. Karenanya peran yang dilakukan oleh elemen civil society tidak sebatas ruang gerak vis-a vis negara, tetapi menjadi mitra koordinatif antara negara dan masyarakat, tetapi tetap sebagai gerakan civil society, NU terus mengedepankan tahap kritis terhadap negara.Penemuan dalam penelitian ini adalah bahwa pads prinsipnya NU hanya mengorientasikan pada gerakan civil society sebagai stralegi politik untuk menekan terhadap dominasi negara. NU dalam kapasitasnya sebagai elemen civil society lebih mengorientasikan pada nilai-nilai gerakan sosial keagamaan. Keputusan menjadikan NU sebagai gerakan sosial keagamaan diorientasikan untuk memperkuat posisi warga negara yang banyak dieksploitir dan dihegemoni oleh negara. Adapun keberadaannya sebagai gerakan politik NU lebih menekankan pada pendekatan transformasi f, dimana gerakan politik diorientasikan pada pemenuhan kebijakan politik untuk perbaikan masyarakat.Kesimpulannya bahwa NU secara garis besar telah mengorientasikan dirinya pada wilayah gerakan sosial keagamaan, tak bisa dipungkiri memang pasalnya keterlibatan NU dalam ranah politik praktis membuat NU terjebak pada pragrnatisme politik yang akut. Karenanya NU pasca muktamar ke-31 mempertegas posisi organisasi NU pada wilayah gerakan sosial keagamaan atau tepatnya gerakan civil society.Implikasi teorinya adalah yang dikembangkan dalam civil society dalam barat menekankan pada wilayah otonomi dalam masyarakat, masyarakat menjadi kekuatan untuk melawan negara, padahal dalam kontek Indonesia elemen civil society lebih cenderung tidak bisa lepas dari negara, NU megalami nilai civil society yang cenderung selalu menarik ulur akan eksistensinya dalam vis-a vis negara.

---

Khittah of 1926 and civil society orientation is a middle way for the political process in the organization of NU. There are three comprehensions on it: first, khittah is a reposition of NU in advancement of the communal organisation and pesantren. Second, khittah is a political strategy. Third, khittah is a practical implementation of religion and deny coming out to political track.The methodology which is used is qualitative approach and the category of research is descriptive analytic. Technique of data collection is done by collecting data from books, documents, interviews, newspaper, and magazines that look at NU and civil society especially the khittah of 1926.Theory which is applied in the study is theory of civil society generated by G.W.F Hegel who assumed that elements of civil society movement cannot escape from state control and society can involve within state. Consequently, the role of elements of civil society is not only opposite the state, but also coordinative partner between state and society. As a civil society movement, NU still endorses critical position toward state.Finding of the study is that the principles of NU orientate to civil society movement as a political strategy only to resist the domination of state. NU in its capacity of-civil-society has a-strong orientation nn socio-religion values. The v6rdict of directing NU as socio-religious movement is oriented to strengthen the position of citizen who is exploited by state. Its existence as a political movement impels to transformative approach, which political movement is oriented to the fulfillment of political strategy to develop society.To conclude, NU generally tends to acquaint itself to socio-religious movement. It is undeniable that the involvement of NU in the political practice activities has trapped NU in an acute political pragmatism. Consequently, NU after 31th muktamar has stated its position in the socio-religious movement of civil society movement.The implication of theory is that in the theories of civil society in Western tradition focus on autonomy of society whereas society is a political power against state. In the context of Indonesia, elements of civil society cannot liberate from state. NU itself has an experience of a civil society which tends to back and forth facing the state."

"Penelitian ini disusun untuk membahas implementasi pajak reklame di Kota Bandung. Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi penyumbang terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. Penerimaan pajak reklame dipengaruhi oleh perkembangan usaha reklame di Kota Bandung yang juga sangat baik. Namun berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, penerimaan pajak reklame mengalami kenaikan di tahun 2016 dan penurunan yang cukup signifikan di tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, bersifat deskriptif, menggunakan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penyelenggaraan implementasi pajak reklame di Kota Bandung masih kurang maksimal. Selain itu, faktor-faktor penghambat implementasi pajak yang perlu diperhatikan adalah sistem perizinan reklame yang sulit, sistem pembayaran pajak yang masih mengalami kendala, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, serta koordinasi antar dinas terkait, seperti BPPD, DPMPTSP dan pengusaha reklame dalam penyelenggaraan pajak reklame.

---

This research was compiled to discuss the implementation of advertisement tax in the city of Bandung. Advertisement tax is one of the types of local tax which is the biggest contributor to local revenue in the city of Bandung. Advertisement tax revenue is influenced by the development of advertising business in Bandung is also very good. However, based on data from Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, advertisement tax revenue has increased in 2016 and has decreased significantly di 2017. This research uses a qualitative approach, literature studies and in-depth interviews.

The results of this study presents that the implementation of advertisement tax is still not optimal. In addition, the factors that inhibit the implementation of taxes that need to be considered, such as a difficult billboard licensing system, a tax payment system that is still experiencing obstacles, a lack of public awareness to pay taxes, and coordination between related agencies in the administration of advertisement taxes."

"Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, realisasi penerimaan pajak reklame sebagai salah satu jenis pajak daerah tidak pernah mencapai target. Oleh sebab itu, diperlukan strategi dari Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak reklame. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi optimalisasi penerimaan pajak reklame di Kota Bekasi dan faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai metode penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak reklame adalah strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Strategi intensifikasi terdiri dari penegakan hukum berupa penerapan sanksi dan penertiban reklame tidak berizin, pemberian reward kepada wajib pajak, penerapan teknologi informasi, sosialisasi, strategi terkait kebijakan, koordinasi, dan pendataan titik reklame. Sedangkan strategi ekstensifikasi berupa pendataan dan penataan ulang titik reklame di area Tol Bekasi-Cawang-Melayu dan pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Faktor-faktor penghambat penerimaan pajak reklame dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, anggaran yang belum memadai, kurangnya koordinasi, perubahan struktur organisasi yang sering terjadi, dan adanya pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang. Sedangkan faktor eksternal adalah kepatuhan wajib pajak yang masih kurang.

---

According to Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, advertising tax revenue in 2013 until 2017 has never reached its target. Therefore, the local government of Bekasi has undertaken the strategies to optimize advertising tax revenue. The aim of this research is to analyze the optimization strategies of advertising tax revenue in Bekasi City and its restricting factors. This research was conducted by qualitative method which are data literature studies and in-depth interviews. In conclusion, there are two types of strategies to optimize advertising tax revenue, intensification strategy and extensification strategy. Intensification strategies consist of law enforcement such as practising tax penalties and controlling unlicensed advertisement; rewarding taxpayers; implementing information technology; socialization; strategy related to policy; coordination; and collecting the advertisement point. While extensification strategies consist of collecting and rearranging advertisement point at Bekasi-Cawang-Melayu Toll and constructing Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Besides, the restricting factors are divided to internal and external factors. Internal factors consist of inadequate quantity and quality of human resources, insufficiency budget, lack of coordination between employees, frequently organizational structure changes, and extortion and abuse of power. While external factors is low tax compliance."

"ABSTRAKMaraknya perkembangan e-commerce di Indonesia menjadi sebuah pintu strategis bagi para pelaku usaha untuk memperdagangkan produk-produk impor. Namun, hal ini menjadi sebuah pemicu timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan Industri Dalam Negeri dan dapat berpengaruh secara langsung terhadap eksistensi dan performa dari Industri dalam Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kebijakan penurunan ambang batas pembebasan bea masuk impor barang kiriman melalui e-commerce yang ditetapkan pemerintah sebagai sebuah solusi dari isu tersebut. Penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan penurunan ambang batas pembebasan bea masuk impor barang kiriman melalui e-commerce yang membahas mengenai urgensi dikeluarkannya kebijakan dan kerjasama pemerintah dengan e-commerce dalam penerapan kebiajkan ini. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai hambatan-hambatan yang muncul dari dikeluarkannya kebijakan ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan urgensi dikeluarkannya kebijakan tersebut adalah untuk penekanan jumlah impor barang kiriman, perlindungan Industri Dalam Negeri dan menciptakan perlakuan perpajakan yang adil serta penghindaran praktik modus Barang Kiriman. Hambatan yang muncul sebelum dikeluarkannya kebijakan adalah mengenai ketersediaan data, sedangkan hambatan saat dikeluarkannya kebijakan adalah mengenai Keluhan Publik, Dampak Pandemi, dan Peningkatan Jumlah Dokumen Pembayaran.

---

ABSTRACT

The development of e-commerce in Indonesia has become a strategic door for businesses to trade imported products. However, this has become a trigger for unfair competition with domestic industries and can directly affect the existence and performance of domestic industries. This study aims to analyze the policy of Decreasing De Minimis Value of Import Duties for Imported Shipping Goods via E-Commerce determined by the government as a solution to the issue. This research focuses on analyzing the policy of decreasing de minimis value of import duties on imported shipments via e-commerce which discusses the urgency of issuing policies and the cooperation of the government with e-commerce in the application of this policy. In addition, this study also discusses the obstacles that arise from the issuance of this policy. This research is a qualitative research with descriptive research type. The results of this study indicate the urgency of the issuance of the policy is to reduce the number of imported shipments, protection of the Domestic Industry and create equal tax treatment and the effort to avoid the Shipment mode practice. The obstacles before the issuance of the policy were the availability of data, while the obstacles during the issuance of the policy are about Public Complaints, the Impact of the Pandemic, and the Increase in the Amount of Payment Documents."