Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai sejarah hubungan Perancis dengan North Atlantic TreatyOrganization (NATO) sebagai salah satu negara pendiri aliansi pertahanan tersebut hingga memutuskan untuk keluar dari keanggotaan NATO. Namun, kontribusi besar yang tidak sejalan dengan peran strategis yang dimiliki oleh Perancis tanpa bentuk keanggotaan penuh dalam NATO dan perkembangan situasi politik dan keamanan global yang semakin kompleks membuat negara tersebut mengubah kebijakan luar negeri dan pertahanannya tersebut. Perubahan tersebut tidak hanya mempengaruhi hubungannya dengan Uni Eropa tetapi juga dengan Amerika Serikat sebagai salah satu negara anggota NATO yang berpengaruh. Untuk itu, penelitian ini hendak menganalisis mengenai pengaruh politik dalam negeri Perancis, posisi Perancis dalam Uni Eropa, perkembangan hubungan luar negeri Perancis dengan Amerika Serikat dan situasi politik dan keamanan di kawasan Eropa dan dunia internasional terhadap keputusan Perancis untuk kembali bergabung menjadi anggota penuh aliansi pertahanan trans-atlantik tersebut.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the historical relation between France and the North Atlantic Treaty Organization (NATO) where the country is one of the founder of the security alliance until she decided to withdraw from the full membership of NATO. France’s decision started to shift towards a rapprochement with NATO. The country realizes that the current international political and security situation is becoming very complex and unpredictable to be faced and handled on its own. In addition to that, the contribution of the country on funding and military personals is one of the largest among the rest of the member countries although France is still outside NATO’s full membership. The change in France’s foreign and security policy doesn’t only affect the country’s relation with the European Union but also with the United States of America as one of the most eminent member country in NATO. In regards to that, this thesis tries to analyze some situations which lead to France’s policy shifting to reengage as a full member of NATO. France’s domestic political affairs, the country’s role and influence in European Union, the development of France’s bilateral relation with the United States of America and the dynamics of global and regional political and security environment are some of the factors which lead to the country’s policy."

"Sebagai hasil dari perluasan Uni Eropa pada tahun 2004 dan kemudian 2007, Uni Eropa telah memperoleh negara anggota dan tetangga baru. Di antara anggota Uni Eropa yang baru adalah negara – negara bekas blok timur dari Eropa tengah dan timur yang telah mengalami suatu transformasi sistemik dalam hal sosial dan politik pada awal tahun 1990. The Eastern Partnership merupakan salah satu kerjasama dari European Neighborhood Policy yang secara resmi disahkan pada Prague Summit tahun 2009 dihadapan perwakilan negara – negara anggota Uni Eropa, Parlemen Eropa, Komite Sosial dan Regional, European Bank for Reconstruction and Development, European Investment, dan 6 negara anggota dari Eropa timur yang merupakan anggota dari Eastern Partnership Program. Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara Uni Eropa dengan negara-negara mitra timur dari empat capaian yang dibentuk oleh Uni Eropa melalui penerapan kerjasama dengan daerah timur yang terikat kontrak dalam dasar pendirian program kemitraan timur Eropa.

---

As a result of the expansion of the European Union in 2004 and 2007, the European Union has acquired new member states and neighbours. Among the new members of the European Union are the countries of the former eastern bloc from central and eastern Europe which have undergone a systemic transformation in social and political terms in the early 1990s. The Eastern Partnership is one of the collaborations of the European Neighborhood Policy which was officially ratified at the Prague Summit in 2009 before representatives of the European Union member countries, the European Parliament, the Social and Regional Committee, the European Bank for Reconstruction and Development, European Investment, and 6 member countries from eastern Europe who are members of the Eastern Partnership Program. This study was written with the aim of knowing the relationship between the European Union and eastern partner countries from the four achievements established by the European Union through the implementation of cooperation with eastern regions that are bound by contract in the basis of establishing the eastern European partnership program."

"Penelitian ini adalah analisis kritis terhadap hegemoni, konflik kepentingan, serta politik luar negeri Prancis dan Uni Eropa di 6 kawasan Teritori Seberang Lautan (Territoire dOutre Mer) Prancis yang juga merupakan Outermost Region (OR) Uni Eropa, yakni Guadeloupe, Guyana Prancis, Réunion, Martinique, Mayotte, dan Saint-Martin. Keenam teritori itu ialah bekas jajahan Prancis yang kini terintegrasi secara politik dengan Uni Eropa sebagai Teritori Seberang Lautan Prancis. Penelitian ini memiliki 2 tujuan. Pertama, untuk memperoleh penjelasan atas motivasi yang mendorong Prancis dan Uni Eropa mempertahankan 6 OR itu meskipun terpaut jarak yang jauh, dependen secara ekonomi, dan memiliki budaya yang berbeda dari Prancis Metropolitan. Kedua, untuk mengetahui bagaimana kebudayaan yang terbentuk akibat interaksi Prancis, UE, dan OR. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan pendekatan hubungan internasional dan sejarah kebudayaan. Adapun teori yang dipakai sebagai instrumen analisis ialah teori Hegemoni Gramsci-baik yang menggunakan perspektif HI, maupun kebudayaan-teori Neofungsionalisme Ernst B. Haas, serta teori Praktik Budaya Pierre Bourdieu. Di akhir penelitian ini, terlihat bahwa motivasi Prancis dan UE tetap mempertahankan keenam OR Prancis ialah (1) keuntungan ekonomi, (2) ekspansi Euro dan politik UE di luar Eropa Daratan, (3) kekuasaan kelompok elit, serta (4) idealisme Prancis untuk mempertahankan pengaruhnya sebagai sebuah imperium yang besar. Interaksi antara Prancis dan OR lebih mempengaruhi kebudayaan OR dibandingkan sebaliknya. Hal ini disebabkan oleh kekuatan simbolik yang dimiliki Prancis lebih besar dibandingkan OR. Prancis mengakibatkan lahirnya kreolitas dan identitas ganda di OR, sedangkan OR mengubah Prancis yang mulanya tidak menoleransi kreolitas menjadi negara yang mengakui fenomena itu sebagai bagian dari kekayaan nasional. Interaksi itu juga mengubah sistem pendidikan Prancis menjadi lebih terbuka pada kebutuhan untuk mempelajari bahasa-bahasa minor teritorinya.

---

This study is a critical analysis of hegemony, conflict of interest, as well as French and European Union foreign policy in 6 French Overseas Territories (Territoire dOutre Mer) which are also the European Unions Outermost Region (OR), namely Guadeloupe, French Guiana, Réunion, Martinique, Mayotte, and Saint-Martin. The six territories are former French colonies which are now politically integrated within the European Union as the French Overseas Territory. This study has 2 objectives. First, to get an explanation of the motives that pushed France and the European Union to maintain the 6 ORs even though they were at a great distance, economically dependent, and has had a different culture from Metropolitan France. Second, to gain understanding on how culture is formed due to France, the EU and the ORs interaction. This study employes qualitative methods within international relations and cultural approaches. The theories which were used as instruments of analysis were Gramscis Hegemony theory, Ernst B. Haas Neofunctionalism theory, and Pierre Bourdieus Cultural Practice theory. At the end of this study, it appears that the motivation of France and the EU to maintain its ORs are (1) economic benefits, (2) Euro and EU expansion outside of Mainland Europe, (3) elite group power, and (4) French idealism to maintain its influence as a great empire. The interaction between France and its ORs has more influence on OR culture than vice versa. This is due to the symbolic powers that France possesses are far greater than ORs. Such interaction has resulted in the birth of creativity and multiple identities in the ORs. On the other hand, ORs had also promted France to shift from a regime which did not tolerate creolness into a country that acknowledges divesity as a national asset. The interaction also changed French education system to be more open to territorial minor languages."

"Tesis lm membahas tentang perubahan sosial di Ukraina sebagai bagian dantransisi menuju demokrasi pasca bubarnya Uni Soviet terkait dengan fenomenasosial Revolusi Oranye tahun 2004 dengan menggunakan pendekatan visualterhadap iklan komersial televisi di Ukraina Penelitian dilakukan terhadapsembilan iklan komersial televisi Ukraina masa siar 2003-2005 denganmenggunakan metodologi visual metode penelitian perubahan sosial denganstrategi pendekatan visual culture demokratisasi dan globalisme dan kajisemiotika Hasil penelitian menemukan adanya gagasan yang coba ditanamkankepada publik TV Ukraina, terkait aengan Revolusi Oranye yang menimbulkankeinginan untuk lerubah menuju bentukan dan nilai-nilai Barat dengan adanyapencitraan identitas Ukraina baru sebagai negara yang lebih Eropa tanpamenghilangkan cin khas akan tradisi dan nilai Ukraina dalam perspektifglobalisme.

---

The focus of this study is to observe the social changes m Ukrame as a part of the

post-Soviet democratic transition m relation to the social movement of Orange

Revolution m 2004 usmg a visual approach on the Ukraiman TVCs The analysis

was set on mne TVCs broadcasted from 2003 up to 2005 using the visual

methodology with visual culture democratization and globalism theoiy as an

approach to the social changes research methods and semiotics analysis The

result of this study identifies some ideas that were propagated to the public of

Ukraiman TV that led to the desire to change m relation to the Orange

Revolution and bnng Ukrame closer to the West with the new nnage of European

Ukrame within the perspective of globalism."

"Tesis ini membahas Kerja Sama Pembangunan Jerman dan Brasil melalui Analisis PESTEL dan GELT dengan studi khusus dari tahun 2010-2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix method, yaitu pengabungan metode kualitatif dan kuantitatif. Dengan jenis data diambil dari hasil polling, wawancara dan studi pustaka mengenai profil kerja sama ekonomi dan pembangunan Jerman dengan Brasil. Sumber data juga berasal dari situ resmi Eurostat, OEC, World Bank, IMF, negara-negara yang diteliti, NATO, organisasi internasional dan regional di kawasan Eropa dan Amerika Selatan, BRICS, situs dari pemerintah Jerman dan Brasil dan Uni Eropa, serta data dari berbagai studi pustaka buku. Pengumpulan data dilakukan selama periode tiga bulan dengan tahapan pengumpulan data, diklasifikasikan, dihitung dan diolah dengan mode konseptual. Tujuan dari penelitian tesis ini adalah : mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kerja sama pembangunan Jerman dengan Brasil; mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kerja sama pembangunan Jerman dan Brasil berjalan optimal serta mengeksplorasi alasan dan argumentasi mengapa penekanan dan prioritas kerja sama pembangunan Jerman dan Brasil dilakukan dengan pendekatan PESTEL dan GELT.

---

This thesis discusses German and Brazilian Development Cooperation through PESTEL and GELT Analysis with special studies carried out from 2010-2018. This study uses a mix method approach, namely the integration of qualitative and quantitative methods. With this type of data taken from the results of polls, interviews and literature studies on the profile of German economic and development cooperation with Brazil. Data sources also originate from the official Eurostat, OEC, World Bank, IMF, researched countries, NATO, international and regional organizations in the European and South American regions, BRICS, sites from the German and Brazilian governments and the European Union, as well as data from various book library studies. Data collection is carried out over a three-month period with the stages of data collection, classified, calculated and processed in conceptual mode. The aim of this thesis research is: to identify the factors that influence German development cooperation with Brazil; identifying the factors that influence German and Brazilian optimal model of development cooperation and explores the reasons and arguments of German and Brazilian development cooperation and the emphasis are carried out with the PESTEL and GELT analyisis approaches.

"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai kekerasan rasial di Jerman yang dilakukan oleh skinhead. Pasca unifikasi, Jerman dihadapkan dengan masalah baru, yaitu masuknya imigran yang secara perlahan tapi pasti meningkat. Peningkatan jumlah imigran menyebabkan terjadinya gesekan sosial antara imigran dan warga asli Jerman yang secara tidak langsung meningkatkan ultranasionalis di Jerman, salah satunya adalah skinhead. Munculnya skinhead dan peningkatan jumlah imigran di Jerman ternyata berdampak kepada sering terjadinya kekerasan rasial terhadap imigran. Penelitian ini akan menganlisis mengenai kebangkitan ultranasionalis Jerman dan kekerasan rasial terhadap imigran pada masa kepemimpinan Kanselir Angela Merkel dengan menggunakan konsep ultranasionalis, konsep kekerasan rasial, dan teori intergovermentalisme. Ternyata Jerman telah memiliki regulasi yang dibuat berdasarkan sejarah masa lalu mengenai pelarangan dan penyebaran tindakan yang merujuk kepada ideologi Nazi dan rasisme, termasuk juga pelarangan terhadap tindakan kekerasan rasial terhadap imigran dan etnis minoritas. Tetapi sayangnya walaupun regulasi terkait dengan pelarangan hal tersebut sudah dibuat, kekerasan rasial terhadap imigran masih tetap terjadi.

---

ABSTRACTThis study analyze the racist violence in Germany by skinheads. After the unification, Germany face a new problem, namely the entry of immigrants who slowly but steadily increased. The increasing number of immigrants turned out a social friction between immigrants and native Germans. The friction that occurred between immigrants and native Germans indirectly increased ultranationalists in Germany, one of which was skinheads. The emergence of skinheads and the increase in the number of immigrants in Germany turned out to have an impact on the frequent occurrence of racial violence against immigrants. This article analyse the rise of German ultranationalist and racial violence against immigrants during Chancellor Angela Merkel reign using ultranationalist concept, racist violence concept and intergovernmentalism theory. It is found that it turns out that Germany has regulations made based on past history regarding the prohibition of dissemination and actions that refer to Nazi idealism and racism, including the prohibition of racial violence against immigrants and ethnic minorities. But it is unfortunate that even though regulations regarding this matter have been made, racial violence against immigrant in Germany is still happening"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi Krimea ke Rusia pada tahun 2014 dan respon Rusia dalam menghadapi sanksi-sanksi Aliansi Barat. Fokus Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah proses rekonstruksi kebijakan Rusia menerima Krimea bergabung dengan Rusia. Isu yang kedua adalah diplomasi publik Rusia respon dalam menghadapi sanksi-sanksi yang diberikan oleh Aliansi Barat. Adapun fokus dari aktor-aktor yang memberikan sanksi hanya terbatas pada sanksi yang diberikan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat. Periodisasi yang difokuskan dalam penelitian ini adalah pada tahun 2014-2015. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian kualitatif. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada pidato resmi dan wawancara dengan Presiden Rusia, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepentingan Nasional Jutta Weldes. Teori ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang alasan tindakan Rusia menerima Krimea bergabung dengan Rusia sebagai bentuk perluasan wilayah Rusia. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep diplomasi publik. Konsep ini digunakan untuk menganalisis sikap Rusia dalam menghadapi sanksi-sanksi yang diberikan oleh UE dan AS sebagai bentuk diplomasi publik Rusia. Dalam tesis ini terdapat beberapa hasil. Yang pertama adalah peneliti berasumsi bahwa kebijakan Rusia di Krimea direkonstruksi melalui dua proses yaitu artikulasi dan interpelasi. Artikulasi Rusia terhadap peristiwa yang terjadi di Ukraina adalah bahwa Euromai dan merupakan kudeta. Perluasan keanggotaan NATO dan Uni Eropa merupakan bentuk agresif dari negara-negara Barat untuk menyebarkan pengaruh mereka. Posisi Rusia dalam krisis Ukraina adalah sebagai subjek sentral yang memiliki identitas sebagai negara yang melindungi kepentingan tanpa melakukan intervensi. Sedangkan, Aliansi Barat menempati posisi sebagai negara agresor yang selalu menggunakan senjata untuk campur tangan dalam urusan negara lain. Hasil dari dua proses tersebut dapat dipahami sebagai konstruksi kepentingan nasional Rusia. Yang kedua adalah respon Rusia dalam menghadapi sanksi-sanksi Aliansi Barat adalah dengan menggunakan diplomasi publik. terdapat dua tujuan dari diplomasi publik Rusia. Tujuan yang pertama adalah nation branding yaitu mempromosikan Rusia kepada audien asing. Tujuan yang kedua adalah untuk konter persepsi publik.

---

This study aims to analyze the integration of Crimea into Russia in 2014 and Russia's response to the sanctions of the Western Alliance. The focus of the problem to be discussed in this study is the process of policy reconstruction Russia accepts Crimea joining Russia. The second issue is the Russian public diplomacy response in the face of sanctions provided by the Western Alliance. The focus of the actors who provide sanctions is only limited to sanctions provided by the European Union and the United States. The methodology focused in this study was in 2014-2015. The research method used in this thesis is a qualitative research method. The data used in this study are in official speeches and interviews with Russian Presidents, Prime Ministers and Foreign Ministers. The theory used in this study is the Jutta Weldes National Interest Theory. This theory is expected to be able to provide an explanation of the reasons for Russia's acceptance of Crimea to join Russia as a form of expansion of Russia's territory. The concept used in this research is the concept of public diplomacy. This concept is used to analyze Russia's attitude in facing sanctions imposed by the EU and the US as a form of Russian public diplomacy. In this thesis there are several results. The first is that researchers assume that Russian policies in Crimea are reconstructed through two processes, namely articulation and interpellation. Russia's articulation of events that took place in Ukraine was that Euromaidan was a coup. The expansion of NATO and European Union membership is an aggressive form of Western countries to spread their influence. Russia's position in the Ukraine crisis was as a central subject that had an identity as a state that protected interests without intervening. Meanwhile, the Western Alliance occupies the position of an aggressor who always uses weapons to intervene in the affairs of other countries. The results of the two processes can be understood as the construction of Russian national interests. The second is Russia's response to the sanctions of the Western Alliance is to use public diplomacy. There are two objectives of Russian public diplomacy. The first goal is nation branding, which is to promote Russia to a foreign audience. The second objective is to counter public perception."

"ABSTRAKKebijakan Amerika Serikat dibawah kepemimpinan presiden Donald Trump yang memindahkan kedutaan mereka dari Tel-Aviv ke Yerusallem sekaligus mengakui kedaulatan Israel terhadap kota tersebut memicu ketegangan dan instabilitas politik internasional. Kebijakan dan pengakuan tersebut ditentang oleh komunitas internasional yang menganggapnya sebagai penghianatan terhadap kesepakatan dunia menyangkut status Yerusallem sebagai corpus separatum dan dengan demikian dituding menghianati upaya perundingan damai yang seharusnya melibatkan kedua belah pihak yakni Israel dan Palestina (two state solution). Tanpa terkecuali Uni-Eropa selaku sekutu mereka juga mengecam tindakan pengakuan tersebut dan menghimbau komunitas dunia untuk tetap berpegang pada solusi dua negara. Namun tindakan Uni-Eropa itu sendiri selaku suatu organisasi supranasional nampaknya memiliki kesulitan tersendiri yang diakibatkan oleh terdapatnya beberapa negara anggota yang justru ingin mengikuti langkah Amerika untuk mengakui dan memindahkan kedutaan mereka menuju Yerusallem. Hal ini kemudian berdampak pada upaya Uni-Eropa untuk bangkit menjadi suatu kekuatan besar (great power) dalam panggung internasional terkhususnya dalam kapasitas mereka memainkan peran mereka menjaga tatanan dan ketertiban dunia internasional (Timur-tengah) sesuai dengan konsep great power management English school.

 

Kata Kunci: Pengakuan; Amerika; Uni-Eropa; Negara Anggota; Power; Tatanan & Ketertiban Dunia; English School

---

United States policy under the leadership of President Donald Trump who moved their embassy from Tel-Aviv to Yerusallem while recognizing Israel's sovereignty over the city triggered tensions and instability in international politics. The policy and recognition were opposed by the international community who considered it a betrayal of the world agreement regarding Yerusallem's status as a corpus separattum and thus accused of betraying the efforts of peace negotiations that should involve both parties namely Israel and Palestine (two state solution). Without exception, the European Union as their ally also condemned the act of recognition and called on the world community to stick to the two-state solution. But the EU action itself as a supranational organization seems to have its own difficulties caused by the presence of several member countries who want to follow America's steps to recognize and move their embassy to Yerusallem. This then had an impact on the efforts of the European Union to rise to become a great power on the international stage especially in their capacity to play their role in maintaining the international order and order (Middle-East) in accordance with the great power management concept of English school.

 

Keywords: Recognition; America; European Union; Member State; Power; World Order; English School

"

"ABSTRAK Tesis ini membahas industri manufaktur alat utama sistem pertahanan dan keamanan di negara-negara Visegrad sebagai bentuk aktualisasi diri terhadap identitas nasional mereka. Negara-negara Visegrad merupakan entitas Eropa Tengah yang terdiri dari Polandia, Hungaria, Republik Czeska dan Slovakia. Negara-negara Visegrad merupakan mantan sekutu Uni Soviet dan anggota Pakta Warsawa. Saat ini mereka adalah bagian dari Uni Eropa dan aliansi pertahanan NATO. Tesis ini menganalisis industri manufaktur alat utama sistem pertahanan dan keamanan yang ada di negara-negara Visegrad dengan sudut pandang budaya. Teori yang digunakan untuk menganalisis isu ini adalah teori identitas nasional dan teori sistem dunia. Teori identitas nasional digunakan untuk menemukan alasan negara-negara Visegrad mengupayakan identitas mereka sebagai negara industri manufaktur alutsista dan menjelaskan faktor-faktor yang menentukan bahwa mereka adalah negara yang berkualitas dan memiliki pola perilaku yang tinggi. Teori sistem dunia digunakan untuk menganalisis alasan industri pertahanan memiliki peran penting secara kultural dan ideologis bagi negara-negara Visegrad untuk mendapatkan identitas sebagai negara core dalam world sistem, dalam hal ini adalah struktur yang ada di Uni Eropa dan NATO. Penelitian ini menggunakan metode penelitian mix-method yang menggabungkan data statistik dengan analisis kualitatif. Temuan dalam tesis ini menyatakan bahwa negara-negara Visegrad merupakan negara core yang secara kultural mereka mempertahankan tingkat pendidikan, tingkat teknologi dan ekonomi yang stabil dalam mempertahankan dan mengembangkan industri alutsista mereka.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the defense and security manufacturing industry in Visegrad countries as a form of self-actualization towards their national identity. The Visegrad countries are Central European entities consisting of Poland, Hungary, Czech Republic and Slovakia. The Visegrad countries are former allies of the Soviet Union and the ex-members of the Warsaw Pact. Currently they are part of the European Union and the NATO alliance. This thesis analyzes the defense and security manufacturing industries in the Visegrad countries by a cultural perspective. The theory used to analyze this issue is national identity theory and world system theory. National identity theory was used to find out why the Visegrad countries sought their identity as an armaments manufacturing industry and explained the factors that determined that they were a country of high quality of a nation and their behavior patterns. World system theory is used to analyze the reasons of the defense industry has a culturally and ideologically important role for Visegrad countries to obtain identity as a core country in the world system, in this case the existing structure in the European Union and NATO. This study uses a mix-method research methodology that combines statistical data and qualitative analysis. The findings in this thesis state that Visegrad countries are the core countries which culturally maintain a stable level of education, technology and economics for maintaining and developing their defense equipment industry.

 

Keywords: Defence Industry, Manufacturing, Visegrad Countries, National Identity.

 

"

"ABSTRAKTahun 2010 ketika Viktor Orban terpilih sebagai Perdana Menteri Hungaria, populisme semakin kuat hingga berujung dengan kemunculan iliberalisme demokrasi di Hungaria. Bentuk pemerintahan di era Viktor Orban cukup bertentangan dengan nilai dan prinsip Uni Eropa yang termaktub dalam Artikel 2 Treaty on European Union (TEU), yaitu berdasarkan kebijakannya, Hungaria dianggap telah membahayakan nilai demokrasi, hak asasi manusia, nilai kebebasan, dan supremasi hukum. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut dengan menggunakan konsep populisme. Sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa, Hungaria mendapat berbagai teguran dan peringatan dari Uni Eropa. Viktor Orbán pun seringkali tidak mempedulikan peringatan Uni Eropa, sehingga berujung pada keputusan Uni Eropa yang pada akhirnya sepakat untuk melakukan aktivasi mekanisme Artikel 7 TEU pada September 2018. Berdasarkan Artikel 7 TEU, Uni Eropa melalui hasil pemungutan suara Parlemen Eropa telah menyepakati bahwa terdapat clear risk of a serious breach di Hungaria. Sampai dengan saat ini, proses kelanjutan reaksi Uni Eropa terhadap Hungaria measih menunggu keputusan dari Komisi, yaitu menunggu hasil apakah Hungaria akan diberikan sanksi atau tidak. Kesepakatan untuk melakukan aktivasi mekanisme Artikel 7 TEU juga merupakan hal yang pertama kali dilakukan oleh Uni Eropa sejak institusi tersebut dibentuk, sehingga penelitian ini menggunakan teori liberal intergovernmentalisme untuk melihat lebih dalam terkait proses terbentuknya keputusan Uni Eropa tersebut.

---

ABSTRACTIn 2010 when Viktor Orban was elected Prime Minister of Hungary, populism grow stronger until it ended with the emergence of the illiberalism democracy in Hungary. The form of government in the Viktor Orban era is quite contrary to the values and principles of the European Union as contained in Article 2 of the Treaty on European Union (TEU), which is based on its policy, Hungary is considered to endanger the values of democracy, human rights, values of freedom, and the rule of law. Therefore, this study aims to research further using the concept of populism. As one of the European Union member states, Hungary has received various warnings from the European Union. Viktor Orban often ignored the EUs warnings, which led to the European Unions decision finally agreed to activate the mechanism of Article 7 TEU in September 2018. Based on Article 7 TEU, the European Union passed the results of the European Parliaments agreement that there was clear risk of a serious breach in Hungary. Until now, the process of continuing the European Unions reaction to Hungary has awaited a decision from the Commission, which is awaiting the results of whether or not Hungary will be sanctioned. The agreement to activate the Article 7 TEU mechanism is also the first thing that has been done by the European Union since the institution was formed, so that this study uses the liberal intergovernmentalism theory to look deeper into the process of the European Unions decision"