Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei untuk menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Untuk mengoptimalkan proses bisnis utama BPS dalam memproduksi data dan memberikan layanan data kepada pengguna dibutuhkan ketersediaan infrastruktur dan layanan teknologi informasi (TI) yang berkualitas. Semua layanan TI di lingkungan BPS diharapkan dapat diberikan sesuai dengan target yang telah disepakati dalam Service Level Agreements (SLA). Namun kenyataannya, pada laporan yang didapatkan dari sistem informasi pusat layanan TI BPS, terdapat beberapa layanan TI yang waktu penyelesaiannya melebihi jatuh tempo atau target yang sudah ditetapkan. Permasalahan ini disebabkan karena kurangnya tingkat knowledge sharing pegawai dalam memberikan layanan TI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi knowledge sharing pegawai, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan knowledge sharing pegawai dalam layanan TI di Direktorat Sistem Informasi Statistik (SIS) BPS. Kerangka teoretis yang dirancang pada penelitian ini mengadopsi dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan menggunakan dimensi individu, organisasi, dan teknologi. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, survey research dengan pendekatan metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk menyusun rekomendasi peningkatan knowledge sharing pegawai. Pengumpulan data dilakukan melalui survei dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik Partial Least Squares Structured Equation Model (PLS-SEM). Berdasarkan hasil analisis, faktor-faktor yang terbukti berpengaruh terhadap kemampuan pegawai dalam melakukan knowledge sharing di Direktorat SIS adalah self efficacy, personal expectation, social capital, IT utilization dan end user focus.

---

Badan Pusat Statistik (Central Bureau of Statistics) is non-departmental government institute of Indonesia that is responsible for conducting a statistical survey to provide data needs for governments, communities and private parties. Quality infrastructure and information technology (IT) services are needed to optimize BPS main business processes in producing data and providing data services to users.

All IT services in the BPS environment are expected to be provided by targets agreed upon in Service Level Agreements (SLAs). However, in reality, the reports obtained from IT service centre information system contained IT services whose completion time exceeded the predetermined time target. This problem is caused by the lack of level of employee knowledge sharing in providing IT services.

This study aims to analyze the factors that influence employee knowledge sharing and also provide recommendations for improving employee knowledge sharing capabilities in IT services at the Directorate of Statistical Information Systems (SIS) BPS. The theoretical framework designed in this study adopts from previous studies using individual, organizational, and technological dimensions.

This research is a case study research, survey research with quantitative method approach and qualitative method to develop recommendations for increasing employee knowledge sharing capabilities. Data collection was carried out through surveys and analyzed by Partial Least Squares Structured Equation Model (PLS-SEM) techniques.

Based on the results of the analysis, the factors that proved to influence the ability of employees to carry out knowledge sharing were self-efficacy, personal expectation, social capital, IT utilization and end-user focus."

"ABSTRAKDalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi digital melalui pemanfaatan TeknologiInformasi dan Komunikasi (TIK) di masyarakat, Kementerian Komunikasi danInformatika menyelenggarakan Program Satu Juta Domain berupa bantuan situs webdengan nama domain Indonesia dan hosting lokal gratis selama satu tahun kepadaUMKM, sekolah, pondok pesantren, komunitas, dan desa. Tujuan dari program ini adalahuntuk mendorong UMKM memasuki pemasaran online, mendorong pertumbuhankonten-konten positif melalui situs web yang dibangun oleh sekolah, pondok pesantren,komunitas dan desa. Program yang dibangun dari tahun 2016 sampai tahun 2018 telahmenyalurkan bantuan sebanyak 55.399 situs web yang tersebar di seluruh Indonesia,namun kurang mendapatkan respon positif dari penerima bantuan yang dilihat dari jumlahpenerima bantuan yang melanjutkan penggunaan situs web tersebut pada tahun 2017.Penelitian ini bertujuan melakukan analisis faktor-faktor yang memengaruhi niatmelanjutkan penggunaan situs web pada penerima bantuan domain .id. Modelpenerimaan teknologi yang digunakan pada penelitian ini adalah ExpectationConfirmation Model (ECM) dan Technology Organization Environment (TOE)Framework. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat exploratory researchdengan pengumpulan data menggunakan Google Form. Jumlah responden yangterkumpul sebanyak 367 responden yang tersebar di 20 provinsi. Data di olahmenggunakan metode partial least square-structural equation model (PLS-SEM)dengan aplikasi Smart-PLS dan Microsoft Excel. Hasil penelitian menemukan bahwavariabel training dan program assistant tidak memberikan pengaruh rasa manfaat padapengguna. Variabel competitive pressure dan firm size tidak berpengaruh terhadapcontinuance usage intention. Variabel subjective norms berpengaruh paling signifikanterhadap continuance usage intention situs web, diikuti oleh variabel satisfaction danperceived usefulnes. Terdapat 81% responden yang berniat melanjutkan penggunaan situswebnya.

---

ABSTRACTIn order to encourage digital economic growth through Information and CommunicationTechnology (ICT) in the community, the Ministry of Communication and Informatics hasa One Million Domain Program providing websites free for a year with Indonesiandomain names and local hosting to SMEs, schools, Islamic boarding schools, community,and village. The aim of this program is to encourage SMEs entering online marketing,encouraging the growth of positive content through websites built by schools, Islamicboarding schools, communities and villages. The program, which was built from 2016 to2018, has distributed 55,399 websites spread throughout Indonesia, but received negativeresponse from beneficiaries as seen from the number of beneficiaries who continue thewebsite usage in 2017. This study aims to analyze factors that influence the continuancewebsite usage intention on beneficiaries. The technology acceptance model used in thisstudy is the Expectation Confirmation Model (ECM) and the Technology OrganizationEnvironment (TOE). This research is exploratory-quantitative research by collecting datausing Google Form. The number of respondents collected was 367 respondents spreadacross 20 provinces. Processing Data uses partial least square method-structural equationmodel (PLS-SEM) with Smart-PLS and Microsoft Excel applications. The results of thestudy found that training and program assistants variables did not gives users a sense ofusefulness. Competitive pressure and firm size variables did not affect the intention ofcontinuance use. The subjective norm variable is the most significant for the continuityof the use of website intentions, followed by satisfaction and perceived usefulnessvariables . Around 81% of respondents intend to continue the website usage."

"Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR (Itjen PUPR) memiliki program penguatan peran pengawasan berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR 2015-2019. Program ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja Itjen PUPR sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Kementerian PUPR. Sejalan dengan itu, Itjen PUPR menetapkan capaian level 3 Internal Audit Capacity Model (IACM), namun hasil penilaian BPKP menunjukkan bahwa Itjen PUPR masih berada di level 2 IACM. Salah satu penyebab ketimpangan ini adalah belum diterapkannya Manajemen Pengetahuan (MP) di Itjen PUPR. Itjen PUPR dapat mencapai level 3 IACM jika telah menerapkan MP. Agar penerapan MP berhasil, maka sebelum diterapkan, Itjen PUPR perlu mengukur tingkat kesiapannya terlebih dahulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar tingkat kesiapan Itjen PUPR dalam rangka menerapkan MP dan memberikan saran-saran perbaikan terhadap aspek-aspek yang dinilai belum siap menerapkan MP. Kesiapan MP diukur berdasarkan kerangka kerja yang divalidasi oleh Pakar secara kualitatif. Kerangka kerja dibagi atas 2 aspek utama: Individu dan Organisasi, dengan menggunakan faktor-faktor: Kepercayaan, Efikasi Diri, Kerterbukaan pada Perubahan, Resiprokal, Pemahaman atas MP, Regulasi, Budaya, Struktur, Kepemimpinan & Manajemen, Strategi, Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK), dan Lingkungan Fisik. Pengukuran tingkat kesiapan mengacu pada skala Rao. Penelitian ini juga dilakukan secara kuantitatif dengan mengedarkan survei kuesioner skala likert 1-5 kepada 150 pegawai sebagai metode pengambilan sampel. Data yang dikumpulkan dari hasil survei akan diolah dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan nilai Kesiapan MP Itjen PUPR adalah 66.68% yakni berada pada tingkat Reseptif (level 4), yang berarti Itjen PUPR dalam keadaan siap untuk menerapkan Manajemen Pengetahuan, namun dengan catatan perbaikan pada faktor Regulasi dan Struktur.

---

General Inspectorate (GI) of Ministry of Public Works & Housing (PWH) has strengthening program of surveillance role which is based on Beuroucracy Reformation Road Map Ministry of PWH 2015-2019. This program is conduced to improve GI-PWHs performance as government internal control apparatus in Ministry of PHW. Aligned to it, GI-PWH has set third level of Internal Audit Capacity Model (IACM), but BPKPs assessment showed that GI-PWH is still on second level of IACM. One of the reasons of this deviation is unimplemented Knowledge Management (KM). GI-PWH may achieve third level IACM if it has implemented KM. In order to succeed in KM implementation, readiness level of KM must be measured first.

This research aims to know how much KM readiness level of GI-PWH in order to implement it. Knowing the level, this research may be able to give some reccomendations toward GI-PWH related to aspects in KM that may not be ready. KM readiness is assessed based on Theoretical Framework which was validated by experts qualitatively. The framework is divided into 2 main aspects: Individual and Organization. Factors accomodated to conduct the assessment are: Trust, Knowledge Self-Efficacy, Openness for Change, Reciprocicy, Understanding of Definition & Benefit of KM, Regulatin, Culture, Structure, Leadership & Management, Strategy, Information & Communcation Technology (ICT), and Physical Environment. The measurement of readiness level refered to Rao scale.

This research was conducted quantitatively by using 5-scale-likert questionnaire. Respondents were carried out from 150 samples. Data was collected and processed by using descriptive-analysis method. The result showed readiness level to implement KM in GI-PWH is 66.68% at Receptive level. This means GI-PWH is ready to implement KM, but"

"Ada harapan yang berkembang bahwa pemerintahan desa dapat memberikan layanankepada warga desa dengan tata kelola yang baik (good governance) melalui pemerintahandigital untuk menjawab masalah-masalah dalam sustainable development goals (SDGs),seperti: kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Harapan tersebut menjadi nyatadengan hadirnya Undang-Undang tentang Desa terkait adopsi Sistem Informasi Desa(SID), sebuah aplikasi elektronik pemerintahan (e-government) yang dikelola langsungoleh aparatur pemerintahan desa untuk melaksanakan pemerintahan digital. Oleh karenaitu, aparatur desa harus mampu bertransformasi dengan mengubah cara kerjakonvensional melalui pemanfaatan SID. Sejak undang-undang tersebut diterbitkan,sampai saat ini adopsi SID belum dapat sepenuhnya diwujudkan. Penelitian-penelitiansebelumnya juga belum ada yang mengungkapkan secara memadai tentang adopsi SID.Tujuan penelitian ini untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menyelidiki beberapapertanyaan penelitian (PP) terkait adopsi SID: 1)ekosistem, 2)faktor, 3)model, dan4)strategi adopsi SID. Beberapa teori (multi-teori) digunakan untuk memandu penelitiandalam perencanaan, pelaksanaan, dan analisis data, seperti: teori kelembagaan, teoripemangku kepentingan, teori-teori adopsi teknologi, teori sumber daya, teoriketerjangkauan, dan teori kemampuan dinamis. Dengan mengadopsi pendekatan studikasus, penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Gunungkidul yang telahmengimplementasikan SID diseluruh desanya (144 desa). Secara gambar besar,penelitian ini dijalankan dalam tiga fase: studi kontekstual, studi empiris, dan validasi.Dalam studi kontekstual, ada dua systematic literature review yang dilakukan untukmenangkap konteks penelitian. Selanjutnya, pada studi empiris, ada 47 partisipan yangdiwawancara dengan menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur. Kemudian hasilwawancara itu dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik. Dalam fasevalidasi, peneliti melakukannya secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, penelitimengadakan sebuah focus group discussion untuk diseminasi hasil penelitian, danmelanjutkan dengan pengujian secara kuantitatif menggunakan inter-rater reliabilityserta Fuzzy Delphi Method untuk mengambil konsensus bersama para peninjau yangterlibat dalam implementasi SID di kabupaten tersebut. Akhirnya, penelitian inimemberikan empat hasil yaitu: sebuah ekosistem e-government di pemerintahan desa atauekosistem SID dengan 19 entitas; 11 faktor yang berpengaruh dalam adopsi SID; sebuahmodel adopsi SID dengan 6 dimensi, dan 31 strategi adopsi SID. Hasil penelitian inidiharapkan dapat memberi transferability dalam adopsi SID bagi desa-desa yang adadalam kabupaten dengan karakteristik yang mirip dengan kabupaten tersebut, yaitumempunyai “predikat baik" dalam evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik(SPBE).

---

There is a growing expectation that good governance in village administration can

improve its services to villagers through digital government in addressing issues of

sustainable development goals (SDGs), such as health, education and welfare. This hope

became a reality with the presence of the Law on Villages regarding the adoption of the

Village Information System (VIS), an electronic government application (e-government)

managed directly by village government officials. Therefore, village officials must be

able to transform village administration by changing conventional ways of working

through the use of VIS. Since the law was issued, until now, the adoption of VIS has not

been fully realized. Previous studies rarely adequately disclosed the adoption of VIS. This

research addresses the current knowledge gap by investigating several research questions

related to ecosystems, factors, models, and strategies for VIS adoption. Some theories

(multi-theory) are used to guide research in planning, implementation, and data analysis,

such as institutional, stakeholder, technology adoption, resource, affordability, and

dynamic capability theories. By adopting a case study approach, this research took place

in Gunungkidul Regency, which has implemented VIS in all its villages (144 villages).

In the big picture, this research was carried out in three phases: contextual study, empirical

study, and validation. In contextual studies, two systematic literature reviews were

conducted to capture the research context. Furthermore, 47 participants were interviewed

in the empirical study using a semi-structured interview technique. Then, the results of

the interviews were analyzed using the thematic analysis technique. While in the

validation phase, the researcher does this qualitatively and quantitatively. Qualitatively,

the researcher held a focus group discussion to disseminate the study result and continued

quantitative testing using inter-rater reliability and the Fuzzy Delphi Method to gain

consensus with reviewers involved in implementing VIS in the district. Finally, this

research provides four results: the VIS adoption ecosystem by 19 entities; 11 factors that

influence VIS adoption; the VIS adoption model by 6 dimensions; and 31 strategies of

VIS adoption. This research is expected to give transferability in adopting VIS for villages

of certain regencies with similar characteristics to the regency, namely the regency with

a "good predicate" in the electronic-based government evaluation system (SPBE)."

"ABSTRAKTerjadinya failure pada saat pengiriman data menyebabkan berbagai kerugian dalam layanan jaringan internet, salah satunya adalah packet loss. Walaupun jaringan internet saat ini sudah cukup reliable, namun belum dapat mengatasi permasalahan tersebut karena masih memiliki beberapa keterbatasan. Pada penelitian ini dikembangkan sebuah mekanisme recovery time untuk mengatasi failure yang terjadi pada jaringan yang berbasis openflow yaitu dengan menggunakan algoritma shortest path yang lebih optimal pada proses pencarian jalur dalam suatu controller. Berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penggunaan algoritma shortest path Dijkstra memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan penggunaan algoritma shortest path Floyd-Warshall, diantaranya recovery time untuk mengatasi failure dengan algoritma Dijkstra 97% lebih unggul dibandingkan dengan algoritma Floyd-Warshall. Pada percobaan proses unduh file, algoritma Dijkstra membutuhkan waktu recovery 0.48 detik lebih cepat dibandingkan dengan algoritma Floyd-Warshall. Sedangkan pada proses streaming video, algoritma Dijkstra lebih reliable dibandingkan dengan algoritma Floyd-Warshall.

---

ABSTRACTThe occurrence of failure at the time of data transmission causes various losses in the internet network services, one of which is packet loss. Although the Internet is now quite reliable, but have not been able to overcome these problems because it still has some limitations. In this study developed a mechanism to overcome the failure recovery time that occurs in OpenFlow-based networks by using the shortest path algorithm in finding the optimal path in a controller. Based on the experiments result, concluded that the use of Dijkstra's shortest path algorithm has several advantages compared to Floyd-Warshall shortest path algorithm, such as recovery time with the Dijkstra?s algorithm 97% better than Floyd-Warshall algorithm when failure occured. When the file download, recovery time with Dijkstra's algorithm takes 0.48 seconds faster than Floyd-Warshall algorithm. While in the process of streaming video, Dijkstra's algorithm is more reliable than the Floyd-Warshall algorithm."

"Perencanaan Strategis Sistem Informasi adalah sebuah proses perumusanrencana strategis SI/TI di sebuah organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan berlandaskan pada strategi bisnis organisasi. Penelitian ini membahas tentang perencanaan strategis sistem informasi di STMIK Akademi Bina Insani dengan menggunakan metodologi Ward & Peppard. Metode analisis yang digunakan adalah analisis rantai nilai, critical success factor, SWOT, PEST, McFarlan?s Strategic Grid, analisis lingkungan internal SI/TI dan analisis lingkungan eksternal SI/TI. Dari hasil penelitian diketahui bahwa sistem informasi yang ada di STMIK Akademi Bina Insani saat ini sifatnya masih sebagai pendukung kegiatan bisnis dan bukan sebagai competitive advantagge yang meningkatkan nilai bagi organisasi. Penelitian ini juga menghasilkan 32 sistem informasi yang saling berkaitan dan terintegrasi sebagai rumusan strategi SI/TI yang akan digunakan di STMIK Akademi Bina Insani yang pelaksanaannya akan diterapkan dalam waktu 4 tahun.

---

Information Systems Strategic Planning is a process defining IS/IT strategic planning for STMIK Akademi Bina Insani in order to achieve organizational goals based on business strategy. The aim of this study is to makestrategic planning of information systems in STMIK Academi Bina Insani using the methodology of Ward & Peppard. The analytical methods used in this researchare value chain analysis, CSF analysis, SWOT analysis, the analysis of the external business environment, environmental analysis IS/IT internally and externally. The research results revealed that the existing information systems in STMIK Academi Bina Insani current character still as supporting business activities and not as competitive advantagge that increase value to the organization. The study also propose 32 informastion system that must be integratedas a formulation strategy for IS/IT strategy to be used in STMIK Academi Bina Insani whose implementation will be implemented within 4 years."

"Scrum merupakan kerangka kerja bersifat agile yang didesain secara sederhana untuk menghasilkan perangkat lunak secara bertahap dan iteratif. Manajemen proyek pengembangan perangkat lunak yang menerapkan Scrum bersifat kolaboratif antara tim pengembang dengan konsumen. PT. XYZ telah menerapkan Scrum sejak 2012, namun dalam pelaksanaanya menemui beberapa permasalahan. Permasalahan utama yaitu tidak tercapainya target waktu pelaksanaan pengembangan perangkat lunak. Penelitian ini mengkaji tentang tingkat kematangan manajemen proyek pengembangan perangkat lunak yang menerapkan kerangka kerja Scrum.Penelitian dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian kuantitatif menggunakan Scrum Maturity Model. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner terhadap pegawai PT. XYZ yang berperan sebagai Scrum Master pada proyek pengembangan perangkat lunak yang telah menerapkan kerja Scrum. Analisis data dilakukan dengan menilai tingkat kematangan setiap proses pada kerangka kerja Scrum. Hasil analisis tingkat kematangan manajemen proyek pengembangan perangkat lunak digunakan untuk memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi.Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu PT. XYZ berhasil mencapai tingkat kematangan 2 Scrum Maturity Model. Tingkat kematangan 2 dicapai melalui sasaran umum Basic Scrum Management dan Software Requirement Engineering. Rekomendasi sasaran perbaikan diberikan untuk memperbaiki proses- proses untuk mencapai tingkat kematangan 3, 4, dan 5. Untuk mencapai tingkat kematangan 3, sasaran perbaikan difokuskan pada perbaikan manajemen hubungan dengan pelanggan dan manajemen iterasi. Sementara itu, untuk mencapai tingkat kematangan 4 sasaran perbaikan direkomendasikan untuk praktik-praktik yang terkait standarisasi manajemen proyek. Untuk mencapai tingkat kematangan 5, sasaran perbaikan direkomendasikan untuk memperbaiki praktik-praktik terkait manajemen kinerja proyek.

---

Scrum is an agile framework designed for simplicity to produce software incrementally and iteratively. Scrum project management implement collaboration between developer?s team and the consumers. PT. XYZ has implemented Scrum since 2012, but encountered some problems in its implementation. The main problem is the projects don't achieve the time target of software development timeline. This research is aimed to examine the maturity level of project management of software development that implement Scrum frameworks.

This research was conducted using quantitative research methodology using Scrum Maturity Model. Data were collected through questionnaires to employees of PT. XYZ which acts as a Scrum Master on software development projects that have implemented Scrum framework. Data analysis was performed by assessing the maturity level of each process on the Scrum framework. The results of the analysis of project management maturity level of software development process are used to provide recommendations for improvement to achieve a higher level of maturity.

The conclusion from this research is PT. XYZ reached maturity level 2 of Scrum Maturity Model. Maturity level 2 is achieved through a common goal of Basic Scrum Management and Software Requirement Engineering. Recommendations for improvement are given to improve processes to achieve maturity level 3, 4, and 5. To achieve maturity level 3, the recommendation focused on improving customer relationship management and iteration management. Meanwhile, to achieve maturity level 4, the recommendations are to improve practices related to standardization of project management. To achieve maturity level 5, the recommendations are to improve practices related to project performance management."

"Era globalisasi membawa ekonomi dunia menuju perdagangan bebas untuk perdagangan barang dan jasa Kerjasama regional dan internasional terkait dengan liberalisasi ekonomi dilakukan melalui kesepakatan atau komitmen suatu negara ke negara lain Bentuk komitmen ini sebagian besar Negara berpedoman pada GATS General Agreement in Trade Services Komitmen tersebut salah satunya adalah settlement and clearing for financial assets termasuk produk securities derivatives dan negotiable instrument PT Kliring Penyelesaian Efek Indonesia KPEI yang mempunyai otoritas untuk melakukan proses kliring dan penyelesaian transaksi bursa yang diperdagangkan di Indonesia menjadikan hal ini sebagai salah satu strategi bisnis yang harus dicapai PT KPEI dalam 5 tahun kedepan Saat ini strategi IT yang pernah dibuat belum menjawab strategi bisnis baru yang dicanangkan PT KPEI untuk memenuhi target melakukan settlement and clearing for financial assets untuk produk saham dan instrumen pasar modal lainnya lintas regional dan internasional Hal ini menjadi perhatian besar untuk PT KPEI sehingga memasukkan cross border clearing sebagai bagian rencana strategis perusahaan Berdasarkan hal tersebut perlu adanya perencanaan strategis sistem informasi PSSI untuk mengatur arah pengembangan SI TI agar mampu mewujudkan strategi bisnis PT KPEI sebagai Cross border CCP Clearing Counterparty Pendekatan PSSI yang digunakan adalah metodologi ward peppard Metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara review dokumen dan observasi.

---

The era of globalization brings the world economy toward free trade to trade in goods and services Regional and international cooperation related to economic liberalization is done through an agreement or commitment of a country to another country The commitment is largely based on the country of GATS General Agreement in Trade Services One of them is settlement and clearing for financial assets including securities products derivatives and negotiable instruments Indonesian Clearing and Guarantee Corporation PT KPEI who has the authority to make the process of clearing and settlement of exchange transactions that are traded in Indonesia makes it as one of the business strategies that must be achieved PT KPEI within the next 5 years Current IT strategy ever made have not been able to answer that proclaimed a new business strategy to meet the target PT KPEI in conducting settlement and clearing for financial assets for stock products derivatives and capital market instruments other regional and international traffic This is a big concern for PT KPEI that incorporate cross border clearing as part of the company 39 s strategic plan Based on this the need for strategic planning of information Systems SPIS to set the direction of the development of the IS IT strategy in order to be able to realize business of PT KPEI as Cross border CCP Clearing Counterparty SPIS approach is the methodology of Ward Peppard Method of data collection was done through interviews document review and observation"

"[ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi semakin cepat baik di kalangan organisasi maupun pemerintahan Pemerintahan pusat maupun daerah semakin giat dalam menerapkan teknologi informasi dalam proses pemerintahan atau disebut dengan e government Dukungan teknologi informasi yang ada diharapkan pelayanan publik menjadi lebih cepat dan terciptanya tata kelola yang lebih baik di pemerintahan Namun proses penerapan e government ini masih terhambat beberapa kendala yaitu penerapan teknologi informasi masih berjalan cukup lambat dan beberapa proses bisnis yang dilakukan masih manual Salah satu hal yang mendasari kendala ini ada belum adanya perencanaan strategis sistem informasi di pemerintahan kabupaten Gorontalo Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu rancangan strategi sistem informasi atau disebut master plan teknologi informasi untuk memfasilitasi perencanaan penerapan SI TI di pemerintahan Kabupaten Gorontalo Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi Cassidy Hasil akhir dari penelitian ini adalah perencanaan strategis SI TI mencakup portofolio aplikasi infrastruktur organisasi dan proses serta roadmap untuk implementasi SI TI di pemerintahan kabupaten Gorontalo.

---

ABSTRACTInformation technology has developed very rapidly both in the government and enterprise Central and local government is more active in applying information technology in government processes called e government Support of information technology is expected to create faster public services and better governance in government However the process of e government implementation is still hampered several obstacles for instance the application of information technology is still running quite slow and some business processes are still done manually One of the underlying problems is local government of Gorontalo didn rsquo t have any strategic planning of information system Therefore this study aims to produce a strategy of the information system or called a master plan of information technology to facilitate the planning for implementation of IS IT in the local government of Gorontalo The Cassidy methodology was used in this research The result of this study is strategic planning of IS IT include application portfolio infrastructure organization processes and roadmap for the implementation of IS IT in the local government of Gorontalo., Information technology has developed very rapidly both in the government and enterprise Central and local government is more active in applying information technology in government processes called e government Support of information technology is expected to create faster public services and better governance in government However the process of e government implementation is still hampered several obstacles for instance the application of information technology is still running quite slow and some business processes are still done manually One of the underlying problems is local government of Gorontalo didn rsquo t have any strategic planning of information system Therefore this study aims to produce a strategy of the information system or called a master plan of information technology to facilitate the planning for implementation of IS IT in the local government of Gorontalo The Cassidy methodology was used in this research The result of this study is strategic planning of IS IT include application portfolio infrastructure organization processes and roadmap for the implementation of IS IT in the local government of Gorontalo ]"

"[ABSTRAKPersaingan perusahaan pembiayaan yang begitu ketat serta peluang izin usahayang diperluas oleh pihak OJK, mendorong perusahaan menggunakan teknologi informasi untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Namun, keterbatasan bujet dan sumber daya yang ada memaksa perusahaan untuk lebih selektif dengan memprioritaskan kebutuhan bisnis melalui aplikasi. Setiap perusahaan memiliki interpretasi yang berbeda-beda tentang aplikasi, sehingga perlu dirumuskan model yang generik dalam pengklasifikasian aplikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah memetakan aplikasi pada perusahaan pembiayaan berdasarkan karakteristik masing-masing kuadran strategic grid. Karakteristik masing-masing kuadran dirangkum dari berbagai teori dan praktik. Dari analisis teori dan praktik tentang strategic grid, terdapat 6 karakteristik untuk kuadran key operational, 7 karakteristik untuk kuadran support, 7 karakteristik untuk kuadran strategic, dan 4 karakteristik untuk kuadran high potential. Karakteristik tersebut dituangkan ke dalam pertanyaan kuesioner. Wawancara dan observasi lapangan dilakukan untuk mengkonfirmasi jawaban atas pertanyan yang diberikan. Dari hasil pemetaan 15aplikasi berdasarkan karakteristik tersebut, diperoleh sebanyak 8 aplikasi dikuadran support, 3 aplikasi di kuadran strategic, 4 aplikasi di kuadran keyoperational, dan 0 aplikasi di kuadran high potential. Berdasarkan hasil pemetaan bahwa perusahaan pembiayaan di Indonesia sudah tergolong ke dalam era Business Intelligence dimana sistem data warehouse sudah dibangun, alat pendukung untuk kebutuhan analisis data sudah tersedia, dan perusahaan tidak lagi bergantung pada TI untuk menyediakan informasi kepada level eksekutif untuk keperluan strategis.

---

ABSTRACTThe competition is so tight in financing companies and the opportunities ofextended business licenses by the OJK, encourage companies to use information technology to create competitive advantage. However, the limitations of budget and resource is forcing companies to be more selective in prioritizing business needs through the application. Each company has different interpretation ofapplications, so it is necessary to formulate a generic model in the classification application. The aim of this research is to map the finance company application based on the characteristics of each quadrant on the strategic grid. Thecharacteristics of each quadrant summarized from various theories and practices. From the analysis of the theory and practice of strategic grid, there are 6 characteristics for key operational quadrant, 7 characteristics for support quadrant, 7 characteristics for strategic quadrant and 4 characteristics for high potential quadrant. These characteristics poured into question questionnaire. Interviews and field observations conducted to confirm the answer of questions. From the mapping of 15 applications based on these characteristics, obtained as many as 8 applications in support quadrant, 3 applications in strategic quadrants, 4 applications in key operational quadrant, and 0 applications in high potentialquadrant. Based on the results of application mapping that the finance company in Indonesia has been classified into a Business Intelligence era where the data warehouse system was built, a supporting tool for requirements analysis of the data is available, and the company is no longer depend on IT to provide information to the executive level for strategic purposes. , The competition is so tight in financing companies and the opportunities ofextended business licenses by the OJK, encourage companies to use informationtechnology to create competitive advantage. However, the limitations of budgetand resource is forcing companies to be more selective in prioritizing businessneeds through the application. Each company has different interpretation ofapplications, so it is necessary to formulate a generic model in the classificationapplication. The aim of this research is to map the finance company applicationbased on the characteristics of each quadrant on the strategic grid. Thecharacteristics of each quadrant summarized from various theories and practices.From the analysis of the theory and practice of strategic grid, there are 6characteristics for key operational quadrant, 7 characteristics for support quadrant,7 characteristics for strategic quadrant and 4 characteristics for high potentialquadrant. These characteristics poured into question questionnaire. Interviews andfield observations conducted to confirm the answer of questions. From themapping of 15 applications based on these characteristics, obtained as many as 8applications in support quadrant, 3 applications in strategic quadrants, 4applications in key operational quadrant, and 0 applications in high potentialquadrant. Based on the results of application mapping that the finance company inIndonesia has been classified into a Business Intelligence era where the datawarehouse system was built, a supporting tool for requirements analysis of thedata is available, and the company is no longer depend on IT to provide information to the executive level for strategic purposes. ]"