Hasil Pencarian

Ditemukan 30 dokumen yang sesuai dengan query

Bima Sujatmiko

Pengawasan Perbankan syariah di Indonesia = the syariah banking supervision in Indonesia

" ABSTRAK
Tesis ini membahas pengawasan Sperbankan yariah di Indonesia,pokok pembahasan dalam penelitian ini pengawasan terhadap bank Syariah berdasarkan peraturan perundang-undangan di indonesia dan perbandingan pengawasan perbankan syariah di Indonesia,Malaysia dan Iran,metode yang digunakan adalah penelitian yurudis normatif melalui studi kepustakaan. Penelitian menemukan bahwa pengawasan kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip kehati-hatian dilakukan oleh bank Indonesia dan pengawasan dan pengawasan terhadap prinsip syriah dalam kegiatan bank Indonesia dan pengawasan prinsip syariah.

ABSTRACT
the thesis discusses the syariah banking supervision in ... "

2011

T28714

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Nicky Fachrizal

Pemberlakuan Undang-Undang No.17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Sebagai Upaya Penguatan Peran Intelijen Negara Dan Jaminan Perlindungan Kebebasan Warga Negara. = Enforcement of Intelligence Service Act No.17 Of 2011 As Strengthening Role Effort State Intelligence Service And Guarantee Of Citizen Protecting Freedom

" ABSTRAK
Tesis ini mendeskripsikan diskursus pandangan politik, antara; kelompok yang menginginkan penguatan peran negara yang tercermin di dalam peran organisasi intelijen dan jaminan perlindungan kebebasan warga negara; mengkaji reformasi intelijen dalam kerangka negara hukum demokratis di Negara Indonesia; serta menganalisa wewenang khusus yang ada pada Badan Intelijen Negara (BIN) yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis. Penelitian tesis ini mengunakan metode penelitan yuridis-normatif dengan pendekatan perundangundangan, konsep, sejarah, dan analisi hal ini sejalan dengan karakter dari ilmu hukum, yakni preskriptif. Penelitian tesis ini juga ... "

2012

T31860

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Siti Khoiriah

Konstruksi hukum kewenangan kepala daerah dalam keuangan daerah di Indonesia = Construction of regional head of legal authority of the regional finance in Indonesia

" ABSTRAK
Keberadaan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjadi konsensus Nasional. Konsenssus nasional mengenai keberadaan otonomi daerah dalam NKRI tersebut mengandung arti bahwa penyelenggaraan organisasi dan administrasi Negara tidak hanya semata-mata atas dasar sentralisasi dan dekonsentrasi sebagai penghalusannya, tetapi juga atas dasar desentralisasi dengan otonomi daerah sebagai perwujudannya. Dari dimensi administrasi, prinsip diatas menuntut agar otonomisasi yang terjadi didasarkan pada faktor dan pertimbangan objektif serta kebijakan yang dapat menjamin kemampuan daerah dalam mengemban otonomi. Inilah makna otonomi yang nyata tercakup dalam ... "

2012

T31537

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Zahrina

Evaluasi pelaksanaan kawasan tanpa rokok di Universitas Indonesia Depok Tahun 2015 = Evaluation of smoke free area implementation in university of indonesia depok on 2015

" Indonesia menjadi negara ketiga dengan konsumsi tembakau terbesar di dunia dan terus meningkat prevalensinya Paparan asap rokok akan membahayakan bagi orang lain perokok pasif akan menjadi korban dari perilaku merokok yang semena mena Kawasan Tanpa Rokok merupakan peraturan yang harus diterapkan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Tempat Belajar mengajar menjadi salah satu Kawasan Tanpa Rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan yang menjadi contoh dan peduli lingkungan sudah mentapkan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2015

S58975

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Rosdiana

Kewenangan mahkamah kehormatan dewan menurut undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah = The authority of the committee on ethics law no 17 year 2014 on the people s consultative assembly the house of representatives of the republic of indonesia the people s representatives council and regional house of representatives / Rosdiana

" ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan dengan menggunakan teori Negara Hukum, Teori Demokrasi, Teori Perwakilan, Etika, Moral, dan Kode Etik, serta Teori Pengawasan. Adapun konsep-konsep yang digunakan adalah tentang kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan hak imunitas Anggota DPR RI. Untuk mendapatkan ... "

2017

T46994

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dennis Taufik Rachman

Periiral Perseiujuan Tertulis Presiden llalam Froses Fenyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korripsi yang diiakukan oleir Anggota DPR dan Kepala Daerah = About Written Consent From the President of In-Process Research and Investigation of Corruption by Members of Parliement and Head of Region

" Tesis ini membahas mengenai adanya perbedaan perlakuan perihal persetujuan tertulis dari Presiden dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi antara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dan anggota DPR. Perbedaan ini berdasarkan putusan MK No. 73/PUU-IX/2011 yang menghapus keharusan persetujuan tertulis Presiden untuk kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan, putusan MK No. 76/PUU-XII/2011 memutuskan kembali adanya keharusan persetujuan tertulis Presiden untuk anggota DPR yang diduga melakukan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rizky Muhammad Ikhsan

Analisa Perbandingan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan Undang-Undang menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 = Comparative analysis of the Authority of the Regional Representative Council in the Establishment Act by Act No. 17 of 2014, the Constitutional Court Decision No. 92 / PUU-X / 2012 and the Constitutional Court Decision No. 79 / PUU-XII / 2014

" Kewenangan DPD dalam pembentukan undang-undang telah diatur pada Pasal 22D UUDNRI 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 (UU MD3 2009) menempatkan kedudukan DPD tidak setara dengan Presiden atau DPR dalam hal pembentukan undang-undang. Lahirnya, putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 telah merubah kedudukan dan kewenangan DPD dalam hal pembentukan undang-undang yaitu dengan merumuskan bahwa DPD ikut terlibat sejak tahap pengajuan undang-undang sampai dengan sebelum diambil persetujuan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Iqbal

Analisis Rekonsiliasi Sebagai Solusi Alternatif Penyelesaian Masalah Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu = Analysis Reconciliation as Alternative Solution Troubleshooting Serious Human Rights Violation of the Past

" Indonesia mengalami pemerintahan otoriter selama 32 tahun. Berakhirnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 meninggalkan permasalahan krusial terkait pelanggaran HAM berat. Tuntutan masyarakat terutama pihak korban dan keluarganya terhadap peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM berat masih terus disuarakan sampai saat ini. Guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut, Pemerintah bersama DPR telah membentuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya antara tahun 2002-2004 Pemerintah membentuk Pengadilan HAM ad-hoc yang tujuannya untuk memeriksa ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S46833

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Isnaldi

Sistem Pengawasan Internal dan Eksternal Terhadap Hakim Agung dan Hakim Konstitusi di Indonesia = Internal and External Oversight System Against Supreme Court and Constitutional Judges in Indonesia

" Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana perkembangan sistem pengawasan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi di Indonesia. Kebutuhan Hukum Masyarakat dan ketatanegaraan Indonesia terhadap terbentuknya lembaga peradilan yang bebas, mandiri, bersih dan berwibawa menyebabkan sistem pengawasan selama ini yang hanya bersifat internal harus didukung, dilengkapi dengan pengawasan eksternal. Untuk itu melalui Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ketiga terbentuklah Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara yang bertugas ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45924

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Dimas Prasojo

Kedudukan dan implikasi tim pengawas DPR RI terhadap proses penyelesaian kasus Bank Century = Position and implication of supervisor committee investigation case questionnaire Century Bank of the Republic of Indonesia parliament

" Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi pengawasan, selain itu fungsi legislasi danfungsi anggaran. Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Fungsi dan hak Dewan Perwakilan Rakyat itu diatur dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang danAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dijalankan pemerintah. Dalammenjalankan fungsinya, Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkanDewan Perwakilan Rakyat. DPR berhak untuk melakukan penyelidikan terhadappelaksanaan suatu undang-undang ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S54535

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian