Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKArtikel ini membahas partisipasi politik Teman Ahok dalam Pemilihan Kepala Daerah Pilkada DKI Jakarta 2017. Teman Ahok adalah organisasi partisan yang dibuat untuk mendukung Petahana Basuki Tjahja Purnama Ahok , yang pada awalnya berencana maju melalui jalur independen pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Dengan menggunakan analisis ranah politik Bourdieu, studi ini berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana Ahok mempertahankan posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam kontestasi politik elektoral? Kedua, apa arti keberadaan Teman Ahok bagi Ahok? Ketiga, strategi apa yang digunakan oleh organisasi partisan Teman Ahok dalam mendukung Ahok mempertahankan posisinya? Dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi dokumen, artikel ini menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama, Ahok memilih jalur independen untuk mempertahankan posisinya. Sebagai calon independen, Ahok memerlukan Teman Ahok sebagai kendaraan dan pengumpul dukungan politik. Kedua, Teman Ahok ndash;melalui partisipasi politik ndash; mengonversi aneka modal menjadi modal politik bagi Ahok. Konversi modal tersebut dilakukan melalui sejumlah strategi modern, dan dipandu oleh suatu habitus modernis yang telah terbentuk sejak tahun 2012. Ketiga, Teman Ahok berhasil memperkuat posisi tawar Ahok di mata partai politik. Hal tersebut dapat dilihat dari datangnya dukungan sejumlah partai politik seperti PDIP, Partai Golkar, Partai Hanura dan Partai Nasdem terhadap Ahok.

---

This article discusses the political participation of Ahok 39 s Friends in the Jakarta Gubernatorial Election in 2017. Teman Ahok is a partisan organization created to support incumbent Basuki Tjahja Purnama Ahok , who initially planned to be inpendent candidate. Using Bourdieu rsquo s Field Theory, this study attempts to answer some questions. First, how does Ahok maintain his position as Governor of DKI Jakarta in electoral political contestation Second, what does Ahok 39 s existence mean to Ahok Third, what strategy is used by Ahok 39 s partisan organization in supporting Ahok to maintain his position Using qualitative methods through in depth interviews and document studies, this article yields several conclusions. First, Ahok opted for an independent path to defend his position. As an independent candidate, Teman Ahok as an alternative political machine. Second, Teman Ahok through political participation converts various capital into political capital for Ahok. The capital conversion is done through a number of modern strategies, and is guided by a modernist habitus that has been formed since 2012. Third, Ahok 39 s friends succeeded in strengthening Ahok 39 s bargaining position in the eyes of political parties. This can be seen from the coming of support from various political parties such as PDIP, Golkar Party, Hanura Party and Nasdem Party."

"Maksud dan tujuan penelitian mengenai Sirkulasi Elite Partai GOLKAR Pasca Orde Baru adalah pertama, untuk rnenggambarkan seperti apa sirkulasi atau pergantian elite Partai GOLKAR pasea Orde Baru. Kedua, untuk mengetahui perbedaan bentuk sirkulasi elite GOLKAR ketika semasa Orde Baru yang tergantung restu elite dalam hal ini Ketua Dewan Pembina GOLKAR Soeharto dan semasa reformasi, apakah mengalami perubahan seiring tuntutan reformasi yang disuarakan oleh mahasiswa. Ketiga, untuk mengetahui perubahan-perubahan yang texjadi di Partai GOLKAR sehingga rnenyebabkan organisasi ini tetap kukuh berdiri di tengah badai perubahan? Keempat, untuk mengetahui apakah sirkulasi elite dan perubahan-perubahan di Partai GOLKAR tersebut mempunyai dampak terhadap proses demokratisasi di tubuh GOLKAR.Dalam penelitian ini digunakan teori elite yang dikemukakan oleh Gaetano Mosca, Vilfredo Paretto, C. Wright Mills dan Robert Michels. Konsep teori elite yang dikemukaan mereka pada dasarnya adalah bahwa setiap struktur sosial masyarakat pasti terdapat kelompok sosial yang mempunyai kemampuan, kekayaan dan kecakapan tertentu yang dapat membedakan mereka dengan kelompok lainnya. Kelompok masyarakat yang mempunyai kelebihan ini oleh para teoritisi elite disebut sebagai kelompok elite. Dalam struktur kekuasaan, kelornpok elite ini biasanya memegang peranan lebih besar dibanding kelompok lainnnya. Mereka biasanya menjadi pemimpin di dalam struktur kekuasaan. Sedangkan kelompok lainnya, yang berada diluar kekuasaan mengambil sikap oposisi atau sebagai kelompok yang mengkoreksi segala kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan. Sebenarnya, kedua kelompok ini saling bersaing untuk memperebutkan kekuasaan.Dalam proses Sirkulasi Elite di GOLKAR Pasca Orde Baru nampak sekali terjadi perubahan seiring perubahan politik di luar GOLKAR. Sirkulasi elite yang sebelumnya tergantung sepenuhnya kepada presiden Soeharto, telah mengalami perubahan mengikuti perkembangan politik di luar GOLKAR. Faksi-faksi yang ada di GOLKAR mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk memperebutkan kekuasaan. Perubahan ini nampak terlihat saat GOLKAR menggelar Munaslub tahun 1998 dan Munas VII GOLKAR di Bali. Semua kelompok baik penguasa (Srigala) maupun oposisi (Singa) saling bersaing untuk mendapatkan dukungan dari arus bawah. Perubahan-perubahan ini telah menjadikan GOLKAR lebih demokratis dibanding semasa kekuasaan Orde Baru. Terjadi ledakan panisipasi yang cukup besar dari arus bawah (DPD I dan II) setelah jatuhnya presiden Soeharto.Dari dua kali perubahan elite di GOLKAR, nampak kepentingan negara ikut mempengaruhi proses sirkulasi elite. Munaslub 1998 kepentingan negara terpersonifikasikan ke dalam diri B.J. Habibie. Habibie sangat berkepentingan untuk mernpertahankan kekuasaannya sehingga ia perlu menempatkan orang kepercayaannya untuk memimpin GOLKAR yalmi Akbar Tandjung. Sedangkan dalam Munas VII GOLKAR di Bali, kepentingan negara terwakili pada diri Jusuf Kalla. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla sangat berkepentingan untuk menjinakkan sikap oposisi GOLKAR yang tergabung dalam koalisi kebangsaan. Langkah ini diambil untuk mengamankan kebijakan pemerintali agar mendapat dukungan dari parlemen. Dukungan dari parlemen ini sangat penting untuk memperkokoh kebijakan pemerintah dan untuk menjamin kelangsungan program pemerintah maka negara perlu menguasai Partai GOLKAR. Faktor lain yang mempengaruhi sirkulasi elite di GOLKAR adalah kharisma elite (pengaruh elite), idiologi dan kepentingan politik sesaat elite yang biasanya bersifat oportunistik.Dari hasil penelitian tersebut, nampak sekali bahwa teori elite yang dikemukakan oleh Pareto, Mosca, Michels dan Mills jika diterapkan di GOLKAR tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Perlu memperhatikan nilai-nilai lokal dimana organisasi itu berada. Hal ini wajar mengingat kondisi sosial politik saat teori ini muncul yakni di Italia dan Amerika Serikat berbeda dengan kondisi Indonesia. Masyarakat di Italia dan Amerika Serikat tentunya lebih maju dibanding dengan kondisi masyarakat Indonesia."

"Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagiamana format baru PDI Perjuangan dalam pembuatan kebijakan publik di Indonesia. Peran pemerintah (state) yang sebelumnya begitu dominan, pelan tapi pasti mulai digantikan dengan kondisi sosial masyarakat yang lebih demokratis. Tuntutan transparansi dan tata kelola yang baik, tak mungkin terhindarkan di tengah kondisi masyarakat yang semakin kritis terhadap setiap isu yang terjadi di masyarakat.Partai Politik merupakan sarana formal masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik. Sebab selain kelompok-kelompok kepentingan lainnya, partai politik merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang kinerja nya diukur dan dievaluasi dalam pemilu oleh rakyat.Karena itulah perlu untuk mencari jawaban, tindakan dan langkah-langkah apa saja yang hams dilakukan partai politik -baik secara internal maupun eksternal- untuk mengantisipasi hal itu. Tindakan dan kerja politik seperti apa yang membuat sebuah partai politik mampu menghadapi perubahan masyarakat yang_semakin kritis. Kebijakan publik dan manajemen isu seperti apa yang harus dilakukan sebuah partai politik dalam menghadapi dinamika masyarakat Penelitian ini juga panting untuk untuk membuat sebuah format tentang pembuatan sebuah kebijakan publik oleh PDI Perjuangan.Peneltian ini bersifat evaluatif dan dapat dikategorikan ke dalam penelitian kualitatif. Peneliti dalam hal ini berperan dalam keterlibatan sebagai pribadi dalam pengertian empatik. Penelti juga menjadi teman dan lawan diskusi sekaligus bagi nara sumber. Setelah peneliti mengumpulkan data dan informasi primer dengan wawancara tak berstruktur, peneliti mencoba sedapat mungkin keluar dart dunia cara berpikir populasi agar memungkinkan dapat memberikan tafsir atau makna pada data dan informasi itu secara obyektif. Hasil analisis itu kemudian dituangkan dalam laporan tesis yang bersifat deskriptif.Dengan menggunakan konsepsi elit politik dan sirkulasi alit Pareto, dimana di dalam setiap masyarakat selalu saja ada gerakan yang tidak dapat ditahan, dari individu-individu untuk menggantikan satu dengan yang lain sebagai elit. Sedangkan Robert Dahl menggungkapkan tentang 5 standard bahwa sebuah proses dapat dikatakan demokratis, yaitu :partisipasi aktif, persamaan suara, pemahaman yang cerah, pengawasan agenda dan pencakupan orang dewasa. Sedangkan kebijakan publik merupakan sarana menghimpun sumber daya dari para pelaku politik dan memenuhi tuntutan serta kepentingan. Karena terbatas nya sumber daya dibanding jumlah tuntutan masyarakat maka perlu dilakukan pemilihan, penyaringan dan prioritas terhadap iangkah yang hares diambil.Dengan demikian, evolusi demokrasi dan perbaikan partai politik sangatlah penting bagi kesehatan dan kesejahteraan bemegara serta kualitas tata kelola pemerintahan. Apabila partai politik tidak berfungsi dengan baik, maka demokrasi akan menghadapi ancaman. Pengembangan kelembagaan partai politik dapat berjalan seiring dengan perkembangan masyarakat, akan tetapi semua itu sangat tergantung pada upaya, kerja politik dan langkah-langkah yang dilakukan oleb aktivis partai dan warga masyarakat itu sendiri.Beberapa temuan penting dari penelitian ini adalah pertama, PDI Perjuangan terlambat dalam mengantisipasi perubahan masyarakat yang semakin dinamis. Perubahan aspirasi masyarakat lebih cepat dari apa yang dapat dilakukan PDI Perjuangan. Kedua, pilihan kebijakan yang dilakukan PDI Perjuangan ternyata lebih banyak menjauhkan PDI Perjuangan dari konstituennya Pilihan kebijakan yang terbatas sebagai konsekuensi dari problem peninggalam masa Iampau seperti soal IRK Kenaikan BBM dan sebagainya adalah problem-problem sistemik yang memiliki keterbatasan dalam jumlah opsi pilihan. Ketiga, format dan pilihan dalam pengambilan kebijakan tidak didasari model dan mekanisme yang terukur dengan tingkat akuntabilitas yang baik. Personifikasi dalam kelembagaan menjadi modus utama berjalannya organisasi PDI Perjuangan. Keempat, secara kelembagaan, PDI Perjuangan belum mampu menjalankan prinsip-prinsip partai modern. Kelima, transisi perubahan yang dilakukan PDI Perjuangan dapat memberikan harapan terjadinya tata kelola partai yang lebih baik.Disarankan kepada seluruh aktor PDI Perjuangan untuk dapat bekerja dalam sebuah mekanisme kelembagaan yang lebih baik dengan format dan model yang lebih tertata dengan baik. Sebab masa depan partai politik tergantung seberapa cepat, tepat dan tanggap dalam merespon setiap perkembangan yang ada di masyarakat. Karena hanya partai politik yang mampu memenuhi harapan rakyat yang akan dapat terns bertahan. Penguatan kelembagaan partai politik pada akhirnya akan meningkatkan kualitas demokrasi."

"Nasionalisme adalah sesuatu yang dinamis yang dapat disesuaikan dengan perkembangan jaman. Hal ini seperti yang diutarakan Sukarno bahwa nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang memiliki pengertian luas, dimana dapat dijabarkan secara luas pula yaitu dengan adanya rasa kepedulian/kepekaan terhadap nasib yang menimpa bangsa.Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang ingin menggambarkan bagaimana sebenamya nasionalisme mahasiswa BEM UI dan sejauh mana mereka mewujudkannya dalam aksi-aksi yang mereka lakukan. Selanjutnya penelitian ini juga ingin melihat apa saja yang mempengaruhi jalannya aksi dan sejauh mana peran dari pengurus BEM UI, yang dalam hal ini adalah sebagai elit kampus yang memiliki wewenang untuk membuat suatu kebijakan yang dapat mempengaruhi linglclmgan kampus atau pun lingkungan di Iuarnya.Dalam penulisan ini dapat dilihat bahwa mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI memiliki nasionalisme, dimana mereka. akan merasa terpanggil atau merasa memillki tanggung jawab moral ketika melihat atau pun mendengar isu-isu yang dianggap merugikan rakyat banyak. Mereka merasa dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia, untuk itu mereka perlu melakukan sesuatu demi perubahan ke arah yang lebih baik seperti yang pemah dilakukan mahasiswa sebelumnya. Rasa kepedulian yang mereka miliki itu kemudian diwujudkan dengan melakukan aksi, seperti aksi tentang kenajkan BBM, Pendidikan, Korupsi dan scbagainya Hal ini seperti yang diutarakan oleh Anthony Smith, bahwa nasionalisme adalah rasa sentimen memiliki bangsa yang dapat mengarah pada suatu gerakan sosial politik.Aksi yang dilakukan mahasiswa BEM-UI ini pada dasarnya lebih merupakan aksi moral karena mahasiswa tidak memiliki kepentingan untuk merebut kekuasaan. Apa yang mereka lakukan lebih kepada tataran nilai. Aksi mahasiswa BEM UI ini termasuk ke dalam social movement (gerakan sosial) karena di dalam BEM UI dapat dilihat adanya suatu organisasi yang memiliki tujuan, memiliki jaringan melalui senat-senat fakultas ataupun BEM se-Indonesia, selain itu juga ada aktor di belakang aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI, seperli Ketua BEM UI dan Kabid Sospolnya.Kedua elit BEM UI ini memiliki wewenang untuk menentulcan atau mengarahkan kemana jalannya aksi. Namun biasanya aksi yang dilakukan BEM UI adalah aksi yang damai bukan aksi yang radikal ataupun anarkis. Dimana mahasiswa BEM UI terlihat sangat hati-hati di dalam menyikapi isu yang berkembang untuk kemudian disikapi dengan aksi. Dalam melakukan aksinya, mahasiswa BEM UI juga tak lupa menggunakan jaket kuning dengan bendera merah pulih ataupun bendera organisasinya yang seakan menunjukkan identitasnya. Sebagai mahasiswa UI yang masih terus konsisten untuk memperjuangkan kepentingan bangsa atau kepentingan rakyat banyak seperti yang telah diperjuangkan mahasiswa UI sebelumnya. Pemakaian simbol-simbol atau lambang-lambang ini tidak seperti yang diutarakan Anthony Smith yang lebih menekankan adanya simbol hanya pada suatu etnik tertentu di dalam memahami nasionalisme. Tetapi dalam penulisan ini ternyata dapat dilihat bahwa organisasi mahasiswa juga memiliki simbol-simbol atau lambang tersendiri di dalam menuangkan/mewujudkan rasa nasionalismenya. Dalam penulisan ini juga dapat dilihat seoara garis besar bagaimana aksi yang dilakukan mahasiswa BEM UI Pasca Reformasi yang meliputi waktu 1999-2006. Hal ini sebenarnya juga menunjukkan bahwa nasionalisme hanya dapat dipahami dalam jangka waktu tertentu/panjang bukan dalam waktu yang singkat/sesaat seperti yang diutarakan Anthony Smith.Akhirnya dapat diketahui pula bahwa temyata mahasiswa memilih cara pandang tersendiri dalam melihat nasionalisme yang antara lain bisa saja dipengaruhi oleh ideologi atau pemikiran mereka. Dimana pemikiran itu mungkin saja berbeda antara organisasi satu dengan yang lain namun sebenarnya tujuannya adalah sama yaitu untuk kepentingan rakyat. Ini pula yang terjadi dalam organisasi mahasiswa yang ada di UI Sehingga clapat dilihat bahwa aksi mahasiswa Pasca Reformasi?98 adalah aksi yang berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan isu yang diusungnya BEM UI pun membagi isu yang diusungnya berdasarkan dua kategori yang mereka sebut dengan istilah Student Protest (ketika mendengar isu langsung disikapi dengan aksi/isu yang datangnya tidak diduga, seperti aksi tentang BBM, Impor Beras dan sebagainya) dan Student Movement (aksi yang dianggap relevan untuk terus dikaji sewra terus menerus selama beberapa tahun ke depan, seperti aksi tentang Korupsi dan Pendidikan)."

"Korupsi sistemik merupakan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Hal ini ditunjukan dari Laporan Transparency International tahun 2005 mengenai Corruption Perception Index yang menempatkan Negara Indonesia pada rangking 134 dan 158 negara yang di survey. Korupsi sistemik yang melanda birokrasi dad berbagai instansi di struktur pemerintahan. Walaupun, telah banyak peraturan perundangundangan anti korupsi yang telah diterapkan, namun persoalan korupsi ini tidak kunjung usai. Bahkan, Komisi Pemilihan Urnum, sebagai lembaga pengawal dan instrumen demokrasi yang menentukan kualitas kepemimpinan negara ini dan berasal dari unsur kalangan independen, juga tidak terlepas dan "virus" korupsi. Dalam konteks seperti ini, upaya pemberantasan korupsi belum menampakan hasil nyata dan masih dilihat sebagai upaya elitis penegak hukum dan belum melibatkan peran serta masyarakat sipil. Sebagai kejahatan luar biasa, cara-cara luar biasa dalam melakukan pemberantasan korupsi, dengan melibatkan elemen masyarakat sipil seperti LSM, merupakan salah satu altematif ditengah kebuntuan pemberantasan korupsi yang diintrodusir oleh pemerintah.Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran peran dan pengalaman koalisi LSM dalam pengungkapan kasus korupsi KPU, strategi dan bentuk advokasi yang dilakukan, pola hubungan anggota Koalisi LSM, hasil dan dampak yang dicapai serta faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan gerakannya. Pada akhimya, penelitian ini mengajukan tawaran solusi untuk peningkatan peran serta LSM dalam pemberantasan korupsi, dan tawaran kebijakan agar kasus korupsi KPU tidak terulang, berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi selama penelitian. Dalam konteks ini, penelitian peran Koalisi LSM dalam pemberantasan korupsi dengan studi kasus korupsi KPU mempergunakan pendekatan kualitatif. Sementara kerangka teori yang dipergunakan meliputi teori civil society diantaranya dan Toqueville, Habemas dan Putnam, LSM dan korupsi dari Alatas dan Klitgaard. Korupsi di KPU merupakan gambaran korupsi sistemik yang berada di birokrasi, karena melibatkan aktor dari instansi lain seperti Dirjen Anggaran Departemen Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Para pengusaha yang melakukaan pengadaan barang dan jasa di KPU. Kalangan KPU yang dikenal sebagai akademisi tidak terlepas dari jerat korupsi sistemik yang disebabkan iemahnya mekanisme pengawasan atau kelembagaan di KPU, kebijakan penganggaran yang tidak aplikatif diterapkan dalam proyek politik Pemilu yang menelan anggaran besar, dan sistem pengadaan barang dan jasa yang memberika kondisi atau mendorong terjadinya korupsi di lembaga ini. Pada akhimya, menimbulkan modus-modus korupsi seperti mark-up dalam pengadaan logistik Pemilu, suap untuk melakukan pencairan anggaran maupun pemeriksaan, dan aliran dana "kick -back" yang berasal dari pengusaha ke sejumiah oknum di KPU.Peran Koalisi LSM untuk Pemilu Bersih dan Berkualitas yang terdiri dari 5 LSM ini (FITRA, FORMAPPI, LBH Jakarta, IPW dan KIPP Indonesia) masih belum mampu untuk membedah secara mendalam korupsi sistemik yang terjadi di KPU. Laporan dugaan korupsi KPU yang disusun Koalisi LSM masih sebatas pengungkapan kasus korupsi yang muncul ke permukaan dan belum menunjukan secara nyata terjadinya korupsi di KPU. Namun demikian, Laporan Koalisi LSM ini, merupakan bukti awal bagi KPK untuk mengungkap kasus korupsi ini lebih jauh. Dalam advokasi-advokasi yang dilakukannya, Koalisi LSM mempergunakan kontrol ekstemal melalui pembentukan opini publik di media massa dalam bentuk diskusi publik dan kofrensi pers dan mempergunakan mekanisme kenegaraan yang ada dengan melakukan tekanan-tekanan kepada DPR, KPK dan BPK untuk menindakianjuti laporannya. Gerakan Koalisi LSM ini dapat dikategorikan dalam gerakan sosial baru karena tidak lagi mengandalkan massa. Pola hubungan internal koalisi dengan kepemimpinan kolektif dan mekanisme pengambilan keputusan secara bersama, menumbuhkan adanya solidaritas, kepercayaan dan etika berjaringan yang dipahami bersama.Di tingkat eksternal, dalam melakukan advokasinya Koalisi LSM dihadapi oleh isu sebagai gerakan yang berupaya menggagalkan Pemilu dan tuntutan pencemaran nama baik. Ditingkat internal, data-data yang dilaporkan Koalisi LSM belum menunjukan bukti yang kuat terjadinya korupsi di KPU, besaran dugaan korupsi yang berubah-ubah dan kesulitan mengkases data serta slat bukti. Meskipun demikian, pengungkapan kasus korupsi KPU merupakan tonggak titik terang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kasus korupsi KPU sebagai kasus terbesar pertama yang ditangani KPK, menjadikan lembaga ini memperoleh kepercayaan publik ditengah kebuntuan pemberantasan korupsi. Dengan demikian, penguatan pecan LSM dalam pemberantasan korupsi, dengan visi yang jelas menjadi penting untuk diperhatikan.Ke depan untuk mencegah terjadinya korupsi di KPU dan meminimaiisir terjadinya korupsi sistemik di lembaga lain, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan kelembagaan KPU dengan meningkatkan posisi dan kewenagan Panwaslu, pembenahan dalam sistem penganggaran dengan menerapkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah (MTEFIMedium Term Expenditure Framework), dan reformasi dalam pengadaan barang dan jasa publik, seperti pembentukan badan indpenden. Sementara untuk LSM-LSM anti korupsi perlu melakukan konsolidasi untuk tidak sekedar mengungkap kasus korupsi melainkan juga mendorong adanya kondisi, instrumen dan kebijakan yang anti korupsi."

"DPD PKS Jakarta Timur merupakan salah satu Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS dalam wilayah DKI Jakarta yang terdiri dari para elit dalam struktur kepengurusan PKS di Jakarta Timur. Dalam menghadapi pemilu 2004, PKS Jakarta Timur melakukan berbagai tindakan politik baik dalam rangka mensosialisasikan partai, gerakan atau tindakan yang berhubungan dengan masyarakat langsung maupun strategi mereka dalam berkampanye. Tindakan atau perilaku politik elit PKS ini terwujud dalam berbagai bentuk partisipasi politik di mana perilaku-perilaku politik elit tersebut merupakan strategi-strategi mereka untuk memenangkan pemilu 2004.Penelitian ini dilatarbelakangi dengan kondisi persaingan antar partai politik dalam pemilu 2004, di mana PKS untuk tingkat lokal Jakarta Timur memenangkan pemilu 2004 dengan perolehan suara terbanyak dari partai lainnya dan terbanyak di antara DPD PKS Iainnya di DKI Jakarta. PKS Jakarta Timur ini mengalami kenaikan perolehan suara dalam pemilu 2004 yang cukup banyak dibandingkan dengan perdu 1999. Dari latar belakang tersebut di atas, pertanyaan penelitian diajukan seputar, pertama, bagaimana strategi politik elit PKS dalam melakukan berbagai kegiatan dan persiapan untuk menghadapi pemilu 2004 di Kotamadya Jakarta Timur dalam masa pra kampanye atau sebelum kampanye dan kedua, bagaimana perilaku politik elit PKS dalam masa kampanye termasuk hubungan mereka dengan tokoh-tokoh masyarakat di Kotamadya Jakarta Timur sehingga mereka memenangkan pemilu 2004. Dengan memakai konsep strategi politik, perilaku dan partisipasi politik dari berbagai ilmuan, penulis berusaha melihat implikasi teori tersebut pada strategi politik PKS.Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data primer menggunakan wawancara mendalam terhadap informan-informan kunci sebanyak 12 orang dan data-data sekunder yang mendukung. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran (deskriptrf) tentang strategi politik yang dilakukan oleh elit PKS Jakarta Timur dalam menghadapi pemilu 2004 baik pada masa pra kampanye maupun masa kampanye.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada masa pra kampanye, elit PKS Jakarta Timur melakukan berbagai strategi kegiatan di antaranya kansilidasi antar kader yang dilakukan melalui rapat-rapat, pertemuan antar kader, pembangunan paradigma berpikir yang baik bagi kader, membentuk tim-tim kecil pemenangan pemilu, melakukan pemetaan kekuatan pemilih dan menyusun strategi dan hasil analisa kekuatan peta pemilih tersebut, melakukan kegiatan sosial dan mendirikan posko-posko partai. Di sisi lain untuk menjaring bakal caleg, elit PKS melakukan pemilihan umum terbuka yang dipilih langsung oleh kader sehingga memunculkan calon legislatif yang dianggap potensial. Mereka juga membuat suatu kebijakan dan strategi untuk sosialisasi partai dengan nama Direct Selling yang banyak dilakukan dengan door to door, pusat keramaian dll., selain itu juga mengadakan bazar untuk meningkatkan promosi partai. Untuk Iebih melakukan pendekatan atau lobi dengan warga, elit PKS melakukan berbagai kegiatan seperti buka bersama, pengajian bersama warga dan tokoh, halal-bihalal, pertemuan dengan wong cilik dan sebagainya yang diarahkan pada pemenangan PKS. Pada kesempatan yang sama elit PKS melakukan sosialisasi pemilu dengan menjelaskan kepada warga tentang sistem pemilu 2004 namun juga menunjukan lambangnomar partai PKS kepada warga selain itu mereka juga membantu warga yang belum mempunyai hak pilih untuk mendapatkan kartu pemilih.Pada masa kampanye, hasil penelitian ini menunjukan bahwa elit PKS mengerahkan segala kekuatannya baik pada kampanye putaran pertama, kedua maupun ketiga dengan mengerahkan massa yang cukup banyak dibanfingkan dengan partai lainnya di DKI Jakarta atau khususnya dari Jakarta Timur. Elit PKS Jakarta Timur jugs melakukan ronda keliling kampung bersama warga untuk mengantisipasi money politics atau kecurangan dari pihak lain yang merugikan PKS. Alhasil pada pemilu 2004, mereka mendapatkan suara terbanyak di Jakarta Timur dibandingkan dengan partai lainnya seperti PDI-P, PPP maupun PAN.Rekomendasi dari hasil penelitian ini, elit PKS Jakarta Timur hendaknya lebih spesifik dalam menentukan daerah unggulan sebagai target dalam rangka meningkatkan peralehan suara dan lebih baik kalau menggunakan strategi jemput bola bagi warga tertentu. Selain itu harus memangkas segala kegiatan yang banyak menguras dana dan pengerahan masa yang kurang perlu serta diarahkan pada kegiatan yang Iangsung berhubungan dan menyentuh warga. Untuk mengantisipasi kekurangan dana sebaiknya elit PKS harus mempunyai badan usaha tetap yang siap mendanai kegiatan politik. Di sisi lain elit PKS juga harus menyiapkan pemimpin yang berkualitas dengan sistem kaderisasi yang jelas atau melakukan pemilu terbuka yang memberikan kesempatan pada semua kader tanpa adanya syarat tertentu. Demikian juga perlu adanya sirkulasi elit atau jenjang karir bagi kader dan penghargaan tedentu bagi yang berprestasi. Hal yang tak kalah pentingnya adalah peningkatan fungsi PKS sebagai partai politik apakah itu fungsi pemilu, fungsi organisasi maupun fungsi pemerintahan selain tetap konsekuen dengan motto "PKS Lebih Bersih dan Peduli yaitu dengan menjaga kepedulian pada warga dan menjauhi tindakan KKN yang dapat merusak citra tersebut."

"Tesis ini membahas mengenai demokratisasi di Indonesia setelah reformasi 1998. Salah satu prasyarat demokrasi adalah partisipasi. Tesis ini mengupas partisipasi dalam proses penyusunan perundang-undangan. Ruang partisipasi dalam proses penyusunan perundang-undangan telah mendapat pengakuan secara hukum melalui Undang-undang nomor 10 tahun 2004. DPR telah mengembangkan mekanisme untuk terlaksananya ruang ini. Disisi lain, dalam perjalanannya ternyata ruang partisipasi ini lebih banyak dimanfaatkan oleh LSM. Adanya ruang publik ini telah memberikan pendidikan politik bagi publik. Tesis ini memberikan rekomendasi bagi DPR dalam rangka pendalaman demokrasi, melalui penciptaan mekanisme akuntabilitas terhadap konstituen. Bagi LSM, tesis ini merekomendasikan terbangunnya jaringan yang setara dalam rangka demokratisasi sampai ke akar rumput.

---

The focus of this study is democratization in Indonesia after the reform era. Participation is one important requirement for democracy. The study analyzes public participation on the law making process. As result from the reform, participation on the law making process is guaranteed under the law; Law 10 of 2004. So far, NGOs is the most active party to make use of the sphere. It is acknowledge that the public sphere already give sphere for political education to people. The study recommends mechanisms on constituent accountability to support deepening democracy in Indonesia. While for NGOs, the study recommends to establish egalitarian networking among NGOs."

"Skripsi ini membahas tentang liberalisasi pendidikan tinggi yang dipengaruhi oleh globalisasi. Akibatnya, banyak negara di dunia yang meliberalisasi sektor pendidikan tingginya. Politik Pendidikan di Indonesia dan India tidak terlepas dari fenomena tersebut. Kebijakan liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia dan India mencerminkan adanya desentralisasi, privatisasi, dan komersialisasi pada pendidikan tingginya, yang menyebabkan negara mengurangi tanggung jawabnya dan sumber pendanaan dari masyarakat meningkat. Implementasi dari liberalisasi pendidikan di Indonesia dan India dapat dilihat pada penyelenggaraan PTN-PTN di kedua negara tersebut. Dampak dari liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia dan India adalah semakin sulitnya masyarakat yang berpengasilan rendah untuk mengakses pendidikan tinggi.

---

This thesis discusses the globalization are influenced the liberalization of higher education. As a result, many countries liberalize the higher education sector. Politics of Education in Indonesia and India are not apart of the phenomenon. Liberalization of higher education in Indonesia and India reflect a decentralization, privatization and commercialization of higher education, which led the country reduce its responsibilities and funding from the public increased. The implementation of the liberalization of education in Indonesia and India can be seen in the state universities in both countries. The impact of the liberalization of higher education in Indonesia and India are increasingly difficult low income people to access higher education."