Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan melakukan pendalaman dan penganalisisan mengenai kewenangan presiden dalam pembentukan perpu dan bagaimana kriteria Kegentingan yang Memaksa dalam pembentukan Perpu. Kriteria Kegentingan yang Memaksa dalam pembentukan Perpu semestinya diatur dengan jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan, agar terwujud suatu mekanisme kontrol dalam pembentukan Perpu yang sesuai dengan kebutuhan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu metode yang menggunakan norma hukum tertulis sebagai dasar penelitian. Penelitian ini diarahkan pada upaya mengkaji hukum positif terkait Kegentingan yang Memaksa dalam pembentukan Perpu. Hasil penelitian menunjukkan kewenangan Presiden terlalu luas dalam menafsirkan hal ihwal Kegentingan yang Memaksa karena murni hanya bersandar pada subyektivitas Presiden semata. Hal ini merupakan suatu permasalahan dalam sebuah negara hukum, sehingga permasalahan ini sebaiknya harus segera diselesaikan dengan mengatur kriteria hal ihwal Kegentingan yang Memaksa dalam peraturan perundang-undangan, yang akan menjadi pijakan dalam pembentukan Perpu dan juga menjadi pijakan bagi DPR dalam mempertimbangkan persetujuan Perpu.

---

The study analyses of the authority of the president in The Government Regulation in Lieu of Law issuance and describes the define of an emergency situation. The criteria of an emergency situasion in The Government Regulation in Lieu of Law issuance should be well regulated in order to present a control mechanism in issuing The Government Regulation in lieu of Law.

The study uses a qualitative research method for generate descriptive-analytical result.

The result of the study defines that the authority of the president is too spacious and subjective in interpreting the emergency situasion which becomes problems in rule of law. These problems can be solved by regulating the criteria of an emergency situasion in issuing The Government Regulation in lieu of Law."

"ABSTRAKUpaya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Melalui Mal Pelayanan Publik Di Indonesia Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah saat ini belum sesuai dengan harapan masyarakat. Masyarakat menginginkan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, aman dan nyaman. Selain itu pelayanan publik yang ada masih terpisah berdasarkan jenis dan cakupan masing-masing pelayanan yang terpisah. Tesis ini membahas tentang bentuk pelayanan publik yang terintegrasi dalam satu tempat antara pelayanan dari pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, BUMN, BUMD dan swasta yang dinamakan Mal Pelayanan Publik. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mal Pelayanan Publik merupakan bentuk pelayanan publik yang mampu menjawab permasalahan pelayanan publik yang belum sesuai dengan harapan masyarakat, karena menggabungkan pelayanan yang selama in terpisah-pisah menjadi satu tempat dan melibatkan seluruh komponen pelayanan publik yaitu pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, BUMN, BUMD dan swasta. Disamping itu terdapat beberapa kendala yang harus diselesaikan dalam implementasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, supaya dapat diwujudkan di seluruh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Maka dari itu perlu adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan dasar hukum Mal Pelayanan Publik dari Peraturan Menteri menjadi Peraturan Presiden, sehingga Mal Pelayanan Publik bisa dibangun di seluruh Indonesia. Kata Kunci : Pelayanan Publik, Mal Pelayanan Publik, Urgensi, Kendala, kemudahan berusaha.

---

ABSTRACT Upaya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Melalui Mal Pelayanan Publik Di Indonesia Public services organized by the government are currently not in line with the expectations of the community. The public wants public services that are fast, precise, cheap, safe and convenient. In addition, existing public services are still separate based on the type and scope of each separate service. This thesis discusses the form of integrated public services in one place between the services of the provincial government, the district municipal government, the ministries agencies, the state owned enterprises, enterprises and private and the private sector called the Public Service Mall. The research method used is the literature that is juridical normative. The results of this study indicate that Public Service Mall is a form of public service that is able to answer the problems of public services that have not been in accordance with the expectations of the community, because it combines the services during the separated into one place and involves all components of public services namely provincial government, local government districts municipalities, ministries agencies, state owned enterprises, enterprises and private. Besides, there are some obstacles that must be solved in the implementation of Public Service Maintenance, in order to be realized in all provincial government and local government of regency city in Indonesia. Therefore, it is necessary for government efforts to improve the legal basis of Public Service Mal from Ministerial Regulation to Presidential Regulation, so that Public Service Malls can be built throughout Indonesia. Keywords Public Service, Public Service Mall, Urgency, Constraints, ease of doing business "

"Rumitnya regulasi perizinan dan peraturan perizinan yang tidak konsisten menyebabkan hambatan para investor untuk mendirikan usaha di Indonesia dan menyebabkan terhambatnya perkembangan ekonomi di Indonesia. Hadirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, diharapkan dapat mempermudah para pelaku usaha dalam berusaha guna memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penyederhanaan proses perizinan sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha guna menyelesaikan hambatan-hambatan dalam proses perizinan usaha di Indonesia? Bagaimanakah potensi hambatan perizinan berusaha terkait dengan pengimplementasian perizinan melalui Pengintegrasian Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder dan menggunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitas. Hasil penelitian menyatakan penyederhanaan proses perizinan sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha guna menyelesaikan hambatan-hambatan dalam proses perizinan usaha di Indonesia adalah adanya Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sehingga seluruh data perizinan berusaha yang ditujukan kepada kementerian/lembaga/pemerintah berada dalam 1 sistem OSS. Data investor yang sudah teregistrasi selanjutnya dapat digunakan untuk mengurus perizinan sehingga tidak perlu melakukan registrasi ulang saat mengurus perizinan lain. Dengan adanya izin pemenuhan komitmen pelaku usaha tidak perlu lagi menunggu izin lainnya keluar, dikarenakan izin usaha sudah langsung keluar secara otomatis pada saat pelaku usaha mendaftarkannya di melalui OSS.

---

The complexity of licensing and inconsistent licensing regulations causes obstacles for investors to set up businesses in Indonesia and causes economic development in Indonesia to be hampered. The presence of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 91 Year 2017 Concerning the Acceleration of Business Implementation, is expected to facilitate business actors in trying to contribute to improving the economy in Indonesia. The problem in this research is how to simplify the licensing process as referred to in the Republic of Indonesia's Presidential Regulation No. 91 of 2017 Concerning the Acceleration of Business Conduct to resolve obstacles in the business licensing process in Indonesia? What are the potential obstacles to business licensing related to licensing implementation through the Integration of the Online Single Submission (OSS) System in Indonesia? This study uses normative juridical methods, using secondary data and using qualitative data analysis methods, because the data obtained are of a quality nature. The results of the study stated that the simplification of the licensing process as referred to in the Republic of Indonesia Presidential Regulation Number 91 Year 2017 Concerning the Acceleration of Business Endeavors to resolve obstacles in the business licensing process in Indonesia is the existence of an Online Single Submission (OSS) System, so that all business permit data addressed to ministries/agencies/governments are in 1 OSS system. Registered investor data can then be used to process permits so there is no need to re-register while taking care of other permits. With the permission to fulfill the commitment of business actors, there is no need to wait for other permits to come out, because the business licenses have been issued automatically when the business actors register them through OSS."

"Melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi (MK) menafsirkan partisipasi masyarakat dalam sebuah terminologi “meaningful participation” yang mencakup 3 (tiga) syarat yaitu right to be heard, right to be considered dan right to be right explained. Namun makna tersebut masih bersifat umum dan membutuhkan elaborasi lebih lanjut. Misalnya dalam menentukan sejauh mana indikator “bermakna” dapat dinilai dari partisipasi dan apakah jumlah masyarakat menentukan bermaknanya sebuah partisipasi. Melalui pendekatan doktriner dan analisis terhadap Putusan MK perihal pengujian formil sejak tahun 2003-2022, penelitian ini bertujuan untuk melihat pola Putusan MK dan menganalisis ratio decidendi yang digunakan oleh Majelis Hakim. Dari 49 putusan tentang permohonan pengujian formil, diperoleh 23 putusan yang dipertimbangkan dengan dalil permohonan “partisipasi masyarakat.” Hasil penelitian menunjukkan terdapat parameter yang menentukan meaningful participation sebagai elaborasi dari 3 (tiga) syarat sebelumnya yaitu Pertama keterbukaan akses masyarakat dalam mengetahui setiap tahapan beserta riwayat/risalah. Kedua, pertimbangan jangka waktu pembahasan dan subjek terdampak secara proporsional dengan cakupan undang-undang yang dibahas. Ketiga, tracking atas pendapat masyarakat yang diadopsi maupun tidak dalam perumusan norma. Selain itu, kedepan diharapkan adanya terobosan hukum dengan lebih mengedepankan keadilan substantif dalam pengujian formil terutama menguji pemenuhan partisipasi masyarakat. Hal ini bertujuan agar tercapainya hakikat dari meaningful participation itu sendiri.

---

Through Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, the Constitutional Court (MK) interpreted the participation of the public in the terminology of "meaningful participation," which includes three requirements: the right to be heard, the right to be considered, and the right to be right explained. However, this meaning remains general and requires further elaboration. For example, it needs clarification on how the indicator of "meaningful" can be assessed in participation and whether the number of people determines the meaningfulness of participation. Using a doctrinal approach and analyzing MK's decisions on formal testing from 2003 to 2022, this study aims to observe patterns in MK's decisions and analyze the ratio decidendi used by the panel of judges. Out of 49 decisions on formal testing applications, 23 decisions were related to the argument of "public participation." The research findings indicate that there are parameters determining meaningful participation as elaboration of the previous three requirements. Firstly, it involves the openness of public. Secondly, it considers about the numbers. Thirdly, it involves tracking the adoption or non-adoption of public opinions. Moreover, in the future, it is hoped that legal breakthroughs will prioritize substantive justice in formal testing, especially when evaluating the fulfillment of public participation."

"Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (meaningful participation) menjadi tolok ukur (benchmark) dalam membentuk undang-undang yang bersifat inklusif dan berkualitas. Namun masih minimnya partisipasi masyarakat  dalam pembentukan undang-undang khususnya masyarakat terdampak dan memiliki kepentingan. Permasalahan yang dikaji adalah membandingkan praktik pembentukan undang-undang sebelum dan sesudah diberlakukannya pengaturan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation), kemudian membentuk gagasan ideal terhadap pengaturan partisipasi masyarakat yang bermakna (meanigful participation). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal guna menghasilkan pandangan dan intepretasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan teori hukum. Hasil penelitian menunjukan, pergeseran makna  partisipasi masyarakat menjadi partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) belum dimaknai dan diimplementasikan secara optimal oleh pembentuk undang-undang, khususnya dalam hal keterbukaan informasi, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban (right to be explained), dan penentuan masyarakat terdampak dan memiliki kepentingan. Kesimpulan yaitu diperlukan pengaturan konrektisasi masyarakat agar tidak terdapat masyarakat yang merasa tidak dilibatkan, integrasi laman resmi  sebagai sarana keterbukaan informasi dan fasilitasi masukan masyarakat dalam pembentukan undang-undang, penegasan pengaturan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban (right to be explained), diseminasi informasi yang berkesinambungan, dan peningkatan kualitas pembentuk undang-undang.

---

Meaningful Participation is a benchmark in forming inclusive and quality laws. However, there is still a lack of public participation in the formation of laws, especially those affected and those who have interests. The problem studied is comparing the practice of forming laws before and after the enactment of meaningful participation arrangements, then forming ideal ideas for meaningful participation arrangements. The research method used is a doctrinal research method to produce views and interpretations based on laws and regulations, legal doctrine, and legal theory. The results of the study show that the shift in the meaning of community participation to meaningful participation has not been optimally understood and implemented by legislators, especially in terms of information disclosure, the right to be explaine, and the determination of affected and interested communities. The conclusion is that it is necessary to regulate community connectivity so that no community feels they are not involved, integration of official websites as a means of information disclosure and facilitation of public input in the formation of laws, affirmation of regulation the right to be explained, dissemination of information that sustainable, and improving the quality of legislators."

"Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis permasalahan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2  Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak melakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan. Pengujian undang-undang merupakan proses yang saling berkesinambungan dalam prinsip checks and balances. Uji formil yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan kontrol terhadap proses pembentukan hukum yang menjadi kewenangan kekuasaan bidang legislasi oleh lembaga yudisial, yaitu upaya kontrol terhadap pembentukan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Uji formil Undang-Undang merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap prosedur keabsahan pembentukan Undang-Undang. Proses itu dilakukan atas permohonan yang diajukan masyarakat ke Mahkamah Konstitusi terhadap suatu Undang-Undang yang dianggap menyalahi peraturan pembentukannya. Penelitian ini menganalisis terkait putusan uji formil nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap pembentukan Perpu Cipta Kerja dan implikasi yang terjadi atas pembentukan Perpu tersebut sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi.

---

This research was conducted with the aim of analyzing the problem of forming Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation as a follow-up to the Constitutional Court decision Number 91/PUU-XVIII/2020. Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 concerning formal review of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which declared it conditionally unconstitutional as long as it was not interpreted, did not make improvements within 2 years of the decision being pronounced. Review of laws is a mutually continuous process based on the principle of checks and balances. The formal test carried out by the Constitutional Court is controlling the process of law formation which is the authority of legislative power by the judiciary, namely efforts to control the formation of laws in the Indonesian constitutional system. Formal testing of a law is an examination process carried out on the procedures for the validity of the formation of a law. This process is carried out based on requests from the public to the Constitutional Court regarding a law that is deemed to violate the rules for its creation. Tihs research analyzed namely those related to the formal test decision number 91/PUU-XVIII/2020, the implications and implementation of the Constitutional Court Decision concerning establishment of the Job Creation Perpu and the implications that occured for the formation of the job Creation Perpu as an action continued the decision of the Constitutional Court."

"Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi materi Ketetapan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sebagai produk hukum dalam kerangka perundang-undangan Indonesia. Dengan berfokus pada perspektif perundang-undangan, penelitian ini menggali aspek-aspek hukum yang melibatkan ketetapan MPR, termasuk proses pembuatannya, kekuatan hukumnya, dan dampaknya terhadap sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis normatif dan empiris untuk mengidentifikasi kerangka hukum yang mengatur ketetapan MPR, serta dampaknya terhadap pelaksanaan hukum di Indonesia. Dengan merinci aspek konstitusional dan hubungan ketetapan MPR dengan UUD 1945, tesis ini mengeksplorasi peran MPR dalam pembentukan hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketetapan MPR, sebagai produk hukum, memiliki kekuatan hukum yang signifikan dan dapat menjadi dasar untuk perubahan-perubahan penting dalam sistem hukum dan pemerintahan. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan potensi perbaikan terkait dengan implementasi ketetapan MPR, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut dalam kerangka perundang-undangan.

---

This research was conducted with the aim of understanding the content of the MPR (People's Consultative Assembly) Decree as a legal product within the framework of Indonesian legislation. By focusing on a legislative perspective, this research explores the legal aspects involving MPR decisions, including the process of making them, their legal strength, and their impact on the national legal system. This research uses a normative and empirical analysis approach to identify the legal framework that regulates MPR decisions, as well as their impact on the implementation of law in Indonesia. By detailing the constitutional aspects and the relationship between MPR decisions and the 1945 Constitution, this thesis explores the role of the MPR in the formation of national law. The research results show that MPR decisions, as legal products, have significant legal force and can be the basis for important changes in the legal system and government. This research also identifies challenges and potential improvements related to the implementation of MPR provisions, as well as providing recommendations for further development within the legislative framework."

"Di Indonesia perfilman dan industrinya diatur oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan, yang mempunyai bagian film dalam kementeriannya. Namun, pada skalanya tugas mereka adalah mengenai pengembangan dan pembelajaran film sebagai bagian dari budaya Indonesia dan bentuk dari pembelajaran seni. Namun, industri film sendiri, merupakan bagian dari bentuk perkembangan ekonomi baru yaitu ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan ekonomi yang datang dalam industri kreatif, dan bidang perfilman diakui oleh United Nations Conference on Trade and Development sebagai salah satu industri yang paling utama dalam industri kreatif. Kedua kementerian ini memiliki kewenangan atas pengelolaan sumber daya manusia di bidang perifilman dengan adanya dasar hukum yang sah pada kedua kementerian. Hal ini dapat menimbulkan masalah adanya tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan sumber daya manusia di bidang perfilman. Maka bisa dipertanyakan bagaimana seharusnya secara teori pengaturan dan pengelolaan kewenangan yang benar untuk sumber daya manusia dalam bidang perfilman dan bagaimana penerapannya dalam praktik yang mempunyai kewenangan lebih tinggi untuk mengatur pengelolaan sumber daya manusia dalam bidang perfilman.

---

In Indonesia, the film industry is regulated by the film department of the ministry of education and culture. On a larger scale, their task is to develop and learn film as a part of Indonesian culture and art education. Also, the film industry is a part of a new form of economic development known as the creative economy. The film industry is recognized by the United Nations Conference on Trade and Development as one of the primary industries in the creative industry, and the creative economy is an economy that comes from the creative industry. Both of these ministries have the authority over the management of human resources in the film industry in regards to the valid legal basis applied to the ministers. It may cause problems with overlapping authorities in the management of human resources in the film industry. So, the question is how should the correct regulation and management of authority for human resources in the film industry be used in theory, and how should it be done in practice by those with higher authority to regulate human resource management in the film industry."

"Pengelolaan dana haji di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan, yang semula dikelola oleh Kementerian Agama beralih di kelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Penelitian ini akan mengkaji tentang penataan kelembagaan berdasarkan prinsip good governance, perbandingan Kelembagaan pengelolaan dana haji pada Kementerian Agama dan Badan pengelola Keuangan Haji, serta penerapan good governance dalam pengelolaan dana haji. Bentuk penelitian ini adalah penelitian doktrinal. Hasil penelitian adalah Kemandirian lembaga pengelola dana haji merupakan aspek penting dalam memastikan pengelolaan dana yang efektif, efisien, dan transparan. Untuk mencapai kemandirian ini, lembaga harus memperhatikan prinsip-prinsip good governance. Secara keseluruhan perubahan pengelolaan dana haji menjadi di bawah Badan Pengelolaan Keuangan Haji sangat diperlukan untuk memastikan pengelolaan yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan tujuan memberikan manfaat yang optimal bagi para calon Jemaah haji dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengeloaan dana haji. Dalam praktiknya, pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji menunjukan peningkatan nilai manfaat yang lebih dibandingakan dengan pengelolaan oleh Kementerian Agama dengan implementasi prinsip good governance dan akuntabilitas yang lebih ketat dan efisien.

---

The management of Hajj funds in Indonesia has undergone several changes, transitioning from being managed by the Ministry of Religious Affairs to being handled by the Hajj Fund Management Agency (BPKH). This study examines institutional arrangements based on the principles of good governance, comparing the institutional management of Hajj funds under the Ministry of Religious Affairs and the Hajj Financial Management Agency, and the implementation of good governance in Hajj fund management. The form of this research is doctrinal research. The findings indicate that the independence of the Hajj fund management institution is crucial to ensuring effective, efficient, and transparent fund management. To achieve this independence, the institution must adhere to good governance principles. Overall, the change in Hajj fund management to the Hajj Fund Management Agency is necessary to ensure more effective, efficient, transparent, and accountable management, with the goal of providing optimal benefits to prospective Hajj pilgrims and increasing public trust in Hajj fund management. In practice, the management of Hajj funds by the Hajj Fund Management Agency has shown an increase in benefits compared to management by the Ministry of Religious Affairs, with the implementation of stricter and more efficient good governance and accountability principles."

"Tesis ini membahas tentang Penentuan Status Beneficial Owner untuk mencegah penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Penulisan difokuskan pada bagaimana menerapkan peraturan pajak domestik Indonesia dalam menentukan status beneficial owner. Juga bagaimana menerapkan ketentuan dalam P3B terkait dengan penentuan status beneficial owner. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Disimpulkan bahwa penentuan status beneficial owner harus diletakkan dalam konteks pencegahan penyalahgunaan P3B atau treaty abuse. Apabila terjadi penyalahgunaan terhadap fasilitas yang diberikan dalam P3B terkait dengan penentuan status beneficial owner, terdapat dasar untuk tidak memberikan treaty benefit. Dengan demikian treaty benefit tidak boleh dinikmati oleh Wajib Pajak yang tidak berhak karena bertentangan dengan maksud dan tujuan dari tax treaty.

---

This thesis describes the determination of beneficial owner to prevent the abuse of tax treaty between contracting state. The writing is focused on how to apply the Indonesian domestic tax rules in determining the status of the beneficial owner. Also how to apply the provisions of the tax treaty in associated with determining the status of beneficial owner. This research is descriptive research. It can be concluded that determining the status of the beneficial owner must be placed in the context of abuse prevention of tax treaty. If there is abuse of the facilities provided in tax treaty associated with determining the status of the beneficial owner, the treaty benefit could not be provided to foreign tax payers. Thus the treaty benefits should not be enjoyed by the taxpayer who is not entitled because contrary to the intent and purpose of the tax treaty."