Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
"ABSTRAK
Tulisan ini berkenaan dikeluarkannya Perpres No. 39 Tahun 2019 oleh pemerintah Joko Widodo tentang satu data Indonesia. Peraturan tersebut mengharapkan terwujudnya satu data Indonesia yang terintegrasi, konsisten, dan akurat, sehingga seluruh kebijakan dari setiap instansi yang analisisnya bersumber dari satu data Indonesia menjadi terpadu, terarah, dan tepat sasaran. Peraturan tesebut melibatkan tujuh kementerian, termasuk kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Berkenaan dengan keterlibatan tersebut dibutuhkan sinkronasi dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan kemenpanRB agar kebijakan satu data Indonesia dapat berjalan dengan sinergis dan harmonis. Untuk menjelaskan sinkronisasi peraturan tersebut, tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Gap Analysis, yaitu dengan membandingkan antara kondisi ideal mengacu pada kebijakan satu data Indonesia, sedangkan kondisi aktual meliputi kebijakan yang menyetuh aspek pengelolaan dan pemanfaatan data pada ranah PAN-RB yang tertuang didalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan analisis kesenjangan, Kemenpan RB perlu melakukan beberapa hal, yakni: (1) melaksanakan langkah-langkah perubahan yang merujuk pada delapan area perubahan; (2) melaksanakan rencana aksi dengan koordinasi dengan instansi terkait dan membawa ke rapat dewan pengarah sebagai rujukan; (3) melakukan pemantauan dan evaluasi berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan"
Jakarta : Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi , 2019
320 JPAN 9 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Peny Rishartati
"Data spasial wilayah kerja statistik digunakan dalam pelaksanaan sensus dan survei agar tidak terjadi ganda cacah dan lewat cacah di Indonesia. Data spasial wilayah kerja statistik ini juga dapat diakses oleh publik hingga setingkat desa. Kualitas data spasial mengandung banyak ketidakpastian disebabkan kesalahan yang terjadi. Pengguna data perlu mendapatkan informasi data yang akan digunakan berdasarkan spesifikasi produsen agar memberikan pilihan data yang akan digunakan. Evaluasi terhadap kualitas data spasial wilayah kerja statistik saat ini dilakukan secara tunggal pada setiap dataset. Berdasarkan SNI ISO 19157:2015, bahwa produsen peta perlu menyusun spesifikasi produk untuk melakukan evaluasi komponen secara agregat agar memuaskan pengguna data. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi unsur yang berperan dalam penilaian data spasial wilayah kerja statistik, elemen dan sub elemen kualitas data spasialnya dengan metode entropi, membuat kriteria penilaian, dan menyusun klasifikasi kelas kualitas data spasial untuk mendapatkan nilai Indeks Grad Peta. Terdapat enam unsur yang berperan dalam penilaian kualitas data yaitu batas wilayah kerja statistik, titik batas, titik infrastruktur, sistem koordinat, kode dan nama wilayah, dan metadata. Metode evaluasi dilakukan dengan melakukan agregasi terhadap hasil evaluasi setiap unsur dengan menggunakan Indeks Grad Peta untuk menyatakan kualitas data spasial wilayah kerja statistik. Nilai Indeks Grad Peta dari data spasial wilayah kerja statistik adalah A(> 2.96, sangat baik), AB(> 2,80 dan ≤ 2,96, baik), B(> 2,64 dan ≤ 2,80, memadai), BC(≥ 1,96 dan ≤ 2,64, meragukan), dan C(< 1,96, tidak baik). Metode penilaian ini telah diujicobakan di enam sampel Wilayah Kerja Statistik Kota Jakarta Selatan dengan mempertimbangkan jarak, biaya, kemudahan akses, dan sumber daya manusia dalam melakukan groundtruth. Hasil penilaian yang didapatkan adalah BC dan C. Hasil dari penelitian ini menjadi rekomendasi dalam kegiatan evaluasi dan peningkatan kualitas data spasial wilayah kerja statistik di Badan Pusat Statistik pada masa yang akan datang.

Spatial data is an important part in supporting census and survey activity in order to avoid missed counting and doubled counting of respondent in Central Bureau of Statistics. This spatial data can also be accessed by public sector until village level. The quality of spatial data contains many uncertainties due to errors that occur. Data users need to get data information that will be used based on manufacturer specifications in order to provide data choices to be used Evaluation of spatial data is still done by single evaluation on each dataset. Based on National Standard of Indonesia ISO 19157:2015, evaluation in single element does not make user satisfied. Therefore, the purpose of this research is to find out each dimension, element, and sub element used to measure quality of spatial data and their weight using entropy method. The result will be used in Indeks Grade Peta to aggregate the data quality result as an indices. The result of five IGP classifications for spatial data of enumeration areas namely are A(> 2.96, very good), AB(> 2,80 dan ≤ 2,96, good), B(> 2,64 dan ≤ 2,80, sufficient), BC (≥ 1,96 dan ≤ 2,64, doubtful), dan C (< 1,96, not good). This evaluation method has also been tested in some enumeration areas in South Jakarta with some considerations namely are distance, cost, easiness of access, and human resources in conducting groundtruth. The result is BC and C. The results of this research will be discussed in future activities to improve activity of evaluation and spatial data quality at Central Bureau of Statistics."
Jakarta: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2020
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Irsan A Moeis
"Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kondisi yang kontras antara nasib para lansia di negara maju dan di negara berkembang. Dengan fasilitas pensiun yang sangat baik, para lansia hidup dengan kualitas yang tinggi di negara maju. Pensiun dipandang sebagai sebuah penghargaan atas jasa-jasa mereka selama ini. Sehingga, memasuki usia pensiun merupakan masa yang sangat dinanti-nantikan. Namun, seiring dengan peningkatan jumlah dan proporsi lansia dibandingkan kelompok usia pekerja serta penerapan sistem PAYG, dimana manfaat pensiun ditanggung oleh kelompok bekerja, maka sistem pensiun di negara maju menghadapi permasalahan pembiayaan yang memicu defisit anggaran.
Sementara, di negara berkembang, lansia hidup dalam kondisi yang memprihatinkan dengan kualitas hidup yang rendah, dimana 80% lansia tidak memiliki jaminan pensiun. Oleh karena itu, pensiun merupakan masa yang menakutkan karena terkesan seperti sebuah hukuman, dimana individu kehilangan kesempatan untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan. Kondisi di atas memunculkan isu, bagaimana mempertahankan kualitas hidup lansia yg sudah tinggi di negara maju tanpa mengganggu kesinambungan keuangan negara. Di sisi lain, dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki, bagaimana negara berkembang dapat meningkatkan kualitas hidup lansianya. Lebih lanjut, bagaimana meningkatkan keadilan di masyarakat, khususnya bagi para lansia Apakah benar bahwa perwujudan keadilan dan kesinambungan keuangan negara merupakan sebuah trade-off Adakah suatu cara untuk mengatasinya, yaitu sebuah sistem yang memenuhi asas keadilan sekaligus menjamin kesinambungan keuangan negara Dengan latar belakang dan isu yang ada, maka studi ini ditujukan untuk:  1) merumuskan sebuah model analitis baru bagi sistem pensiun yang adil sekaligus dapat menjamin kesinambungan keuangan negara; 2) memberi solusi terhadap isu tradeoff antara keadilan dan kesinambungan keuangan negara; dan 3) menghadirkan sebuah perspektif ekonomi terhadap keadilan.

Currently, there is a contrast quality of life between older persons in developed countries and in developing countries. With sophisticated facilities, older persons in developed countries are living in high quality standard of live. Pension is seen as a reward for retirees for their contribution for economy in their young ages. Therefore, being retiree is the time that everybody wishes. However, increasing in number and proportion of ageing, decreasing number of young generation and PAYG implementation where pension benefits is paid by active workers, then pension system in developed countries face financial issues such as budget deficit.
In contrast, in the developing countries, older persons live in the low quality of live. There are 80% older persons live without pension benefits. Hence, retirement is a dark period as the individuals lost their chance to have a job and to generate income. The contrast condition creates an issue, how to keep high quality of live for retirees in the developed countries without harms state budget. In another hand, with limited budget, how can developing countries increase quality life for the retirees Based in the issues above, the main objective is to construct a new analytical model for a just and financially sustainable pension system in developing countries. It is a model, which overcomes the issue of the trade-off.  It also aims to illustrate the constructed model with Indonesias case. The other objectives are to scrutinize states role in social protection system among regimes and to know public expectation on pension system in Indonesia."
2018
D2567
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library