Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini menjelaskan mengenai pembentukan relasi saling menguntungkanantara partai politik dengan konsultan politik. Studi kasus yang diteliti adalahrelasi partai pengusung Joko Widodo-Basuki T. Purnama (PDIP dan Gerindra)dengan PolMark Indonesia dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta 2012. Skripsiini menggunakan allied view dalam menjelaskan relasi saling menguntungkanantara konsultan politik dengan partai politik. Temuan yang didapat adalahterdapat pembagian kerja dan interaksi intensif antara PDIP-Gerindra denganPolMark Indonesia. Hubungan saling menguntungkan dapat terbentuk karenapartai pengusung membutuhkan PolMark Indonesia untuk mengefektifkan danmengefisienkan kampanye mereka, sementara PolMark Indonesia diuntungkandengan makin kokohnya nama mereka dalam bidang pemasaran politik.

---

ABSTRACTThis thesis explains about the establishment of symbiotic partnership betweenpolitical party and political consultant. The case of this study is the relationshipbetween Joko Widodo-Basuki T. Purnama’s bearer parties (PDIP and Gerindra)with PolMark Indonesia. This thesis uses allied view to examine the symbioticpartnership between them. The result of this thesis is that both of parties and theconsultant have their own roles that complement each other. Symbioticpartnership can take place between them because PDIP-Gerindra acknowledgethat PolMark Indonesia is able to make the campaign effective and efficient, whilePolMark Indonesia gains a more reputable image in the area of political marketing."

"Skripsi ini membahas mengenai praktik kampanye politik yang dilakukan oleh Partai Gerindra pada pemilu legislatif tahun 2014. Kasus ini di analisis menggunakan teori kampanye politik modern. Pada kampanye politik yang dilakukan oleh Partai Gerindra terlihat bahwa media memainkan peran sentral, terutama televisi dan media berbasis internet. Studi ini menemukan bahwa kampanye politik Partai Gerindra sangat profesional. Partai Gerindra mempekerjakan tenaga ahli diluar kader partai untuk merancang kampanye politiknya. Kampanye politik yang dilakukan Partai Gerindra fokus terhadap satu figur politik untuk menarik dan mempengaruhi pemilih.

---

This undergraduate-thesis analyzes about Gerindra’s political campaign in legislative election 2014 using the modern political campaign theory. Media played a central role in Gerindra’s political campaign, mainly used television and internet. The study finds that Gerindra’s political campaign was highly professional. The party employed a marketing expert outside of their party members to design Gerindra’s political campaign. The campaign is focused or personalized to one political figure to attract and influenced voters."

"Wacana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi partai terbuka yang digulirkan saat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Bali tahun 2008 menimbulkan respons beragam di internal partai. Di antaranya adalah sikap kritis beberapa kader yang menolak wacana tersebut dan berpotensi menjadi konflik internal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisis bagaimana langkah-langkah PKS meredam konflik melalui mekanisme internal partai. Penelitian ini menggunakan kerangka konsep konflik politik dan mekanisme resolusi konflik.Hasil penelitian ini menunjukkan Halaqoh Tarbiyah sebagai conflict prevention dan peran struktural Majelis Syuro sebagai conflict termination mampu meredam konflik di internal PKS. Halaqoh Tarbiyah efektif dalam menanamkan nilai tsiqoh dan taat kepada kader dalam meredam konflik internal. Terdapat tiga cara yang dilakukan Majelis Syuro, yaitu menerbitkan penjelasan (bayan) partai terbuka, menyelenggarakan forum diskusi elit PKS (Multaqo Fikri), dan penegakkan disiplin organisasi melalui Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO). Mekanisme inilah yang kemudian mampu meredam konflik dan menciptakan soliditas internal partai.

---

The discourse of Prosperous and Justice Party (PKS) being catch all party initiated when National Working Conference (Mukernas) in Bali 2008 causing various responses in internal party. In between, critical attitude some cadres that rejected the discourse and potentially being internal conflict. This research using qualitative method and analyze how PKS reduce conflict through mechanism of internal party. This research using the framework of the concept of political conflict and conflict resolution mechanism.

The result of the research indicates Halaqah Tarbiyah as conflict prevention and the structural role of Consultative Assembly (Majelis Syuro) as conflict termination capable reduce conflict in internal PKS. Halaqoh Tarbiyah effectively imparting tsiqoh value and obedient to cadres in reducing conflict internal. There are three ways done by Majelis syuro. First, published an explanation (Bayan) about catch all party. Second, implementing discussion forum of elite PKS (Multaqo Fikri). Third, enforcement discipline organization through the Board for Organization Discipline Enforcement (BPDO). Those mechanism which was able to reduce conflict and create solidity in internal party."

"Skripsi ini menjelaskan mengenai upaya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Depok periode 2014-2019 terhadap pelaksanaan program Kota Layak Anak pada tahun 2016 yang masih terhambat akibat permasalahan kriminalitas terhadap anak yang masih marak terjadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder. Temuan penelitian memerlihatkan bahwa upaya perlindungan anak yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui program KLA di Kota Depok mengalami hambatan. Kendala tersebut terjadi akibat kurangnya komitmen DPAPMK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini muncul karena upaya pengawasan oleh DPRD Kota Depok periode 2014-2019 masih bias dengan kepentingan partai dalam menilai kinerja pemerintah kota Depok.

---

This thesis explains the controlling of DPRD Depok city period 2014 2019 to implementation of Child Friendly City in 2016 which is still hampered due to crime issues against the children, using qualitative methods based on primary and secondary data. The result of this study shows obstacle of the child protection organized by the local government through the KLA in Depok. The issue causes by lack of commitment DPAPMK in carrying out its duties and functions. This problem arises because the supervision effort by the DPRD Depok city period 2014 2019 is still biased with the party 39s interest in assessing the performance of the government."

"ABSTRAKTulisan ini membahas faktor kebijakan dan institusional sebagai penyebab deforestasi di Indonesia pada tahun 1999-2004. Faktor tersebut dapat dijelaskan melalui teori deforestasi yang menjabarkannya dalam tiga sub faktor, yaitu kebijakan formal, iklim kebijakan dan hak properti. Untuk menjelaskan ketiga faktor tersebut, dijabarkan beberapa contoh kasus yang relevan di Indonesia. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan teknik studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa untuk menjelaskan ketiga sub faktor tersebut dapat melalui beberapa poin sehingga menyebabkan deforestasi.

---

ABSTRACTThis paper discusses the policy and institutional factors as the cause of deforestation in Indonesia 1999 2004. These factors can be explained through deforestation theory which lays out in three sub factors namely, formal policies, policy climate and property rights. To explain these three factors, I give some examples of relevant cases in Indonesia. The research methodology was qualitative with literature study and document study techniques. The results of this paper indicate that to explain the three sub factors can be through several points leading to deforestation. "

"ABSTRAKPenelitian ini menyajikan analisis mengenai pengaruh kekayaan Pablo Escobar yang diperoleh dari bisnis ilegal perdagangan kokain terhadap keterpilihannya sebagai anggota kongres Kolombia tahun 1982 mewakili Kota Medellin. Menggunakan teori ldquo;vote-buying rdquo; yang digagas oleh Frederic Charles Schaffer dan Andreas Schedler, penulis berasumsi bahwa kekayaan Pablo Escobar yang diperoleh dari bisnis ilegal perdagangan kokain bersama Kartel Medellin merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keterpilihannya. Untuk mendukung asumsi awal tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data yang didapat melalui studi literatur dari penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang serupa.

---

ABSTRACTThis study presents an analysis on the influence of Pablo Escobar 39 s wealth derived from illegal business of cocaine trade on his election as a member of the 1982 Colombian congress representing Medellin City. Based on the vote buying theory developed by Frederic Charles Schaffer and Andreas Schedler, author assumes that the wealth of Pablo Escobar obtained from the illegal business of cocaine trade with the Medellin Cartel was a major factor affecting its winning on the election. To support this initial assumption, this study used qualitative method with data sourced from literature studies that present the similar theme. "

"Skripsi ini menjelaskan tentang konflik ekologi politik di Urut Sewu antar aktor-aktor berkepentingan yang disebabkan oleh penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit. Konflik dipicu oleh klaim atas tanah di sepanjang pesisir selatan Kebumen sebagai milik TNI dan adanya rencana penambangan pasir besi yang melibatkan elit militer. Pasca konflik penambangan pasir besi, terjadi perubahan isu menjadi konflik menolak latihan TNI. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain eksplanatif. Penelitian ini menemukan bahwa konflik ekologi politik disebabkan oleh kepentingan penguasaan sumber daya alam yang diciptakan oleh elit untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan memarginalkan masyarakat lokal yang memiliki ketergantungan tinggi pada kondisi ekologi. Dalam konflik ekologi politik ini terlihat tarik menarik kepentingan antara aktor negara, masyarakat lokal, perusahaan dan ENGO. Pada akhirnya, aktor-aktor yang memiliki kekuasaan dan terkonsolidasi dengan baiklah yang mendapat keuntungan dalam konflik ini.

---

The thesis explains about political ecological conflict in Urut Sewu among the actors caused by iron sand mining in sub district Mirit. The conflict was started by claims over the land along the southern coast of Kebumen as belonging to armed forces and the presence of a plan by iron sand mining that involves elite military. Afterwards conflict of iron sand mining, the issue of change to the conflict refuses military exercises. The research use qualitative method with explanative design. The research discovered that political ecological conflict caused by the interests of mastery of natural resources created by elite in order to gain personal advantage with marginalization the local communities who as having independence high on the condition of ecology. In political ecological conflict this looks pull drawn of interest between state, local communities, businesses and ENGO. In the end, the actors who have power and consolidated who benefit in this conflict."

"Pada tahun 2019, Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) mengumumkan bahwa salah satu komandonya, Angkatan Darat, akan melakukan perombakan besar-besaran pada strategi pemasaran dan penjangkauannya. Strategi ini merupakan bagian dari proses rekrutmen militer angkatan darat dengan fokus utama pada tahapan program pengiklanan digital dengan menggunakan media sosial sebagai pendekatan baru kepada calon rekrutmen potensial. Alhasil, kegiatan siaran langsung e-sports yang dilakukan tim e-sports angkatan darat (USAE) melalui platform siaran langsung Twitch diluncurkan ke publik. Namun, pembaruan ini mendapatkan penerimaan yang buruk dari penggiat sosial hingga anggota dewan AS serupa. Reaksi yang muncul cukup beragam, dimulai dari komentar negatif warganet, layangan surat terbuka, hingga pengusulan amandemen undang-undang. Menanggapi fenomena tersebut, tulisan ini berusaha mencari tahu bagaimana penggunaan Twitch dalam program pengiklanan militer angkatan darat AS tahun 2020 menjadi bentuk militerisasi budaya populer. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan data sekunder bersumber dari artikel dan laporan resmi militer, berita, serta publikasi kampanye pengiklanan militer dan USAE. Menggunakan Teori Segitiga Gridiron, penulis berargumen bahwa siaran langsung permainan e-sports melalui platform Twitch merupakan bentuk militerisasi budaya populer yang diindikasikan dengan melihat hubungan tiga aktor utama, yakni militer, tim e-sports, dan media. Penulis menemukan bahwa interaksi ketiga aktor mendorong normalisasi nilai-nilai militeristis yang berupaya meningkatkan daya tarik dan persepsi positif terhadap militer.

---

In 2019, the United States Department of Defense (DoD) announced that one of its branches, the Army, would undergo a significant overhaul of its marketing and outreach strategy. This strategy was part of the Army's military recruitment process, with a primary focus on the stages of digital advertising programs using social media as a new approach to potential recruits. Consequently, the Army's esports team (USAE) launched public live broadcasts of esports events through the Twitch streaming platform. However, this overhaul received poor reception from social activists and members of the US Congress alike. The reactions varied, ranging from negative comments by netizens, open letters, to the proposal of legislative amendments. In response to this phenomenon, this paper aims to investigate how the use of Twitch in the US Army's 2020 military advertising program constitutes a form of the militarization of popular culture. This research employs qualitative methods, with secondary data sourced from articles and official military reports, news, and publications of military advertising campaigns and USAE. Utilizing the Gridiron Triangle Theory, the author argues that live streaming of esports games via the Twitch platform represents a form of the militarization of popular culture, indicated by examining the relationships between three key actors: the military, the esports team, and the media. The author finds that the interaction of these three actors promotes the normalization of militaristic values, aiming to enhance the attractiveness and positive perception of the military."

"ABSTRAKSkripsi ini menganalisis proses produksi berita politik yang terjadi di Media Indonesia dan Koran Sindo selama proses kampanye Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2016-2017. Proses produksi yang dianalisis adalah area gate, yakni area yang menentukan berita-berita yang akan dipublikasikan oleh sebuah media. Berita-berita politik yang dihasilkan kedua media massa tersebut cenderung mendukung salah satu calon, yakni Media Indonesia mendukung pasangan Ahok-Djarot sedangkan Koran Sindo mendukung pasangan Anies-Sandi. Hal ini kemudian mengarahkan kepada pemahaman bahwa media-media tersebut berusaha mewujudkan kepentingan politik dari pemiliknya yang juga merupakan aktor politik pimpinan partai politik . Penulis berargumen bahwa area gate di kedua media tersebut dikendalikan oleh pemilik media. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menganalisis data primer dan data sekunder. Teori yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan di atas adalah Gatekeeping Model oleh W. Lance Bennet, yang mengidentifikasi adanya 4 area gate dalam proses produksi berita. Permasalahan pemilik media sebagai gatekeeper, dapat dikategorikan ke dalam model economic ideal-type. Tetapi ketika kepentingan politik dari pemilik media yang menjadi gatekeeper, model Bennet memerlukan penambahan tipe gatekeeping dan modifikasi untuk beberapa dimensi dalam model tersebut. Penelitian ini membuktikan adanya intervensi, secara tidak langsung, oleh pemilik media terhadap ruang redaksi.

---

ABSTRACTThe purpose of this thesis was to analyze the production process of political news in Media Indonesia and Koran Sindo during political campaign of Jakarta Governor Election 2016 2017 . In particular, at the gate area of production process of political news. The political news that produced by those media had a tendency to support one of the candidates, Ahok Djarot supported by Media Indonesia and Anies Sandi supported by Koran Sindo. That condition then lead to the undestanding that those media seek to produced news in accordance with the political interests of its owner, who is also the leader of the political party. The writer of this thesis argued that gate area in both media is controlled by the media owner. This thesis used a qualitative method and referred to the primary and secondary data sources to answer the research question. The thesis used the gatekeeping model theory by W. Lance Bennet, who identified the existence of 4 gatekeeping areas at the production process of political news. The media owner as a gatekeeper actor categorized into an economic ideal type model. But, when the political interests of media owner as a gatekeeper, then Bennet rsquo s gatekeeping model requires modification. The thesis proved an indirect intervention by media owners in the newsroom."

"Penelitian ini membahas mengapa Pemerintah Kabupaten Karawang gagal dalam upaya penyelesaian konflik agraria melalui mediasi, dengan mengambil studi kasus sengketa tanah di tiga desa di Telukjambe, Karawang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan kegagalan Pemerintah Kabupaten Karawang disebabkan terlambat dalam melakukan upaya mediasi dan konflik sudah masuk dalam ranah yuridis. Selanjutnya adalah karena sudah ada hasil putusan sidang yang memenangkan salah satu pihak yang berkonflik dan pemerintah tidak bisa mengintervensi hasil putusan. Penyebab yang terakhir karena pemerintah tidak mengerti adanya perbedaan kepentingan dan kekuasaan dari kedua pihak yang berkonflik.Kata kunci:Konflik agraria, konflik berkepanjangan, peran pemerintah.

---

This study discusses why the Karawang district government failed in the effort to solve agrarian conflict through mediation, by taking a case study of land dispute in three villages in Telukjambe, Karawang. This research is qualitative descriptive interpretive. This study found that the failure of the Karawang district government was cause by not being able to issue a meaningful policy in the effort to resolve the conflict due to being late in mediation efforts and the conflict had entered the juridical domain. The next cause is because there has been a trial verdict that won one of the conflicting parties and the government could not intervene in the decision. The last cause is that the government doesn rsquo t understand the different interests and powers of the two conflicting partiesKey words Agrarian conflict, prolonged conflict, the roles of government."