Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak globalisasi terhadap ketimpangan pendapatan di negara-negara anggota ASEAN Plus Framework. Globalisasi dalam penelitian ini dibagi menjadi dua aspek utama yaitu globalisasi perdagangan dan globalisasi keuangan. Penelitian ini menggunakan data panel dari 16 negara anggota ASEAN Plus Framework untuk periode 2010-2021. Metode analisis yang digunakan adalah Fixed Effect untuk menghasilkan estimator yang konsisten pada panel data yang tidak seimbang dalam hubungan antara keterbukaan perdagangan dan keuangan terhadap ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Indeks Gini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan dan keuangan memiliki pengaruh yang sama pada negara maju dan negara berkembang. Peningkatan keterbukaan perdagangan akan meningkatkan ketimpangan pendapatan di negara maju secara signifikan. Sebaliknya, peningkatan keterbukaan keuangan meningkatkan ketimpangan pendapatan di negara berkembang secara signifikan. Berdasarkan hasil ini, penelitian ini menyarankan pentingnya kebijakan yang mendukung inklusi keuangan dan perdagangan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di ASEAN Plus Framework.

---

This study aims to analyze the impact of globalization on income inequality in ASEAN Plus Framework member countries. Globalization in this study is divided into two main aspects: trade globalization and financial globalization. This study uses panel data from 16 ASEAN Plus Framework member countries for the period 2010-2021. The analysis method used is Fixed Effect to produce consistent estimators on unbalanced panel data in the relationship between trade and financial openness on income inequality measured by the Gini Index. The results of the study indicate that trade and financial openness have similar effects on developed and developing countries. An increase in trade openness significantly increases income inequality in developed countries. Conversely, an increase in financial openness significantly increases income inequality in developing countries. Based on these results, this study suggests the importance of policies that support financial and trade inclusion to reduce income inequality in the ASEAN Plus Framework."

"Dalam perdagangan internasional, produk minyak nabati merupakan salah satu produk pertanian yang paling banyak diperdagangkan (termasuk biji-bijian dan daging), perdagangan minyak nabati menjadi sangat penting bagi banyak negara, dengan tujuan untuk konsumsi maupun produksi (Krugman, 2009). Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memperkirakan permintaan impor minyak nabati seperti minyak sawit dunia akan mencapai 50,6 juta ton pada tahun 2022. Angka tersebut meningkat sebesar 6,3% dibandingkan periode tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut, sejak tahun 2008 pemerintah mengeluarkan kebijakan pengenaan pajak atas minyak kelapa sawit dan turunannya dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan dalam negeri dan untuk mendorong pertumbuhan industri nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis pengaruh kebijakan pajak ekspor terhadap kinerja ekspor minyak kelapa sawit dan turunannya. Kami menggunakan data panel ekspor produk minyak kelapa sawit dan turunannya ke 10 negara tujuan utama ekspor selama periode 2008 – 2021 dengan metode estimasi Poisson Pseudo Maximum Likehood (PPML). Hasil Estimasi menunjukkan penerapan kebijakan pajak ekspor menimbulkan efek efek negatif terhadap kinerja ekspor minyak kelapa sawit dan turunannya.

---

In international trade, oilseed products are one of the most highly traded agricultural products (others include grains and meat), making this trade one of crucial importance for many countries, either through production or utilization (Krugman,2009). The United States Department of Agriculture (USDA) estimates that the world's import demand for vegetable oils such as palm oil will reach 50.6 million tons in 2022. This figure increased by 6.3% compared to the 2021 period. Based on that, since 2008 the government has issued a policy of imposing taxes on palm oil and its derivatives with the aim of ensuring domestic availability and to encourage the growth of the national industry. This study examines the impact of the imposition of export tax policies on the export performance of palm oil and its derivatives. We use panel data on exports of palm oil products and their derivatives to 10 main export destination countries during 2008 – 2021 period using Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML) estimation method. The estimation results show that the export tax has a significant negative effect on the export volume of palm oil and its derivatives."

"Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh TBT dan SPS yang diimplementasikan oleh negara RCEP terhadap ekspor Indonesia. Supaya dampaknya terukur secara efektif, digunakan modifikasi model gravitasi dan metode the Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML). Studi ini menghitung frequency index dan coverage ratio untuk kuantifikasi NTM. Penelitian tidak hanya mencakup total ekspor tetapi juga agrikultur dan manufaktur. Estimasi menunjukkan bahwa pengaruh TBT dan SPS berbeda berdasarkan sektor dengan menggunakan data ekspor bilateral dengan periode 2015 hingga 2021 pada HS 2-digit. Hasil utama dari penelitian menunjukkan bahwa TBT memiliki dampak negatif terhadap total ekspor, agrikultur dan manufaktur. Namun SPS secara positif mempengaruhi ekspor agrikultur tetapi tidak secara signifikan mempengaruhi total ekspor dan manufaktur. Temuan ini memberikan perspektif lain tentang berbagai dampak TBT dan SPS terhadap perdagangan, khususnya dengan ruang lingkup RCEP.

---

This research explores the effect of implementation of TBT and SPS from RCEP countries on Indonesian exports. In order to effectively measure their impact, we utilize a modified version of the gravity model and the Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML). The study calculates frequency index and coverage ratio for NTM quantification. The analysis also covers not only total exports but also agriculture and manufacture. Using exports data from 2015 to 2021 at the HS two-digit level, our results show that the effects vary by sector. The key results from our study showed that TBT have negative impacts for total exports, agriculture and manufacture. However, SPS enhances trade in agriculture but not significantly affect total exports and manufacture. The findings provide another perspective on the varying impacts of TBT and SPS on trade, specifically from RCEP countries."

"Jepang merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh tingkat restriksi ROO terhadap kinerja ekspor dan utilisasi pada skema IJEPA dan AJCEP. Studi ini membangun ROO index sesuai Product Specific Rules (PSR), yang merupakan proxy dari ROO, pada produk HS6 digit dari untuk digunakan sebagai gambaran tingkat restriksi. Penelitian ini membuktikan tingkat restriksi ROO memiliki pengaruh negatif terhadap total ekspor maupun utilisasi skema kedua FTA. Peningkatan tarif yang berlaku juga berdampak menurunkan total ekspor, sedangkan tingkat margin tarif selaras dengan tingkat utilisasi FTA. Pengaturan PSR yang fasilitatif diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor dan utilisasi skema kerjasama perdagangan internasional.

---

Japan is one of main Indonesia’s trading partners. This research aims to analyse the impact of ROO’s restrictiveness on the Indonesia export performance and the utilisation of preferential schemes for both IJEPA and AJCEP. This study constructs ROO Index based on Product Specific Rules (PSR), as proxy of ROO, at 6-digit HS level to measure the restrictiveness level. This research found that the restrictiveness of ROO has a negative impact on total exports and utilisation for both FTAs. Increasing rate of applied tariff  would reduces the total export, while the rate of margin tariff positifely impacts the utilisation rate. Providing faclitative PSR would likely improve export performance and utilisation of international trade agreements.     "

"Perjanjian kerjasama ekonomi atau Economic Partnership Agreement (EPA) merupakan suatu perjanjian dagang dimana tidak hanya bertujuan untuk membuka akses pasar perdagangan namun juga mempertimbangkan aspek kerja sama ekonomi dan inisiatif pembangunan antara kedua negara. Perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Jepang menjadi perjanjian dagang bilateral pertama bagi Indonesia yang mencakup perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi, mulai berlaku pada tahun 2008. Perkembangan sektor jasa menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Penelitian mengenai analisis perkembangan sektor jasa menjadi menarik untuk diulas lebih lanjut terutama jika dikaitkan dengan berlakunya perjanjian bilateral antara Indonesia dan Jepang EPA. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan metode estimasi yang digunakan adalah model Gravity dengan Difference in Difference (DiD) untuk melihat pengaruh adanya dampak dari perjanjian IJEPA. Hasil penelitian yang menunjukan bahwa variabel interest tidak signifikan terhadap variabel dependen memberikan gambaran bahwa adanya perjanjian IJEPA secara statistik kurang dapat menjelaskan hubungan yang terjadi dengan nilai ekspor maupun nilai impor sektor jasa Indonesia. Adanya implementasi IJEPA di Indonesia masih belum berpengaruh dan belum memperoleh manfaat yang optimal khususnya untuk perdagangan sektor jasa.

---

The Economic Partnership Agreement (EPA) is a trade agreement that aims to open trade market access and considers aspects of economic cooperation and development initiatives between the two countries. The trade agreement between Indonesia and Japan is Indonesia's first bilateral trade agreement covering trade in goods, services, and investment, and entry into force in 2008. The development of the service sector is an important factor in supporting economic growth. Research on the analysis of the development of the service sector is interesting for further review, especially if it is associated with the enactment of the bilateral agreement between Indonesia and Japan EPA.

This study uses panel data regression with the estimation method used by the Gravity model with Difference in Difference (DiD) to see the impact of the IJEPA. The study results show that the interest variable is not significant to the dependent variable illustrating that the existence of the IJEPA agreement is statistically unable to explain the relationship that occurs with the value of exports and imports of the Indonesian service sector. Implementing IJEPA in Indonesia still does not have an impact and has not given benefits, especially for service trade."

"Penelitian ini membahas mengenai pengaruh keberadaan FDI terhadap kinerja ekspor perusahaan domestik melalui keterkaitan industri secara horizontal, backward dan forward pada industri manufaktur di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data level perusahaan dari Survey Industri Manufaktur Besar dan Sedang yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik periode tahun 2008 – 2015. Penelitian ini diestimasi dengan menggunakan metode Heckman selection. Hasil penelitian menunjukkan keberadaan FDI terhadap aktivitas ekspor perusahaan domestik melalui backward spillover berdampak positif, namun melalui horizontal spillover berdampak negatif. Sedangkan dampak keberadaan FDI melalui forward spillover menunjukkan hasil yang beragam, dimana berdampak positif terhadap nilai ekspor dan berdampak negatif terhadap share ekspor.

---

This study discusses the impact of FDI presence on domestic firms’ export in Indonesia through spillover channels from industrial linkage. This study uses firm-level data from the Large and Medium Manufacturing Industry for the period 2008 – 2015 and is estimated using the Heckman selection method. The results showed that the existence of FDI on domestic firms’ export activities through backward spillover had a positive impact but through horizontal spillover had a negative impact. Meanwhile, the impact of FDI through forward spillover shows mixed results, which have a positive impact on export values and a negative impact on export shares."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efek dari Product-specific Rules of Origin terhadap perdagangan ekspor dan impor pada 7 Free Trade Agreement (FTA) Indonesia. Efek FTA terhadap perdagangan akan diestimasi terlebih dahulu berdasarkan negara mitra dan berdasarkan produk pada level disagregasi HS 6-digit menggunakan data dari 15 negara mitra pada tahun 1997-2022. Lalu, dampak ROO terhadap efek FTA pada perdagangan akan diestimasi. Penelitian ini juga menunjukkan sifat restriktif yang dimiliki Rules of Origin serta tingkatan restriktifitas antar tipe berdasarkan studi kasus di Indonesia. Penelitian ini menemukan berbagai macam temuan, seperti ROO yang terbukti restriktif mengurangi efek positif FTA terhadap perdagangan, tipe Change in Chapter (CC) yang paling restriktif, tipe selektif yang lebih longgar dari tipe CTC tunggal, efek ROO pada barang intemediate dan final, dan berbagai temuan lainnya. Penelitian ini akan menjadi referensi yang sesuai dengan studi kasus Indonesia jika pemerintah akan menegosiasikan ulang ROO dari FTA maupun sebagai referensi saat menentukan ROO pada FTA yang baru akan dibentuk.

---

This research aims to examine the effect of Product-specific Rules of Origin on export and import trade in Indonesia's 7 Free Trade Agreements (FTA). The effect of FTAs on trade will be estimated first by partner country and by product at the 6-digit HS disaggregation level using data from 15 partner countries in 1997-2022. Then, the impact of ROO on the effect of FTA on trade will be estimated. This research also shows the restrictive nature of the Rules of Origin and the level of restrictiveness between types based on case studies in Indonesia. This research found various kinds of findings, such as ROO which was proven to be restrictive reducing the positive effect of FTAs on trade, the Change in Chapter (CC) type which was the most restrictive, the selective type which was looser than the single CTC type, the effect of ROO on intermediate and final goods, and various other findings. This research will be a suitable reference for the Indonesian case study if the government is going to renegotiate the ROO of an FTA or as a reference when determining the ROO in a new FTA that will be formed."

"Manufactured transportation related products play a crucial role in country's export. The low level of production capacities on some transportation manufacturing products opened up possibilities for Indonesia to do an import in order to fulfill production process. However, trade policy in the form of Technical Barriers To Trade (TBT) might potentially restrict imports as it is the most imposed chapter of Non-Tariff Measures (NTM) on the transportation manufacturing products. As TBT is a grouping of several variations of technical measures, referred to as subgroups, those subgroups might have different effects on imports of the transportation manufacturing products. Moreover, the difference between production capacities of groups of the transportation manufacturing products could also have different effects related to subgroups of TBT. Our study intends to study the effects of subgroups on the transportation manufacturing products on aggregated and disaggregated levels by groups. Using the estimation method of Poisson Pseudo-Maximum Likelihood (PPML) and the data of HS 6-digits level based on 10 countries from the year of 2014 - 2021, this study found that subgroups of TBT having different effects on the import value of the transportation manufacturing products. Moreover, different subgroups also lead to different effects on disaggregated transportation manufacturing products.

---

Produk manufaktur yang berhubungan dengan transportasi memainkan peran penting dalam ekspor Indonesia. Rendahnya kapasitas produksi pada beberapa produk manufaktur transportasi membuka peluang bagi Indonesia untuk melakukan impor dalam rangka memenuhi proses produksi. Namun, kebijakan perdagangan dalam bentuk Hambatan Teknis Perdagangan (Technical Barriers To Trade/TBT) berpotensi membatasi impor karena merupakan bagian yang paling banyak dikenakan dalam Non-Tariff Measures (NTM) pada produk manufaktur transportasi. Karena TBT merupakan pengelompokan dari beberapa variasi tindakan teknis, yang disebut sebagai subkelompok, subkelompok tersebut dapat memiliki efek yang berbeda pada impor produk manufaktur transportasi. Selain itu, perbedaan antara kapasitas produksi kelompok-kelompok produk manufaktur transportasi juga dapat memiliki dampak yang berbeda terkait dengan subkelompok TBT. Studi kami bermaksud untuk mempelajari dampak subkelompok pada produk manufaktur transportasi pada tingkat agregat dan disagregasi berdasarkan kelompok. Dengan menggunakan metode estimasi Poisson Pseudo-Maximum Likelihood (PPML) dan data tingkat HS 6-digit berdasarkan 10 negara dari tahun 2014 - 2021, studi ini menemukan bahwa subkelompok TBT memiliki dampak yang berbeda terhadap nilai impor produk manufaktur transportasi. Selain itu, subkelompok yang berbeda juga menyebabkan efek yang berbeda pada produk manufaktur transportasi terdisagregasi.

"

"Liberalisasi perdagangan memberikan tantangan besar bagi industri ubin keramik di Indonesia yang menghadapi dominasi produk impor dari negara-negara seperti Tiongkok, India, dan Vietnam. Untuk melindungi industri dalam negeri, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Bea Masuk Tindak Pengamanan (BMTP) pada produk ubin keramik yang berlaku sejak tahun 2018. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kebijakan tersebut terhadap berat dan nilai impor ubin keramik, menggunakan data bulanan periode 2014–2024. Metode Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML) dalam kerangka model gravitasi diterapkan untuk menghasilkan estimasi yang akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan BMTP secara signifikan menurunkan berat dan nilai impor ubin keramik dari negara-negara pemasok utama. Namun, dampak signifikan tersebut berkurang secara substansial dalam konteks penerapan penurunan tarif sebesar 2% per tahun, sebagaimana diatur dalam kebijakan tarif BMTP untuk produk ubin keramik di Indonesia. Selain itu, kebijakan ini memberikan kesempatan bagi produsen lokal untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Namun, untuk mendukung efektivitas kebijakan dalam jangka panjang, diperlukan upaya strategis dari pemerintah, termasuk peningkatan efisiensi produksi dan pemberian insentif energi. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan keberlanjutan industri keramik domestik dalam menghadapi persaingan global.

---

Trade liberalization presents significant challenges to Indonesia's ceramic tile industry, which faces domination by imported products from countries such as China, India, and Vietnam. To protect the domestic industry, the Indonesian government implemented the Safeguard Duty (BMTP) on ceramic tile products, effective since 2018. This study aims to analyze the impact of the policy on the weight and value of ceramic tile imports using monthly data from the 2014–2024 period. The Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML) method within a gravity model framework was employed to produce accurate estimations. The results indicate that the BMTP policy significantly reduced the weight and value of ceramic tile imports from major supplier countries. However, this significant impact diminished substantially in the context of the gradual tariff reduction of 2% per year, as stipulated in Indonesia's BMTP tariff policy for ceramic tiles. Additionally, the policy provided an opportunity for local producers to enhance their production capacity and competitiveness. Nevertheless, the long-term effectiveness of the policy requires strategic efforts from the government, including improvements in production efficiency and the provision of energy incentives. These measures are crucial to ensuring the sustainability of the domestic ceramic industry in the face of increasingly intense global competition."