Ditemukan 106 dokumen yang sesuai dengan query
Masnin
"
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa variabel teknologi informasi dan kompetensi SDM mempunyai pengaruh terhadap kinerja pemeriksa paten dan pemeriksa merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
Dalam penelitian ini menggunakan pengukuran teori teknologi informasi dari Dharma Oetomo (2002), pengukuran teori kompetensi dari Spencer dan Spencer (1993), untuk pengukuran kinerja menggunakan teori dari Bernadin dan Russel (1993) dan menggunakan teori Payaman (2005). Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis ...
"
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2010
T33512
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Muhammad Irvan
"
Tesis ini membahas tentang penerapan e-birokrasi di Direktorat Paten yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat, kemampuan manajemen dalam mengelola pelayanan paten berdasarkan gap 1 sampai dengan gap 4, dan tingkat penerapan e-birokrasinya.
Penelitian ini mcrupakan penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung dengan pcndekatan kuantitatif. Dengan menggunakan konsep service qualixy dari Zcithaml, Parasuraman dan Berry dilakukan analisis terhadap persepsi dan harapan pelanggan paten serta analisis terhadap persepsi manajemcn terhadap hampan pelanggan, persepsi manajemen terhadap ...
"
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2010
T33433
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Rajagukguk, Tumpak
"
Penelitian ini membahas tentang faktor faktor kinerja pegawai di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan menggunakan teori-teori manajemen khususnya yang berkaitan dengan kinerja (Performance) dan motivasi. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif dengan memakai alat bantu slatistik deskriptif sebagai alat analisis kuantit.atif dan pengambihm sampel yang dilakukan secara stratified random sampling berdasarkan masa kerja dengan jumlah sampel 80.
Hasil penelitian berupa rangking dominasi setiap faktor serta signifikansinya terhadap pepulasi digunakan sebagai acuan ontuk ...
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2010
T-pdf
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Axeloys Evan Dode
"
Tesis ini membahas tentang pembuktian penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh KPPU dalam menyelesaikan kasus-kasus persaingan usaha. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan suatu hal yang sangat perlu dilakukan guna perbaikan hukum persaingan usaha di Indonesia; KPPU sebagai lembaga yang bertugas mengawasi jalannya persaingan usaha juga harus meningkatkan kemampuannya secara struktural maupun dalam hal sumber daya manusia agar putusan ataupun penetapan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T32648
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Akira Mairilia
"
Tesis ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, bagaimanakah sistem penyelesaian perkara persaingan usaha di negara Amerika Serikat, Australia, Perancis dan Jepang? Dan kedua, bagaimanakah peranan KPPU dalam penanganan perkara persaingan usaha dibandingkan dengan negara Amerika Serikat, Australia, Perancis dan Jepang? Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan perbandingan penyelesaian perkara persaingan usaha di berbagai negara, yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau pilihan penyelesaian perkara persaingan usaha yang sesuai dan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2013
T33044
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Carolinasari
"
Fenomena globalisasi yang terjadi saat ini mengakibatkan berkembang pesatnya perdagangan dunia, salah satunya yaitu waralaba (franchise). Indonesia sendiri mempunyai potensi yang baik untuk pengembangan bisnis waralaba. Pesatnya arus masuk waralaba asing ke Indonesia disebabkan oleh pasar Indonesia yang sangat kondusif bagi perkembangan usaha waralaba asing. Namun ternyata berkembangnya waralaba asing di Indonesia memberikan dampak negatif yaitu dapat memperlebar kesenjangan ekonomi antara usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil. Dalam rangka mendorong peningkatan waralaba ke arah ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2013
T33047
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hilda Silvia Yoga
"
Salah satu paradigma hukum kepailitan adalah adanya nilai keadilan sehingga hukum dapat memberikan tujuan yang sebenarnya yaitu memberikan manfaat, kegunaan, dan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, dalam hukum kepailitan di Indonesia tidak dikenal adanya Insolvency Test terhadap permohonan kepailitan Debitor sehingga besarannya aset tidak dipertimbangkan untuk menolak ataupun menerima permohonan kepailitan, maka perusahaan yang masih solven dapat dipailitkan. Selain itu, Indonesia tidak mengenal adanya pembatasan jumlah nominal utang untuk pengajuan pailit, sedangkan Amerika ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39017
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Lena
"
Pailit merupakan upaya akhir bagi debitor yang berada dalam keadaan insolven dimana ia tidak lagi mampu melakukan kewajiban kepada para kreditornya. Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 merupakan peraturan terakhir yang diamandemen Indonesia namun masih memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan Jepang, Malaysia, dan Singapura tentang insolvency test yang dijadikan tolak ukur pengajuan pailit. Hukum yang seyogyanya dijadikan sandaran demi memenuhi nilai keadilan bagi debitor dan kreditor secara proporsional, dalam hal ini akan dibahas dengan membandingkan ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39018
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hisbullah Ashidiqi, auhtor
"
ABSTRAK
Kewajiban mencatatkan saham dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) dan Daftar Khusus Pemegang Saham (DKPS) merupakan kewajiban Direksi Perseroan, demikian dinyatakan dalam Pasal 50 Jo. Pasal 101 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Satu hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah adanya Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Karena salah satu fungsi dari keberadaan DPS adalah untuk mengetahui jumlah suara yang legal dalam menentukan kuorum rapat ...
"
2013
T38967
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Johny Ray Ihatman
"
[ABSTRAK
Dunia usaha diharapkan dapat turut serta meningkatkan perekonomian nasional dalam menghadapi tantangan perekonomian dunia di era globalisasi ini, khususnya mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dunia usaha. Pemerintah Indonesia pun memandang perlu untuk membuat sebuah peraturan perundang-undangan bagi dunia usaha, yang merupakan salah satu pilar perekonomian nasional agar memiliki landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional. Untuk mengakomodir hal tersebut, UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disahkan.Dalam undang-undang ini, Tanggung Jawab Sosial dan ...
"
2015
T43901
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library