Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query
Halimah Humayrah Tuanaya
"
Proses kriminalisasi merupakan hal yang esensial dalam hukum pidana. Pada dasarnya proses kriminalisasi terhadap perbuatan ?penyalahgunaan kewenangan" bukan hal baru, sejak tahun 1957 terminologi ?penyalahgunaan kewenangan" telah digunakan pada beberapa perundang-undangan pidana, namun hingga saat ini unsur "penyalahgunaan kewenangan" belum memiliki pengertian yang jelas. Kemerdekaan hakim dalam menafsirkan unsur ?penyalahgunaan wewenang" melahirkan disparitas putusan yang layak untuk terus dikaji, baik dari sudut pandang Hukum Pidana maupun dari dimensi lain termasuk Hukum Administrasi. Mengingat pegawai negeri ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T30591
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Beatrix Berlina Permata Sari
"
ABSTRAK
Di Indonesia kejahatan yang berkembang tidak hanya terbatas pada pengetahuan kejahatan jalanan (street crime) saja akan tetapi sudah timbul juga tentang kejahatan kerah putih (white collar crime) salah satunya adalah mengenai money laundering atau biasa disebut pencucian uang. Tesis ini membahas mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pihak ketiga Yang Menerima Harta kekayaan dari Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana modus orang ketiga dalam tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini adalah ...
"
2012
T31266
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Tahir Kamili
2003
T36460
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Taufik Surinegara Natasubrata
2003
T37791
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Esha Satya Satwika
"
Anak merupakan titipan Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga dengan baik karena mereka menjadi generasi penerus bangsa dan negara ini. Karena hal tersebut sangatlah penting maka dibutuhkan perhatian dari seluruh unsur bangsa, tidak hanya keluarga namun pemerintah, jaminan hukum, serta masyarakat. Dalam hal ini adalah jaminan di bidang hukum yang diharapkan dapat menjamin kesejahteraan, perlindungan, dan keadilan baginya, khususnya anak nakal atau anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, dibutuhkan pula suatu lembaga ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35290
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Toton Rasyid
"
ABSTRAK
Hubungan antara penyidik dan penuntut umum dalam penanganan perkara
dijembatani dengan prapenuntutan. Dalam prapenuntutan ini tidak ada batasan
berapa kali bisa terjadi bolak-balik hasil penyidikan antara penyidik dengan
penuntut umum. Dampaknya adalah menumpuknya perkara tindak pidana di
Kejaksaan. Sehingga terjadi ketidakpastian hukum baik bagi tersangka maupun
korban, hal inilah yang akan dilihat dalam perspektif hak asasi manusia.
Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan desain preskriptif. Hasil
penelitian menyimpulkan prapenuntutan tidak dilakukan secara maksimal oleh
penuntut umum karena ketidaktegasan penuntut umum menyikapi suatu ...
"
2013
T35992
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Subhan
"
Perkembangan korporasi di Indonesia dalam waktu singkat menjadi sangat cepat dan pesat karena sifatnya yang sangat ekspansif menjangkau seluruh wilayah bisnis yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dengan subur dan mendatangkan keuntungan. Hal lain ditandai juga dengan peranan oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan yang memberikan kemudahan berusaha dan fasilitas lainnya.
Korporasi sebagai pelaku kejahatan dan tindak pidana Korupsi sebagai sebuah delik harus dilihat dalam kerangka pembangunan berkesinambungan. Korupsi telah mempengaruhi kehidupan ketatanegaraan serta merusak sistem perekonomian dan masyarakat ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2013
T35720
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ni Nengah Gina Saraswati
"
ABSTRAK
Dalam mengatur pola hubungan antara Penyidik dan Penuntut umum, KUHAP
mengatur mengenai asas pemisahan fungsional (diferensiasi fungsional) yang
memisahkan secara tegas mengenai fungsi Penyidikan dan Penuntutan. Kedua
fungsi tersebutberdiri secara independenya itu bebas dari campur tangan institusi
lainnya. Menurut KUHAP hubungan fungsional antara Penyidik dan Penyidikdan
Penuntut Umum diselenggarakan melalui Prapenuntutan.Namun pada
pelaksanaannya hubungan fungsional tersebut tidak berjalan efektif dengan
adanya ego sektoral dan Prapenuntutan yang bersifat administratif. Selain itu
sering terjadi perbedaan pandangan antara penyidikdanpenuntut umum dalam
proses Prapenuntutan. Hal ini terjadi, ketikaPenuntut ...
"
2013
T35106
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
H.S. Gunadi Sjarif
"
Indonesia adalah Negara hukum (rechtstaat) dengan keberadaannya sebagai Negara hukum (rechtstaat) memiliki konsekuensi yang melekat padanya, bahwa konsepsi (rechtstaat) maupun konsepsi (the rule of law), menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu ciri khas pada Negara yang di sebut (rechtstaat). Pada setiap pelanggaran terhadap hak asasi manusia, apakah dalam kategori “berat”, atau ringan “ringan”, akan menimbulkan kewajiban bagi Negara untuk mengupayakan pemulihan (reparation), bentuk pemulihan itu dikenal dengan istilah kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Perlindungan terhadap ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35108
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Simplexius Asa
"
Penelitian ini dirancang untuk menilai fungsionalisasi hukum pidana dalam mengatasi persoalan penanggulangan HIV & AIDS dalam Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanggulangan HIV & AIDS. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi perbuatan pidana dan subyek hukum pidana; menganalisis kesesuaian antara perilaku berisiko yang dikriminalisasi dengan teori kriminalisasi; serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan PERDA dalam masyarakat, sesuai perspektif hukum pidana. Penelitian ini adalah normative legal research dengan pendekatan deskriptive-analitic. Hasilnya penelitian memberi kesimpulan: (1) Perilaku yang dikriminalisasi adalah ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28602
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
