Hasil Pencarian

Ditemukan 76 dokumen yang sesuai dengan query

Manik, Endang Swarni

Kebatalan akta PPAT dihubungkan dengan tanggung jawab PPAT sebagai pejabat umum : studi kasus akta jual beli hak atas tanah no. 8/Cikande Putusan Mahkamah Agung Nomor 2144K/PDT/2008 = The nullification deed of PPAT connected with responsibilities by PPAT as public official : study case deed of sale land rights number 8/Cikande Supreme Court verdict number 2144/PDT/2008

" Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah preskriptif analitis, pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Yang jadi pokok permasalahan adalah bagaimanakah jual beli hak atas tanah no. 8/Cikande tersebut dapat dikatakan telah memenuhi syarat jual beli; bagaimana akta jual beli tersebut dapat disebut sebagai cacat yuridis sehingga dibatalkan oleh pengadilan dan bagaimanakah pertanggungjawaban PPAT terhadap akta jual beli hak atas tanah no. 8/Cikande yang cacat hukum. ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35239

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Erik Felany Wijaya

Peran kepala desa sebagai saksi dalam akta jual beli tanah yang belum bersertifikat di daerah Kabupaten Bogor = As the role of the village chief witness in the sale and purchase agreements land not certified in area Bogor District

" Tesis ini membahas mengenai Peran Kepala Desa Dalam Akta Jual Beli Tanah Yang belum berstifikat di Daerah Kabupaten Bogor. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif untuk mendapatkan gambaran tentang praktek jual beli tanah yang belum bersertifikat di daerah Kabupaten Bogor. Bentuk penelitian yang digunakan adalah preskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Tesis ini membahas lingkup praktek jual beli tanah dan kewenangan kepala ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T34925

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Savitri Nur Setyorini

Pemberian ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum = Compensation granting in land procurement for public purpose development

" Skripsi ini memberikan gambaran mengenai implementasi pemberian ganti rugi dan kedudukan konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan guna kepentingan umum. Ganti rugi harus diberikan pada pemegang hak yang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya diambilalih dalam pengadaan tanah, dan merupakan bentuk suatu penghormatan pada masyarakat yang telah melaksanakan kewajibannya untuk melepaskan tanahnya untuk digunakan bagi kepentingan umum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya terdapat ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45883

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Seto Darminto

Perlindungan hukum bagi pembeli dalam penjualan satuan rumah susun secara pre-project selling : studi kasus apartemen dukuh golf (PT. Megacity Development)

" Pemasaran Apartemen Dukuh Golf dilakukan dengan cara pre-project selling, dimana penjualan dilakukan ketika bagunan belum jadi dengan menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Akan tetapi, pembangunan apartemen ini dihentikan dengan alasan terjadinya krisis ekonomi. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pembeli satuan rumah susun (sarusun) secara pre-project selling dengan studi kasus Apartemen Dukuh Golf. Hal-hal yang menjadi pokok permasalahan adalah pengaturan penjualan sarusun secara preproject selling dalam undang-undang (UU); perlindungan hukum bagi pembeli dalam PPJB ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1398

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Sinaga, Rachel Ardina

Pengakuan Magersari sebagai salah satu hak atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang No.13 tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta = Recognition as one of fringe area land rights in the area of special Jogjakarta under Law 13 year 2012 concerning the privilege JogjakartaDIY tenant rights recognition as one of the rights to land in DIY under Law 13 year 2012

" Skripsi ini membahas mengenai pengakuan hak magersari sebagai salah satu hak atastanah di DIY Berdasarkan Undang undang No 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Dengan lahirnya UUPA tahun 1960 tidak menghapuskan secara langsung keberadaan daerah swapraja yang salah satunya adalah DIY dan status hak magersariserta termasuk akibat hukum bagi pemilik tanah hak magersari sebelum dan sesudah dikeluarkannya Undang undang No 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana alat pengumpulan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45274

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Lutfi Kadir

Kewenangan pembatalan sertifikat dan perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik akibat pembatalan sertifikat : analisa yuridis Putusan Mahkamah Agung nomor 2407.K/PDT/2010 = Authority of certificate cancellation and legal protection of the third parties acting in good faith due to cancellation of certificate : juridical analysis of Supreme Court Decision no. 2407.K/Pdt/2010

" Kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa yang berkaitan aspek keperdataan meliputi antara lain kepemilikan tanah dan keabsahan peralihan hak merupakan kewenangan peradilan umum. Keputusan yang berkekuatan tetap pengadilan umum akan menjadi dasar bagi pemenang sengketa mengajukan pembatalan sertifikat pada Kantor Pertanahan. Sedangkan kewenangan untuk membatalkan sertifikat sebagai obyek Tata Usaha Negara itu sendiri merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Negatif dengan kecendrungan positip, Pihak Ketiga Yang Beritikad baik yang ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2013

T33151

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rosely Damayanti

Perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak atas tanah bekas tanah partikelir yang dikemudian hari mendapatkan gugatan : analisa Putusan Mahkamah Agung nomor 69 K/TUN/2011 = Legal protection for land title ex private land certificate holders who get a lawsuit later : analysis of Supreme Court Verdict number 69 K/TUN/2011 / Rosely Damayanti

" ABSTRAK
Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dinyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk mendapatkan alat bukti berupa sertipikat agar pemegang hak atas tanah tersebut memiliki bukti yang kuat atas tanah yang dimilikinya dan mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hak mereka atas tanah tersebut. ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39155

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Palupi, Endah

Analisis yuridis sengketa peralihan hak rumah dengan surat ijin perumahan yang didirikan di atas tanah sewa eks Kotapraja Jakarta : studi kasus Putusan putusan Mahkamah Agung no. 2437 K/PDT/2009 = Legal analysis on the dispute of housing with housing license built on the land leasing ex Jakarta regency : case study of Supreme Court Decision no. 2437 K/PDT/2009 / Endah Palupi

" ABSTRAK
Perjanjian sewa tanah seringkali menimbulkan konflik manakala seorang penyewa tanah menyatakan dirinya sebagai pemilik bangunan yang berdiri diatasnya. Demikian halnya hubungan sewa menyewa rumah dengan Surat Ijin Perumahan yang menimbulkan sengketa oleh karena baik pihak yang menyewakan maupun pihak penyewa mengaku sebagai pemilik bangunan rumah tinggal. Hal ini mengakibatkan masing-masing pihak mengalihkan bangunan rumah tinggal dan hak sewa atas tanahnya kepada pihak lain, yang berujung pada diajukannya sengketa tersebut ke pengadilan. Permasalahan hukum tersebut menjadi ketertarikan bagi penulis untuk membahasnya dalam tesis ini ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39262

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fitri Ambarwati

Perubahan peruntukkan tanah hak pengelolaan menjadi kawasan hutan lindung ditinjau dari perspektif hukum penataan ruang di Batam studi kasus SK MenHut Nomor 463 KPTS II 2013 = Designation changes of land management rights being protected forest areas judging from the perspective of spatial planning law in Batam case study of ministry of forestry decree no 463 KPTS II 2013

" Terbitnya SK Menhut Nomor 463/KPTS-II/2013, khususnya pada kawasan seluas 1.834 hektar yang mengubah peruntukkan tanah hak pengelolaan menjadi kawasan hutan lindung menimbulkan polemik di Batam. Kawasan yang dimaksud pada faktanya telah berdiri kawasan industri, kawasan perumahan, dan kawasan kantor Pemerintahan, namun dengan terbitnya SK Menhut tersebut maka akan ada pemanfaatan ruang di Batam yang berubah. Permasalahan yang dapat dicermati adalah mengenai bagaimana perubahan peruntukkan tanah hak pengelolaan `menjadi kawasan hutan lindung ditinjau dari perspektif hukum penataan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41391

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yuke Ikaria Moureen

Permasalahan penghunian dan pengelolaan rumah susun di mall Depok Town Square sebagai rumah susun non hunian = The issues occupancy and management of condominium in Depok Town square mall as a non residential condominium

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42082

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian