Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk meneliti bagaimana impor beras dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan yang lambat pada produksi beras dalam negeri selama era liberalisasi impor beras. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada dua langkah yang dilakukan oleh penulis. Pertama, penulis meneliti bagaimana respon petani terhadap perubahan harga beras baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang dengan menggunakan Model Koyck- Nerlove. Kedua, penulis membuat simulasi dengan membandingkan kasus aktual dan hipotetis untuk menjelaskau bagaimana impor beras dapat mempengaruhi produksi beras dalam negeri selama era liberalisasi impor beras. Kasus hipotetis didesign dengan asumsi bahwa tidak ada perubahan dalam target kebijakankan utama pada sektor beras dimana target kebijakan adalah untuk meningkatkan produksi beras domestik sehingga rasio impor beras net terhadap produksi beras domestik secara relatif akan rendah. Kasus hipotetis yang meliputi kasus jangka pendek dan jangka panjang (10 tahun sebagai periode perapihan) djperiksa unluk mengetahui bagaimana respon petani terhadap perubahan harga beras. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga beras pada kasus hipotetis lebih besar dari harga pada kasus aktual. Hal ini memberikan indikasi bahwa impor beras dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan yang lambat pada produksi beras domestik. Lambatnya pertumbuhan produksi betas domestik yang disebabkan oleh liberalisasi impor beras seharusnya membuat Pemerimah Indonesia untuk lebih serius dalam memperhatil-can situasi beras untuk masa depan.

---

The aim of this paper is to investigate how much the relatively large amount of rice import could contribute to the growth deceleration in domestic rice production during the liberalization of rice import era. To this end, the following two steps of analysis have been taken. First, the author identities the responsiveness of rice farmers to price both in the short r|.1n and long rim utilizing Koyck-Nerlove model. Second, actual and hypothetical cases are compared to explain how much the large amount of rice import could influence domestic rice production in Indonesia during the liberalization of rice import era. The hypothetical cases are designed as if there were no change in the major policy target (the major policy target is designed to increase riee production) so that the ratio of net import to domestic rice production will be relatively low. The hypothetical cases consisting of two cases for the short run and long run (allowing 10 years for adjustment period) are examined to identify the responsiveness of rice farmers to price. The results show that the hypothetical rice prices are higher than the actual rice prices both in the short run and in the long run. This finding indicates that the large amount of rice import could be responsible for growth deceleration in domestic rice production. Therefore, it is highly important to recognize the impact of the large amolmt of rice import on domestic rice production. The reduced growth rate in rice production due to the liberalization of rice import should be regarded as an alarm for the Indonesian Government and make them more concerned about the future rice situation. "

"ABSTRAKIndonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, yang dapat menyebabkan negara tersebut berkembang cepat. Perkembangan ini dapat terganggu oleh kutukan sumber daya alam. Penelitian ini mengeksplorasi keberadaan kutukan sumber daya alam di tingkat kabupaten dengan membagi model menjadi dua periode. Makalah ini menggunakan PDB per kapita, rasio belanja pendidikan, rasio belanja infrastruktur, dan tingkat melek huruf sebagai variabel independen. Untuk mengukur fenomena kutukan sumber daya alam, model penelitian menggunakan kabupaten penghasil sebagai variabel dummy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kutukan sumber daya alam muncul di Indonesia dan lebih dalam pada periode kedua. Makalah ini juga membandingkan tingkat kemiskinan di setiap pulau dengan memodifikasi variabel kabupaten penghasil menjadi variabel pulau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi memiliki tingkat kemiskinan yang sama. Dibandingkan dengan pulau-pulau ini, pulau Kalimantan dan Bali memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah, dan pulau-pulau Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Akhirnya, tulisan ini mengusulkan bahwa program pemerintah Indonesia untuk pengentasan kemiskinan harus memperhatikan faktor kutukan sumber daya alam.

---

ABSTRACTIndonesia has abundant natural resources, which could lead the country to fast development. This development could be disturbed by the natural resource curse. This research explores the presence of the natural resource curse on the district level by dividing the model into two periods. This paper uses GDP per capita, education expenditure ratio, infrastructure expenditure ratio, and literacy rate as independent variables. To measure the natural resource curse phenomenon, the model uses producing districts as dummy variables. The results show that the natural resource curse appears in Indonesia and is growing deeper in the second period. This paper compares the poverty rate on each island by modifying the producing districts’ dummy variable with the island’s dummy variable. The result indicates that Java, Sumatra, and Sulawesi islands have the same poverty rate. Compared to these islands, Kalimantan and Bali islands have lower poverty rates, and Maluku, Papua, and Nusa Tenggara islands have higher poverty rates. Finally, this paper proposes that the Indonesia government programs in poverty alleviation become aware of the natural resource curse. "

"ABSTRAKPemerintah Indonesia telah mensubsidi penggunaan LPG untuk rumah tangga semenjak tahun 2007. Subsidi diberikan sebagai insentif agar rumah tangga mau mengalihkan penggunaan minyak tanah ke LPG. Meningkatnya beban subsidi kepada anggaran negara membuat pemerintah mengusulkan pengurangan subsidi sebagai salah satu arah kebijakan di sektor energi. Makalah ini menginvestigasi efek dari perubahan harga LPG dan pendapatan rumah tangga terhadap konsumsi LPG rumah tangga dengan menggunakan model elastisitas konstan. Menggunakan data SUSENAS 2015, hasil estimasi mengindikasikan karakteristik konsumsi LPG rumah tangga yang bersifat inelastic terhadap perubahan harga dan pendapatan dimana besaran elastisitas harga lebih besar daripada elastisitas pendapatan. Karakteristik yang inelastic tersebut mengindikasikan bahwa LPG dianggap sebagai necessity good oleh rumah tangga Indonesia. selanjutnya paper ini juga meneukan bahwa permintaan LPG oleh rumah tangga desa lebih sensitive terhadap harga dan pendapatan dibanding dengan rumah tangga perkotaan. Hasil estimasi juga memperlihatkan bahwa rumah tangga berpenghasilan rendah lebih sensitif terhadap perubahan harga dan pendapatan dibandingkan dengan  rumah tangga berpenghasilan tinggi. Hasil pembahasan makalah menyimpulkan bahwa pemerintah harus menyediakan bantuan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah untuk memproteksi level konsumsi LPG mereka jika pemerintah ingin menjalankan kebijakan rasionalisasi harga dan subsidi LPG.

---

ABSTRACT

The Government of Indonesia has been subsidizing Liquefied Petroleum Gas (LPG) for households since 2007. The subsidy is given as an incentive to households to convert their use of kerosene into LPG. The increasing burden of LPG subsidy on state budget compels the government to propose subsidy reduction as their policy direction in the energy sector. This paper investigated the effects of the changes in LPG prices and household income on household LPG consumption using constant elasticity demand model. Utilizing 2015 Indonesia National Socioeconomic Survey (SUSENAS) data, the estimated results suggest an inelastic characteristic of Indonesian households LPG consumption toward the change in LPG prices and households income where the magnitude of price elasticity is higher than income elasticity. The inelastic income elasticity characteristic suggests that LPG is considered as a necessity good by Indonesian households. Moreover, we found that the demand for LPG in rural households is more sensitive to price and income change than in urban households. Estimated results indicate that lower-income households are more sensitive to LPG prices and income compared to higher-income households. The results suggest that the government has to provide some cushion or subsidy to lower-income households to protect their level of LPG consumption if it wants to rationalize the price and subsidy of LPG.

"

"Pada awal 1970-an, Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam yang melimpah seperti minyak bumi yang merupakan penggerak utama perekonomian. Penurunan harga minyak dunia pada pertengahan 1980-an menandai berakhirnya masa minyak di Indonesia. Meskipun saat ini pendapatan minyak tidak lagi menjadi penggerak utama perekonomian, pemerintah optimis untuk memulihkan kembali sektor minyak. Di sisi lain, belanja pemerintah memainkan peran penting dalam memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara umum. Studi ini menganalisis pengaruh pendapatan minyak dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan menggunakan uji ko-integrasi serta vector error correction model (VECM) untuk periode 1968-2017. Hasilnya menunjukkan bahwa pendapatan minyak memiliki efek positif pada produk domestik bruto (PDB) karena pemerintah berhasil mengelola pendapatan minyak untuk pembangunan perekonomian. Pengeluaran pemerintah secara negatif mempengaruhi PDB karena alokasi anggaran yang besar untuk subsidi dan pembayaran bunga.

---

In the early 1970s, Indonesia was a country with an abundance of natural resources such as oil which was the main engine of the economy. The mid 1980s decline of world oil price signaled the end of the oil period in Indonesia. Although oil revenues are not the main drivers in the economy, the government is optimistic about recovering the oil sector. On the other hand, public expenditure plays an important role in piloting significant effects on the general growth of the economy. This study analyzes the effects of oil revenue and government expenditure on the economic growth in Indonesia by using the co-integration test as well as the vector error correction model (VECM) for the period 1968-2017. The result shows that oil revenue has a positive effect on gross domestic product (GDP) because the government succeeded in managing oil revenues for spending it on the development of the economy. Government expenditure negatively affects GDP due to substantial budget allocations for subsidies and interest payments."

"

Konversi lahan sawah yang meningkat bisa mengancam ketahanan pangan nasional. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi faktor pendorong konversi lahan sawah terutama di Jawa dan Sumatra sebagai lumbung padi nasional. Dengan menggunakan data panel dari 256 kabupaten / kota pada periode 2010-2017, penelitian ini membuktikan bahwa faktor pendorong konversi lahan sawah di Jawa adalah PDRB di sektor pertanian dan service, serta kepadatan penduduk. Sementara di Sumatera, konversi lahan sawah dipengaruhi oleh PDRB di sektor pertanian dan sektor  industri, serta kepadatan penduduk. Analisis geospasial menunjukkan bahwa lahan sawah di Jawa sebagian besar beralih fungsi menjadi pemukiman, sementara di Sumatera menjadi tanaman perkebunan.

 

---

Recently, the paddy fields conversion rate is alarmingly high, and it can threat national food security. Therefore, identified the main drivers of paddy fields conversion is important, particularly in Java and Sumatra as national rice barn. This study employed the panel data of 256 regencies/cities from 2010–2017, and it identified that the factors which affected the conversion in Java are the GRDP in agriculture and service sectors, also population density. Moreover, the population density, the GRDP in agriculture and industry sectors are the main drivers of the conversion in Sumatra. Geospatial analysis reveals that the most changes of paddy fields in Java is dominated by settlement, and in Sumatra is turned dominated into palm oil.

"

"

Penelitian ini mengekplorasi hubungan antara dua aspek penting bagi pembangunan ekonomi, yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAKP) and upah riil di Indonesia. Level TPAK di Indonesia terus mengalami peningkatan, tetapi upah rill justru menurun. Penelitian ini berasumsi bahwa keadaan ini terjadi karena mayoritas pekerja perempuan di Indonesia bekerja di industri yang rendah level produktivitasnya, sehingga membuat garis pasokan pekerja pada kurva ketersediaan tenaga kerja dan upah riil bergeser ke kanan, ke titik upah yang lebih rendah. Penelitian ini dilaksanakan dengan teknik penelitian kuantitatif pada 30 provinsi di Indonesia periode 2002-2018, menggunakan regresi GLS dengan efek random. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari BPS-RI. Hasil analisis menemukan bahwa peningkatan level TPAKP di Indonesia membawa efek negatif pada tingkat upah riil per jam. Dengan kata lain, peningkatan jumlah tenaga kerja perempuan di Indonesia menyebabkan penurunan level upah riil per jam, baik untuk upah pekerja perempuan maupun laki-laki. Penemuan ini merupakan indikasi bahwa peningkatan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja sebaiknya diikuti dengan pekerjaan yang berkualitas bagi mereka. Oleh karena itu, kebijakan terkait peningkatan kesempatan kerja bagi perempuan di industri yang lebih produktif merupakan hal yang penting, termasuk kebijakan guna mengurangi hambatan-hambatan kerja bagi perempuan.

 

---

This research explores the relationship between two essential aspects for economic development which are female labour force participation (FLFP) and the real wage in Indonesia. While the level of FLFP in Indonesia keeps increasing over time, the real wage decreases. This paper argues that this happens because most females work in less productive industries that makes the labour supply line shifts to the right and drives the wage to a lower level. Conducting in quantitative research for 30 provinces in Indonesia from 2002 until 2018, this paper uses Random-effects GLS Regression for panel data analysis. The data for this research is secondary data from BPS-Statistics Indonesia. This paper finds that the raising trend of FLFP in Indonesia has a negative effect on the hourly real wage. In other word, the raising of female labour supply in Indonesia generally worsens the hourly wage, both for female and male wage. This finding is an early warning that the high level of female participation in labour market should be followed by qualified job for them. Policies related to increasing job opportunity for women in more productive industries is vital, including dealing with some constraints that influence their time in the labour market.

 

"

"Tujuan kajian ini adalah untuk meneliti apakah penurunan kemiskinan di Indonesia terkait dengan penerapan desentralisasi fiskal. Ukuran kemiskinan yang digunakan adalah poverty headcount index (P0), poverty gap index (P1), dan poverty severity index (P2), sedangkan ukuran derajat desentralisasi fiskal (FD) yang digunakan adalah indikator pendapatan/revenue indicator (RI), indikator belanja/expenditure indicator (EI), dan indikator otonomi/autonomy indicator (AI). Indikator-indikator FD tersebut diadaptasi dari konsep yang disajikan oleh Akai dan Sakata (2002). Guna memastikan robustness model penelitian, kajian ini menerapkan static and dynamic panel data analyses. Static panel data analysis dilakukan dengan menggunakan ordinary least square dan fixed effect (FE) method, sementara dynamic panel data analysis dilakukan dengan menggunakan System Generalized Method of Moment (Sys GMM), yang dikembangkan oleh Arellano dan Bover (1995) serta Blundell dan Bond (1998). Hasil dari static dan dynamic panel data analyses secara konsisten menunjukkan bahwa peningkatan derajat desentralisasi fiskal dapat menurunkan tingkat kemiskinan, meskipun dalam estimasi dengan menggunakan FE dan Sys GMM, desentralisasi fiskal membutuhkan jeda waktu untuk mempengaruhi tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini mempunyai dampak kebijakan, yaitu bahwa pemerintah harus terus menyempurnakan desain desentralisasi fiskal, terutama terkait dengan kewenangan pemerintah daerah dalam hal pendapatan, belanja, dan kemandirian fiskal.

---

The aim of this study is to investigate whether poverty reduction in Indonesia is correlated with fiscal decentralization. Poverty measures used are poverty headcount index (P0), poverty gap index (P1), and poverty severity index (P2), whereas the measures of degree of fiscal decentralization (FD) are revenue indicator (RI), expenditure indicator (EI), and autonomy indicator (AI). These FD indicators are adapted from the concept presented by Akai and Sakata (2002). In order to ascertain the robustness of the model, this study applies both static and dynamic panel data analyses. The static panel data analysis is conducted using ordinary least square and fixed effect (FE) method, whereas the dynamic panel data analysis is conducted using System Generalized Method of Moment (Sys GMM), which is developed by Arellano and Bover (1995) and Blundell and Bond (1998). The results of both static and dynamic panel data analyses consistently show that an increase in degree of fiscal decentralization lowers poverty, although in estimation of FE and Sys GMM, fiscal decentralization needs time lag to affect poverty. These results have policy implication that government of Indonesia needs to improve fiscal decentralization design, mainly related to the revenue authority, expenditure authority, and fiscal independency of local governments."

"ABSTRAKStudi ini meneliti pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan di Indonesia dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi menggunakan panel kointegrasi dan analisis kausalitas. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan regresi data panel standar dan panel data regresi dengan variabel instrumen. Hasil menunjukkan bahwa adanya kausalitas dua arah antara pengeluaran pendidikan dan produk domestik regional bruto (PDRB) serta pengeluaran kesehatan dan PDRB. Dari hasil regresi data panel dengan variabel instrumen, belanja pendidikan memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi dan secara statistik signifikan. Sebaliknya, pengeluaran kesehatan hanya memiliki tanda positif tetapi secara statistik tidak signifikan. Temuan ini memiliki implikasi kebijakan utama seperti kebutuhan untuk meningkatkan alokasi anggaran daerah terutama untuk sektor pendidikan dan kesehatan dan sektor-sektor produktif lainnya. Provinsi-provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah harus memperkuat keuangan daerah dengan pendapatan asli daerah sehingga mereka dapat meningkatkan PDRB dan mengalokasikan anggaran lebih untuk pendidikan dan kesehatan.

---

ABSTRACT

This study investigates government's expenditure on education and health in Indonesia and its effect on economic growth using panel cointegration and causality analysis. Furthermore, this study also employs standard panel data regression and panel data regression with instrument variable. The results show that the existence of bidirectional causality among education expenditure and gross regional domestic product (GRDP) as well as health expenditure and GRDP. From the result of panel data regression with instrument variable, education expenditure has a positive relationship with economic growth and statistical significance. On the contrary, health expenditure only has a positive sign but is statistically not significant. These findings have main policy implications such as the need to increase the allocation of the local budget especially for education and health sectors and other productive sectors. Indeed, the low-growth provinces should strengthen their regional finance with local own revenue so that they can increase GRDP and allocate more budget for education and health."

"ABSTRAKPenelitian ini mempelajari pengaruh kebijakan cukai terhadap produksi sigaretkretek mesin dengan menggunakan data panel 75 perusahaan dari 2009 ? 2012.Teknik yang digunakan adalah pendekatan panel dengan model fixed effect. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa kebijakan cukai berdampak negatif terhadapproduksi rokok dan kebijakan harga rokok berpengaruh positif terhadap produksirokok. Hasil penelitian tambahan menunjukkan bahwa perusahaan kecil danmenengah menerima dampak lebih besar daripada perusahaan besar dalam halpenurunan produksi akibat kenaikan tarif cukai. Sedangkan perusahaan kecil danmenengah mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga rokok. Hasil penelitianini menganjurkan Pemerintah agar tetap melanjutkan kebijakan cukai sekarang,sistem cukai dengan layer, untuk melindungi perusahaan kecil dan menengah

---

ABSTRACTThis study investigates the impact of excise policy on machine-rolled clovecigarette production using a panel data set of 75 firms from 2009 to 2012. Using apanel approach technique with a fixed effect model, I found that excise tariffs havea negative impact on cigarette production. I also found that cigarette price has apositive impact on cigarette production. Additional experiments show that smalland medium firms suffer more than large firms in terms of production decreasesdue to an increase in excise tariff, whereas small and medium firms benefit froman increase in cigarette prices. These findings suggest that governments shouldcontinue the current excise policy, which is a tiered specific excise system, inorder to protect small and medium firms"