Ditemukan 40 dokumen yang sesuai dengan query
Nasution, Rizkisyah Karoen
"
Skripsi ini akan membahas mengenai arti, baik secara konsep maupun tujuan dari pidana uang pengganti yang akan dianalisis dengan menggunakan teori pemidanaan yang ada dalam hukum pidana Indonesia. Pengembalian kerugian negara melalui penjatuhan pidana uang pengganti diatur dalam Pasal 18, dengan berbagai permasalahan yang mengakibatkan terpidana untuk lebih memilih pidana penjara subsider daripada memenuhi tuntutan pidana uang pengganti. Hal ini mengakibatkan lambatnya pertumbuhan Indonesia sebagai negara berkembang, karena keuangan negara yang diharapkan dapat kembali melalui ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2015
S57808
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Hasibuan, Natalia Octavia
"
Skripsi ini membahas tentang penggunaan undang undang pencucian uang terhadap kasus korupsi Walaupun didalam kasus korupsi sudah menggunakan undang undang korupsi yaitu Undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah dirubah menjadi Undang Undang nomor 20 tahun 2001 kasus korupsi akan lebih cepat diberantas dengan adanya Undang Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada umumnya pelaku korupsi akan mencuci uangnya dengan tujuan untuk ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2014
S58094
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Sylvia
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
S21682
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Faiza Bestari Nooranda
"
Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai pandangan hakim tentang rehabilitasi bagi terdakwa yang terbukti sebagai pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dalam teori pemidanaan. Hal ini penting untuk menjawab sebenarnya dimana posisi rehabilitasi jika dibandingkan dengan teori pemidanaan. Dalam menemukan jawabannya, penulis menganalisis tujuh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang didapat secara acak yang dakwaannya berkaitan dengan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Selain menganalisis putusan, penulis juga melakukan wawancara ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1300
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Devi Darmawan
"
Penegakan hukum Pemilihan Umum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang merupakan lex specialis dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi, dalam peraturan tersebut terdapat ketentuan batas waktu pelaporan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang sangat singkat. Hal tersebut mengakibatkan banyak Tindak Pidana Pemilihan Umum yang tidak diperiksa dan diadili karena dilaporkan lebih dari batas waktu pelaporan yang ditentukan. Keadaan itu menimbulkan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1317
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Ahmad Ghozi
"
Skripsi ini membahas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. Korporasi Tidak dikenal sebagai subjek hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Namun Korporasi diakui sebagai subyek hukum pidana melalui undang-undang di luar KUHP. Salah satu undang-undang yang mengakui korporasi sebagai subyek hukum adalah Undang-Undang No. 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S60472
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Kelly Manthovani
"
Sistem kepenjaraan telah bertransformasi menjadi sistem pemasyarakatan yang menjadikan narapidana sebagai subjek dalam pemidanaan. Sebagai subjek ia memiliki hak dan kewajiban, salah satu haknya adalah menerima pengurangan masa hukuman atau remisi, namun hak ini bukanlah hak yang otomatis dapat diperoleh karena memiliki syarat-syarat tertentu.
Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan telah menambah syarat remisi bagi ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S64360
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
M. M. G. Ramanda Achair
"
ABSTRAK
Seiring dengan meningkatnya kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di
Indonesia baik penyalahgunaan maupun peradaran gelapnya, maka ditemukan isuisu
yang kiranya patut untuk diteliti. Skripsi ini membahas mengenai penerapan
hukum narkotika di Indonesia yang mana pada studi kasus pelaku perantara
(kurir) tindak pidana narkotika dinyatakan lepas oleh Majelis Hakim berkenaan
dengan asas Tiada pidana tanpa kesalahan (Geen Straft Zonder Schuld)
ABSTRACT
Along with the increasing cases of narcotics crime that occurred in Indonesian,
both abuse and illegal distribution, there will be found phenomena?s ...
"
2016
S63760
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Kevin Donahue Zega
"
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai makna unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 Undang ndash; Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya setelah lahirnya Undang ndash; Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan menggunakan doktrin otonomi hukum pidana materiil sebagai salah satu pisau analisis, aparat penegak hukum khususnya hakim dalam memaknai unsur menyalahgunakan kewenangan dapat melakukan penemuan hukum tanpa terikat dengan pengertian atau konsep yang diatur dalam cabang imu hukum ...
"
2017
S68024
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Marbuhal Sindak Panaili Bitik Maninga Pardamean D.
"
Skripsi ini membahas mengenai konsepsi permufakatan jahat yang diterapkan dalam kasus Fredi Budiman. Dalam perkara ini, Fredi Budiman dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan ldquo;permufakatan jahat untuk secara tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I rdquo;, padahal perbuatan ldquo;membeli rdquo; yang dilakukan Fredi Budiman telah selesai dilakukan. Penerapan seperti demikian terjadi karena fakta bahwa dalam perkara ini, ldquo;permufakatan jahat rdquo; diterapkan selayaknya ldquo;penyertaan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S68025
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
