Ditemukan 194 dokumen yang sesuai dengan query
Farida Yustina Noer Fathoni Putri
"
ABSTRAK
Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diharapkan mampu
berperan sebagai jaminan kepastian hukum dalam pengendalian alih fungsi lahan
pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor dipilih
sebagai lokasi penelitian karena perannya sebagai kota penyangga Jakarta yang
rentan terhadap pertambahan penduduk karena migrasi dan peningkatan sektor
industri yang mengakibatkan tingginya permintaan akan lahan serta mengurangi
ketersediaan lahan pertanian pangan secara signifikan, dibanding kota-kota
penyangga Jakarta lainnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis
normatif dengan cara melakukan analisa isi terhadap Perda RTRW Kabupaten
Bogor ...
"
Universitas Indonesia, 2013
T35459
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Adam P.W.A. Wibowo
"
Pengawasan terhadap sediaan farmasi adalah bagian dari tugas pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Dalam konsideransnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara prinsip, terkait ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35417
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dudi Setiadi
"
ABSTRAK
Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Negara kesatuan yang mengenal pemerintahan daerah, diberlakukan desentralisasi pemerintahan. Pemberlakuan desentralisasi pemerintahan berdampak pada penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Selain kewenangan yang mencakup pertahanan dan keamanan, hubungan luar, agama, moneter, dan pemerintahan umum, kewenangan pemerintah pusat lainnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berdasarkan prinsip desentralisasi. Dengan adanya prinsip money follows functions, maka setiap penyerahan beberapa kewenangan bidang pemerintahan disertai dengan penyerahan kewenangan bidang keuangannya, oleh karena itu berlakulah ...
"
2013
T35281
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Noverva Pradina Pramesti
"
Skripsi ini memberikan gambaran mengenai kedudukan DPRD yang selama ini disebut sebagai lembaga “legislatif” daerah oleh masyarakat, ternyata bukanlah demikian. DPRD adalah salah satu unsur dari penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah, sehingga DPRD merupakan lembaga eksekutif daerah. DPRD hanya menjalankan fungsi legislasi di daerah dengan membentuk peraturan-peraturan perundang-undangan tingkat daerah bersama Kepala Daerah, seperti Peraturan Daerah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.
Hasil Penelitian menunjukan bahwa DPRD Kabupaten Banyumas telah menjalankan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S47389
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Simbolon, F. Hilarius
"
Skripsi ini membahas mengenai keberadaan otonomi asli yang dimiliki desa ketika desa tersebut berubah statusnya menjadi kelurahan. Otonomi asli yang dimiliki desa berbeda dengan otonomi daerah, dimana otonomi desa berasal dari dalam desa itu sendiri dan sudah tumbuh dan berkembang sejak dahulu, sementara otonomi daerah merupakan pemberian dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ketika desa diubah menjadi kelurahan, keberadaan otonomi asli yang dimilikinya mulai diragukan apakah seutuhnya bertahan atau hilang semuanya.
Skripsi ini membahas pengaturan desa ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2013
S46480
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Fadhly Haviz
"
Dalam kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah telah diatur untuk menggunakan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), tidak terkecuali Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yang mana telah mendelegasikan kewenangan tersebut kepada unit perangkat daerah tersendiri, termasuk perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana pengaturan hukum serta peralihan wewenang dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khususnya terkait perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal di Provinsi ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S58016
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
M. Shokhi
"
Skripsi ini membahas mengenai praktik maladministrasi dalam pelayanan publik dibidang pendidikan pada proses penerimaan peserta didik baru dari lingkup pengawasan Ombudsman. Dalam skripsi yuridis normatif ini, pembahasan maladministrasi PPDB dilihat dari data pengaduan masyarakat kepada Ombudsman pada tahun 2013 dan 2014. Secara menyeluruh dipaparkan pula data mulai dari jumlah laporan pengaduan hingga pihak-pihak yang terlibat dalam praktik maladministrasi. Sebagai solusi, analisa peran masyarakat dan Ombudsman juga dijabarkan guna mencegah maladministrasi PPDB dimasyarakat.
......This thesis discusses ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S61967
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Niken Astiningrum
"
ABSTRAK
Skripsi ini membahas perlu atau tidaknya keberadaan jabatan Wakil Gubernur dalam suatu provinsi yang menyelenggarakan pemerintahan daerah erdasarkan asas otonomi daerah. Pertimbangan mengenai perlu atau tidaknya diadakan jabatan Wakil Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi ini didasarkan pada konsep-konsep dalam teori organisasi, khususnya kompleksitas organisasi dan rentang kendali; serta dilatarbelakangi oleh masalah-masalah yang kerap timbul di berbagai provinsi karena adanya jabatan Wakil Gubernur. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analitis deskriptif. Hasil penelitian menyarankan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S284
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Abirul Trison Syahputra
"
ABSTRAK
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan sekunder dan sumber bahan tersier. Hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini ialah 1) Pengelolaan Dana Perimbangan di Indonesia, 2) Peran Dana Perimbangan dalam mendukung Otonomi Daerah di Indonesia dan 3) Perbandingan pengelolaan Dana Perimbangan di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban pada Tahun Anggaran 2008-2010. Penyelenggaraan otonomi daerah mebawa konsekuensi adanya penyerahan kewenangan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S329
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Rima Rahayu
"
Skripsi ini membahas integrasi kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan mitigasi perubahan iklim. Sebagai negara berkembang, Indonesia tidak mempunyai kewajiban untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca tetapi masih bisa berkontribusi dengan berpartisipasi sebagai tempat pelaksanaan Clean Development Mechanism (CDM). Dengan demikian diperlukan persiapan dalam berbagai aspek kebijakan dan regulasi, aspek keuangan dan teknis selama pelaksanaan CDM. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mencari korelasi antara teori dan praktek. Data ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S42825
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library