Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
cover
M. Soegiyan Noer
"Apabila penghasilan dari Perseroan yang sudah dikenakan pajak di tingkat Perseroan dan dikenakan pajak lagi terhadap Orang Pribadi sebagai Pemegang Saham pada saat penghasilan tersebut diterima sebagai dividen maka akan terjadi dua kali pemajakan atas penghasilan yang sama. Fenomena pemajakan atas penghasilan yang sama lebih dari sekali tersebut dinamakan sebagai economic double taxation. Fenomena economic double taxation juga dialami oleh Orang Pribadi yang menerima dividen atas kepemilikan sahamnya pada suatu Perseroan di Negara Indonesia. Pemilik saham berstatus Perseorangan akan menanggung pajak agregat lebih dari 50% atas dividen yang diterimanya, yang meliputi pemajakan di tingkat Perseroan atas laba dan pemajakan di tingkat Orang Pribadi atas dividen yang diterima.
Pajak Agregat yang relatif tinggi disebabkan Indonesia menganut sistem pemajakan klasikal dimana tarif pajak di tingkat Perseroan adalah sudah cukup tinggi ditambah dengan pajak di tingkat Orang Pribadi yang juga tinggi. Pajak agregat atas dividen yang diterima oleh Orang Pribadi tersebut lebih dikenal dengan Beban Pajak Efektif (Effective Tax Rate), hal ini menjadi pertimbangan mendasar bagi pemilik modal/kekayaan untuk menanamkan modalnya dalam suatu bentuk usaha Perseroan. Ada beberapa metode untuk mengurangi/menghilangkan domestic economic double taxation. Metode yang umum diterapkan adalah imputation system, dividend deduction system, split-rate system, dan schedular tax system.
Apabila Negara Indonesia menerapkan sistem pemajakan yang berbeda, maka Beban Pajak Efektif atas dividen yang diterima oleh Orang Pribadi adalah lebih rendah dibandingkan dengan Beban Pajak Efektif yang diterima oleh Orang Pribadi dengan menggunakan Sistem Klasikal yang saat ini diterapkan di Negara Indonesia. Hal ini disebabkan oleh sistem pemajakan di luar Sistem Klasikal memberikan keringanan pemajakan atas penghasilan dividen yang diterima oleh Orang Pribadi.
Dalam Karya Akhir ini juga memperbandingkan sistem pemajakan atas dividen yang diterima oleh Orang Pribadi di beberapa Negara Asia Tenggara, meliputi: Malaysia, Philipina, Singapura, Thailand, dan tentunya Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui besaran Beban Pajak Efektif yang ditanggung oleh Orang Pribadi atas penghasilan dividen yang diterimanya di masing-masing Negara Asia Tenggara yang diperbandingkan. Tujuan final dari Karya Akhir ini adalah untuk mengetahui kemungkinan diterapkannya sistem pemajakan yang berbeda atas dividen yang diterima oleh Orang Pribadi sehingga Beban Pajak Efektif yang ditanggung oleh Orang Pribadi di Negara Indonesia tidak terlalu memberatkan dan relatif sama dengan Negara-negara Asia Tenggara yang diperbandingkan.

If the income after tax in the Corporate level and still incur the tax to individual as the share holder at the time the income received as dividend, it would be doubled in taxation for the same income. The phenomena of taxation of the same income more than once is so called as economic double taxation. The economic double taxation phenomena is also experienced by individual who received dividend fot the ownership of shares in one Corporate in Indonesia. The owner of shares in individual status will bear the aggregate tax more than 50% on the dividend received that consists of taxation on Corporate level on income and the taxation in the level of individual on the received dividend.
The relatively high aggregate tax because Indonesia carries out Classical Taxation System whereas the tax rate in the Corporate level is high enough plus the tax in the individual level that is more popular known as Effective Tax Rate, this case becomes basic consideration to the owner of capital or property to invest his capital in one kind of Corporate. There are some methods to eliminate/reduce the domestic economic double taxation. The general method carried out is Imputation System, Dividend Deduction System, Split Rate System, and Schedular Tax System.
If Indonesia carries out different taxation system, thus Effective Tax Rate on the dividend received by individual is lower compared to Effective Tax Rate received by individual by using Classical System that now is carried out in Indonesia. It is because the taxation system out of the Classical System give the taxation priority on the income received by individual.
In this thesis also try to compare the taxation system on the dividend received by individual in some countries of South East Asia, include Malaysia, Philippine, Singapore, Thailand and of course Indonesia. The objective is to know to what extend the Effective Tax Rate bared by individual on the dividend income received in each of South East Asia Countries that compared. The final objective of this thesis is to know the possibility of the application of the different taxation system on the dividend received by individual thus the Effective Tax Rate that bared by individual in Indonesia not too weighten, but relatively similar with the countries compared."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2007
T23808
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andik Tri Sulistyono
"Dalam tesis ini, penulis melakukan analisis penggunaan instrument keuangan dan transaksi hybrid sebagai bagian dari strategi pembiayaan lintas negara dan perlakuan perpajakan yang mempengaruhinya. Dengan semakin meningkatnya globalisasi arus modal perkembangan produk-produk keuangan dan pilihan lokasi sebagai sumber pembiayaan, perusahaan dapat melakukan serangkaian transaksi dan penerbitan instrument hybrid lintas negara yang menimbulkan perlakuan perpajakan yang berbeda antar negara tetkait karakter, saat dan sumber penghasilan yang pada akhimya memunculkan timbulnya pengenaan pajak berganda dan tidak adanya pemajakan di kedua negara. Kondisi tersebut juga memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk melakukan cross-border tax arbitrage sebagai bentuk perencanaan pajak intenasional untuk memanfaatkan perbedaan perlakuan perpajakan antara negara. Kami menyimpulkan bahwa dengan tidak adanya General Anti Avoidance Rules (GAAR) dan fukus puda Specific Anti Avoidance Rules (SAAR) di Indonesia, Wajib Pajak dapat menyusun struktur instrumen keuangan dan transaksi hybrid dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa ataupun tidak untuk tujuan semata-mata meminimalkan pembayaran pajak di lndonesia. Thin capitalization rule dan Controlled Foreign Corporation Rule tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan terlcait dengan fleksibilitas transaksi dan instrumen keuangan hybrid. Akhirnya, kami menyarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk mernmusbn definisi hutang dan ekuitas untuk tujuan pajak dan menerapkan GAAR baik secam eksplisit dalam rumusan undang-undang perpajakan domestik maupun dikembangkan olen pengadilan pajak dengan pendekatan perposlve interpretation dan tidak hanya mendasarkan pada SAAR untuk mencegah abusive tax planning.

In this study, we analyze the use of hybrid financial instrument and hybrid transaction as part of cross border financing strategy and the taxation treatment which influences on such instruments or transactions. With regard to the increasing globalization the capitaJ flow. the development or financing products and the choice of location as the financing center, companies can conduct series of transaction and issue financial instruments that pose different tax treatment among countries due to the type or character, time and source of income. The differences can create double taxation and double non taxation fur hybrid cross border financing and transaction. Such conditions also enable the tax payers to have opportunity in conducting cross-border tax arbitrage as international tax planning to take the advantage of differences in income tax rules between countries. We conclude that the absence of General Anti Avoidance Rules (GAAR) and focus on Specific Anti Avoidance Rules (SAAR) in Indonesia, taxpayers can structure their transactions whether with related parties or not solely to minimize tax liability through hybrid cross border financing. Thin capitalization rule and Controlled Foreign Corporation Rule may not achieve their intended objectives due to flexibility of hybrid financial instrument and hybrid transactions. To counter tax planning that leads to unacceptable loss of tax revenue or abusive tax planning through cross border hybrid financing, we propose to Government of Indonesia to develop the debt and equity provision and to implement GAAR whether in statutory rule under Income Tax Acts or Tax Court to implement Judicial Anti Avoidance Doctrine with purposive interpretation and not only rely on SAAR to prevent the abusive tax planning."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T 26995
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Citra Niramaya
"Tesis ini membahas mengenai bagaimana penerapan advance ruling system di negara Indonesia terkait dengan self assessment system yang dianut oleh Indonesia, yang tentunya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar dalam pemungutan pajak agar Indonesia memiliki sistem perpajakan yang jauh lebih baik lagi di masa yang akan datang yang tidak mengabaikan kepentingan Wajib Pajak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa sudah saatnya Indonesia memililh peraturan yang komprehensif tentang advance ruling system, terutama ketika Ditjen Pajak telah mereformasi dirinya menuju sistem administrasi perpajakan modern. Berkaitan dengan self assessment system, advance ruling merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem administrasi pajak modern. Dalam self assessment system dan administrasi pajak modern, ketentuan advance ruling system ini merupakan hal yang mutlak harus ada.

The thesis discusses of how the application of advance ruling in Indonesia in relation to the self assessment system adopted by Indonesia, of which definitely not diverge from the basic principle of tax collection thus Indonesia would have a far more better taxation system in the future whereby taxpayers interests are the major concern. The study is a qualitative research with a descriptive design. The research suggests that it is about time for Indonesia to have comprehensive roles of advance ruling system, particularly when the tax general directorate had reformed itself into a modernized tax administration system. In regard of self assessment system, advance ruling is an inseparable pari of the modem tax administration system. In self assessment system and modem tax administration, the advance ruling system is a part that must exist.
"
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T 26992
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Dahlia Sari
"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perbedaan tarif pajak antar negara terhadap penggunaan praktik transfer pricing dan thin capitalization untuk penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini juga menguji pengaruh karakteristik sistem perpajakan negara terhadap penggunaan praktik transfer pricing dan thin capitalization. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menguji praktik transfer pricing dalam konteks makro atau hanya menguji transaksi penjualan, penelitian ini menguji transaksi yang lebih komprehensif, yaitu penjualan, pembelian, biaya jasa manajemen, dan pendapatan jasa manajemen ke pihak berelasi. Penelitian atas praktik thin capitalization dilakukan pada transaksi utang dan piutang berbunga jangka panjang ke pihak berelasi. Penelitian ini mengambil sampel anak perusahaan multinasional di 10 negara berkembang Asia pada periode 2010-2014. Sampel yang dipilih adalah perusahaan yang memiliki kepemilikan asing minimal 20% dan tidak memiliki anak  perusahaan atau hanya memiliki anak perusahaan lokal.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pajak antar negara mendorong penggunaan praktik transfer pricing pada transaksi pembelian, biaya jasa manajemen, dan pendapatan jasa manajemen namun tidak terbukti pada transaksi penjualan. Penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa perbedaan pajak antar negara dapat mendorong penggunaan praktik thin capitalization pada transaksi utang berbunga jangka panjang. Hal ini kemungkinan karena perusahaan menggunakan skema back to back loan atau parallel loan dalam melakukan pinjaman sehingga pinjaman dari pihak berelasi tidak bisa ditelusuri. Pada penelitian ini, penelusuran atas transaksi piutang berbunga jangka panjang menunjukkan bahwa hanya 2% dari observasi memiliki nilai transaksi piutang lebih besar daripada nol yang kemungkinan disebabkan perusahaan menggunakan skema back to back loan atau parallel loan sehingga pemberian piutang ke pihak berelasi tidak dapat terdeteksi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Worldwide Income terbukti dapat memperlemah penggunaan praktik transfer pricing pada mayoritas transaksi yaitu transaksi penjualan, pembelian, dan biaya jasa manajemen, namun tidak terbukti mencegah praktik thin capitalization pada transaksi utang berbunga jangka panjang. Aturan specific anti-avoidance rule (SAAR) untuk transfer pricing terbukti meningkatkan efektifitas penegakan hukum pajak dalam mencegah praktik transfer pricing pada transaksi penjualan, namun tidak terbukti pada transaksi pembelian, biaya jasa manajemen, dan pendapatan jasa manajemen. Aturan specific anti-avoidance rule untuk thin capitalization tidak terbukti mencegah praktik thin capitalization. Penegakan hukum pajak yang tinggi terbukti membuat aturan SAAR menjadi lebih efektif mencegah praktik transfer pricing pada transaksi penjualan dan pembelian, namun tidak terbukti pada transaksi jasa manajemen. Aturan general anti-avoidance rule (GAAR) tidak terbukti memperlemah praktik transfer pricing dan thin capitalization.

This study aims to examine the effect of tax rate differences on transfer pricing and thin capitalization practices for corporate tax avoidance. This study also examined the effect of the characteristics of the taxation system on the use of transfer pricing and thin capitalization practices. In contrast to previous studies that tested the practice of transfer pricing in the macro context or only testing sales transactions, this study examined in more comprehensive transactions, namely sales, purchases, management service fee, and management service revenues to related parties. Research on the practice of thin capitalization is carried out on long-term interest-bearing loan and receivables transactions to related parties. This study takes a sample of multinational subsidiaries in ten Asian developing countries over a period of 2010-2014. The sample selected are companies that have at least 20% foreign ownership and does not have a subsidiary or only has a local subsidiary.
The results show that the tax differences between countries encourage the use of transfer pricing practices in purchase, management service fee, and management service revenue transactions but are not proven in sales transactions. This study cannot prove that tax differences between countries encourage the use of the practice of thin capitalization in long-term interest-bearing loan transactions. This is probably because the company uses a back to back loan or parallel loan scheme in giving loans so that loans from related parties cannot be traced. In this study, tracing of long-term interest receivable transactions shows that only 2% of observations have the value of transaction receivables greater than zero, which may be caused by the company using a back to back loan or parallel loan scheme so that the receivables from related parties cannot be detected.
The results show that the worldwide income system is proven to weaken the use of transfer pricing practices in the majority of transactions, namely sales, purchase, and management service fees, but it is not proven to prevent the practice of thin capitalization in long-term interest-bearing debt transactions. The specific anti-avoidance rule (SAAR) for transfer pricing is proven to increase the effectiveness of tax law enforcement in preventing transfer pricing practices in sales transactions, but not proven in purchasing transactions, management service fees, and management service revenues. The specific anti-avoidance rule for thin capitalization is not proven to prevent the practice of thin capitalization. High tax enforcement is proven to make SAAR rules more effective in preventing the transfer pricing practice in sales and purchase transactions, but not proven in management services transactions. The general anti-avoidance rule (GAAR) is not proven to weaken the practice of transfer pricing and thin capitalization."
Depok: Universitas Indonesia, 2019
D2560
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indah Masri
"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh praktik pajak internasional terhadap tax avoidance serta pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kualitas laba. Penelitian ini juga menambahkan peran manajemen resiko pajak dan corporate governance dalam hubungan tersebut. Penelitian ini menggunakan data panel balance atas perusahaan multinasional di negara ASEAN–4, untuk tahun pengamatan dari 2010 sampai dengan 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pajak internasional dapat meningkatkan besaran penghindaran pajak dan menurunkan kualitas laba. Sebaliknya manajemen resiko pajak dan corporate governance menunjukkan semakin memperkuat pengaruh praktik pajak internasional terhadap tax avoidance dan memperlemah pengaruh praktik pajak internasional terhadap kualitas laba.

This study aims to examine the effect of international tax practices on tax avoidance as well as direct and indirect effects on earnings quality. This study also adds the role of tax risk management and corporate governance in this relationship. This study uses panel balance data on multinational companies in ASEAN-4 countries, for the observation year from 2010 to 2016. The results show that international tax practices can increase the amount of tax avoidance and reduce the quality of earnings. On the contrary, tax risk management and corporate governance have shown to strengthen the influence of international tax practices on tax avoidance and to weaken the effect of international tax practices on earnings quality"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
D-Pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anies Lastiati
"Penelitian ini menguji hubungan antara manajemen pajak dengan biaya modal. Hubungan manajemen pajak dengan biaya modal juga dianalisis lewat pengaruh manajemen pajak terhadap kualitas laba. Lebih jauh, penelitian ini juga menguji perilaku oportunistik manajemen dalam hubungan antara manajemen pajak dengan biaya modal dengan cara mengevaluasi efek moderasi dari corporate governance kepemilikan keluarga, pemegang saham pengendali, pemegang saham pengendali kedua, dan efektivitas dewan komisaris dan komite audit pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2008-2012.Dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 811 perusahaan-tahun, penelitian ini menemukan bahwa manajemen pajak memiliki hubungan yang positif dengan biaya modal. Selain itu, meski ditemukan bahwa manajemen pajak memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas laba, namun tidak terbukti bahwa investor dan pemberi pinjaman tidak mengasosiasikan kualitas laba yang lebih rendah ini dengan biaya modal yang lebih tinggi. Pengujian terhadap elemen-elemen corporate governance menunjukkan hasil yang beragam. Kepemilikan pengendali dan pemegang saham pengendali kedua memiliki pengaruh pada besarnya biaya modal utang di perusahaan-perusahaan yang melakukan manajemen pajak, tapi tidak pada biaya modal ekuitas. Kepemilikan keluarga dan efektivitas dewan komisaris dan komite audit tidak merubah persepsi investor dan pemberi pinjaman akan perilaku manajemen pajak, membuat biaya modal tidak berbeda di atara perusahaan-perusahaan pelaku manajemen pajak.

This study examines the relationship between tax management and the cost of capital. The relationship between tax management and cost of capital is also analyzed through tax management relationship with earnings quality. This study also looks at managerial opportunism theory to assess the relationship between tax management and the cost of capital by evaluating the moderating effects of corporate governance family ownership, the ultimate owner, the second largest shareholder, and the effectiveness of board and audit committee for companies on the Indonesian Stock Exchange between 2008 2012.Using 811 firm year samples, this study finds that tax management has a positive relationship with the cost of capital. Moreover, although it is found that tax management has a negative relationship with earning quality, investors and lenders do not associate this lower earnings quality with higher cost of capital. Tests on corporate governance also show mixed result of which the concentrated ownership and second largest owners seems to have impact on the cost of debt but not on the cost of equity. In addition, family ownership and the effectiveness of the company rsquo s board commissioners and audit committee do not generate strong investors rsquo and lenders rsquo perception on their future expected returns, hence this produces diverse cost to the company rsquo s capital."
Depok: Universitas Indonesia, 2017
D2370
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Oktavia
"Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh dari penggunaan derivatif keuangan terhadap penghindaran pajak, manajemen laba akrual, persistensi laba, dan kekeliruan penilaian pasar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meneliti peran dari lingkungan pajak terhadap hubungan antara derivatif keuangan dan penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan analisis lintas negara dengan lingkup negara-negara di ASEAN, yang terdiri dari: Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Singapura.Dengan menggunakan analisis data panel yang diestimasi dengan teknik LSDV Least Square with Dummy Variable , dan sampel sebanyak 1395 firm-year yang merupakan perusahaan pengguna derivatif keuangan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan derivatif keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa derivatif keuangan dapat dipergunakan sebagai alat penghindaran pajak.
Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa lingkungan pajak di suatu negara mempengaruhi hubungan antara penggunaan derivatif keuangan dan aktivitas penghindaran pajak. Terdapat trade off antara penggunaan derivatif keuangan sebagai alat penghindaran pajak dengan fasilitas-fasilitas perpajakan yang diberikan oleh negara dengan lingkungan pajak yang kompetitif. Ketika penggunaan derivatif keuangan dikaitkan manajemen laba akrual, penelitian ini menemukan bahwa hubungan antara penggunaan derivatif keuangan tujuan lindung nilai dan besaran manajemen laba akrual bersifat substitusi, sedangkan hubungan antara penggunaan derivatif keuangan tujuan spekulasi dan besaran manajemen laba akrual bersifat komplementer.
Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tujuan penggunaan derivatif keuangan tidak menyebabkan persistensi dari komponen-komponen laba berbeda antara perusahaan pengguna derivatif keuangan tujuan spekulasi dengan perusahaan pengguna derivatif keuangan tujuan lindung nilai. Terakhir, penelitian ini juga menemukan bahwa ekspekstasi laba yang tercermin dalam return saham pada perusahaan pengguna derivatif keuangan tujuan lindung nilai lebih mencerminkan perbedaan persistensi komponen arus kas operasi dari laba dibandingkan pada perusahaan pengguna derivatif keuangan tujuan spekulasi.

This study aims to examine the effects of financial derivatives on tax avoidance, accrual based earnings management, earnings persistence, and market mispricing. Furthermore, this study also aims to examine the role of the tax environment on the relationship between financial derivatives and tax avoidance. This study uses a cross country analysis with the scope of ASEAN countries which consists of the Philippines, Indonesia, Malaysia, and Singapore.By using panel data analysis that estimated by the LSDV Least Square with Dummy Variable technique and a sample of 1395 firm years of companies using financial derivatives, the results of this study show that the level of financial derivatives usage positively affects the level of tax avoidance, which indicate that financial derivatives can be used as a tax avoidance tool.
Results of this study also show that a country rsquo s tax environment affects the relationship between the use of financial derivatives and tax avoidance activities. There is a trade off between the use of financial derivatives as a tax avoidance tool and tax facilities provided by the state with a competitive tax environment.When the use of financial derivatives is associated with the accrual based earnings management, this study finds that the relationship between the use of financial derivatives for hedging purposes and accrual based earnings management is substitutive, while the relationship between the use of financial derivatives for speculative purposes and accrual based earnings management is complementary.
This study also shows that the purpose of financial derivatives usage does not cause any difference in the earnings persistence between companies using financial derivatives for hedging purposes and those using financial derivatives for speculative purposes. Finally, this study also shows that earnings expectations embedded in stock returns of financial derivatives users for hedging purposes reflect the difference in persistence of cash flow component more accurately as compared to financial derivatives users for speculative purposes."
Depok: Universitas Indonesia, 2017
D-Pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Oktavia
"Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh dari penggunaan derivatif keuangan terhadap penghindaran pajak manajemen laba akrual persistensi laba dan kekeliruan penilaian pasar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meneliti peran dari lingkungan pajak terhadap hubungan antara derivatif keuangan dan penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan analisis lintas negara dengan lingkup negara-negara di ASEAN yang terdiri dari Filipina Indonesia Malaysia dan Singapura.
Dengan menggunakan analisis data panel yang diestimasi dengan teknik LSDV (Least Square with Dummy Variable), dan sampel sebanyak 1395 firmyear yang merupakan perusahaan pengguna derivatif keuangan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan derivatif keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa derivatif keuangan dapat dipergunakan sebagai alat penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa lingkungan pajak di suatu negara mempengaruhi hubungan antara penggunaan derivatif keuangan dan aktivitas penghindaran pajak. Terdapat trade off antara penggunaan derivatif keuangan sebagai alat penghindaran pajak dengan fasilitas-fasilitas perpajakan yang diberikan oleh negara dengan lingkungan pajak yang kompetitif.
Ketika penggunaan derivatif keuangan dikaitkan manajemen laba akrual penelitian ini menemukan bahwa hubungan antara penggunaan derivatif keuangan tujuan lindung nilai dan besaran manajemen laba akrual bersifat substitusi sedangkan hubungan antara penggunaan derivatif keuangan tujuan spekulasi dan besaran manajemen laba akrual bersifat komplementer. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tujuan penggunaan derivatif keuangan tidak menyebabkan persistensi dari komponen-komponen laba berbeda antara perusahaan pengguna derivatif keuangan tujuan spekulasi dengan perusahaan pengguna derivatif keuangan tujuan lindung nilai. Terakhir penelitian ini juga menemukan bahwa ekspekstasi laba yang tercermin dalam return saham pada perusahaan pengguna derivatif keuangan tujuan lindung nilai lebih mencerminkan perbedaan persistensi komponen arus kas operasi dari laba dibandingkan pada perusahaan pengguna derivatif keuangan tujuan spekulasi.

This study aims to examine the effects of financial derivatives on tax avoidance accrual-based earnings management earnings persistence and market mispricing. Furthermore this study also aims to examine the role of the tax environment on the relationship between financial derivatives and tax avoidance. This study uses a cross-country analysis with the scope of ASEAN countries which consists of the Philippines Indonesia Malaysia and Singapore.
By using panel data analysis that estimated by the LSDV (Least Square with Dummy Variable) technique and a sample of 1395 firm-years of companies using financial derivatives the results of this study show that the level of financial derivatives usage positively affects the level of tax avoidance which indicate that financial derivatives can be used as a tax avoidance tool. Results of this study also show that a country tax environment affects the relationship between the use of financial derivatives and tax avoidance activities. There is a trade off between the use of financial derivatives as a tax avoidance tool and tax facilities provided by the state with a competitive tax environment.
When the use of financial derivatives is associated with the accrualbased earnings management this study finds that the relationship between the use of financial derivatives for hedging purposes and accrual-based earnings management is substitutive while the relationship between the use of financial derivatives for speculative purposes and accrual-based earnings management is complementary. This study also shows that the purpose of financial derivatives usage does not cause any difference in the earnings persistence between companies using financial derivatives for hedging purposes and those using financial derivatives for speculative purposes. Finally this study also shows that earnings expectations embedded in stock returns of financial derivatives users for hedging purposes reflect the difference in persistence of cash flow component more accurately as compared to financial derivatives users for speculative purposes."
Depok: Universitas Indonesia, 2017
D2436
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dwi Hartanti
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak perbedaan karakter CSR Inti dan CSR Umum terhadap kinerja keuangan masa datang perusahaan dan agresivitas pelaporan perusahaan dalam bentuk manajemen laba dan penghindaran pajak agresif. Termasuk didalamnya efek moderasi aktivitas agresif pelaporan terhadap kinerja keuangan masa datang perusahaan. Digunakan 1.214 data observasi dalam kurun waktu 2013-2014 dari perusahaan publik pada dua negara ASEAN, Indonesia dan Malaysia. Pengukuran skor CSR menggunakan koding Clarkson modifikasi yang dikembangan dari koding Clarkson (2008).
Hasil analisis memperlihatkan terjadi peningkatan pengungkapan CSR selama dua tahun pengamatan. Tingkat pengungkapan CSR di Indonesia lebih tinggi dibandingkan di Malaysia. Perusahaan di kedua negara lebih rendah mengungkapkan CSR Inti ketimbang CSR Umum. Perusahaan Malaysia lebih detil dalam mengungkapkan isu sosial sementara perusahaan Indonesia lebih detil dalam mengungkapkan isu lingkungan hidup. Tingkat pengungkapan biaya pengeluaran CSR lebih rendah di Malaysia ketimbang di Indonesia. Karakter CSR Inti memiliki sifat keunggulan kompetitif yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan masa datang perusahaan, baik berbasis pasar maupun akuntansi. Hal ini dibuktikan dengan bukti CSR Inti juga memiliki muatan etis yang mampu mengurangi pengaruh negatif aktivitas agresif manajemen laba dan agresivitas perusahaan. Pengaruh CSR Umum terhadap kinerja keuangan perusahaan adalah positif. Namun demikian ditenggarai bersifat pencitraan dan kamuflase. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengaruh positif terhadap aktivitas agresivitas pelaporan manajemen laba dan penghindaran pajak agresif. Penelitian ini juga membuktikan terdapat ambiguitas pemangku kepentingan terhadap CSR sehingga tercipta efek Halo yang mengaburkan muatan pencitraan/kamuflase CSR Umum di kedua negara.

This study aims to determine the impact of different CSR characters: Core CSR and Generic CSR on the company's future financial performance, the aggressiveness of the reporting companies in the form of earnings management and aggressive tax avoidance. Research also want to see CSR role in moderating the negative effects of corporate reporting aggressive to the future financial performance of the company. There are 1,214 observation data for the period 2013-2014. Public companies from the two countries of ASEAN: Indonesia and Malaysia is used as sample. This study used content analysis approach for CSR score measurements. The source of CSR information is company's annual report. The coding used is Clarkson modification which is developed from Clarkson (2008) in this research. Estimation hypothesis testing was done with a panel data approach.
The results show an increase in CSR disclosure during the two years of observation. CSR disclosure level in Indonesia is higher than in Malaysia. Companies in both countries have a lower CSR core`s disclosure in general. than the disclosure for CSR core. The Malaysian company is more detail in expressing social issues while the Indonesian company is more detail in disclosing environmental issues. Disclosure for CSR expenses in Malaysia is lower than in Indonesia. The research proves the character of CSR core possess the characterisic of competitive advantages that are able to contribute positively to the future financial performance of companies, both market-based and accounting. While CSR generic has imaging properties so that the positive effect on the company`s financial performance. CSR core also has a characteristic charge of ethic so that can reduce the negative effects of aggressive earnings management activity and tax aggressiveness of the company. While CSR generic has a proven camouflage trait hence give the positive effect on earnings management activity reporting aggressiveness and aggressive tax avoidance. Research shows there is an ambiguity of stakeholders on CSR so as to create Halo effect that blurs the charge imaging/camouflage General CSR."
Depok: Universitas Indonesia, 2017
D2667
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library