Ditemukan 109 dokumen yang sesuai dengan query
Nurul Hilalia
"
Salah satu fungsi yang di miliki oleh Bank Muamalat Indonesia antara lain adalah memberikan kredit atau pembiayaan kepada masyarakat. Salah satu jenis kredit atau pembiayaan yang di berikan oleh Bank Muamalat Indonesia kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan Mudharabah Muqayyaidah. Di Bank Muamalat Indonesia pembiayaan Mudharabah Muqayyadah di kenal juga dengan istilah "Investasi Khusus Langsung". Pembiayaan Mudharaba Muqayyadah/IKL adalah penyerahan dana/modal dengan syarat-syarat tertentu, dimana dalam akadnya dicantumkan bahwa dana/modal tersebut hanya untuk usaha yang telah ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001
S20470
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Roro Ayu Ariananda
"
Belum adanya tertib administrasi pada instansi resmi untuk mengelola wakaf menyebabkan sering terjadinya sengketa dalam hal perwakafan. Salah satu kasus perwakafan di Indonesia terjadi pada Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/MS-Aceh. Terdapat fakta hukum bahwa telah terjadi tumpang tindih pernyataan wakaf antara Nadzir dengan pemilik tanah yang tanahnya diwakafkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan yang bersangkutan. Tanah yang menjadi objek wakaf tersebut merupakan harta waris yang diperoleh pemilik tanah. Perangkat desa menganggap bahwa pembagian warisan harta benda kepada pemilik ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hidayatulloh
"
ABSTRAK
Tesis ini membahas tawarruq yang muncul dalam Fatwa DSN-MUI No. 82/DSNMUI/
VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah.
Tawarruq merupakan model jual beli yang belum diatur dalam nash, sehingga
terbuka pintu ijtihad. Tawarruq merupakan akad kontroversial yang diaplikasikan
dalam praktik keuangan syariah modern. Di abad modern, muncul dua jenis
tawarruq, yaitu organised tawarruq atau tawarruq munazhzham dan classical
tawarruq atau tawarruq ghairu munazhzham. Permasalahan yang dikaji dalam
penelitian ini adalah bagaimana kedudukan tawarruq dalam hukum Islam,
bagaimana analisis ketentuan fikih untuk tawarruq, fatwa ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38940
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nur Azizah
"
Tesis ini membahas penggunaan akad istishna? dalam penerbitan sukuk ditinjau dari aspek yuridis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami skema penerbitan sukuk global menggunakan akad istishna dan kemungkinan penerapannya di Indonesia berdasarkan peraturan yang ada. Metode penelitian yang digunakan ialah normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Akad istishna? digunakan dalam penerbitan sukuk global sebagai transaksi pertama yang kemudian dilanjutkan dengan ijarah (lease to own) atau istishna? kembali. Skema transaksi tersebut dapat diterapkan di Indonesia dengan ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42386
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nurfahmi Islami Kaffah
"
Tingginya intensitas pembangunan infrastruktur nasional saat ini belum diimbangi dengan pemerataan pembangunan daerah dan cenderung mengandalkan pendekatan pinjaman luar negeri. Implementasi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai salah satu sumber strategis pembiayaan infrastruktur negara kenyataannya belum optimal berkontribusi pada distribusi pembangunan di daerah. Tuntutan pembangunan daerah pasca reformasi dan otonomi melahirkan sebuah gagasan bahwa sukuk juga dapat diterbitkan oleh pemerintah daerah guna menjangkau investasi masyarakat daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54793
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Davida Ruston Khusen
"
Penelitian ini membahas tentang penerapan asas itikad baik (utmost good faith) yang ada dalam asuransi jiwa syariah. Prinsip utmost good faith di satu sisi memberikan manfaat sebagai alternatif keterbukaan fakta material dalam kontrak asuransi jiwa. Namun penerapan utmost good faith di Indonesia tercantum dalam Pasal 251 KUHD memiliki kelemahan seperti penanggung tidak memiliki kewajiban memberikan informasi yang seharusnya diketahui oleh tertanggung. Prinsip kejujuran dalam Islam menghendaki tanggung jawab yang seimbang antara tertanggung dan penanggung. Untuk ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54735
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rani Dwi Septeria
"
Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah di dalam setiap kegiatan bisnisnya, terutama terkait dengan pembuatan akta akad pembiayaan mudharabah membutuhkan jasa hukum notaris. Dalam pelaksanaannya, akta akad pembiayaan mudharabah tersebut kerap menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan.Dalam tesis ini penulis akan mengkaji peristiwa hukum tersebut dengan pokok pembahasan mengenai dualisme hukum dalam penerapan HT pada pembiayaan akad mudharabah sebagai hambatan penerapan prinsip syariah pada perbankan syariah dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akad pembiayaan mudharabah terkait dengan dualisme hukum dalam akad mudharabah tersebut. Adapun tesis ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Eka Septiana
"
Rumah sebagai kebutuhan dasar setiap manusia merupakan porsi pengeluaran terbesar dari setiap rumah tangga. Mekanisme pemberian dana kepada masyarakat untuk membeli rumah sesuai prinsip syariah yaitu KPR iB. Bila bank syariah menerbitkan KPR iB secara terus menerus dengan pembiayaan bersumber pada dana jangka pendek akan menimbulkan kesenjangan antara sumber dan penggunaan dana (mismatch funding). Perlu diupayakan tersedianya sumber dana jangka menengah dan panjang dari pasar modal. Sekuritisasi merupakan model transaksi yang tepat bagi penyalur KPR ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Azmi Abdul Aziz
"
Utang mahar dalam masyarakat Adat Bayan menjadi kebiasaan dalam perkawinan Adat Bayan Beleq karena ketimpangan antara besarnya permintaan mahar calon pengantin wanita dengan kemampuan ekonomi calon pengantin pria. Masyarakat adat Bayan mayoritas beragama Islam. Besarnya mahar sudah ditentukan menurut strata sosial (keturunan) namun dikembalikan lagi kepada kesepakatan dua keluarga dengan disaksikan tokoh adat. Jatuh tempo utang mahar menurut kebiasaan adalah dua tahun. Rumusan masalah terkait bagaimana perikatan utang mahar perkawinan Masyarakat Adat Bayan, perspektif hukum ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Frieda Fania
"
Perbankan syariah sedang mengalami fase pertumbuhan yang sangat signifikan di Indonesia. Pada perkembangannya, terjadinya sengketa di perbankan syariah semakin banyak dan memerlukan suatu alternatif penyelesaian sengketa (APS) guna menghindari lamanya proses litigasi serta menjaga hubungan harmonis antara pelaku perbankan. Mediasi menjadi fokus penelitian karena dirasa dapat menjadi sarana win-win solution yang tepat untuk menyelesaikan sengketa.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaturan mediasi perbankan syariah sebagai APS di perbankan syariah setelah adanya ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
