Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah kelompok pemuda keturunan Tionghoa yang ada di masyarakat, ada yang bersifat eksklusif dan ada pula yang bersedia melibatkan dalam organisasi seperti Karang Taruna. Apabila pemuda keturunan Tionghoa yang bersifat eksklusif dibiarkan terus menerus dimungkinkan dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang memicu terjadinya konflik antar etnik. Sebaliknya, ada pemuda keturunan Tionghoa yang bersedia melibatkan diri dalam organisasi seperti Karang Taruna yang memungkinkan dapat mempererat hubungan dengan. pemuda pribumi.Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran mengenai keterlibatan pemuda keturunan Tionghoa dalam kegiatan Karang Taruna di Kelurahan Pasar Baru Jakarta Pusat, yang mungkin dapat berpengaruh terhadap proses pembauran dalam rangka menciptakan integrasi sosial. Untuk mengetahui hal tersebut perlu diperoleh data mengenai karakteristik informan (pemuda keturunan Tionghoa), minat/motivasi informan dalam kegiatan Karang Taruna, aktivitas informan dalam kegiatan Karang Taruna dan pandangan informan mengenai interaksinya dengan pemuda pribumi.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap enam informan dimana mereka sebagai anggota dan pengurus Karang Taruna, dengan tujuan untuk mendapat kejelasan terhadap informasi yang dibutuhkan yang kemudian disajikan secara deskriptif.Hasil atau temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemuda keturunan Tionghoa yang terlibat aktif dalam kegiatan Karang Taruna nampaknya lebih mudah membaur dengan pemuda keturunan pribumi.Motivasi para pemuda keturunan Tionghoa aktif dalam kegiatan Karang Taruna yaitu untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam memperluas wawasan dan menambah pengalaman, mengembangkan kreativitas yang mereka miliki serta yang tak kalah penting yaitu untuk memperluas pergaulan. Hal ini juga memperlihatkan bahwa para pemuda keturunan Tionghoa yang masuk dan aktif dalam kegiatan Karang Taruna mempunyai motivasi yang beragam.Aktivitas yang dilakukan oleh pemuda keturunan Tionghoa dalam kegiatan Karang Taruna meliputi kegiatan olah raga dan seni, kegiatan rekreatif dan kegiatan sosial. Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh para pemuda keturunan Tionghoa, nampak ada kecenderungan bahwa keterlibatan mereka masih memakai ukuran pertemuan secara fisik, dimana frekuensi tatap muka menjadi tolok ukur dari keaktifan seseorang. Dan ternyata ini masih belum disadari oleh para pemuda keturunan Tionghoa yang aktif dalam organisasi Karang Taruna.Pemuda keturunan Tionghoa memandang bahwa interaksinya dengan pemuda pribumi, terlihat sudah berjalan cukup bagus. Hal tersebut terlihat dari kohesivitas diantara mereka dalam kegiatan Karang Taruna. Terdapat konflik kecil tetapi itu sebatas pemahaman tentang organisasi dan masalah kaderisasi. Sedangkan di luar Karang Taruna mereka yang aktif dalam kegiatan sosial seperti Karang Taruna lebih mudah diterima oleh masyarakat. Namun masyarakat sulit menerima mereka yang termasuk dalam Cina Totok, yang selalu menutup dan kurang berinteraksi dengan masyarakat. Pembauran melalui organisasi dipandang lebih efektif karena ada tujuan bersama yang selalu mengikat individu yang ada di dalamnya. Semakin mudahnya komunikasi diantara kelompok-kelompok masyarakat dengan berbagai sarana pendukungnya telah membawa semakin longgarnya sentimen-sentimen kelompok. Masyarakat semakin terdorong dan mampu untuk berfikir dalam lingkup solidaritas kehidupan bersama yang semakin besar. Sehingga dalam setiap tindakannya masing-masing unsur bangsa semakin banyak dilandasi dengan perhitungan untuk kepentingan bersama sebagai suatu bangsa.Berpijak pada hasil penelitian bahwa pemuda keturunan Tionghoa yang aktif dalam kegiatan Karang Taruna nampaknya lebih mudah membaur dengan pemuda pribumi dan masyarakat yang ada di lingkungannya, maka organisasi kepemudaan Karang Taruna akan dapat menjadi alternatif solusi bagi pembauran dalam rangka mewujudkan integrasi sosial."

"Masalah penyalahgunaan NAZA bukan merupakan masalah yang berdiri sendiri, atau hanya dirasakan oleh korban penyalahgunaan NAZA itu sendiri dan keluarganya, melainkan dapat merupakan ancaman bagi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Masalah penyalahgunaan NAZA menjadi semakin meresahkan, mengingat sebagian besar korban penyalahguna zat tersebut adalah remaja, yang notabene merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Banyak faktor yang melatarbelakangi remaja untuk menjadi penyalahguna NAZA. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam (internal) dan luar diri (ekstemal) remaja. Permasalahan yang kemudian muncul adalah faktor-faktor internal dan eksternal apakah yang melatarbelakangi remaja untuk menjadi penyalahguna NAZA? Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan faktor-faktor internal dan ekstemal yang melatarbelakangi remaja untuk menjadi penyalahguna NAZA. Untuk memperoleh data primer dan sekaligus untuk mengetahui faktor-faktor internal dan ekstemal yang melatarbelakangi remaja untuk menjadi penyalahguna NAZI, penulis telah melakukan penelitian yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif diiakukan melalui suatu wawancara mendalam, baik dengan informan utama (lima orang remaja korban penyalahgunaan NAZA yang sedang di rawat di Pondok lnabah I) maupun dengan informan penunjang (orang tua, teman sepengobatan dan pembimbing informan utama). Ada pun pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati. Pendekatan tersebut digunakan, karena penelitian ini menekankan kepada manfaat yang berlandaskan pada informasi yang dikumpulkan, yakni dengan Cara mendalami fenomena yang diteliti. Sementara data sekunder diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Dari beberapa teori, pendapat dan hasil penelitian, ditemukan, bahwa ada beberapa faktor yang dapat melatarbelakangi remaja untuk menjadi penyalahguna NAZA. Namun, dalam penelitian ini faktor-faktor tersebut dibatasi hanya pada faktor-faktor yang berasal dari dalam diri (internal), dalam hal ini adalah faktor kepribadian, dan faktor yang berasal dari luar (ektemal), yaitu faktor keluarga, sekolah, kelompok sebaya, subkultur dan faktor lingkungan sosial. Hasil temuan penulis memperlihatkan, bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi remaja untuk menjadi penyalahguna NAZA adalah kepribadian, keluarga, sekolah, kelompok sebaya dan subkultur. Faktor kepribadian yang melatarbelakangi remaja untuk menjadi penyalahguna NAZ14 ditandai dengan sering mengalami kesulitan dalam mengatasi perasaan cemas, tegang dan perasaan frustrasi; sifat mudah kecewa; sifat tidak sabar atau tidak dapat menunggu; sifat suka mengambil resiko secara berlebihan; sifat mudah bosan atau jenuh; sifat impulsif; sifat kurang percaya diri; dan sifat ingin diakui sebagai orang dewasa. Sedangkan faktor yang berasal dari kondisi keluarga yang dirasakan oleh remaja adalah kesibukan orang tua (kurang adanya komunikasi antara anak-orang tua), sikap orang tua yang terlalu melindungi dan terlalu menyayangi anak secara berlebihan dan adanya pola asuhan yang bersifat permisif. Faktor lainnya adalah faktor sekolah, dalam hal ini adanya prasarana dan sarana sekolah yang menunjang anak untuk terlibat dalam penyalahgunaan NAZA; faktor kelompok sebaya, dalam hal ini rasa setia kawan dan mencontoh (ikut mode); dan faktor subkultur, dalam hal ini pergaulanl keterlibatan remaja dalam kelompok penyalahguna NAZA. Penelitian ini menjadi menarik, karena dalam penelitian ini tidak ditemukan informan yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis, yaitu yang ditandai dengan ketidaklengkapan orang tua, suasana rumah yang selalu diwamai dengan adanya penemgkaran yang terus menerus, serta sikap orang tua yang kurang memberikan kasih sayang kepada anaknya. Sementara pandangan umum menyebutkan bahwa penyalahgunaan NAZAsering berkaitan dengan ciri-ciri keluarga seperti itu. Demikian pula faktor yang berasal dari lingkungan sosial, dalam hal ini kondisi lingkungan sosial yang miskin/kumuh, disorganisasi, struktur sosial yang tidak baik, dan lingkungan sosial yang selalu tegang, tidak ditemukan dalam penelitian ini. Padahal pandangan umum menyebutkan, kebiasaan menggunakan NAZA sering terjadi di lingkungan seperti di atas. Kendati demikian fenomena NAZA dan penyalahgunaannya di kalangan remaja bukan lab masalah yang sederhana. Oleh karena itu perlu diupakan upaya penanganan yang terpadu dan bekesinambungan. Pada level konseptual, untuk mencari kesamaan definisi, disiplin lima seperti pekerja sosial, psikolog, psikolog sosial, sosiolog dan antropolog kota patut dipertimbangkan. Sedangkan pada level preventif, peran profesi yang berkecimpung dalam penegakkan supremasi hukum dan educator, sangat penting. Sementara untuk upaya kuratif dan rehabilitatif, psikolog sosial maupun klinis, psikiater, dan rohaniawan perlu mendapat tempat, tanpa mengecilkan sumbangsih seluruh lapisan masyarakat."

"Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Sehingga konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah bahwa pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat). Demikian pula kebijakan pemerintah dalam pembangunan pendidikan untuk kurun waktu 2004 -2009 meliputi peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan ?Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun? dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan. Kenaikan harga BBM yang diberlakukan mulai tanggal 1 maret 2005, selain dikhawatirkan akan menurunkan kemampuan daya beli penduduk miskin, juga dikhawatirkan dapat berimplikasi pada terhambatnya upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, karena penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Oleh karena itu pemerintah meluncurkan program Bantuan Operasional sekolah (BOS) dengan tujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. Madrasah sebagai satuan pendidikan yang dikembangkan untuk membantu warga masyarakat dituntut dapat memenuhi kebutuhan pendidikan Namun di pihak lain data pada Kantor Departemen Agama Kota Depok (2006 : 6) menggambarkan bahwa keberadaan siswa madrasah di kota Depok mayoritas adalah siswa yang tidak mampu. Oleh karena itu penelitian ini mengambil setting di lembaga madrasah. Salah satu madrasah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah Madrasah Tsanawiyyah Muhammadiyyah Beji Depok. Pada tahun pelajaran 2005/2006 madrasah ini mengalami kemajuan yang signifikan dari hasil proses belajar mengajarnya. Keberhasilan ini ditandai dengan meningkatnya rata-rata nilai UAN dan prosentase kelulusan, meningkatnya jumlah siswa yang mendaftar dan yang diterima, meningkatnya jumlah siswa yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang SLTA, menurunnya siswa pengulang, menurunnya angka drop out, dan meningkatnya partisipasi masyarakat. Berangkat dari alasan itulah, maka topik penelitian ini adalah : ?EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA MADRASAH TSANAWIYYAH MUHAMMADIYYAH BEJI DEPOK?.Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program bantuan operasional sekolah (BOS) di Madrasah Tsanawiyyah (MTs) Muhammadiyyah Beji Depok. Penelitian ini menggunakan pedekatan kualitatif dan model evaluasi yang dikembangkan oleh pengelola program BOS tingkat pusat. Model evaluasi pada program ini di dalamnya mencakup lima aspek yaitu evaluasi input, proses, output, outcome dan impact. Karena program ini baru dilaksanakan pada dua tahun ini, maka penelitian ini akan lebih memfokuskan pada pelaksanaan aspek input, proses, output dan outcome. Keempat aspek program ini masing-masing memiliki komponen dan indicator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja berfungsi sebagai alat untuk mengukur pencapaian program sekaligus mengukur efektifitas pelaksanaan program. Kerangka teori yang digunakan mencakup teori kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan intervensi komunitas serta evaluasi program. Teori kemiskinan, teori pemberdayaan dan intervensi komunitas digunakan dalam rangka untuk lebih mengenal program, sedangkan teori program evaluasi dan program teori. digunakan untuk keperluan analisis dalam penelitian evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek input yang terdiri dari komponen juklak, managemen/organisasi. sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana secara keseluruhan telah memenuhi indicator kinerja yang telah ditetapkan, kecuali pada sumber daya manusia (SDM) petugas unit pengaduan masyarakat sama sekali belum mendapat pelatihan. Aspek proses yang mencakup pelaksanaan seleksi dan alokasi, pelaksanaan unit pengaduan masyarakat, pelaksanaan pengadministrasian program dan pelaksanaan pengadministraian keuangan program telah memenuhi indicator kinerja yang telah ditetapkan. Demikian pula pada aspek output dan outcome secara keseluruhan telah memenuhi indicator kinerja yang telah ditetapkan. Terpenuhinya indicator ini karena didukung oleh aspek input yang efektif ini yang merupakan modal dasar sekaligus merupakan kekuatan yang sangat mendukung kepada efektifitas pelaksanaan program disamping keberhasilan pengelola program bantuan operasional sekolah (BOS) di Madrasah Tsanawiyyah Beji Depok membangun persepsi dan bekerja sama dengan fihak-fihak yang terkait (steakholder) serta mengelola pelaksanaan program sesuai dengan juklak. Sedangkan salah satu factor penghambat pelaksanaan program adalah ketiadaan dana operasional. Mengacu kepada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka hal-hal yang dapat direkomendasikan : Pertama, untuk Tim PKPS BBM tingkat pusat diharapkan program bantuan operasional sekolah (BOS) dapat dipertahankan dan dilanjutkan, bahkan kalau perlu ditingkatkan jumlah bantuannya, Kemudian pengelola program (Tim PKPS BBM) tingkat sekolah/madrasah diberikan dana operasional dan diberikan buku juklak minimal 4 buah. Kedua, untuk Tim PKPS BBM Provinsi dan Kota diharapkan memberikan perhatian serius terhadap kondisi belum terpenuhinya jumlah alokasi bantuan sesuai dengan jumlah siswa dan diharapkan mengadakan pelatihan untuk pelaksana unit pengaduan masyarakat (UPM). Ketiga, untuk Tim PKPS BBM MTs Muhammadiyyah Beji Depok diharapkan buku rekening bantuan operasional sekolah (BOS) Madrasah Tsanawiyyah Beji Depok sebaiknya dipindahkan ke buku rekening kantor pos dan dalam penetapan seleksi penerima bantuan sebaiknya dilakukan home visit (kunjungan ke rumah) sebagai langkah pengecekan kembali data-data yang telah disampaikan ke madrasah.

---

Law No. 20/2003 on National Educational System stipulates that all citizens aged 7 to 15 have to get basic education. The consequence is that the government is obliged to educate children in elementary levels (SD/MI and SMP/MTs). Besides, the government strategic planning on education in the year 2004 ? 2009 states that the government tries to give the people any possible access on qualified education through the enhancement of nine years obligatory educational program and giving wider access to those who have not received any educational services maximally. The hike of fuel price on March 1, 2005 caused not only the decrease of poor people to get their basics needs but also the slow down of the government program on education due to the inability of the poor people to afford their children education. School Operational Assistance known as BOS aims to make the basic education free of charge for the poor people, so that they could complete their study based on the nine years compulsory education program. As one of the schools in the system, Madrasah (Islamic School) is expected to give the people education. Data from Depok Religious Affair Department (2006: 6) indicated that the majority of Madrasah students are coming from poor family. This research is conducted in Madrasah setting. One of the schools receiving BOS is MTs Muhammadiyyah Beji Depok. In 2005/2006, this school improved significantly in the teaching learning process. It was indicated by the increase of average score of UAN, the increase of student?s successful percentage, the increase of registered and accepted students, the increase of its graduates continuing to higher education, the decrease of drop out students, and the increase of society participation. Based on the consideration above, the topic of this study is THE EVALUATION OF SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE PROGRAM AT MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYYAH BEJI DEPOK This study is aimed to evaluate the implementation of BOS program at MTs Muhammadiyyah Beji Depok. This study is qualitative and uses evaluation model which is developed by the central board of BOS program. The model of evaluation of this program consists of five aspects which are input, process, output, outcome, and impact evaluation. Since the program has just been conducted for two years, the study will be focused on the implementation of input, process, output, and outcome aspects. Each of the four aspects has its own components and indicators. Working indicator functions as a tool to measure the program success and the effectiveness of the program.The theoretical frameworks used in this study include poverty theory, society empowerment theory, and community intervention as well as program evaluation. Poverty theory, empowerment theory, and community intervention are used in order to know more about the program, meanwhile evaluation program and program theory are used to analyze in evaluation research. Findings showed that input aspect that includes the components of implementation guidance, management/organization, human resources, and facility has fulfilled decided working indicators, but human resources in this case community complaint unit personnel have not got any training related to their jobs. Process aspect that includes the implementation of selection and allocation, the implementation of community complaint unit, the implementation of program administration and finance program has fulfilled the decided working indicators. In addition, output and outcome aspects have also fulfilled the decided working indicators. The fulfillment of the indicators which is backed up by the effective input is the basic of the effectiveness of the program implementation of BOS program at MTs Muhammadiyyah Beji Depok. It can create good image that can be useful in relation to stakeholders. The only threat factor is the unavailability of operational finance. Based on the findings of the study, it could be recommended that: First, those who are responsible in national level should keep BOS program sustainable and continual, and it will be better if the amount of the money given is increased. The organizers in the school level should be supported by operational finance and they should also be supported by at least 4 implementation guidance books. Second, those who are responsible both in provincial and municipality level should give their serious attention on the amount of money needed with the amount of students. They should also give such training to the community complaint unit personnel. Third, those who are responsible in BOS program at MTs Muhammadiyyah Beji Depok should change their bank account to post office account. They should also select carefully the recipients of BOS program by check and recheck the data through home visit."

"ABSTRAKPenelitian ini mendeskripsikan perilaku vokasional dan penempatan kerja dalam kegiatan bimbingan vokasional di PSPP Husnul Khatimah Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara tidak terstruktur, observasi dan studi literatur. Hasilnya adalah gambaran persiapan perilaku vokasional terkait erat dengan metode pembinaan yang dilaksanakan, yang terlihat dari jadwal kegiatan harian klien. Dalam kaitannya dengan penempatan kerja pihak panti melibatkan staf pendamping, instruktur dan bagian satpel pembinaan sosial selaku penanggungjawab kegiatan. Faktor utama penerimaan dunia kerja adalah rasa ingin menolong, sehingga tidak ada seleksi yang cukup ketat dalam penerimaan klien. Faktor pendukung antara lain adalah keberadaan pegawai dan instruktur yang mantan klien, sarana dan prasarana, dukungan dunia usaha, jenis vokasional masih sangat dibutuhkan, membuat akses ke pasar tenaga. Faktor penghambat antara lain adalah karakteristik klien, latar belakang penyalahgunaan napza, dan tidak adanya anggaran after care.

---

ABSTRACTThis research describes vocational behavior and work placement in vocational program in PSPP Husnul Khatimah Tangerang Selatan. This study uses qualitative methods with data collection techniques in the form of unstructured interviews, observations and literature studies. The result is the preparation of vocational behavior in PSPP Husnul Khatimah is closely related to the coaching method implemented, as seen from the daily schedule of the client 39 s activities. The daily schedule of client activities carefully monitored by social workers, accompanying staff and other employees is able to provide behavioral changes for clients during the rehabilitation process. In relation to work placements The placement of work on the client involves advisory staff, instructor and part of the social counselor as responsible for the client 39 s job placement. The motivation of the acceptance of the working world to the client is primarily a sense of wanting to help, so there is no strict selection in the acceptance of clients as long as those who have accepted the existing job conditions and can accept the rules applicable in the workplace. The inhibiting factors stem from the client characteristics and limited budget support for aftercare stages. Factors supporting the client 39 s vocational behavior include the presence of former client employees and instructors, facilities and infrastructure, business support, vocational types are still urgently needed, making access to power markets. Factors inhibiting vocational behavior of client characteristics, background of drug abuse, no aftercare budget."

"HIV/AIDS bukanlah sekedar masalah lokal tapi telah mewabah ke seluruh Indonesia. Sekalipun belum ditemukan data yang lebih valid dan reliabel namun dipastikan virus ini sudah mengarah menjadi masalah sosial. Persoalannya masih relatif kecil studi tentang HIV/AIDS dari kajian Ilmu Sosial. Penelitian ini menggambarkan suatu fenomena sosial yang bersifat khusus mengenai perilaku sosial penderita HIV/AIDS sebagai diskriminan dalam menghadapi reaksi masyarakat. Di mana penderita terus-menerus melakukan proses adaptasi sosial. Penelitian menunjuk pada kasus langka melibatkan 8 orang informan penderita HIV yang tersebar di berbagai penjuru Jakarta, Bogor, Tanggerang dan Bekasi, serta 16 orang informan berasal dari masyarakat yang ada diseputar penderita. Pendekatan kualitatif menjadi pilihan dalam melakukan penelitian, karena pendekatan ini bisa menjelaskan fakta-fakta dalam menunjukkan makna sosiologis yang sebenarnya. Penelitian ini berpijak dari kerangka Kluckhohn mengenai lima masalah dasar dalam hidup yang menentukan orientasi nilai budaya. Keberagaman makna penderita dalam menghayati dunia sakitnya akan (1) waktu, (2) Tuhan, (3) lingkungan sosial, (4) pekerjaan, dan (5) masa depan. Hasil penelitian menemukan bahwa perilaku sosial penderita menunjukkan perilaku yang berubah-ubah dan sangat situasional, mengalami kesulitan melaksanakan adaptasi sosial terhadap lingkungannya. Ketidakmampuan melaksanakan penyesuaian sosial terhadap lingkungan berpijak pada dua aspek yaitu (a) perilaku situasional yang dilakukannya menyebabkan yang bersangkutan tidak berkemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan (b) ketidakmampuan masyarakat untuk melakukan penyesuaian sosial terhadap penderita. Temuan lain dalam penelitian ini, terjadi perubahan perilaku yang demikian cepat oleh para penderita. Perilaku yang ditampilkan tergantung pada kemampuannya untuk menafsirkan stimuli yang berasal dari lingkungannya. Jika lingkungan memberikan dukungan, maka yang terjadi adalah penampilan perilaku secara konstruktif dan optimistik. Sebaliknya, jika menurut penafsirannya, ternyata lingkungan menolak, maka ia akan menampilkan dirinya sebagai orang yang menarik diri, mengasingkan diri dan bahkan disertai dengan sikap menutup diri terhadap lingkungan sosialnya. Gejala sosial yang muncul pada dirinya adalah terbentuknya sikap kurang percaya diri, stereotipe negatif terhadap lingkungan sosial, fatalistik, pesimistik, serta keputusasaan sehingga fungsi sosialnya terganggu. Pada akhirnya akan makin melemahkan daya tahan tubuhnya. Sebelum yang bersangkutan dinyatakan terkena HIV, akan menampilkan sikap maupun perilaku sebagaimana bentuk perilaku sosial lainnya. Namun, ketika dinyatakan sebagai penderita HIV/AIDS, maka terjadi beberapa kecenderungan perilaku situasional terutama dalam menyikapi dirinya terhadap waktu, Tuhan, lingkungan sosial, pekerjaan, dan masa depannya. Faktor yang mempengaruhi perilaku sosial penderita antara lain reaksi masyarakat terhadap dirinya, proses pembelajaran diri terhadap lingkungan sosial, pengalaman traumatik yang menyebabkan terbentuknya penghayatan sesuai dengan sikap prasangkanya. Reaksi penyangkalan begitu keras diberikan penderita untuk mengembalikan keberadaan dirinya didalam masyarakat. Penyangkalan ini merupakan upaya menjadikan dirinya ada dalam masyarakat. Sementara proses penyesuaian diri terhambat karena perilaku situasional yang terus-menerus dilakukan penderita, ditunjang ketidakmampuan masyarakat dalam melakukan penyesuaian sosial terhadap penderita HIV/AIDS. Hal ini berarti bahwa begitu besar pengaruh reaksi sosial pada perilaku sosial penderita. Perilaku yang sebenarnya akan muncul ketika penderita mampu mengendalikan realitas sosial secara sadar yang dihayatinya sebagai kehidupan sosial yang dianggap wajar dan normatif."

"Kebijakan Daerah Operasi Miiiter (DOM) terhadap Aceh mulai tahun 1989 s.d. 1998 sebagal sebuah strategi Pemerintah Republik Indonesia untuk menumpas Gerakan Aceh Merdeka (GAM), telah menimbulkan mala petaka yang beraklbat luka dan kedukaan bagi rakyat Aceh. Akibatnya tidak kurang dari 8.344 orang meninggal dunia, 575 orang hilang, 1.465 orang istri menjadi janda, 4.670 orang anak yatim, 298 orang cacat seumur hidup dan 34 orang perempuan diperkosa. Kekerasan seksual merupakan goncangan yang luar biasa yang tetjadi di Aceh sepanjang sejarah petjuangan rakyat Aceh (ketika masih sebagai sebuah bangsa yang berdaulat), belum pernah terjadi dan kenyataan ini terlalu menyakitkan bagi rakyat Aceh. Karena faktor budaya, korban merasa malu dan rendah diri dalam masyarakat. Ada kecenderungan korban merahasiakan kekerasan seksual yang dialaminya. Disisi lain, pada umumnya mereka perempuan yang berpendidikan rendah, cenderung tidak mempunyai ketrampilan khusus dan juga berpenghasilan rendah serta hidup dalam kemiskinan. Ada perempuan korban yang merasa malu melaporkan diri kepada pihak yang berkompeten. Selain rasa malu, para korban juga sulit menjangkau ibu kota kecamatan untuk melapor kejadian yang mereka alami, karena situasi konflik terus berlangsung dan juga Jarak yang harus ditempuh kekecamatan relatif jauh. Yang menjadi fokus masalah di sini adalah bagaimana persepsi korban tentang dirinya sendiri, interaksi mereka dengan orang lain, dan cara mereka melihat masa depannya sendiri.Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif yang berperspektif perempuan, bertujuan untuk memahami pengalaman korban perempuan dengan meneliti persepsi dirinya sendiri. interaksi dengan orang lain dan cara korban melihat masa depannya sendiri, agar dapat dijadikan landasan dalam membuat program untuk membantu perempuan korban kekerasan seksual. Informan penelitian diperoleh pada dua kecamatan yaitu kecamatan Peureulak dan Julok yang dilakukan pada bulan Pebruari s.d. Maret 2001 dan dilanjutkan pada bulan Juni 2001. Informan penelitian yang dijadikan kelompok kasus sebanyak 7 orang. Penelusurannya dilakukan dengan tehnik Snow Ball, dengan karakteristikinforman perempuan gadis (belum menikah), perempuan berkeluarga (menikah) dan perempuan janda. Kemudian dilengkapi dengan 4 informan lainnya yang dinggap dapat memperjelas informasi yang diperoleh. Metode pengambilan informasi dilakukan dengan pengamatan terlibat terhadapkelompok kasus dilengkapi dengan wawancara mendalam denganmenggunakan pedoman wawancara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang dilabelkan sebagai orang yang menyimpang dari norma yang berlaku tergantung proses terjadinya tindak kekerasan seksual itu sendiri. Reaksi masyarakat terhadap korban dapat berupa positif atau negatif. Secara umum peran keluarga, orang dekat korban dan tokoh agama ikut berpengaruh terhadap korban dalarn mengembalikan cara pandang korban terhadap dirinya sendiri, interaksi dengan orang lain dan cara melihat masa depannya sendiri setelah korban mengalami tindak kekerasan seksual. Pada umumnya korban masih melihat dirinya sendiri sebagai orang yang berguna setelah lingkungan memberikan reaksi simpati terhadap korban. Lalu dari interaksi antara korban dengan lingkungannya, muncul kembali semangat meraih masa depan dengan kemampuan yang dimiliki korban. Hal ini menunjukkan bahwa sosialmasyarakat Aceh signifikan ikut mempengaruhi persepsi diri korban. Di sisi lain, secara umum perempuan korban kekerasan seksual di Aceh mempunyai mental yang tangguh, hal ini ditandai oleh data lapangan dengan tidakditemukan satu orangpun korban yang bunuh diri akibat diperkosa. Ada kecenderungan signifikan hal tersebut berhubungan dengan budaya Aceh yang melarang seseorang bunuh diri karena itu adalah salah satu dosa besardalam Agama (Islam). Pembinaan korban relatif sulit dilaksanakan, Jika situasi keamanan masih rawan. Oleh karena itu untuk melakukan pembinaan yang sustainable melalui pemberdayaan, korban memeriukan situasi keamananyang kondusif. Memberikan bantuan kepada korban adalah baik. Namun hal tersebut harus dibarengi dengan program konkrit yang dilaksanakan yaitu membuat pusat-pusat rehabilitasi mental pada tiap Puskesmas/PuskesmasPembantu oleh psikolog (ahli Jiwa) dan menghidupkan kembali pengajian tradisional secara regular dan konsultasi personal dalam dimensi keagamaan terhadap korban dengan rnemanfaatkan pesantren. Membuat pusat rehabilitasi personsMcommunity dalam rangka kesinambungan (sustainabelity) melalui pelatihan sesuai bakat, minat dan prospek bahan baku yang ada di desa korban (people centered development). Kemudian membantu melakukanpangsa pasar untuk pemasaran produk secara berkelanjutan. Bagi korban yang tidak mempunyai ketrapilan khusus, dibimbing dengan memberikan modal usaha tradisional (misalnya beternak)."

"Permasalahan tenaga kerja di Indonesia tidak terlepas dari banyaknya jumlah pencari kerja yang berbanding dengan sedikitnya lowongan pekerjaan yang tersedia, oleh karenanya kegiatan outsourcing atau alih daya merupakan salah satu alternatif penyelesaian masalah yang bisa digunakan untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia, akan tetapi kegiatan outsourcing ini tdak terlepas dari permasalahan seperti eksploitasi pekerja, yang menyebabkan pekerja merasa tidak nyaman dan tidak senang di tempat kerjanya, hal ini sangat memengaruhi kesejahteraan dari pekerja tersebut terutama kesejahteraan lingkungan kerja mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengubah permasalahan tersebut dengan melihat hubungan anatara kesejahteraan lingkungan kerja dengan motivasi kerja dengan harapan bahwa parusahaan akan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan lingkungan kerja para pekerja outsource mereka dengan balasan motivasi kerja dari para pekerja yang akan meningkat seiring dengan meningkatnya kesejahteraan lingkungan kerja. Kesejahteraan lingkungan kerja di ukur dengan WWBI (Workplace Well-Being Index) yang sudah di adaptasi di dalam penelitian Sawitri, sementara motivasi kerja menggunakan alat ukur yang dikembangkan oleh Novari dalam penelitiannya, yang kemudian keduanya penulis modifikasi dan uji validitas dan reliabilitas ulang. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kesejahteraan lingkungan kerja dan motivasi kerja memiliki hubungan yang signifikan pada pekerja outsource PT Y yang bekerja di PT X dan memiliki keeratan hubungan yang lemah dan positif, sehingga peningkatan kesejahteraan lingkungan kerja dari para pekerja dapat meningkatkan motivasi kerja dari para pekerja tersebut, begitu juga sebaliknya.

---

The problem of labor in Indonesia is inseparable from the large number of job seekers compared to the number of job vacancies available, therefore outsourcing or outsourcing is one alternative solution to problems that can be used to reduce the number of unemployed people in Indonesia, but this outsourcing activity is not regardless of problems such as exploitation, which causing the workers to feel uncomfortable and unhappy at their workplaces, this greatly affects the welfare of these workers, especially their workplace well-being. This study aims to change these problems by looking at the relationship between the workplace well-being and work motivation in the hope that the companies will strive to improve the workplace well-being of their outsourced workers with a reward theincrease of work motivation of workers along with the increasing of the workplace well-being. The workplace well-being is measured by WWBI (Workplace Well-Being Index) which has been adapted in Sawitris research, while work motivation uses a measurement tool developed by Novari in her research, which later both researchers modified and tested validity and reliability. The results of this study indicate that the workplace well-being and work motivation has a significant relationship in PT Y outsource workers who work at PT X and have a weak and positive relationship, so that an increase in the workplace well-being of workers can increase work motivation of workers and vice versa."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya dinamika pada latar pekerjaan NGO dapat mengancam kesejahteraan dan keseimbangan antara urusan kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi pekerja yang disebut work-life balance dengan adanya penerapan sistem flexible working hours di Yayasan Lentera Anak. Sedangkan, dalam proses kerjanya terdapat hal-hal yang dapat mendukung ataupun menghambat work-life balance para pekerja baik dari dalam lingkup pekerjaan maupun dari lingkungan pribadi pekerja. Penelitian ini ditujukan menjawab dua pertanyaan penelitian mengenai kondisi work-life balance para pekerja NGO di Yayasan Lentera Anak yang menerapkan sistem flexible working hours, dan faktor-faktor pendukung dan penghambat para pekerja dalam mencapai kondisi work-life balance. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui: (1) wawancara dengan enam informan yang terdiri dari Manager Kepegawaian, HRD, dan empat orang pekerja divisi proyek Yayasan Lentera Anak; (2) observasi, dan (3) studi dokumentasi. Penelitian ini berlangsung pada rentang September 2022 - Juli 2023. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa para pekerja NGO di Yayasan Lentera Anak merasa sudah memiliki kondisi work-life balance yang baik dengan adanya penerapan flexible working hours karena memberikan mereka keleluasaan dalam mengatur waktu dan pekerjaan yang dimiliki sehingga kondisi kehidupan pekerjaan dan pribadi yang dimiliki menjadi seimbang serta mereka mengalami peningkatan kualitas hidup dan memiliki kepuasan yang baik atas pekerjaan yang dimiliki. Terungkap pula bahwa terdapat beberapa faktor pendukung work-life balance dari dalam lingkup pekerjaan seperti budaya kerja yang kekeluargaan, pemberian fasilitas yang cukup, banyaknya keringanan dan keleluasaan yang diberikan dalam proses kerja. Adapun faktor pendukung dan penghambat dari lingkup lingkungan pribadi pekerja seperti kurang memiliki manajemen waktu pribadi yang kurang baik, kemacetan lalu lintas, dan tekanan-tekanan dari pihak mitra maupun pendonor. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan kondisi kerja yang terdapat di Yayasan Lentera Anak beserta dengan penerapan sistem flexible working hours yang ada sudah sangat mendukung para pekerja dalam menyeimbangkan kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadinya dalam mencapai kesejahteraannya sebagai pekerja NGO. Hal tersebut membuat para pekerja menjadi nyaman tetap terjaga produktivitasnya. Hasil penelitian ini diharapkan bersumbangsih pada ilmu kesejahteraan sosial terkait bidang manajemen sumber daya manusia di latar pekerjaan organisasi non-pemerintah atau NGO sebagai suatu human service organization (HSO).

---

This research is motivated by the high dynamics in the background of NGO work that can threaten the welfare and balance between work-life affairs and workers' personal lives, which is called work-life balance with the implementation of a flexible working hours system at the Children's Lentera Foundation. Meanwhile, in the work process, some things can support or detain the work-life balance of the workers, both from within the scope of work and from the worker's environment. This study aims to answer two research questions regarding the work-life balance conditions of NGO workers at the Lentera Anak Foundation which implement a flexible working hours system, and the supporting and inhibiting factors for workers in achieving work-life balance conditions. This research conducted using a qualitative approach by collecting data through (1) interviews with six informants consisting of the Personnel Manager, HRD, and four project division workers at the Anak Lantern Foundation; (2) observation, and (3) documentation study. This research took place in the range of September 2022 - July 2023. It was revealed that the NGO workers at the Lentera Anak Foundation felt that they had good work-life balance conditions with the implementation of flexible working hours because it gave them the flexibility to manage their time and work so that their work and personal life conditions became balanced and they experienced an increased quality of life and had good satisfaction with the work they had. It was also revealed that there are several factors supporting work-life balance from within the scope of work such as a family work culture, providing adequate facilities, lots of leeway, and flexibility given in the work process. The supporting and inhibiting factors from the scope of the worker's environment such as lack of good personal time management, traffic jams, and pressure from partners and donors. Thus it can be concluded that the working conditions found at the Children's Lentera Foundation along with the implementation of the existing flexible working hours system have greatly supported workers in balancing their work life and personal life in achieving their welfare as NGO workers. This makes workers feel comfortable while maintaining productivity. This research is expected to contribute to the Social Welfare Science study program, especially on the human resource management on the Non-Governmental Organization as human service organization.

"

"Jakarta yang menjalankan peran ganda beserta faktor faktor pendorong dan penghambat terciptanya work-life balance. Penelitian ini dilakukan pada Agustus 2022 - Juli 2023. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi literatur yang melibatkan 5 orang informan. Adapun tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mendeskripsikan kondisi work-life balance guru perempuan SMAN 1 yang menjalankan peran ganda, kedua untuk mendeskripsikan faktor pendorong dan penghambat tercapainya work-life balance. Penelitian ini memiliki manfaat penelitian untuk ilmu kesejahteraan sosial mengenai bahasan well being pekerja yang termasuk kesehatan dan keselamatan kerja. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan mengenai kondisi work-life balance dari keempat informan, 3 diantaranya berpandangan belum memiliki work-life balace yang baik. Hal ini disebabkan faktor kehidupan pekerjaan yang berat ditambahan faktor luar pekerjaan dimana ketiga informan masih memiliki anak balita-kanak kanak sehingga terjadinya kelekatan. Kondisi tersebut berbeda dengan satu informan yang menyatakn bahwa memiliki pandangan memiliki work-life balance yang baik hal tersebut dikarenakan informan memiliki kontrol personal terhadap pekerjaannya disisi lain informan memiliki anak yang berada di fase kanak-kanak akhir. Dari penelitian ini juga dapat diketahui bahwa terdapat faktor pendorong dan penghambat. Dari lingkup organisasi memiiliki rekan kerja yang suportif dan lingkungan kerja yang baik, adapun faktor pendorong lingkup rumah yakni pasangan yang suportif, orang tua yang turut membantu dan adanya asisten rumah tangga sedangkan faktor penghambat yang ditemukan hanya berasal dari lingkup pekerjaan yakni adanya perubahan sistem penerimaan siswa baru dan adanya kasus khusus pada peserta didik. Sementara itu ditemukan faktor pendorong dari individu yakni kontrol personal dan orientasi untuk bekerja.

---

This research describes the work-life balance conditions of female teachers at SMAN 1 Jakarta who have dual roles, along with the factors that promote and hinder the achievement of work-life balance. The research was conducted from August 2022 to July 2023. Data collection was done through interviews and literature study involving 5 informants. The objectives of this research are, firstly, to describe the work-life balance conditions of female teachers at SMAN 1 who have dual roles, and secondly, to describe the factors that promote and hinder the achievement of work-life balance. This research has research benefits for the social welfare field regarding the well-being of workers, including health and occupational safety. From the results of this research, it can be concluded that there are differences in work-life balance conditions among the four informants, with 3 of them expressing that they do not yet have a good work-life balance. This is due to the heavy work demands combined with external factors, as the three informants still have young children, resulting in attachment. This condition differs from one informant who stated that she has a positive view of having a good work-life balance, which is due to having personal control over her work, while also having a child in the late childhood phase. The research also revealed the presence of promoting and hindering factors. Within the organizational scope, supportive colleagues and a favorable work environment are promoting factors, while within the household scope, a supportive spouse, involved parents, and the presence of a household assistant are promoting factors. The hindering factors identified were related to the work domain, such as changes in the new student admission system and specific cases involving students. Meanwhile, personal factors such as personal control and work orientation were found to be promoting factors."

"Penelitian ini menganalisis strategi terhadap Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia. Besarnya jumlah UMKM di Indonesia disertai dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi menciptakan tuntutan bagi perusahan-perusahan besar di Indonesia untuk ikut serta memberdayakan pelaku UMKM. Berkaitan dengan kedua hal tersebut, BUMN dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-6/MBU/09/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan TJSL, termasuk di dalamnya mendukung pemberdayaan UMKM. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur, di mana peneliti memperoleh data dari jurnal, buku, artikel, Laporan Tahunan perusahaan BUMN, dan sumber kredibel lainnya. Data utama yag digunakan dalam analisis strategi ini bersumber dari Laporan Tahunan 38 perusahaan BUMN tahun 2021-2022. Data kemudian dikaitkan dengan teori strategi penerapan TJSL. Hal ini untuk mendapatkan gambaran terkait penelitian terdahulu yang lebih luas. Hasil kajian literatur dan analisis memperlihatkan implementasi program TJSL BUMN yang dilakukan oleh Perusahaan naungan BUMN dengan target pelaku UMKM mayoritas menggunakan percampuran dari citizenship strategy yang memiliki fokus utama untuk memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan termasuk perusahaan itu sendiri, dan reciprocal strategy yang memiliki fokus memenuhi tujuan ekonomi sekaligus ekspektasi sosial, moral, dan lingkungan dari masyarakat. Dapat dilihat bahwa strategi TJSL yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan BUMN dalam upaya mendukung perkembangan UMKM difokuskan kepada kebutuhan pemangku kepentingan secara luas serta memenuhi ekspektasi sebagai perusahaan di bawah naungan BUMN. Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memberikan gambaran terkait dengan jenis implementasi TJSL Perusahaan BUMN. Bagi Ilmu Kesejahteraan Sosial, penelitian ini memberikan pemahaman terkait dengan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, terutama di lingkup makro dan kebijakan sosial.

---

This research analyzes the strategy of the Environmental Social Responsibility (CSR) Program by State-Owned Enterprises (SOEs) towards empowering Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. The large number of MSMEs in Indonesia accompanied by high employment creates demands for large companies in Indonesia to participate in empowering MSME actors. In connection with these two matters, SOEs in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-6/MBU/09/2022 of 2022 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-05/MBU/04/2021 concerning Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises have an obligation to implement TJSL, including supporting the empowerment of MSMEs. This research uses the literature review method, in which researchers obtain data from journals, books, articles, Annual Reports of state-owned companies, and other credible sources. The main data used in analyzing this strategy comes from the Annual Reports of 38 state-owned companies in 2021-2022. The data is then linked to the theory of the strategy for implementing CSR. This is to get a broader picture of previous research. The results of the literature review and analysis show that the implementation of SOE TJSL programs carried out by SOE companies targeting MSMEs mostly uses a mixture of citizenship strategies that have a primary focus on meeting the needs of all stakeholders including the company itself, and reciprocal strategies that have a focus on meeting economic goals as well as social, moral and environmental expectations from the community. It can be seen that the CSR strategies undertaken by state-owned companies in an effort to support the development of MSMEs are focused on the needs of stakeholders at large as well as fulfilling expectations as a company under the auspices of SOEs. This research can be a reference in providing an overview related to the type of implementation of TJSL for state-owned companies. For Social Welfare Science, this research provides an understanding related to Environmental Social Responsibility, especially in the macro scope and social policy."