Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh corporate governance terhadap financial performance dan potensi financial distress pada perusahaan publik di Indonesia. Sampel penelitian adalah perusahaan non-finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 sampai 2015 dan termasuk dalam pemeringkatan ASEAN Corporate Governance Scorecard ACGS yang dilakukan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship IICD pada tahun 2013 sampai 2015. Pengukuran corporate governance pada penelitian ini menggunakan hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh IICD dengan menggunakan ACGS. Financial performance diukur dengan menggunakan Tobin rsquo;s Q, sedangkan indikasi financial distress diukur dengan menggunakan Altman Z-score. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode regresi efek tetap dan metode regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa corporate governance tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap financial performance, namun corporate governance memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap potensi financial distress.

---

ABSTRACTThis research aims to empirically examine the impact of corporate governance on financial performance and financial distress likelihood on Indonesian public listed companies. This research is based on a sample of non financial companies listed in Indonesian Stock Exchange for the period of 2013 until 2015 and included in the ASEAN Corporate Governance Scorecard ACGS assessment by Indonesian Institute for Corporate Directorship IICD for the period of 2013 until 2015. To assess the quality of corporate governance practices, this research uses the evaluation of corporate governance practices using ACGS by IICD. Tobin rsquo s Q is used to assess corporate financal performance and Altman Z score is used as a financial distress indicator. The fixed effect regression and logistic regression are used to test the hypothesis of this research. The result indicates that corporate governace does not have significant impact on financial performance. However, corporate governance has negative significant impact on financial distress likelihood."

"ABSTRAKPermendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah BMD membahas mengenai semua barang yang diperoleh.

---

ABSTRACTThis report discusses the explanation of the flow of bookkeeping and reporting of BMD, the factual problems of the administration process, the conceptual problems of the administration process, and the recommendations. The results of the analysis are useful for improving the effectiveness and efficiency of BMD management and providing suggestion to the Ministry of Home Affairs to revise the regulation."

"Laporan magang ini membahas mengenai analisis pengendalian internal atas pengeluaran dana kas SRT Pusdiklat dengan menggunakan Kerangka ERM Enterprise Risk Management dari COSO Committee of Sponsoring Organizations The Treadway Commission sebagai acuan. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa kelemahan pengendalian internal terhadap pengeluaran kas SRT Pusdiklat terletak pada staf keuangan yang sering bertindak tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur SOP , kurang jelasnya pemisahan tugas, dan otorisasi yang kurang baik. Bila dianalisis dengan menggunakan kerangka ERM COSO, kekurangan-kekurangan yang telah disebutkan merupakan bagian dari komponen fundamental pengendalian internal yang baik; sementara komponen-komponen kerangka pengendalian ERM COSO lainnya telah memadai. Hal ini tentu saja perlu mendapatkan perhatian khusus dan perbaikan dari manajemen agar tidak memengaruhi perusahaan.

---

This report covers an analysis of SRT Pusdiklat rsquo s cash expenditures using COSO Committee of Sponsoring Organizations The Treadway Commission ERM Enterprise Risk Management Framework approach as a basis. Field observations show that the weaknesses in SRT Pusdiklat rsquo s internal control over their cash expenditures are mainly to be blamed on finance staff members who often do not act as stated in SOP Standard Operating Procedures , unclear segregations of duties, and inadequate authorization. Those deficiencies, in COSO ERM, are categorized as fundamental elements of good internal controls meanwhile the rest of COSO ERM rsquo s components are considered adequate. This surely needs immediate attention and improvement from Pusdiklat rsquo s management so as to not affect the company."

"Laporan magang ini membahas mengenai prosedur audit yang dilakukan KAP KUY terhadap aset real estat PT KSS dan PT INSI. PT KSS dan PT INSI merupakan perusahaan properti dan real estat. Analisis prosedur audit didasarkan pada ISA. Secara keseluruhan, prosedur audit yang dilakukan oleh KAP KUY terhadap aset real estat PT KSS dan PT INSI mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, hingga tahap penyelesaian dan pelaporan telah sesuai dengan ISA. Namun, terdapat beberapa masalah teknis yang teridentifikasi menghambat proses audit.

---

This report aims to analyze audit procedures performed by KAP KUY on real estate assets owned by PT KSS and PT INSI. PT KSS and PT INSI are property and real estate entities. The analysis on audit procedures is based on ISA. Overall, the audit procedures conducted by KAP KUY on real estate assets owned by PT KSS and PT INSI are in compliance with ISA throughout the planning, executing, and completion stages. However, there are a number of technical issues that have been identified as hindering the audit process."

"Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi prosedur audit substantif yang dilakukan oleh KAP TPP atas akun pembayaran di muka yang dimiliki oleh PT Chiti pada laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2023. PT Chiti merupakan industri minyak dan gas yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan pengolahan. Evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk membandingkan kesesuaian prosedur audit substantif yang dilakukan oleh KAP TPP dengan Standar Audit (SA) yang berlaku diantaranya adalah SA 300 tentang Perencanaan Suatu Audit atas Laporan Keuangan, SA 315 tentang Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya, SA 500 tentang Bukti Audit, serta SA 530 tentang Sampling Audit. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa prosedur audit yang dilakukan oleh KAP TPP atas pembayaran di muka milik PT Chiti telah sesuai dengan SA 300, SA 315, SA 500 dan SA 530

---

This internship report discusses the evaluation of substantive audit procedures carried out by KAP TPP on the prepayment account owned by PT Chiti in the financial statements ending December 31, 2023. PT Chiti is an oil and gas industry that operates in the exploration and processing sector. This evaluation was carried out to compare the suitability of the substantive audit procedures carried out by KAP TPP with applicable Audit Standards/ Standar Audit (SA), including SA 300 concerning Planning an Audit of Financial Statements, SA 315 concerning Identifying and Assessing the Risk of Material Misstatement Through an Understanding of Entities and their Environment, SA 500 concerning Audit Evidence, and SA 530 concerning Audit Sampling. Based on the evaluation carried out, it can be concluded that the substantive audit procedures carried out by KAP TPP on PT Chiti's prepayment account are in accordance with SA 300, SA 315, SA 500 and SA 530."

"dur substantif untuk mendapatkan bukti audit. Prosedur substantif yang dilakukan untuk audit akun beban pemasaran meliputi pengujian rinci melalui metode inspeksi dokumen atau vouching. Pengujian ini bertujuan untuk mendeteksi salah saji pada tingkat asersi, yaitu menguji asersi keterjadian, keakurasian, pisah batas, dan kelengkapan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa KAP ABC telah melaksanakan prosedur audit untuk akun beban pemasaran sesuai dengan standar yang berlaku, mulai dari proses pemilihan unsur pengujian hingga pengujian dalam mendapatkan bukti audit.

---

This internship report aims to evaluate the audit procedures for the marketing expense account of PT DEF, a company engaged in the coal mining industry. The company's activities include exploration, production, and sales of coal. KAP ABC perform audit procedures for marketing expense accounts by performing substantive procedures to obtain audit evidence. Substantive procedures performed for the audit of marketing expense accounts include detailed testing through document inspection or vouching methods. This test aims to detect misstatements at the assertion level, namely testing the assertions of occurrence, accuracy, cut-off, and completeness. The evaluation results show that KAP ABC has carried out audit procedures for marketing expense accounts following applicable standards, starting from the process of selecting test items to testing in obtaining audit evidence."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur audit yang dilakukan oleh auditor KAP ABC terhadap kesalahan penyajian akun piutang PT Sava dalam transaksi Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa dan memberikan gambaran tentang refleksi diri atas pengalaman magang di KAP ABC. Dalam melakukan audit atas kesalahan penyajian, prosedur yang diterapkan oleh KAP ABC adalah Pengevaluasian atas Kesalahan Penyajian yang Diidentifikasi selama Audit seperti yang diatur dalam Standar Audit (SA) 450, antara lain komunikasi dengan tingkat manajemen yang sesuai, reassessment ofmateriality, quantitative assessment, qualitative assessment, menilai dampak kesalahan penyajian terhadap periode sebelumnya, meminta manajemen untuk membuat representasi tertulis, dan dokumentasi. Hasil evaluasi atas prosedur tersebut memperlihatkan bahwa kesalahan penyajian yang terjadi merupakan tidak material, baik secara kuantitatif dan kualitatif. Selain itu, hasil refleksi diri atas pengalaman magang memberikan masukan atas kekuatan dan kelemahan penulis serta rencana masa depan yang akan dicapai oleh penulis.

---

This internship report aims to evaluate the audit procedures performed by KAP ABC auditor for the misstatement of PT Sava`s receivables in the transaction of the Natural Gas Transport through Pipeline Agreement and to provide an overview of self-reflection on the internship experience in KAP ABC. In conducting audit of misstatement, the procedures applied by KAP ABC is Evaluation of Misstatement Identified during Audit in accordance as stated in Standar Audit (SA) 450, including communication with the appropriate level of management, reassessment of materiality, quantitative assessment, qualitative assessment, assessing the impact of misstatement on the previous period, asking management to make written representation, and documentation. The evaluation result of the procedures shows that the misstatement that occurred is immaterial, both quantitatively and qualitatively. In addition, the result of self-reflection on the experience of internships provides input on the strengths and weaknesses of the writer and future plans to be achieved by the writer."

"This study is a replication of the previous studies of Cahan et.al (2005), mainly confined to validate the role of diversification on voluntary disclosure in the context of international setting. The study examines whether a firm’s level of voluntary disclosure varies with its level of global diversification. It examines whether firms characterized by operation that is more global and financing combat information asymmetry and agency costs arising from weater globalization, by providing greater voluntary disclosure. Global diversification of operations is measure by factor-analyzing foreign shareholdings and foreign debt and global diversification of financing is measure by factor-analyzing foreign sales and foreign subsidiaries. Using a sample of 288 firms from 31 countries selected from Fortune's 2008 Global 500 list and Francis et al. (2008) disclosure index, the study find that companies which have more globalize operations and financing provide higher levels of voluntary disclosure.

---

Tesis ini berkenaan dengan replikasi dari penelitian sebelumnya oleh Cahan et al (2005), yang bertujuan untuk menvalidasi peranan atas diversifikasi terhadap pengungkapan sukarela dalam perspektif internasional. Penelitian ini membahas apakah tingkat pengungkapan sukarela dari perusahaan bervariasi dengan tingkat diversifikasi globalnya. Diversifikasi global dari kegiatan operasional di ukur dengan analisis faktor atas kepemilikan saham di luar negeri dan hutang di luar negeri, dan diversifikasi global dari kegiatan pendanaan di ukur dengan analisis faktor atas penjualan di luar negeri dan anak perusahaan di luar negeri. Dengan 288 sampel perusahaan dari 31 negara yang dipilih berdasarkan daftar Fortune's 2008 Global 500, dan dengan menggunakan disclosure-index dari Francis et al. (2008), penelitian ini menyimpulkan bahwa perusabaan dengan tingkat operasional dan pendanaan global yang lebih besar menyediakan tingkat yang lebih tinggi pula atas pengungkapan sukarelanya."

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan karakteristik direksi, yang berupa ukuran direksi, proporsi direksi independen, keberadaan direksi wanita, keberadaan direksi warga negara asing, dan aktivitas direksi, yang berupa jumlah rapat direksi yang diadakan dalam satu tahun dan persentase kehadiran direksi dalam rapat-rapat tersebut, terhadap kualitas laporan keberlanjutan sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs) di lima negara Top 5 Negara Asia Tenggara yaitu, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina pada tahun pelaporan 2016 dan 2107. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan regresi ordinary least square terhadap data sekunder yang dikumpulkan melalui situs perusahaan atau datastream. Pengukuran terhadap kualitas laporan keberlanjutan dilakukan dengan proses scoring manual terhadap pemetaan GRI Standard dan GRI G4 dengan tujuh belas tujuan dalam SDGs. Temuan penelitian ini adalah adanya signifikansi keterkaitan persentase kehadiran direksi dalam rapat direksi dan keberadaan komite CSR dengan kuaitas laporan keberlanjutan dalam observasi penelitian sehingga meningkatkan pentingnya peran komite CSR dalam penyusunan laporan keberlanjutan, terutama di negara Asia Tenggara dalam penelitian dan meningkatkan ugensi untuk mempromosikan adanya komite CSR dalam perusahaan, khususnya bagi perusahaan terbuka.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the effect of the characteristics of directors, in the form of board size, the proportion of independent directors, the presence of female directors, the presence of foreign directors, and directors activities, in the form of a number of board meetings held in one year and the percentage of directors in meetings, on quality of sustainability reports is in line with the Sustainable Development Goals (SDGs) in the five Top 5 Southeast Asia countries, which are Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand and the Philippines in the 2016 and 2107 reporting years. This research was conducted using ordinary least square regression of secondary data collected through the companys website or datastream. The measurement of the quality of sustainability reports is carried out with a manual scoring process on the GRI Standard and GRI G4 mapping with seventeen objectives in the SDGs. The findings of this study are the significance of the relationship between the percentage of directors` attendance at the board of directors and the existence of CSR committees with the quality of sustainability reports in research observations, thus increasing the importance of CSR committees in the preparation of sustainability reports, especially in Southeast Asian countries in research and enhancing incentives to promote CSR committees within the company, especially for public companies."

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi perilaku oportunistik, terutama incumbent, dalam menggunakan discretionary spending (terdiri dari belanja hibah, bantuan sosial, dan bantuan, keuangan) untuk kepentingan Pemilukada dan menginvestigasi pengaruh discretionary spending terhadap kemenangan incumbent. Total sampel dalam penelitian ini adalah 225 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selama tahun 2013-2016. Metode yang digunakan adalah content analysis, uji beda, dan uji regresi. Hasil penelitian ini menemukan bukti adanya indikasi perilaku oportunistik incumbent yang dapat dilihat dari rendahnya kualitas pengungkapan, masih banyaknya temuan audit, serta proporsi discretionary spending disekitar tahun Pemilukada yang terbukti lebih tinggi dibandingkan sebelum Pemilukada. Selain itu, Re-election dan re-election time berpengaruh positif terhadap discretionary spending, namun motif oportunistik tersebut dapat ditekan dengan adanya political monitoring dari partai oposisi yang terbukti mempunyai efek negatif terhadap proporsi discretionary spending. Proporsi discretionary spending tidak terbukti berpengaruh terhadap probabilitas kemenangan Incumbent. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori pilihan publik dan juga menguatkan dugaan KPK dan hasil penelitian sebelumnya mengenai motif oportunistik incumbent menggunakan discretionary spending untuk kepentingan politiknya meskipun hal tersebut tidak serta merta membuat incumbent memenangkan kembali Pemilukada. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan input kepada regulator untuk mengembangkan regulasi yang lebih komprehensif untuk membatasi perilaku oportunistik kepala daerah.

---

ABSTRACT

---

This study aims to investigate incumbent opportunistic behavior in using discretionary spending (grant, social assistance, and financial assistance spending) for election purposes and investigate discretionary spending effects on incumbent victories. Total sample is 225 Local Government during year 2013-2016. The method used is content analysis, different test, and regression test. This study found evidence of incumbent opportunistic behavior that can be seen from low disclosure quality, audit findings, and the proportion of discretionary spending around the electoral year that proved to be higher than before the election. In addition, re-election and re-election time have a positive effect on discretionary spending, but the opportunistic motive can be suppressed by the political monitoring that have a negative effect on discretionary spending proportion. Discretionary spending proportion has not been shown to affect incumbent victory probability. The results are in accordance with public choice theory and also corroborate the alleged KPK and previous research results about incumbent opportunistic motives using discretionary spending for its political interests although it does not necessarily make the incumbent win the election. The results of this study are expected to provide input to regulators to develop more comprehensive regulation to limit the opportunistic behavior of regional heads.

"