Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sihite, Charles
"Tesis ini merupakan hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap pelaksanaan fungsi penegakan hukum keimigrasian yang mengangkat permasalahan penegakan hukum keimigrasian dalam hal menemukan falctor-faktor yang patut dipertimbangkan bagi usaha pemberdayaan fungsi penegakan hukum keimigrasian tersebut serta menentukan strategi yang tepat untuk melakukan prioritas pembenahan dan pcrbaikan dari tiga unsur sistem hukum yaitu unsur substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, yang mempunyai kepentingan terbesar berdasarkan bobot prioritas kepentingan yang diperoleh.
Obyek penelitian dalam tesis ini diuraikan dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantilatif dengan disain deskriptif yang didasarkan dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian dianalisis secara kuantitalif dengan menggunakan model operasiona! penelitian Analyzical Hierarchy Process (AHP), dengan mengambil populasi para unsur pimpinan jajaran Dircktorat Jcnderal Imigrasi, dan kemudian mengambi! sampel dari populasi tersebut berdasarkan kriteria bahwa sampel yang dipilih adalah ekspcrt di bidang penegakan hukum keimigrasian. Penelitian dalam tesis ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan fungsi penegakan hukum keimigrasian ditentukan oleh faktor penegak hukum, undang-undang, sarana atau fasilitas, dan masyarakat.
Dari hasil analisis terhadap penclitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa unsur substansi hukum merupakan altcmatif pilihan pembenahan yang pertama kali harus dilakukan dengan besarnya bobot kepentingan sebesar 47%, selanjutnya adalah unsur budaya hukum sebesar 28%, sedangkan unsur struklur hukum merupakan Iangkah pembenahan terakhir dengan bobot kepentingan sebesar 25%. Pembaharuan substansi hukum keimigrasian merupakan langkah awal tercapainya penegakan hukum yang mampu memberikan kepastian hukum keadilan hukum, dan manfaat hukum. Untuk itu disamakan agar kegiatan perencanaan kebijakan keimigrasian harus memperhatikan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap substansi dan regulasi lainnya yang tclah ada. Langkah tersebut diwujudkan dalam kegiatan kriminalisasi, dekriminalisasi, dan depenalisasi. Dengan demikian diperlukan pengetahuan yang mempunyai sifat multidimcnsi serta pengetahuan tentang percncanaan kebijakan yang sesuai dengan aturan penetapan paraturan perundang undangan yang telah ada.

This thesis is as the results of the study and research that carried out by the Writer towards the Implementation of the Function of the Immigration law Enforcement in the matter of finding the factor that ought to be considered for empowerment efforts as well as determined the strategy that is important to be carried out in the repairmen and the improvement of the three elements of the Law System which consist of the Substance of Law, the Structure of Law, and the Culture of Law. Such elements have their own interest based on the interest weight received.
The object of the research in this thesis is described using the Quantitative Method of Research with the Descriptive Design which based on the Library and Field Research. The research is being analyzed quantitatively with the used of Operational Research Model which known as Analytical Hierarchy Process (Al-IP), while the Population is from the Board of Immigration Heads of the Directorate General of Immigration and then the sample of such population is based on the criteria that the sample chosen is the expert of the Immigration Law Enforcement. The research in this thesis showed that the implementation of the Empowerment of the Function of Immigration Law Enforcement is determined by the law upholder, the law, the means or facilities and the society.
From the research analysis that has been done, it can be seen obviously that the Substance of Law becoming the subject needed to be improved at the first time with the biggest interest of 47%, the second position is the Culture of Law with the interest of 28% while the Structure of Law is on the last position to be improved with the interest of 25%. The reformation of Immigration Law Substance is at the first step of Law Enforcement which can give the Assurance of Law, Legal Justice, and other benefits of Law. The activity of Immigration Planning Strategy should consider the harmonisation and Sincronisation of the Substance of law and other existing regulation. Such activity or step is being implemented ini the activity of criminalism, decriminalism, and depenalism. Therefore, it needs the knowledge that has the multidimensional characteristic as well as the knowledge about policy planning in accordance with the legislation of the existing rules of law.
"
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2010
T32334
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Sukiat
"Tujuan penelitian ini adalah meneliti faktor-faktor apa saja yang terkandung pada konsep tanggung jawab, dan mengembangkan alat ukurnya. Penelitian ini dilakukan oleh karena sejauh ini konsep tentang tanggung jawab perlu diperjelas mengingat tanggung jawab sangat berperan daIam setiap aspek kehidupan manusia, khususnya dalam bidang profesi psikologi. Dalam kaitannya dengan profesi psikologi sangat esensial bahwa para ahli psikologi mampu menjalankan profesinya secara bertanggung jawab sesuai dengan Kode Etik Sarjana Psikologi dan mampu memberikan pelayanan kepada pemakai jasa psikologi dalam mengidentifikasikan secara tepat kemampuan dan tanggung jawab yang dimiliki calon karyawan, karyawan yang hendak ditempatkan di posisi tertentu, promosi karyawan, serta usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia menjadi tenaga yang Iebih produktif dalam pembangunan nasional.
Hal tersebut di atas merupakan partisipasi para ahli psikologi pada pembangunan nasional yang pada saat ini sedang digalakkan di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa hakekat dari pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia (GBHN 1988). Manusia Indonesia seutuhnya antara lain memiliki rasa tanggurlg jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Pembangunan nasional memiliki dua faktor yaitu, 1) subjek yang menjadi sasaran pernbangunan agar menjadi manusia seutuhnya yang antara lain memiliki rasa tanggung jawab, dan 2) subjek sebagai manusia yang melaksanakan pembangunan. Dari para pelaksana pembangunan ini salah satunya dituntut suatu kualitas kepribadian tanggungjawab.
Kualitas tanggung jawab menurut Frankl (1973) rnerupakan suatu karakteristik dari eksistensi manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain seperti, hewan. Sejalan dengan pendapat Frankl, Yalom (1980) mengemukakan bahwa penghindaran diri untuk memiliki tanggung jawab akan menyebabkan manusia mengalami gangguan-gangguan psikis. Selanjutnya ia mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa dari sepuiuh faktor kuratif terpenting dari terapi yang dilakukannya secara kelompok, salah satunya adalah belajar memiliki tanggung jawab dalam menjalani kehidupan. Shoben (dalam Blocher, 1966 dan Severin, 1965) menyatakan bahwa tanggung jawab merupakan kriteria dari kematangan kepribadian. Jadi pendapat para ahli di atas, menunjukkan bahwa salah satu indicator dari manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia yang memiliki tanggung jawab.
Yang menjadi permasalahan adalah, upaya-upaya apakah untuk memperkirakan (assessment) sejauh mana individu memiliki tanggung jawab, dan upaya-upaya apakah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan tanggung jawab pada individu agar menjadi manusia seutuhnya sebagai sumber daya manusia yang produktif bagi pembangunan. Permasalahan ini muncul karena para ahli membahas tanggung jawab hanya melihat dari faktor tertentu saja. Sehingga konsep tentang tanggung jawab belum memberikan gambaran yang komprehensif Misalnya Renzulli (1981) melihat tanggung jawab dalam kaitannya dengan pengikatan diri pada tugas. Mc Clelland (1971) mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa Salah satu ciri orang yang memiliki motif berprestasi tinggi adalah mempunyai tanggung jawab pribadi dalam setiap tindakannya baik yang sukses maupun yang gagal. Hal ini berarti Mc Clelland memandang tanggung jawab sebagai suatu kesediaan menanggung resiko. Certo (1985), Hellziegel (1978) mengemukakan bahwa tanggung jawab adalah kewajiban untuk menyelesaikan suatu tugas secara tuntas. Bagi Spiro (1969) tanggungjawab merupakan kewajiban (obligation), tanggung gugat (accountabilily) dan penyebab terjadinya suatu akibat (cause).
Mengingat belum jelasnya konsep tanggung jawab maka dilakukan kajian kepustakaan, yang hasilnya dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang terkandung dalam tanggung jawab adalah 1) Usaha melaksanakan kewajiban degan hasil kerja yang bermutu; 2) Kesediaan menanggung resiko; 3) Pengikatan diri pada tugas; 4) Keterikatan sosial. Di mana tindakannya harus memberikan dampak yang positif bagi kehidupan sosial, orang lain dan masyarakat. Selain dari itu disimpulkan pula bahwa sumber dari tanggung jawab adalah di dalam diri individu sendiri. Hal ini menunjukkan suatu kemandirian yang menurut Shoben mencirikan adanya suatu kematangan kepribadian bagi individu tersebut. Kesimpulan lainnya adalah bahwa tanggung jawab mempunyai suatu orientasi yaitu orientasi tanggung jawab unluk menentukan sikap, pilihan, keputusan dan orientasi tanggung jawab kepada dirinya sendiri maupun sesuatu yang di luar dinnya atas tindakan-tindakan yang telah di|akukannya. Hasil kajian kepustakaan lainnya adalah dinamika terjadinya tingkah laku tanggung jawab pada individu, yang dikaitkan dengan teori dari Dollard dan Ternyata terbentuknya tanggung jawab pada diri individu adalah melalui suatu proses belajar yang sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan antropologi.
Namun demikian telaah dan bahasan kepustakaan yang dilakukan di atas, mengungkapkan belum tuntasnya kajian teoritis tentang tanggung jawab. Untuk keperluan itu perlu dilakukan suatu kajian empiris. Salah satu pendekatan empiris adalah analisis faktor. Cattell (dikutip Hall dan Lindzey, 1978) menggunakan metode analisis faktor untuk aspek kepribadian. Kepribadian menurut Cattell adalah semua tingkah laku individu, yang nampak maupun yang tidak nampak. Kajian empiris ini terhadap populasi mahasiswa Universitas Indonesia yang berjumlah l2,823 orang dan 50 orang ahli psikologi.
Hasil temuan kajian empiris menunjukkan bahwa faktor-faktor yang terkandung dalam tanggung jawab adalah 1) Hasil kelja yang bermutu, 2) Kesediaan menanggung resiko, 3) Pengikatan diri pada tugas, 4) Tujuan hidup, 5) Kedirian, dan 6) Keterikatan sosial. Keenam faktor ini merupakan suatu totalitas, yang tidak dapat dikurangi satu faktorpun. Temuan empiris ini menujukan bahwa faktor yang terkandung pada tingkah laku tanggung jawab lebih banyak daripada yang terungkap pada telaah dan kajian kepustakaan yang hanya mengandung empat faktor. Faktor-faktor yang tidak terdapat pada telaah dan kajian pustaka adalah faktor tujuan hidup dan faktor kedirian.
Selanjutnya atas dasar faktor-faktor dari temuan tentang tanggung jawab itu dikonstruk suatu alat ukur dan diuji cobakan pada sampel mahasiswa Universitas Indonesia. Hasilnya temyata alat ukur itu memiliki derajat validitas dan reliabilitas yang dapat diandalkan.
Temuan-temuan penelitian empiris ini memberi manfaat yang besar sebagai masukan untuk memperkaya teori tentang tingkah laku tanggung jawab, bagi para profesional yang berkecimpung dalam sumber daya manusia dan khususnya bagi para ahli psikologi dalam partisipasinya dalam pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia."
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 1993
D-Pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library