Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Industri manufaktur berkontribusi sebesar 20,27% dari produk domestik bruto di Indonesia dan setiap tahunnya membutuhkan sekitar 600 ribu pekerja baru. Proporsi pekerja perempuan pada sektor ini cenderung stagnan pada rata-rata 45% dan rendah pada subsektor industri tertentu. Penelitian ini menganalisis produktivitas pekerja perempuan pada industri manufaktur di Indonesia sampai dengan 23 subsektor industri menggunakan model cross section data survey IBS (Industri Besar Sedang) tahun 2019 pada 28.641 perusahaan. Tujuan analisis adalah untuk mengidentifikasi hubungan korelasi pekerja perempuan terhadap produktivitas perusahaan yang direpresentasikan melalui total output dibandingkan dengan total tenaga kerja (produktivitas tenaga kerja).

---

Indonesia’s manufacturing sector contributes to 20.27% of the country’s gross domestic product. The sector absorbs approximately 600 thousand new labors annually. It is noted that the proportion of female workers in this sector is approximately 45% and even lower in certain subsectors. This study analyzes the productivity of female labors in Indonesian manufacturing sector within 23 subsectors by using the 2019 IBS survey data of 28,641 companies. The objective of the analysis is to identify the correlation of the female workers participation rates with the companies’ productivities, which is resulted from the ratio of total output and participation rate."

"ABSTRAK

Studi ini mengukur bagaimana ketersediaan infrastruktur kesehatan memengaruhi efek asuransi kesehatan nasional terhadap pemanfaatan layanan kesehatan saat ketersediaan infrastruktur kesehatan rendah, dengan mengambil kasus Indonesia. Dengan menggunakan difference-in-differences (DID) dan difference-in-differences-in-differences (DDD), penelitian ini menganalisis data panel pemanfaatan layanan kesehatan di 514 kabupaten kota dan 34 provinsi di Indonesia selama periode 2009-2017. Kami menemukan bahwa efek Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 2014 terhadap pemanfaatan layanan kesehatan lebih rendah pada kabupaten-kabupaten dan provinsi-provinsi yang memiliki ketersediaan infrastruktur kesehatan, yaitu puskesmas dan rumah sakit, yang rendah, dan hasil ini signifikan pada tingkat 5%. Selanjutnya, efek JKN tersebut ditemukan lebih rendah lagi pada saat daerah yang memiliki ketersediaan infrastruktur kesehatan rendah juga memiliki rasio penduduk miskin yang tinggi, menunjukkan bahwa kelangkaan infrastruktur kesehatan sangat membatasi akses penduduk miskin terhadap JKN. Temuan ini mendukung literatur yang ada menjelaskan bahwa ketersediaan infrastruktur kesehatan menentukan efektivitas kebijakan asuransi kesehatan nasional dalam memberikan layanan.

---

ABSTRACT

---

This study measures how the availability of health infrastructure influences the effects of the national health insurance on the utilization of health services, taking the case of Indonesia. By using a difference-in-differences (DID) and difference-in-differences-in-differences (DDD), this study analyzes the panel data of health service utilization in 514 municipal districts and 34 provinces in Indonesia during the 2009-2017. We find that the effects of the national health insurance on the utilization of health services are lower in the districts and provinces where the availability of health infrastructures, i.e. public health centers and hospitals, are low, and these results are significant at 5% level. Moreover, the effects of JKN are also lower in the areas where the availability of health infrastructure is low and the poverty level is high, showing that the lack of health infrastructure has limited the access of the poor to JKN. These findings support the existing literature explaining that the availability of health infrastructure would determine the effectiveness of national health insurance in delivering services.

"

"

Penelitian ini mencoba untuk melihat dampak elektrifikasi pedesaan terhadap pengurangan jumlah orang miskin di desa-desa terpencil dan pulau-pulau terluar dengan mengambil kasus program elektrifikasi off-grid berbasis energi terbarukan di Indonesia yang dilaksanakan sejak 2011. Menggunakan pendekatan difference-in-differences (DID), penelitian ini menganalisis pengaruh pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan di 217 desa. Hasilnya menunjukkan bahwa secara rata-rata, setelah program elektrifikasi berbasis energi baru terbarukan, tren peningkatan jumlah penduduk miskin dan rentan miskin di desa-desa non-grid lebih rendah sebesar 99 orang jika dibandingkan dengan daerah yang tidak terkena program elektrifikasi berbasis energi baru terbarukan. Hasil ini menggarisbawahi pentingnya program elektrifikasi off-grid berbasis energi baru terbarukan dalam mengurangi kemiskinan.

 

---

This study attempts to estimate the impact of rural electrification on reducing the number of poor people in remote non-grid villages and outer islands taking the case of the off-grid renewable energy-based electrification program in Indonesia that was implemented since 2011. Using a difference-in-differences (DID) approach, this study analyzes the effect of renewable energy-based plants in 217 villages. The results show that, on average, after the renewable energy-based electrification program, the increasing trend of the number of poor and vulnerable people in non-grid villages is lower by 99 compared to areas not affected by the renewable energy-based electrification program. These results highlight the importance of off-grid renewable energy-based electrification program in reducing poverty.

 

"

"Sejak tahun 2015 Pemerintah Indonesia berusaha mengembangkan Badan Usaha Milik Desa/BUMDesa (township and village enterprises/TVEs), sebagai bagian dari kebijakan Dana Desa untuk mempercepat pembangunan desa-desa di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana keberadaan BUMDesa memengaruhi perkembangan usaha kecil di 245 desa di 3 kabupaten di  Indonesia yaitu Bekasi, Wonogiri dan Bantul dalam jangka pendek berdasarkan laporan Kementerian Desa. Dengan pendekatan mix method, penelitian ini berusaha menganalisis efek dari keberadaan BUMDesa terhadap perkembangan usaha kecil di desa melalui pendekatan Difference-in-differences (DID) dan faktor-faktor yang memengaruhi pengaruh tersebut melalui in-depth interview dengan stakeholder terkait. Efek dari keberadaan BUMDesa terhadap usaha kecil diukur dengan membandingkan kelompok treatment, yaitu 75 desa yang memiliki BUMDesa yang berhasil  terhadap kelompok kontrolnya, yaitu desa-desa yang tidak memiliki BUMDesa, sebelum dan setelah adanya kebijakan BUMDesa. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan BUMDesa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan jumlah usaha kecil pada kelompok treatment. Hasil dari in-depth interview menunjukkan beberapa faktor yang menyebabkan BUMDesa sulit berkembang, yaitu BUMDesa tidak memiliki status badan hukum usaha (corporate legal entity) sehingga sulit melakukan kerja sama dengan pihak lain, pengelola BUMDesa yang umumnya adalah masyarakat atau tokoh desa kurang memiliki entrepreneurship, dan insentif yang tidak memadai bagi pengelola BUMDesa.

---

Since 2015 the Government of Indonesia has been trying to develop township and village enterprises, the so-calledBUMDesa, as a part of the Village Fund policy (Dana Desa) to accelerate the development of villages in Indonesia. This study aims to evaluate the existence of BUMDesa to influence the development of small businesses in 245 villages in 3 district in Indonesia namely Bekasi, Wonogiri and Bantul in the short term, which have successful BUMDesa cases based on the Village Ministry report. Using mix method approach, this study seeks to analyze the effect of the existence of BUMDesa on the development of small businesses in the village through the difference-in-differences (DID) approach and the factors that influence these effects through in-depth interviews with relevant stakeholders. The effect of BUMDesa on small businesses is measured by comparing the treatment group, which is 75 villages that have BUMDesa  to their control group, namely villages that do not have BUMDesa, before and after BUMDesa policy. The findings of this study indicate that the existence of BUMDesa does not significantly influence the development of the number of small business in the treatment group. The results of in-depth interview show several factors hamper the development of BUMDesa , the lack of business legal entity that limit BUMDesa to do business with, lack of entrepreneurships that limit the managers to develop the business , and inadequate incentives for the managers. "

"Penelitian ini ingin melihat dampak Pembangunan Jalan Tol terhadap pertumbuhan industri ritel, terutama ritel modern, dengan mengambil pembangunan jalan tol Trans Jawa di Indonesia. Menggunakan pendekatan difference-in-differences (DID), penelitian ini menganalisis pengaruh Jalan Tol Trans Jawa di 7.656 desa yang dilalui jalan tol dalam periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2018. Hasilnya menunjukkan bahwa secara rata-rata, setelah adanya program pembangunan jalan tol Trans Jawa, tren peningkatan jumlah minimarket di desa yang dilalui oleh jalan tol Trans Jawa lebih besar 0.53 unit jika dibandingkan dengan daerah yang tidak oleh dilalui jalan tol Trans Jawa. Sementara itu, pengaruh jalan tol Trans Jawa terhadap jumlah warung/toko kelontong sebagai ritel tradisional tidak signifikan. Terlihat bahwa program pembangunan jalan tol cenderung membuka akses terhadap pertumbuhan industri ritel modern di Indonesia.

---

This study would like to see the impact of toll road development toward retail industry growth especially modern retail by taking the construction of the Trans Java toll road in Indonesia. Using a difference-in-differences (DID) approach, this study analyzes the effect of Trans Java Toll Road in 7.656 villages crossed by toll road from 2006 to 2018. The result shows that, on average, after Trans Java toll road program, the trend of increasing the number of minimarkets in villages crossed by the Trans Java toll road is 0.53 units larger compared to The villages that doesn't crossed by Trans Java toll road. But the results show that there is no significant effect of the Trans Java toll road on the number of traditional stores, namely the grocery store as traditional retail. It can be seen that toll road development programs tend to open up access to the growth of the modern retail industry in Indonesia."

"Penelitian ini memperlihatkan pengaruh dari pemimpin wanita terhadap  belanja daerah dalam menentukan jumlah alokasi anggaran dan realisasi anggaran belanja terutama pada fungsi perlindungan keseha, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia. Penelitian ini dilakukan menggunakan data panel tahun 2013-2020 dengan regresi  Ordinary Least Square metode fix effect untuk menentukan pengaruh kepemimpinan wanita. Hasil penelitian menemukan bahwa pemimpin wanita hanya berpengaruh merealisasikan anggaran yang lebih besar pada anggaran kesehatan dibandingkan dengan pemimpin laki-laki dan tidak memiliki pengaruh yang berbeda terhadap besarnya alokasi anggaran. Untuk wilayah  Sumatera pemimpin wanita merealisasikan anggaran pendidikan lebih besar. Di wilayah Jawa pemimpin wanita merealisasikan anggaran pendidikan yang lebih kecil. Pada wilayah Kalimantan pemimpin wanita merealisasikan anggaran eseha lebih sedikit namun merealisasikan anggaran kesehatan yang lebih tinggi. Berbeda dengan wilayah Indonesia timur  di mana tidak ada pengaruh yang berbeda baik dari alokasi maupun realisasi anggaran. Penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda pada setiap wilayah yang disebabkan adanya perbedaan kondisi  wilayah yang terjadi pada saat pelaksanaan anggaran.

---

This study shows the influence of female leaders on local spending in determining the number of budget allocations and budget realization, especially in the functions of social protection, education, and health at the district/city level in Indonesia. This research was conducted using panel data for 2013-2020 with the OLS  regression fix effect method to determine the influence of women's leadership. The study's results found that female leaders only had the effect of realizing a more extensive budget on health budget compared to male leaders and did not have a different effect on the size of the budget allocation. For the Sumatra region, women leaders realized a more extensive education budget. In the Java region, women leaders realized a smaller education budget. In the Kalimantan region, women leaders realized a smaller social budget but realized a higher health budget. It is different from the eastern part of Indonesia, where there is no different effect on budget allocation and realization. This study shows different results in each region due to differences in regional conditions during budget execution."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari kebijakan tanda tangan elektronik yang diimplementasikan sejak tahun 2019 terhadap migrasi penduduk di tingkat desa, menggunakan data sekunder periode 2017-2021 yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Ketenagakerjaan. Dengan menggunakan pendekatan difference in difference, penelitian ini membandingkan efek dari kebijakan tersebut pada desa-desa non-industri sebagai treatment group dan desa-desa industri sebagai control group sebelum dan setelah adanya kebijakan. Penelitian ini menemukan bahwa secara rata-rata setelah adanya kebijakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) jumlah penduduk yang pindah keluar antar desa yang tercatat lebih besar pada desa-desa non-industri disbanding desa-desa industri di Kabupaten Bekasi sebanyak 12 orang. Hal Ini mengindikasikan bahwa efek dari TTE lebih besar dirasakan di desa-desa non-industri dibanding desa-desa industri, karena jumlah penduduk yang memanfaatkan TTE untuk mengurus baik surat kepindahan keluar dari desa non-industri, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) lebih besar jumlahnya dibandingkan di desa-desa industri. Hal ini kemungkinan disebabkan karena peluang pekerjaan baik di sektor formal dan non formal, pendidikan, tempat hiburan serta alasan penunjang lainnya di desa-desa industri yang relatif lebih besar, sehingga lebih sedikit penduduk yang ingin keluar dari desa-desa tersebut. Pengaruh dari TTE lebih besar dirasakan pada treatment group yang memiliki mobilitas penduduk paling tinggi, dalam hal ini data tentang rata-rata penduduk yang bermigrasi mengkonfirmasi hal tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman kita tentang bagaimana efek dari penerapan kebijakan tanda tangan elektronik dapat digunakan untuk mempengaruhi dinamika populasi di berbagai lingkungan.

---

This study aims to analyze the impact of the electronic signature policy implemented since 2019 on village-level population migration, using secondary data from the period 2017-2021 obtained from the Population and Civil Registration Office as well as the Department of Labor. By employing the difference-in-differences approach, this research compares the effects of the policy on non-industrial villages as the treatment group and industrial villages as the control group before and after the policy's implementation. The study found that, on average, after the implementation of the Electronic Signature (TTE) policy, the number of recorded inter-village migrations was greater in non-industrial villages than in industrial villages in Kabupaten Bekasi, by 12 individuals. This indicates that the effects of TTE are more pronounced in non-industrial villages compared to industrial villages, likely due to a larger number of individuals using TTE to handle various matters, such as change of residence from non-industrial villages, ID cards, and family cards, as compared to industrial villages. This may be attributed to greater employment opportunities in both the formal and informal sectors, education, entertainment, and other supporting factors in industrial villages, leading to fewer residents wishing to leave these areas. The influence of TTE is more significant in the treatment group, which has the highest population mobility. In this case, data on the average population migration confirms this. Therefore, this research makes a significant contribution to our understanding of how the effects of implementing electronic signature policies can be used to influence population dynamics in various environments.

"

"Pemberantasan korupsi di Indonesia membutuhkan partisipasi masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum, termasuk kepada KPK. Aduan masyarakat sangat penting bagi KPK dalam mengungkap kasus Korupsi. Oleh karena itu mengetahui faktor-faktor apa yang berkorelasi dengan intensi masyarat untuk melapor adalah penting. Untuk menampung aduan masyarakat, KPK membentuk whistleblower system. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui korelasi antara penanganan korupsi yang dilakukan KPK dengan jumlah aduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi kepada KPK di level Kota Kabupaten seluruh Indonesia. Penanganan kasus diproksikan dengan jumlah kasus yang sedang disidik KPK berbanding jumlah aduan yang diterima oleh KPK. Dengan menggunakan regresi panel system dynamic model GMM, hasil penelitian menemukan bahwa rasio penanganan kasus lag 1, rata-rata indeks demokrasi, tingkat pendidikan dan jumlah aduan lag 1 berkorelasi signifikan terhadap jumlah aduan masyarakat. Hanya variabel rasio korupsi lag 1 yang tidak berkorelasi signifikan terhadap aduan masyarakat.

---

Eradication of corruption in Indonesia requires public participation to be more effective and efficient. One form of community involvement in eradicating corruption is to report suspected criminal acts of corruption to law enforcement officials, including the KPK. Public complaints are very important for the KPK in uncovering corruption cases. Therefore, knowing what factors are correlated with the community's intention to report is important. To accommodate public complaints, the KPK established a whistleblower system. This study aims to determine the correlation between the handling of corruption by the KPK and the number of public complaints related to corruption to the KPK at the City and Regency level throughout Indonesia. Case handling is proxied by the number of cases being investigated by the KPK compared to the number of complaints received by the KPK. By using the panel system dynamic regression model GMM, the results of the study found that the ratio of handling cases of lag 1, the average democracy index, education level and number of public complaints lag 1 were significantly correlated with the number of public complaints. Only the lag 1 corruption ratio variable is not significantly correlated with public complaints."

"Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji apakah variabel kesehatan dan variabel infrastruktur berkorelasi pada keterpilihan dinasti politik di pilkada Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2017-2020. Penelitian ini menguji dengan menggunakan data rata-rata 5 tahun sebelum pilkada 2017, 2018 dan 2020 dan sample yang digunakan adalah 508 Kabupaten/Kota yang mengikuti pilkada. Penelitian ini menggunakan model regresi probit dan model regresi heckprobit untuk menguji apakah probabilita keterpilihan dinasti politik dipengaruhi oleh variabel kesehatan yang diproksikan oleh kepersertaan jaminan kesehatan milik pemerintah dan variabel infrastruktur yang diproksikan kondisi jalan mantap. Hasil kontrol selection bias menunjukan bahwa interest variable kesehatan yaitu BPJS Non-PBI signifikan menurunkan probabilita keterpilihan dinasti politik. Arah negatif ini merupakan bentuk retropective economic voting pada dinasti politik, dimana setiap kenaikan 1% kepesertaan BPJS Non-PBI menurunkan probabilita keterpilihan dinasti politik. Hal ini disebabkan oleh karena voters yang menganggap bahwa pemerintah tidak memiliki peran dalam penyediaan fasilitas kesehatan yang gratis karena yang membayar iuran kepesertaan BPJS Non-PBI adalah pemberi kerja atau harus membayar sendiri secara mandiri. Sedangkan interest variable infrastruktur berupa kondisi jalan mantap signifikan meningkatkan probabilita keterpilihan dinasti politik. Hal ini mengindikasikan bahwa politik perbaikan kondisi jalan efektif meningkatkan elektabilitas dinasti politik dan masyarakat menjadikan kondisi jalan sebagai alat retrospective economic voting pada dinasti politik.

---

The main purpose of this study was to examine whether the health variable and the infrastructure variable were correlated with the electability of in the district/city elections in Indonesia in 2017-2020. This study tested using an average of 5 years before the 2017, 2018 and 2020 elections and the sample used was 508 districts/cities that took part in the local elections. This study uses a probit regression model and a heck-probit regression model to test whether the probability of electing a political dynasty is influenced by the health variable as proxied by government health insurance participation and the infrastructure variable as a proxy for steady road conditions. The results of the selection bias control show that the health interest variable, namely BPJS Non-PBI, significantly reduces the probability of being elected to a political dynasty. This negative direction is a form of retrospective economic voting in political dynasties, where every 1% increase in BPJS Non-PBI membership reduces the probability of being elected to a political dynasty. This is due to voters who think that the government has no role in providing free health facilities because those who pay membership fees for BPJS Non-PBI are employers or have to pay for it themselves. Meanwhile, the infrastructure interest variable in the form of steady road conditions significantly increases the probability of being elected to a political dynasty. This indicates that the politics of improving road conditions is effective in increasing the electability of political dynasties and the community makes road conditions a tool for retrospective economic voting in political dynasties.political dynasties"