Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai mekanisme pengalihan porsi kepemilikan yang dimiliki oleh nasabah dan mekanisme pengalihan hak sewa kepada pihak ketiga. Lebih lanjut lagi di dalam skripsi ini membahas mengenai kesesusaian antara perjanjian Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR iB) dengan akad MMQ di Bank Muamalat Indonesia dengan Fatwa DSN No : 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah. Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR iB) dengan menggunakan akad MMQ sedang marak digunakan oleh masyarakat luas, dikarenakan banyak keuntungan yang di dapat dari Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR iB) dengan menggunakan akad MMQ di bandingkan menggunakan akad pembiayaan lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis-normatif. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara. Pada prinsipnya baik mekanisme maupun ketentuan yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan pemilikan rumah dengan akad MMQ yang tedapat di Bank Muamalat Indonesia, telah sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN No : 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah. Untuk pengaturan pengalihan kepada pihak ketiga, nasabah diperbolehkan untuk melakukan pengalihan porsi kepemilikan maupun hak sewa kepada pihak ketiga asalkan telah mendapatkan izin tertulis dari pihak bank. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya hubungan kemitraan antara nasabah dan bank, sehingga segala tindakan nasabah yang berkaitan dengan aset bersama tersebut harus melalui persetujuan dari bank terlebih dahulu.Home financing using MMQ agreement widely use among the public, as it offers many advantages compared with other financing agreements.The focus of this study are about mechanism of transfer of ownership portion of the customer to a third party and the mechanism of the transfer of lease right of customer to a third party. Further more in this study discussed about the compatibility between home financing agreement using MMQ contract in Bank Muamalat Indonesia with Fatwa DSN No : 73/DSN-MUI/XI/2008 on Musyarakah Mutanaqishah. This study using a yuridis-normatif methode. The data used for this study are collected through documents and interviews. There has been a compability between the home financing agreement using MMQ contract in Bank Muamalat Indonesia with Fatwa DSN No : 73/DSN-MUI/XI/2008 on Musyarakah Mutanaqishah. The customer is allowed to perform the transfer of ownership or leasehold portions to third parties as long as they got permission from bank, as a partner in this MMQ agreement. This is a consequence of the relationship between bank and customer as a partner, so that any costumer action that related to the asset, should be through bank approval."

"Pasar modal merupakan tempat untuk memperdagangkan berbagai instumen jangka panjang, baik dalam bentuk modal maupun hutang. Sejalan dengan perkembangan pasar modal pemikiran untuk mendirikan pasar modal syariah dimulai sejak muncul instrumen pasar modal yang menggunakan prinsip syariah yakni Reksa Dana. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Prinsipnya antara lain larangan setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan efek yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria halal. Salah satu produk investasi yang sudah menyesuaikan diri dengan aturan-aturan syariah yaitu Reksa Dana Syariah. Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariah Islam. Salah satu bentuk Reksa Dana yaitu Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), contohnya Reksa Dana Mega Dana Obligasi Syariah (Medali Syariah) yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Berdasarkan hal tersebut diatas maka terdapat persoalan yaitu bagaimana bentuk akad syariah dalam kegiatan investasi pada Reksa Dana Syariah serta bagaimana kedudukan Investor dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) pada produk Reksa Dana Mega Dana Obligasi Syariah (Medali Syariah). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan wawancara sebagai data pendukung dan deskriptif analisis maka dapat disimpulkan bahwa bentuk akad syariah dalam kegiatan investasi pada Reksa Dana Syariah terdapat 2 (dua) akad, yaitu wakalah dan mudharabah. Wakalah terjadi antara Investor dengan Manajer Investasi dan mudharabah terjadi antara Investor yang diwakili oleh Manajer Investasi dengan pengguna investasi berdasarkan proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak. Kedudukan Investor dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) pada produk Reksa Dana Mega Dana Obligasi Syariah (Medali Syariah) adalah sebagai penyerta mengikatkan diri dengan KIK Medali Syariah yang dibuat Manajer Investasi (PT.Mega Capital Indoilesia/MCI) dengan bank kustodian. Untuk itu bagi Investor yang ingin berinvestasi pada Reksa Dana Syariah diharapkan mengetahui akad-akad yang digunakan pada Reksa Dana Syariah dan sebaiknya perjanjian investasi antara Investor dengan Manajer Investasi sebagai pengelola dana dituangkan dalam perjanjian tersendiri, agar jelas kedudukan hukumnya.

---

Capital market is a place to trade in different long-term instrument, both in the form of Capital or debt. In line with capital market development, the concept for establishing Syariah Capital Market started since capital market instrument appeared that used Syariah principles, namely Investment Fund. Syariah capital market is a capital market that applies Syariah principles. Its principles, are among others, the prohibition of any transaction that contains vague (doubtful) elements and the securities that are sold should meet rightful criteria. One of investment products that have adjusted itself with Syariah regulations is Syariah Investment Fund. Syariah Investment Fund is Investment Fund, the management and policy of which abide by Syariah Islam (Islamic) law. One of Investment Fund form is Investment Fund in the Form of Collective Investment Contract (KIK), for example Investment Fund Mega Dana Obligasi Syaria (Medali Syariah) that is made between Investment Manager and Custodian Bank. Based on the above matter, there is a problem, namely what is the form of Syariah agreement (requirement) in investment activities in Syariah Investment Fund and what is the Investor position in Collective Investment Contract (KIK) in the product of Investment Fund Mega Dana Obligasi Syariah (Medali Syariah). This analysis is conducted by using normative law analysis method with interviews as supporting data and descriptive analysis, it can be concluded that Syariah agreement form in investment activities at Syariah Investment Fund there are two (2) agreements, namely wakalah and mudharabah. Wakalah occurs between Investor represented by Investment Manager and mudharabah occurs between Investor represented by Investment Manager with investment user based on proportion agreed by both parties. The position of Investor in Collective Investment Contract (KIK) in Investment Fund Mega Dana Obligasi Syariah product (Medali Syariah) is to blind itself with KIK Medali Syariah made by Investment Manager (PT. Mega Capital Indonesia/MCI) with custodian bank. Therefore, Investor who wants to invest at Syariah Investment Fund is expected to know the agreement (requirement) used at Syariah Investment Fund and agreement between Investor and Investment Manager as Fund manager should be set forth in a separate agreement so that it is clear its legal connection."

"ABSTRAKWakaf merupakan salah satu bentuk distribusi ekonomi Islam yang mempunyai peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan ummat. Ciri khas dari wakaf adalah keabadian harta benda yang diwakafkan dan hanya boleh dimanfaatkan hasilnya saja. Ciri khas ini yang pada akhirnya menuntut Nazhir untuk mengembangkan harta wakaf sekreatif mungkin sehingga harta wakaf tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Keberadaan wakaf uang yang fleksibel sangat berpeluang untuk dikelola dalam bentuk Reksa Dana syariah dengan segala keunggulannya dibandingkan instrumen investasi lain. Untuk memperoleh analisis yang komphrehensif, penulis menganalisis dua pokok permasalahan yaitu mengenai perkembangan pengaturan wakaf uang setelah Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, dan analisis mengenai penerapan pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam menganalisis dua pokok permasalahan ini, penulis menggunakan metode deskriptif sehingga menghasilkan skripsi yang deskriptif analitis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa wakaf uang di Indonesia dikenal ketika dikeluarkan Inpres No.1 Tahun 1999 dan fatwa MUI 11 Mei 2002, tetapi pada waktu itu belum diatur mengenai penerapan wakaf uang secara menyeluruh oleh karena itu pemerintah mengundangkan Undang-Undang Wakaf No.41 Tahun 2004 untuk menjamin kepastian hukum tentang wakaf uang. Secara kualifikasi, BWI telah memenuhi persyaratan untuk mengelola wakaf uang dalam bentuk investasi khususnya Reksa Dana Syariah, baik dari segi modal dalam bentuk peraturan, dana, maupun, Sumber Daya Manusia (SDM). Namun, hingga kini BWI belum menerapkan pengelolaan wakaf uang karena masih terfokus pada pembinaan Nazhir wakaf di Indonesia.

---

ABSTRACTWaqf is a form of economic distribution of Islam which has a strategic role in realizing the welfare of the ummah. The hallmark of the waqf is eternity property and should only be used just results. These characteristics, which in turn requires Nazhir to develop the property waqf waqf creative as possible so the property can be utilized optimally. The existence of a flexible cash waqf is very likely to be managed in the form of Islamic Mutual Fund with all its advantages compared to other investment instruments. To obtain a komphrehensif analysis, the authors analyzed two main issues regarding the development of cash waqf regulation after Act No. 41 Year 2004, and an analysis of the application of cash waqf management in the Agency Endowments Indonesia (BWI). In analyzing these two fundamental issues, the author uses descriptive method to produce a descriptive analytical thesis. The study produced the conclusion that the waqf money in Indonesia known as issued Presidential Instruction No.1 of 1999 and May 11, 2002 MUI fatwa, but at times it has not been set concerning the application of waqf money overall and therefore the government enacted Act No.41 Year 2004 to ensure legal certainty regarding waqf money. In qualifying, BWI has met the requirements for managing the endowments of money in the form of investments in particular mutual fund Sharia, both in terms of capital in the form of regulations, funding, and, Human Resources (HR). However, until now BWI has not implemented the management of cash waqf because it is still focused on coaching Nazhir waqf in Indonesia. "

"Skripsi ini membahas mengenai fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban baik secara administratif dan/atau pidana bagi anggota Dewan Pengawas Syariah. Tujuan dari pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui penerapan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, beserta bentuk pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah setelah adanya Undang-Undang tersebut dan tentunya juga mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia serta Surat Edaran Bank Indonesia sebagai Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

---

AbstractThis thesis discusses about oversight function and accountability of both administrative and/or criminal for members of the Sharia Supervisory Board. The purposes of main issues in this thesis are in order to know about implementation of oversight functions were performed by The Sharia Supervisory Board before and after the enactment of Law Number 21 Year 2008 About Islamic Banking and Sharia Supervisory Board accountability after the act and of course also refers to the Regulation of Bank Indonesia and Bank Indonesia Circular Letter as The Implementing Regulations of Law Number 21 Year 2008. This study is using a normative juridical approach. "

"Perkembangan gadai emas syariah di Indonesia dapat dikategorikan cukup pesat. Hal ini disebabkan pada tahun 2008 tepatnya sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disahkan, bank syariah memperoleh dasar hukum untuk dapat membuka produk gadai syariah pada praktik perbankan. Seiring dengan perkembangan tersebut muncul fenomena di masyarakat mengenai metode gadai emas berjenjang yang disingkat gadai berjenjang. Gadai emas berjenjang atau biasa disebut dengan istilah berkebun emas merupakan suatu metode berinvestasi yang sering digunakan dalam produk gadai emas syariah pada perbankan syariah. Permasalahan yang timbul adalah apakah metode gadai berjenjang tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Permasalahan lain yang timbul adalah metode gadai berjenjang atau berkebun emas ini, tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam metode tersebut. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan data sekunder dengan hasil deskriptif analisis. Secara umum, dalam penelitian ini terdapat sebuah kesimpulan bahwa penerapan metode gadai berjenjang dalam gadai emas syariah tidak sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini juga mengambil kesimpulan bahwa penerapan metode gadai emas berjenjang di Bank Syariah Mandiri dalam aplikasinya tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan antara lain metode gadai berjenjang tidak sesuai dengan prinsip syariah, metode gadai berjenjang/berkebun emas menggunakan rata-rata statistik jangka panjang untuk menjustifikasi tujuan jangka pendek, dan metode gadai berjenjang/berkebun emas menggunakan asumsi angka pinjaman dari bank syariah tetap. Kelemahan-kelemahan tersebut menjadikan gadai emas berjenjang ini yahg sebelumnya kerap disebut sebagai investasi tanpa risiko sehingga perlu diketahui menjadi lahan investasi yang sangat berisiko untuk dilakukan.

---

The development of shariah gold pawn in Indonesia is quite rapid. This is because that in 2008, precisely since the adoption of Law Number 21 of 2008 concerning Shariah Banking, shariah banks obtain legal basis to open a shariah pawn product in the practice of banking. As it develops, another phenomenon appears in the society about the method of multilevel gold pawn, which is shortened to multilevel pawn.

Multilevel gold pawn or usually known as "gold gardening" is an investment method that is often used in shariah product on the pledging of gold in shariah banking. The issue that arises is whether the multilevel pawn method is in accordance with the principles of shariah. Another issue that arises is that the multilevel pawn method or gold gardening is not free from weaknesses. The research method that is used in this research is a qualitative method by utilizing secondary data and produces an analytical descriptive result. Generally, in this research it concludes that the implementation of multilevel pawn method is not in accordance with the principals of shariah.

This research also concludes that the implementation of multilevel gold pawn method in Bank Syariah Mandiri is not free from weaknesses, such as it is not in accordance with the principles of shariah, the multilevel pawn method/gold gardening is using a long term average statistic to justify short term objectives, and the multilevel pawn method/gold gardening is using the assumption of constant shariah bank loan rate. Those weaknesses consequentially causing this multilevel gold pledging to turn from, what is commonly known as an investment without any risk, into a risky investment. "

"Tesis ini membahas mengenai kesepakatan bersama (perjanjian) pra perceraian. Perjanjian ini belum diatur didalam hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris dengan desain preskriptif. Hasil penelitian menyarankan Undang-undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 perlu di amandemen karena sudah tidak mengakomodir kepentingan masyarakat; Perlunya dibuat sebuah Memory of Understanding (MoU) antara Pemerintah (diwakili oleh Kementrian Hukum dan HAM), Ikatan Notaris Indonesia, dan Mahkamah Agung sebagai peraturan pelaksana sementara, menunggu peraturan perundang-undangan dibuat; Perlu adanya kesepahaman di kalangan Notaris terkait dengan bentuk, jenis akta, moralitas dan etik bagi Notaris yang membuat kesepakatan bersama (perjanjian) pra perceraian ini.

---

The focus of this study is mutual consent (agreement) pre divorce. This agreement hasn't been regulate by Indonesian matrimonial regulation. This research is explanatory prescriptive. The researcher suggest that Indonesian matrimonial regulation Number: 1 year 1974 need to be amendment because it can't accommodate the citizen stipulation; Memory of Understanding between The Government (represent by Ministry of Law and Human Rights), Indonesian Notary Organization, and The Supreme Court is needed as a transitory regulation; There is need to be an understanding in the Indonesian Notary Community regarding the outline, the type of the agreement, morality and ethical conduct of the notary that construct mutual consent (agreement) pre divorce."