Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pendapatan utama penduduk desa dari perkebunan dengan deforestasi. Untuk menganalisa hubungan ini digunakan data panel dari 3260 desa di Kalimantan pada periode 2011, 2014 dan 2018. Jumlah area yang terdeforestasi pada setiap desa merupakan variabel dependent. Sedangkan variabel independent adalah desa dengan pendapatan masyarakat dari perkebunan, penggunaan kayu bakar oleh masyarakat, kebiasaan membakar lahan sebelum berladang, jumlah industri kecil bukan kayu, jumlah industri kecil kayu, luas desa, rasio antara luas desa dan hutan, jumlah perusahaan yang memiliki hak pengusahaan hutan (HPH), jumlah perusahaan yang memiliki hak pengusahaan hutan tanaman (HTI), jumlah areal hutan yang dilepaskan, jumlah areal trasmigrasi, jumlah sawah, jumlah perkebunan dan jumlah lahan perladangan. Hasil dari analisa menggunakan model random efek menunjukkan bahwa desa yang pendapatan utama penduduknya berasal dari perkebunan memiliki hubungan yang positif terhadap deforestasi. Variabel lain yang menunjukkan adanya hubungan positif dengan deforestasi adalah jumlah industri kecil perkayuan, luas desa, rasio luas hutan terhadap luas desa, jumlah perusahaan HTI, jumlah areal tansmigrasi, luas sawah, luas perkebunan dan luas perladangan. Sedangkan variabel yang memiliki hubungan negatif adalah penggunaan kayu bakar, kegiatan pembakaran lahan sebelum berladang, industri kecil bukan kayu dan jumlah perusahaan HPH. Sebagai tambahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu mempertimbangkan kembali pemberian hak pengusahaan hutan tanaman (HTI) karena merupakan variabel yang sangat mempengaruhi terjadinya deforestasi.

---

This study investigates relationship between village with dominant income from plantation as main commodity and deforestation. A panel data analysis using data of 3260 villages in Kalimantan for the period 2011, 2014, and 2018 was utilized to analyze whether the plantation as main income affected the level of deforestation. Deforestation in each village was set as dependent variable. The independent variables are village with main income from plantation, the use of firewood, burning land habit, non wood small industries, wood small industries, village area, ratio of forest, number of logging firms, number of wood plantation firms, total of forest release, total of transmigration area, existing paddy fields, existing plantations and existing mix agriculture land. The results of random effect model show that village with plantation as main commodity has a positive impact to deforestation. Other variables that have positive contribution to deforestation are the wood-based small industries, village area, the ratio of forest to the village area, the number of wood plantation companies, transmigration, the area of paddy fields, the area of plantation and the area of mix agriculture land. While the variable that have negative relation to deforestation are the use of firewood, the practice of burning land, non-wood small industries, and logging companies. In addition, the Ministry of Environment and Forestry policy for granting forest concession permits through wood plantation companies needs to reviewed by because this variable greatly influences deforestation."

"ABSTRAKBesarnya belanja pemerintah di bidang pengadaan barang/jasa, terutama sektor belanja modal menyebabkan pengadaan barang/jasa pemerintah rentan untuk terjadinya korupsi. Pemerintah di banyak negara termasuk Indonesia mengadopsi dan menerapkan Electronic Procurement (e-Procurement) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mengurangi angka kasus korupsi pengadaan. Pemerintah Indonesia menerapkan e-Procurement sejak 2008, akan tetapi penelitian terkait hal tersebut masih terbatas. Penelitian ini menguji sejauh mana efektivitas pelaksanaan e-Procurement mengurangi jumlah kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Dengan menggunakan model regresi negative binomial, penelitian ini menganalisis data panel kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dari tahun 2005 hingga 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa provinsi-provinsi dengan rasio belanja modal yang tinggi lebih rentan terjadi korupsi pengadaan dan penerapan e-Procurement berdampak dalam mengurangi angka kasus korupsi pengadaan di provinsi-provinsi tersebut. Meskipun penerapan e-Procurement berdampak terhadap penurunan jumlah kasus korupsi, tetapi e-Procurement butuh perbaikan dan peningkatan yang berarti serta perlunya membangun pendekatan kolaboratif dengan pihak-pihak terkait.

---

ABSTRACTThe huge spending on public procurement, mainly on capital expenditure makes it is vulnerable to corruption. Many governments have adopted Electronic Procurement (e-Procurement) to increase transparency, improve accountability, and reduce corruption with variable success. Government of Indonesia adopted e-Procurement in 2008, however limited research exist on the impact of e-Procurement in reducing corruption. This study attempts to assess the extent to which e-Procurement implementation in Indonesia reduced corruption cases in public procurement. By using negative binomial regression model, this research analyzes panel data on procurement corruption cases handled by the Indonesian Corruption Eradication Commission from 2005 to 2018. The findings suggest that provinces with high capital expenditure ratio, are more vulnerable to corruption and implementation of e-Procurement was impactful on reducing the number of procurement corruption cases in such provinces. Although e-Procurement was impactful on diminishing corruption, but it requires a decent revamp and improvement of e-Procurement and also a collaborative approach with the key stakeholders."